Menu
Hari Santri 2020, LPDB-KUMKM Gandeng Santri Dalam Upaya Pendampingan Dana Bergulir - Pemerintah Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM Minimal 40 Persen Dari Pagunya - KUARTAL III/2020, LABA BTN MELESAT 39,72% - Export Revolution, Gebrakan Penetrasi Pasar Luar Negeri Bagi UKM dan Petani Indonesia Melalui Indonesian Grocery KOPITU - MenkopUKM: Menjadi Wirausaha di Masa Pandemi Adalah Pilihan Tepat - BNI Syariah Gandeng Universitas Islam Bandung (UNISBA) terkait Layanan Perbankan - Pemerintan Libatkan 9 Agregator UMKM untuk Memproduksi 27 Juta Ptg Masker Kain - Penerima Banpres Produktif Usaha Mikro Untuk Menambah Modal dan Inovasi Produk - MenkopUKM Apresiasi UMK Difabel Produksi Masker Pesanan Kemenkes - Wapres Dorong UMK Jadi Bagian Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah

Agar Lebih Mudah Ditangani, UMKM Sebaiknya Tergabung dalam Koperasi

Juli 18, 2020 | koperasi dan ukm


Indramayu:(Globalnews.id) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan pendekatan baru dalam struktur kelembagaan koperasi dan UMKM agar sejalan dengan Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin supaya koperasi dan UMKM menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit usaha atau 99 persen dari total unit usaha di dalam negeri. UMKM tersebut tersebar hampir merata di seluruh Tanah Air dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya antara lain pembiayaan, kelembagaan, pemasaran, maupun pengembangan usaha.

“Saya di awal punya ide UMKM yang jumlahnya banya kalau tidak melakukan pendekatan baru menanganinya gak mudah. Kalau UMKM bergabung dengan koperasi ini akan lebih mudah kelembagannya untuk mengurusnya,” kata Teten saat mengunjungi KSP Mitra Jasa di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2020).

Teten mengatakan dengan bergabungnya UMKM dalam koperasi akan memudahkan pemerintah turun tangan menangani permasalahan yang dihadapi UMKM. “Artinya pemerintah tidak harus membuat rantai kendali yang panjang, tapi bisa kerja sama dengan koperasi-koperasi yang kemudian mengajak UMKM gabung ke koperasi,” katanya.

Sejalan dengan keinginan tersebut, saat awal menjabat sebagai MenkopUKM, Teten membuat kebijakan khusus tentang penyaluran dana bergulir. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai salah satu BLU KemenkopUKM 100 persen menyalurkan dana bergulir ke koperasi.

“Kalau kita sederhanakan struktur kelembagannya yaitu UMKM gabung menjadi anggota koperasi, gabung dengan yang sudah ada atau bikin yang baru sehingga akan lebih mudah pemerintah menyalurkan pembiayaan lewat koperasi, kita sudah exercise dengan LPDB,” ujar Teten.

Restrukturisasi KSP Mitra Jasa

Dalam kesempatan kunjungan ke Kabupaten Indramayu, Teten menyerahkan secara simbolis Program Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB- KUMKM kepada KSP Mitra Jasa. Restrukturisasi ini sebagai bagian dari upaya KemenkopUKM untuk memberikan dukungan terhadap koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kita ingin koperasi jadi ringan. Sekarang resturkturisasi utang untuk meringankan supaya koperasi bisa bernafas terus, UMKM yang jadi anggotanya juga bernafas karena kita pahami sedang sulit ekonomi,” ungkap Teten.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan KSP Mitra Jasa merupakan satu dari 40 koperasi yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi dari LPDB-KUMKM karena mengalami masalah likuiditas akibat terdampak wabah Covid-19. Koperasi ini akan ditunda pembayaran cicilan pinjaman ke LPDB-KUMKM hingga 6 bulan ke depan.

“Karena mereka setelah kita analisa, mereka kena dampak Covid dari anggotanya banyak yang meminta penundaan pembayaran, yang mereka sudah lakukan kepada anggota sehingga kesulitan likuiditas oleh koperasinya wajar sekali kita lakukan restrukturisasi,” terang Supomo.

KSP Mitra Jasa merupakan salah satu mitra LPDB-KUMKM yang bergerak di sektor simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 77.959 orang. Sejauh ini KSP Mitra Jasa telah mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM sebanyak 4 (empat) kali. Terakhir pada tahun 2017 dengan nilai pinjaman sebesar Rp 5 miliar (sisa pengembalian Rp 500 juta).

“Inilah pemerintah harus hadir melalui LPDB untuk memberikan penundaan pembayaran kepada koperasi, itu karena mereka sudah memberikan penundaan juga kepada anggotanya,” ucap Supomo.(jef)

Related For Agar Lebih Mudah Ditangani, UMKM Sebaiknya Tergabung dalam Koperasi