Semua tulisan dari globalnewsid

KemenKopUKM Apresiasi Penyelenggaraan AMEN Phase II Dukung Transformasi Wirausaha Mapan

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) sebagai focal point Indonesia pada forum ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) bersama ASEAN Business Advisory Council (ABAC), sukses menyelenggarakan Program ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) Phase II yang berlangsung sejak Februari-Juni 2023 secara virtual.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada AMEN Secretariat dan ABAC, yang telah menjalin kolaborasi dengan KemenKopUKM dalam melaksanakan program AMEN Phase II di Indonesia tahun 2023 ini dengan baik. Serta memberikan selamat kepada para peserta program (Mentees) yang telah mengikuti program mentoring dengan sangat antusias.

“KemenKopUKM terus berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholders, sektor swasta, dan asosiasi maupun lembaga lainnya, guna mendukung para pelaku usaha untuk bisa tumbuh dan bertransformasi menjadi wirausaha mapan dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” kata Siti Azizah dalam keterangan resmi, Sabtu (10/6).

AMEN menjadi upaya ASEAN untuk menerapkan standardisasi program pendampingan dan mentorship di negara-negara ASEAN. Setelah program piloting di tahun 2019 yang dilaksanakan di tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tahun ini AMEN Phase II dilaksanakan dengan partisipasi yang lebih luas, yaitu di 10 negara ASEAN.

AMEN adalah program pelatihan dan pendampingan pelaku usaha yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu Mentoring, Coaching, dan Business Improvement Plan Presentation.

Pelaksanaan AMEN Phase II melibatkan 24 pelaku usaha/mentees dari berbagai wilayah Indonesia sebagai peserta program dan 11 mentor yang berasal dari akademisi dan pengusaha di Indonesia sebagai fasilitator.

Tercatat ada 11 Modul pembelajaran meliputi, Entrepreneurial Mindset, Marketing Mindset, Business Model Canvas, Operations Management, Digitalization, Supply and Value Chain, Accounting dan Finance Management, Human Resource and Organizational Management, Product Development, Expansion and Internationalization, serta Good Governance and Ethics.

AMEN Phase II terselenggara atas kolaborasi Public-Private Partnership (PPP) yang terdiri dari KemenKopUKM sebagai representasi sektor publik dan KADIN Indonesia sebagai representasi sektor swasta.

“Program AMEN Phase II ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung bagi pengembangan UMKM dan kewirausahaan nasional dan berkontribusi positif terhadap target rasio kewirausahaan sebesar 3,95 persen di tahun 2024,” kata Siti Azizah.

Selanjutnya, program ini diarahkan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengidentifikasi akses pendanaan secara 3M (Mentor, Money, dan Market), meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha, serta mendukung terciptanya ekosistem usaha yang berkelanjutan dan mampu mengakselerasi pengembangan UMKM dan kewirausahaan dengan lebih masif dan komprehensif.

Program AMEN Phase II diakhiri dengan sesi Graduation pada 5 Juni 2023 secara online, yaitu agenda wisuda bagi peserta program yang telah mengikuti seluruh rangkaian program dan menuntaskan XI modul dengan baik.(Jef)

KemenKopUKM Terjunkan Tenaga Pendamping Upayakan Koperasi Jadi Koperasi Modern

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerjunkan tenaga pendamping sebagai upaya agar 159 koperasi bisa menjadi koperasi modern sampai akhir 2023 sebagaimana target dan arahan MenKopUKM untuk bisa mencapai 500 koperasi modern khususnya di sektor pangan selama periode 2020-2024.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi mengatakan, untuk mewujudkan target koperasi modern tersebut, sebanyak 134 tenaga pendamping koperasi modern telah diterjunkan ke lapangan.

“Para pendamping ini telah terpilih dari seleksi yang ketat. Dari 3.600 peminat, terpilih 134 yang diseleksi secara objektif. Kami juga melibatkan tenaga ahli eksternal dengan kompetensi tinggi. Harapan saya sangat tinggi kepada para pendamping ini,” kata Zabadi dalam Pembekalan Tenaga Pendamping Koperasi Modern 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/6).

Lebih lanjut, Zabadi mengatakan bahwa para tenaga pendamping koperasi modern ini diberikan honor Rp8 juta. Menurutnya ini hal yang jarang terjadi karena rata-rata pendamping koperasi hanya diberikan honor Rp2,6 juta sampai Rp4 juta.

“Khusus pendamping koperasi modern kita ambil tarif tertinggi untuk pendamping. Kami mengupayakan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya dengan batas kemampuan yang kami miliki. Karena pendamping ini kami jalankan untuk mewujudkan pemenuhan target koperasi modern pada periode 2020-2024. Ini strategi utama kita wujudkan pencapaian target kinerja Kedeputian Perkoperasian,” ujar Zabadi.

Zabadi berharap para tenaga pendamping ini berkomitmen untuk mendedikasikan diri dalam melahirkan koperasi modern. Sebab, jika 159 koperasi modern tidak tercapai pada tahun ini, beban target 500 koperasi modern terbentuk sampai dengan 2024 akan semakin berat.

Dia menambahkan, terdapat dua hal yang akan menjadi patokan terwujudnya koperasi modern. Pertama, proses bisnis di koperasi diarahkan menggunakan aplikasi atau berbasis digital dan harus terhubung dengan lembaga keuangan formal.

“Ini bukan berarti hanya punya rekening tapi koperasi dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Kalau bisa dapat artinya ada kepercayaan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Nasrun Siagian menjelaskan sebanyak 134 tenaga pendamping berasal dari 28 provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, terdapat beberapa kebutuhan koperasi yang akan diberikan pelatihan kepada para pendamping diantaranya tata kelola, pengembangan usaha, pasar ekspor, akuntansi, dan lainnya.

“Kami berharap para tenaga pendamping ini dapat mengemban tugas dan kritis menyerap ilmu mengenai koperasi modern sehingga memudahkan dalam mendampingi koperasi nantinya,” ujar Nasrun.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah mengapresiasi langkah KemenKopUKM yang mendukung pengembangan koperasi modern.

“Saya harap ini dapat diikuti dengan baik oleh pendamping untuk mempercepat realisasi koperasi modern yang berkualitas melalui pendampingan produktif,” ucap Andromeda.(Jef)

Program Solusi Nelayan Untuk Ekosistem Koperasi

Surabaya:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengatakan bahwa program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi Nelayan) menjadi pemicu bagi terbangunnya ekosistem koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menjelaskan, program Solusi Nelayan merupakan program bersama KemenKopUKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi ketersediaan BBM maupun produk lain yang menjadi kebutuhan nelayan.

“Solusi Nelayan ini nanti akan dikelola koperasi supaya para nelayan dapat memanfaatkan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tapi ini hanyalah trigger untuk membangun ekosistem koperasi,” ucapnya ketika melakukan audiensi bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para nelayan di Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/6).

Lebih lanjut, Zabadi menambahkan bahwa selama ini harga BBM yang terjangkau menjadi hal yang langka dan masalah tersendiri bagi para nelayan. Sebab 60 persen biaya operasional nelayan dihabiskan untuk membeli BBM.

Dengan hadirnya Program Solusi Nelayan, mereka akan mendapatkan solusi dari sisi BBM melalui tersedianya SPBU Nelayan yang menyediakan solar bagi mereka.

“Selama ini mereka membeli solar itu sekitar Rp12 ribu. Padahal harga solar itu hanya Rp6.800 di SPBU. Maka kehadiran SPBU Nelayan melalui program Solusi Nelayan akan menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan mereka,” kata Zabadi.

Selain itu, nelayan juga dikatakan memiliki masalah dalam distribusi dan pemasaran hasil tangkapan mereka. Selama ini mereka dikatakan masih mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena pembayarannya yang harus menunggu sampai satu bulan dan harga jual yang diberikan rendah.

“Dengan kehadiran koperasi nelayan, selain untuk mengelola SPBU Nelayan, mereka juga nantinya dapat menjadi agregator bagi hasil tangkapan nelayan. Jadi inilah ekosistem yang akan hadir melalui Solusi Nelayan,” katanya.

Rencananya, SPBU Nelayan ini akan segera dibangun di Surabaya dengan bantuan pola kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Sebelumnya MenKopUKM Teten Masduki mengatakan bahwa SPBU Nelayan sangat penting untuk dibangun. Hal ini karena terdapat 11 ribu desa nelayan di Indonesia, namun baru ada 338 SPBU. MenKopUKM juga memastikan pemerintah akan memperbanyak SPBUN melalui program Solusi di Indonesia.

“Maka Pemerintah akan membangun secara bertahap SPBU mini supaya pasokan BBM dekat dengan desa nelayan,” ucap Menteri Teten.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung program Solusi Nelayan. Bahkan dia meminta adanya percepatan pembangunan SPBU Nelayan ini.

“Solusi Nelayan ini meringankan beban nelayan untuk pergi ke laut. Nantinya koperasi akan memastikan nelayan mendapatkan BBM tepat sasaran. Tapi intinya bukan BBM, tapi pemberdayaan nelayan,” kata Eri.

Dia juga menyatakan akan menghibahkan lahan untuk pembangunan SPBU Nelayan. Bahkan, pihaknya akan memberikan bantuan sebesar Rp300 juta untuk pembangunannya.

“Saya akan tanda tangani bahwa lahan ini boleh dikelola untuk kebutuhan solar untuk nelayan selamanya. Saya yang akan memastikan ini. Suratnya akan saya tandatangani hari ini. Lalu PKBL Pertamina kan akan memberikan bantuan Rp200 juta, nanti Rp300 juta dari kami karena ini menjadi tugas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,” ucapnya.(Jef)

KemenKopUKM Percepat Pembangunan SPBU Nelayan

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan akan mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) yang disadari sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi.

KemenKopUKM bekerja sama dengan Kementerian Negara BUMN, Pertamina, dan BRI dalam menghadirkan SPBUN Program Solar untuk Koperasi (Solusi).

“Program SPBUN merupakan solusi bagi nelayan yang memiliki kapal ukuran 10 GT ke bawah untuk mendapatkan harga solar sesuai dengan harga resmi Rp6.800/liter. Sebab, data menunjukkan nelayan kecil menghabiskan biaya produksi 60 persen untuk membeli solar dan nelayan membelinya dengan harga mahal Rp11.000 sampai Rp12.000 sehingga pengeluaran nelayan tinggi dan kesejahteraannya tergerus,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/6).

Menteri Teten mengatakan dari 11.000 desa nelayan, hanya ada 388 SPBU bersubsidi akibatnya sebagian besar nelayan membeli solar dengan harga di atas harga pasar. Tidak bisa tidak, nelayan sangat membutuhkan hadirnya SPBUN di daerahnya.

Saat ini, kata MenKopUKM, baru ada tujuh SPBUN sebagai piloting, namun Presiden Jokowi telah meminta untuk membangun 250 SPBUN. Dengan nilai pembangunan satu SPBUN sebesar Rp250 juta, target pembangunan 250 SPBUN diharapkan dapat segera tercapai menggandeng BRI dan Pertamina.

Namun, MenKopUKM mengingatkan bahwa SPBUN Solusi hanya dikelola oleh koperasi dan meminta nelayan-nelayan dapat berkonsolidasi dalam sebuah koperasi.

“Lewat SPBUN, nelayan dapat membeli solar bersubisidi melalui aplikasi MyPertamina. Dengan demikian nelayan punya jatah solarnya di SPBUN, karena datanya sudah terekam by name, by address, by volume. Tidak akan ada lagi nelayan yang membeli solar di tengah laut,” kata MenKopUKM.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi VI mengapresiasi program SPUBN Solusi. Salah satu anggota Komisi VI DPR Dapil Aceh, Rafli mengatakan sangat mendukung langkah KemenKopUKM untuk membangun SPBUN di sentra nelayan. Rafli juga mengharapkan pembangunan SPBUN dapat diperluas di Aceh.

“Masyarakat di Lhoknga Aceh sangat menyambut positif hadirnya SPBUN di daerah mereka. Kami berharap SPUBN dapat dibangun lagi beberapa tempat karena Aceh juga merupakan daerah nelayan,” kata Rafli.

Sebelumnya, Menteri Teten telah meresmikan pembangunan SPBUN Solusi di Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupeten Aceh Besar pada Mei 2023 yang menjadi bagian dari piloting Program SPBUN Solusi.(Jef)

Minat Investasi Nasabah Tinggi, Wealth Management BNI Tumbuh Positif

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI gencar memfasilitasi nasabah untuk terus mengembangkan portofolio investasinya di tahun 2023 ini.

Hal tersebut tercermin dari kinerja bisnis wealth management BNI yang berhasil mencetak kenaikan hingga 44% secara year on year (yoy) di bulan Mei 2023 atas penjualan produk obligasi.

General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia mengungkapkan, pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya tingginya minat investasi nasabah dengan kemudahan transaksi investasi di BNI Mobile Banking.

Selain itu, Relationship Manager dan Investment Specialist BNI juga melakukan pendampingan dan nasihat investasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai macam profil risiko dan kebutuhan nasabah.

“BNI secara aktif memberikan edukasi investasi melalui channel Instagram @bni46 untuk meningkatkan awareness kepada calon nasabah terutama nasabah muda (second generation),” ujarnya, Jumat (9/6/2023).

Henny mengatakan, untuk meningkatkan pengetahuan nasabah akan potensi yang ada di pasar, Relationship Manager dan Investment Specialist BNI secara aktif mendampingi dan memberikan advisory berupa tips jitu dalam mengelola dana nasabah.

Sebagai contoh, pada pertengahan bulan Mei 2023, sebagai salah satu mitra distribusi Kementerian Keuangan BNI turut dalam memasarkan produk SBN Ritel Sukuk Tabungan seri ST010 yang dapat dipilih sebagai alternatif pilihan investasi yang aman bagi nasabah dengan return menarik. Nasabah BNI dapat melakukan pembelian setiap IPO SBN Ritel di BNI Mobile Banking.

Melihat potensi market dan minat produk investasi yang besar di kalangan HNWI milenial dan next generation, BNI terus mengembangkan digitalisasi layanan wealth management. Platform investasi di BNI Mobile Banking cukup lengkap dan memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi Produk Investasi, monitoring status transaksi dan portofolio investasi, serta dapat memantau keseluruhan aset nasabah yang dikelola oleh BNI melalui Laporan Konsolidasi, semuanya dapat dilakukan dalam satu genggaman.

Adanya perpaduan peran Advisory oleh tim Investment Specialist BNI dengan pengembangan digitalisasi wealth management di BNI Mobile Banking, BNI semakin optimis dalam persaingan market industri wealth management di Indonesia.(Jef)

KemenKopUKM Konsisten Tingkatkan Jumlah Wirausaha Nasional

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara konsisten terus menggalakkan peningkatan jumlah wirausaha secara nasional salah satunya melalui penyelenggaraan Program Entrepreneur Hub di berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta.

Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, Irwansyah Putra Panjaitan mengatakan, Program Entrepreneur Hub Jakarta merupakan program kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta.

“Saya sampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI beserta seluruh mitra pendukung atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam upaya penumbuhkembangan kewirausahaan Indonesia khususnya di Jakarta dan sekitarnya,” ungkapnya, Kamis (8/6).

Selain itu, program ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. “Mulai dari snack dan produk yang kami gunakan untuk mendukung acara ini berasal dari para peserta Entrepeneur Hub,” katanya.

Lebih lanjut, Entrepreneur Hub kali ini sudah memasuki sesi V dan dilakukan Pitchdeck Design, Pitching for Entrepreneur, serta Investor Talks. Setelah menjalani sesi ini, para peserta akan melakukan pemantapan Pitchdeck untuk memperoleh pembiayaan atau investasi, melalui mentoring intensif dan review oleh Tim dari 5 Kolaborator Kampus.

“Pada pertemuan yang lalu di Universitas Mercu Buana, peserta telah mulai diperkenalkan dengan beberapa calon investor dalam program Entrepreneur Hub Jakarta, harapannya adalah ada sedikit gambaran bagi peserta untuk dapat lebih memantapkan pilihan pada akhir program ini, apakah mengakses pembiayaan, mencari investor, atau lainnya,” kata Irwansyah.

Ia mengatakan, pada sesi kali ini, penyelenggara telah menghadirkan calon investor dan lembaga pembiayaan lainnya, untuk dapat berdiskusi lebih intensif dengan para peserta sehingga informasi mengenai skema pembiayaan dan investasi dapat tergali lebih dalam.

Irwansyah menekankan, hal paling penting dalam menggaet investor adalah materi terkait penyusunan pitchdeck. Para peserta diharapkan dapat mengelaborasi hal-hal terkait penyusunan pitchdeck yang menarik bagi investor atau funder.

“Mengapa penting? Karena sebaik apapun usaha atau prospek usaha peserta, jika tidak terkomunikasikan dengan baik, dengan pitchdeck yang baik maka message-nya tidak sampai kepada investor atau funder, sehingga peluang untuk memperoleh approval menjadi kecil,” katanya.

Dia berharap, para peserta dapat memanfaatkan sesi ini seoptimal mungkin sehingga dapat meraih investasi atau pembiayaan untuk men-scale up usaha mereka.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta program yang masih konsisten hingga saat ini menjalani program Entrepreneur Hub Jakarta. Saya memahami sebagai wirausaha tentu banyak sekali kesibukan peserta, namun dengan tetap meluangkan waktu mengikuti program dengan baik saya dapat menilai seberapa kuat motivasi seseorang untuk dapat bertumbuh. Atas hal itu saya juga ikut mendoakan semoga para peserta dapat mencapai kesuksesan di masa depan,” kata Irwansyah.(Jef)

Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja KemenKopUKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI untuk menjalankan program prioritas dan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia bahkan Komisi VI DPR RI setuju usulan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun, dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

“UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen. KemenKopUKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6).

Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KemenKopUKM yang pada tahun anggaran 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17 persen. Komisi VI DPR RI juga mendorong KemenKopUKM untuk bisa meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.

Sementara anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.

“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari KemenKopUKM,” kata Budi.

Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, Budi mengusulkan agar KemenKopUKM perlu memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.

“Agar masyarakat merasakan kehadiran KemenKopUKM, perlu program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain,” kata Budi.

Budi mencontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang bisa dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga lainnya seperti KemenBUMN, Kemendag, dan sebagainya.

Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan lainnya. “Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja,” kata Budi.

Haris Turino anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP juga mendukung penambahan pagu anggaran bagi KemenKopUKM menjadi Rp3 triliunan. “Kami mendukung program Rumah Kemasan, dimana UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing, maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern,” kata Haris.

Menurut Haris, rencana pendirian 7 Rumah Kemasan sangat baik sebagai langkah awal. Namun, masih kurang untuk bisa menjangkau seluruh UMKM di Indonesia. “Selain Rumah Kemasan, KemenKopUKM juga bisa mendorong usaha menengah menjadi offtaker. Sehingga, bisa membantu para UMKM masuk ke kanal-kanal modern,” kata Haris.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, Evita Nursanty, mengusulkan agar Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan sejenis lainnya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Melainkan, diintegrasikan ke dalam satu atap berupa Rumah Koperasi dan UMKM.

“Jadi, di satu rumah itu ada semuanya. Agar kelihatan hasilnya dan bisa lebih efisien,” ucap Evita.

Bahkan, Evita menyebutkan betapa pentingnya kemasan bagi produk UMKM. Setelah kemasan berkualitas, baru kemudian masuk ke branding produk. Berikutnya adalah positioning produk. “Jangan lupakan juga faktor higienitas,” kata Evita.

Sedangkan La Tinro La Tunrung, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, berharap program Rumah Kemasan yang sangat diharapkan UMKM kehadirannya, sebaiknya ada satu model di setiap provinsi. Sehingga, koperasi-koperasi yang lain bisa belajar di dalamnya.(Jef)

BNI Dukung Promosi IKN di Singapura

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berkomitmen untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui pembiayaan dan ekosistem digital.

Kali ini, BNI turut mendukung Market Sounding Nusantara dalam rangkaian acara Ecosperity Week 2023 di Sands Expo & Convention Centre, Singapura, pada 6-8 Juni 2023.

Market Sounding Nusantara merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan IKN melalui Immersive Corner, sebuah booth yang menyediakan informasi terkait IKN dan perusahaan sponsor yang mendukung Market Sounding Nusantara.

Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, *Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,* Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

*Presiden secara langsung mensosialisasikan kepada para investor strategis mencapai lebih dari 600 investor yang tertarik dengan pembangunan mega proyek pemindahan Ibukota Nusantara.*

*IKN dipastikan mampu menjadi ibukota yang bertaraf dunia dengan implementasi program smart city holistis, serta mampu menjaga kesinambungan lingkungan yang 65% cakupan tanahnya dipenuhi oleh hutan tropis yang sejuk.*

Ecosperity Week 2023 merupakan forum pertemuan global bagi pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, investor, dan masyarakat sipil dari berbagai sektor. Forum ini membahas tindakan transformasional terkait iklim yang diperlukan untuk lingkungan, bisnis, dan masyarakat, dengan tema “Terobosan untuk Net Zero”.

Royke menyatakan, BNI memiliki potensi bisnis yang dapat dioptimalkan di IKN dan dapat berperan sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan. BNI juga berkomitmen dalam pembangunan IKN dengan membangun ekosistem digital, termasuk menyediakan kartu multifungsi untuk transaksi di lokasi Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN.

“Penyelenggaraan Market Sounding Nusantara dalam acara Ecosperity Week 2023 sejalan dengan visi Pemerintah dan komitmen BNI sebagai bank milik negara yang mendukung keberlanjutan. BNI akan terus mengoptimalkan potensi bisnis di ekosistem IKN yang dapat digarap bersama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Royke. (Jef)

KemenKopUKM Berkolaborasi dengan BEI Percepat UMKM Listing di Bursa Saham

Jakarta:(Globalnwws.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memberikan penguatan kapasitas pelaku UMKM agar naik kelas hingga menjadi perusahaan publik dan listing di bursa saham untuk penawaran saham kepada masyarakat.

“Kerja sama ini untuk mempercepat semakin banyaknya pelaku UMKM yang Go Public, memanfaatkan alternatif permodalan di luar pembiayaan perbankan,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, usai menandatangani MoU dengan Direktur Utama BEI, di Jakarta, Rabu (7/6).

MenKopUKM pun mengapresiasi adanya Papan Akselerasi sebagai kebijakan yang inovatif dari BEI untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM agar bisa listing di bursa saham. “Alternatif pendanaan yang tepat bagi usaha skala menengah adalah skema investasi melalui pasar modal,” ucap Menteri Teten.

MenKopUKM mencontohkan UMKM yang berhasil berkembang menjadi perusahaan besar dan mampu mencatatkan sahamnya di pasar modal, yaitu PT Sari Kreasi Boga Tbk (Kebab Baba Rafi), PT Tourindo Guide Indonesia (PGJO), dan lainnya.

“Ini menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya untuk dapat masuk ke pasar modal. Kunci utama UMKM naik kelas adalah tata kelola bisnis yang baik,” kata MenKopUKM.

Tapi, Menteri Teten mengakui, jika menunggu usaha kecil tumbuh secara organik, waktunya akan lama. Padahal, banyak sektor usaha sejenis yang bisa diagregasi dan dikonsolidasi agar membuat skala usaha mereka masuk batas minimum sehingga bisa listing di bursa saham.

“Maka, perlu ada keterlibatan dari inkubator untuk meningkatkan skala usaha dan merapikan sistem keuangan pelaku UMKM,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten optimistis Papan Akselerasi IDX Incubator dapat menjadi akselerator dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di sektor pasar modal. “Harus segera kita buat short list, mana yang bisa kita inkubasi, kemudian kita dorong untuk IPO. Dengan cara seperti itu, saya yakin akan semakin banyak UMKM yang listing,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut BEI Iman Rachman menyebutkan, poin utama kerja sama ini adalah mempromosikan UKM-UKM yang ada di Indonesia untuk bisa listing di lantai bursa. “Kami bukan hanya menyiapkan papannya, tapi juga melakukan bimbingan,” kata Iman.

BEI, kata Iman, melalui IDX Inkubator bakal melakukan pendampingan bagi para pelaku UKM agar mereka siap untuk listing atau melakukan IPO. “Yang sudah siap bisa langsung, yang belum siap kita lakukan pendampingan. Jadi, tugas IDX Inkubator adalah menyiapkan UKM agar siap listing,” ucap Iman.

Dirut BEI berharap dengan adanya kerja sama ini proses inkubasi UKM bisa berjalan lebih cepat lagi sehingga mendorong UKM listing di lantai bursa. “Papan Akselerasi ada sejak 2021. Saat ini, ada sebanyak 33 perusahaan UKM yang sudah IPO. Jadi, bila ditargetkan menjadi 100 UKM bukan sesuatu yang sulit. Bisa dipastikan, setelah Kebab Baba Rafi, bakal ada beberapa UKM lagi yang akan listing,” ujar Iman. (Jef)

Promosi Doktor Budi Nugraha: Media Hibrid jadi Solusi Ancaman di Era Digital

JAKARTA:(Globalnews.id)– Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan mahalnya harga kertas telah memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup media cetak.

Upaya yang diambil media cetak untuk menjaga eksistensinya adalah menjadikan media tersebut bersifat hibrid, yaitu memiliki bentuk cetak sekaligus daring (media siber).

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari
Promosi Doktor Budi Nugraha dalam Bidang Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Rabu (7/6/2023). Disertasinya, “Pengembangan Media Hibrid Sebagai Strategi Mempertahankan Performa Media Cetak Lokal, Studi Kasus Media Hibrid Grup Jawa Pos, Radar Surabaya, Radar Solo, dan Radar Jogja” pada sidang terbuka yang dipimpin Dr.Marlinda Irwanti P.M.Si mendapatkan nilai “Sangat Memuaskan”.

Wakil Menteri Agama RI, Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si mengapresiasi pencapaian Budi Nugraha pada sidang promosi S3 tersebut.

“Mas Budi Nugraha dengan sungguh – sungguh dan serius bisa menyelesaikan program studi Doktor ini, mengingat pekerjaan dan kesibukannya beraktifitas sebagai wartawan,” ungkap Zainut.

Wamenag juga menyebutkan, disertasi yang diangkat Dr.Budi Nugraha juga sangat menarik. “Media hibrid sekarang ini memang menjadi tantangan di era digital,” tegas wamenag.

Tantangan terbesarnya, ujar Zainut Tauhid Sa’adi, bagaimana media cetak bisa tetap eksis mengingat banyaknya media digital.

Wamenag berharap apa yang ditemukan Dr.Budi Nugraha dalam penelitiannya bisa bermanfaat untuk bisnis media massa dan perkembangan media saat ini yang semakin banyak tantangannya.

“Semoga apa yang telah dilakukan Dr. Budi Nugraha dapat memotivasi teman-teman wartawan lainnya,” harap wamenag.

Selain menjadi Kepala Biro Jakarta Harian Suara Merdeka, dan Pemred Jakarta.SuaraMerdeka.com, Dr.Budi Nugraha juga aktif di organisasi kewartawanan. Kelahiran Tasikmalaya, Jabar, 25 Mei 1965 ini adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya).

Suami dari Dr. Ira Purwitasari ini memiliki dua orang anak yang juga sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. “Si sulung Hazrina Puteri Nabila saat ini menempuh S2 di Universitas Trier, Jerman, si bungsu masih kuliah di Undip,” tutur Dr.Budi Nugraha.(Jef)