Semua tulisan dari globalnewsid

Tetap Positif, Transaksi Valas BNI Tumbuh 13%

Jakarta:(Globalnews.id)- Transaksi valuta asing (valas) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami peningkatan sebesar 13% secara Year on Year (YoY) di tengah fluktuasi nilai mata uang global.

Hal ini didorong oleh inovasi layanan dalam bertransaksi valas serta platform digital yang terus BNI kembangkan.

Adapun, pergerakan nilai tukar mata uang tergolong cukup fluktuatif beberapa minggu terakhir. Hal ini utamanya merupakan dampak dari suku bunga USD yang tinggi dan diperkirakan akan “higher for longer”.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan, kinerja positif tersebut merupakan bagian dari tugas BNI sebagai bank milik negara yang memiliki mandat untuk menjadi bank global asal Indonesia.

“Kami cukup bangga perolehan kinerja dari sisi valas membukukan kinerja yang positif. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang komprehensif dalam memenuhi kebutuhan transaksi valas nasabah,” ujarnya.

Royke juga mengungkapkan, BNI telah memiliki fitur bernama FX Mobile, yang merupakan bagian dari aplikasi BNI Mobile Banking. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan informasi kurs secara real time, melakukan transaksi *valas,* serta melakukan transfer valuta asing baik antar rekening BNI maupun antar bank.

Dengan adanya fitur FX Mobile ini, nasabah dapat merasakan berbagai manfaat, termasuk akses ke informasi kurs yang kompetitif secara real time, kemudahan dalam transaksi jual-beli valas dan transfer valas, serta kesempatan untuk melakukan transaksi cross currency. Seluruh fitur ini tersedia untuk nasabah 24 jam non-stop.

“Selain itu, kami juga berterima kasih kepada otoritas yang selalu membuat fundamental ekonomi Indonesia selalu dalam posisi yang kuat, inflasi yang terjaga, dan khususnya kepada Bank Indonesia yang menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai kebijakan moneter,” katanya. (Jef)

Tingkatkan Inklusi Keuangan di Hong Kong, BNI Akuisisi 18 ribu Rekening

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam rangka penguatan inklusi keuangan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus proaktif melakukan penguatan akuisisi nasabah baru dari segmen diaspora, pekerja migran Indonesia, dan pelajar Indonesia di Hong Kong.

Hingga Agustus 2023, BNI Hongkong tercatat telah berhasil melakukan akuisisi nasabah diaspora lebih dari 18 ribu rekening, dengan total rekening tabungan diaspora lebih dari 278 ribu yang tersebar di London, New York, Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Amsterdam.

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menyampaikan sebagai salah satu outlet global milik BNI, cabang Hong Kong saat ini telah mencatatkan pertumbuhan nasabah baru yang baik.

Menurutnya, pembukaan rekening BNI dapat dilakukan dengan sangat mudah dan dapat dilakukan baik secara online maupun offline dengan mendatangi kantor cabang BNI yang ada di luar negeri.

“Tentunya ini adalah mandat yang diberikan langsung oleh Kementerian BUMN khususnya Bapak Menteri Erick Thohir. Kami ingin mempermudah para diaspora dan PMI dalam mengakses layanan keuangan. Dengan kehadiran BNI di Hong Kong diharapkan diaspora, pekerja migran, dan pelajar Indonesia dapat lebih mudah mengakses berbagai solusi perbankan kami,” ujarnya.

Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi mengatakan bahwa perseroan juga menjalin hubungan baik dengan banyak komunitas ekspora dan diikuti pula dengan berbagai program penguatan literasi keuangan.

“Kegiatan penguatan literasi merupakan sebuah keharusan. Kami harap diaspora, pekerja migran Indonesia, dan pelajar Indonesia lebih bijak dalam mengelola keuangan,” pungkasnya. (Jef)

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sebagai bagian dari transformasi digital, kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah.

Salah satunya UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM, kata MenKopUKM Teten Masduki.

“Hlirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam progam 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jum’at (22/9).

Menteri Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program Pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.

“Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (MenKominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam mendukung transformasi digital pihaknya memiliki beberapa strategi. Pertama, UMKM Level Up, dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi UMKM agar dapat go online melalui digital mentoring dan business incubator.

“UMKM didampingi oleh fasilitator baik secara daring maupun luring pada fasilitas basecamp, untuk mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital termasuk PoS (Point Of Sale) system dan pemanfaatan fintech,” katanya.

Ada juga strategi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di mana Kemenkominfo terus mendukung dan mendorong promosi serta pendampingan produk-produk buatan Indonesia. Hingga Juni 2023, Kemenkominfo telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital.

Kemudian literasi digital, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara untuk adopsi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM dan untuk mendorong ekonomi digital yang dikuti 4.746.583 peserta.

Terakhir, menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) berupa fasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan atau keahlian kewirausahaan digital bagi para pelaku UMKM dengan 30 ribu pelaku usaha yang dilakukan pada 2023.

“Kunci transformasi digital adalah bagaimana membuat masyarakat lebih produktif, sehingga ruang digital lebih sehat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” katanya.

Fintech lending, kata Sunu, sudah berupaya menenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi. “Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi,” katanya.(Jef)

MenKopUKM Tegaskan Transformasi Digital Harus Ciptakan Keadilan Usaha Bagi UMKM

(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pihaknya bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang terus mengkaji kebijakan tentang transformasi digital untuk melahirkan ekonomi baru dan menciptakan keadilan (fairness) dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan Masyarakat.

MenKopUKM Teten Masduki menekankan salah satu hal yang menjadi perhatian ada pada tata aturan perdagangan produk UMKM di platform e-commerce yang harus menyertakan dokumen importasi sebagai syarat untuk bisa berjualan di platform e-commerce. Hal ini tujuannya untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offline dan online.

“Praktik predatory pricing itu harus diakui memang terjadi, terlihat dari harga barang yang murah sekali. Namun kami sedang melihat, apakah ini karena ada barang yang masuk ilegal atau memang tarif bea masuk kita yang terlalu rendah. Kami ingin mengatur supaya platform digital membuat persyaratan kepada para sellernya. Mereka boleh berjualan impor tapi harus menyertakan dokumen importasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki seusai acara UMKM Digital Summit 2023, Revitalizing UMKM: Roadmap Kolaborasi Inovatif Menuju Masa Depan di Smesco Convention Hall, Jakarta, Kamis (21/9).

Hal itu pula kata Menteri Teten, yang ia minta kepada pihak e-commerce seperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut. Sebab, jika tidak dipenuhi, jelas akan melanggar dua Undang-Undang (UU) yakni terkait penjualan barang selundupan yang memiliki sanksi pidana hingga pelanggaran UU kepabeanan.

“Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena seller berjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma online saja yang jualannya diatur. Di offline juga diatur, kalau ada mall atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offline juga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut,” katanya.

Di negara-negara Eropa, aturan tersebut sudah berlaku, di mana para pelaku usaha di e-commerce tidak boleh memonopoli data dan harus menerapkan transparansi data.

“Sudah disiapkan Satgas Transformasi Digital, namun memang kita belum punya kebijakan nasionalnya. Kita juga belum punya strategi besarnya, belum ada badannya, karena ini kerja sama lintas sektoral, sehingga harus ada kebijakan yang sama di setiap kementerian,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten pun menegaskan, aturan tersebut bukan berarti pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan antara online dan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak Tiktok terkait fenomena Tiktok shop.

“Saya sudah panggil Tiktok, saya tanya kamu apa izinnya apa sosial media? Tapi ini kan e-commerce. E-commerce ini kan hanya istilah saja, platformnya kan sosial media itupun sekarang sudah campuran juga yang e-commerce sosial media,” ujar Budi Arie Setiadi.

Dirinya juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mengkaji soal dugaan predatory pricing yang diduga dilakukan oleh pihak Tiktok.

“Ini kita kaji terus apakah mereka melakukan predatory pricing atau persaingan yang tidak sehat atau barang-barang yang bisa merugikan konsumen. Nanti kita lihat juga statistiknya apakah ada monopoli, karena ini harus transparan,” kata Budi Arie Setiadi.(Jef)

Promosi Produk Lokal Go Global, BNI Boyong UMKM ke Pameran CAEXPO 2023 di China

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen terus berupaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa bersaing dengan pemain global.

Bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan, BNI kali ini turut menjadi bagian di pameran terbesar China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2023 di Kota Nanning, Guangxi, China, 16-19 September 2023, yang dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, dalam pameran tersebut, BNI membawa produk-produk UMKM garapan Rumah BUMN untuk menawarkan kerja sama kepada buyers China.

Adapun, produk yang ditawarkan adalah untuk kebutuhan Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C) dengan katagori handycraft, jewelry, fashion aksesories, dan wastra nusantara.

Diharapkan, selain mendapatkan buyers, kegiatan ini menjadi bagian promosi BNI bagi produk UMKM karya Rumah BUMN agar dapat Go Global.

“Kami mengapresiasi kesempatan kontribusi yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan dalam CAEXPO 2023 ini. Kami harap lebih banyak UMKM binaan yang memiliki kualitas dan kapabilitas untuk mampu go global,” katanya.

Okki menjelaskan, Rumah BUMN merupakan wadah kolaborasi BUMN sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UMKM menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas.

Rumah BUMN diperankan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM.

Hingga kini, BNI membina Rumah BUMN yang tersebar di beberapa provinsi melalui program-program pelatihan untuk mendorong UMKM naik kelas serta membantu pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, ada pula program BNI UMKM Unggulan Nusantara (Bunga Nusantara) yang aktif melakukan kurasi produk asli Indonesia untuk mengikuti pameran di tingkat nasional dan global.

Di sisi lain, BNI memiliki program khusus yang selaras dengan pengembangan UMKM di Indonesia melalui BNI Xpora. Program yang dikembangkan BNI ini diperuntukkan bagi UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis, serta business matching.

“Lewat BNI Xpora, UMKM bisa berkembang lebih luas dan kami siap dan terbuka untuk membantu mereka naik kelas sehingga bisa sejajar dengan pemain global. Kami siap memberikan pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas,” sebutnya. (Jef)

Keberadaan ATM BNI Permudah Tarik Tunai Pekerja Migran di Hong Kong

Jakarta:(Globalnews.id)-Sebagai bank global asal Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyediakan ATM Gallery di berbagai negara, dan salah satunya di Hong Kong.

Keberadaan BNI ATM Gallery di Hong Kong telah berhasil memudahkan para diaspora, para pekerja migran, hingga pelajar Indonesia untuk memperoleh layanan keuangan dari perseroan.

*Perlu diketahui, BNI ATM Gallery Hong Kong memberikan layanan ATM berbahasa Indonesia, terdapat 4 di kantor cabang BNI Hong Kong di Admiralty dan 4 ATM lainnya berada di ATM Gallery di pusat ritel Hong Kong, Causeway Bay.*

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menyampaikan sebagai bank milik negara yang diberi mandat menjadi bank global asal Indonesia, perseroan *sangat* berbangga dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi perbankan BNI ATM Gallery baru di Hong Kong.

“Tentunya ATM Gallery ini dapat dimanfaatkan oleh para diaspora dan pekerja migran untuk tarik tunai sekaligus melakukan berbagai transaski seperti transfer, hingga pembayaran,” ungkapnya.

Adapun, BNI ATM Gallery di Hong Kong menyediakan seluruh layanan perbankan seperti transfer dan tarik tunai, pembayaran, prabayar, pembelian, dan lainnya.

“Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan dengan terus memberikan solusi bagi para diaspora yang ada di Hong Kong. Semoga keberadaan ATM dan BNI ATM Gallery dapat mempermudah kebutuhan layanan keuangan bagi mereka,” ujar Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi tersebut. (Jef)

Produk Impor Ilegal Makin Marak, Pelaku Usaha Ngadu ke MenKopUKM

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Logistic E-Commerce (APLE) dan Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) dan ia mendapati laporan terkait maraknya produk impor yang diduga ilegal masuk ke lokapasar yang beroperasi di Indonesia dan berpotensi merusak tatanan ekonomi nasional.

Ketua Asosiasi APLE Sonny Harsono seusai menemui MenKopUKM Teten Masduki di kantornya, Jakarta, Rabu (20/9) mengatakan, saat ini marak ditemukan banyak barang-barang impor yang diperjualbelikan dengan sangat murah di platform marketplace lokal maupun di socio-commerce yang dapat dipastikan barang tersebut bukanlah barang crossborder.

“Dari ongkos logistik saja sudah di atas biaya minimum pengiriman secara airfreight (udara), maka dapat dipastikan barang-barang yang dijual dengan harga murah, diimpor dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak resmi/under invoicing. Belum lagi ditemukan 13 produk yang telah dilarang diperjualbelikan secara crossborder namun justru di temukan di platform lokapasar dengan harga jauh lebih murah” kata Ketua Asosiasi APLE Sonny Harsono.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dan tidak adanya sistem kontrol dari otoritas perdagangan dan fiskal menjadi salah satu faktor banyaknya produk impor ilegal masuk ke pasar dalam negeri. Masifnya penjualan barang impor yang dilakukan secara online tersebut dapat membunuh produk di dalam negeri.

“Banyak barang masuk secara ilegal dari jalur laut dengan ongkos kirim cukup murah berkisar 500 dolar AS per 1 kontainer atau setara dengan 0,001 dolar AS per barang. Padahal jika menggunakan jalur resmi dikenakan ongkos kirim mencapai 6 – 8 dolar AS per kilogram,” katanya.

Lebih lanjut, Sonny mengatakan luasnya wilayah Indonesia memang menjadikan semakin sulit untuk melakukan pengawasan barang impor yang masuk. Untuk itu, pihaknya mengusulkan adanya logistik hub yang berada di sisi barat yakni di Pulau Batam dan sisi timur di Sorong Papua, agar lebih mudah dalam pengawasan.

“Begitu ada hub ini, logistik yang masuk akan lebih mudah diawasi, harapannya tidak ada lagi oknum melakukan praktik ilegal seperti itu,” ujar Sonny Harsono.

Senada disampaikan Ketua ALDEI Imam S. mengatakan, dugaan impor ilegal bisa mematikan UKM dalam negeri. Hal itu bisa dilihat dari banyak biaya yang dipangkas secara tidak resmi sehingga harga pun bisa jauh lebih murah.

“Setiap barang impor tentu harus ada historikal perizinan atau perizinan impornya, yang kedua perizinan menjual impornya dan dokumentasi harus jelas,” kata Imam.

Dari sisi logistik Imam menambahkan, saat ini persaingan perusahaan logistik di tanah airpun cukup berat, dimana sektor logistik 70 persen dikuasai asing, dan sisanya 30 persen lokal.

“Kondisi persaingan logistik saat ini bisa dibilang sudah sampai tahap predatory pricing dan unfair competition, dimana pemilihan jasa tidak lagi ditentukan oleh buyer dan seller tetapi ditentukan oleh platform e-commerce,” kata Imam.

“Hal ini juga turut berdampak pada status tenaga kerja kurir yang awalnya pegawai tetap, saat ini banyak yang hanya menjadi mitra. Ini berpengaruh pada pendapatan mereka,” kata Imam.

Dalam kesempatan tersebut Asosiasi APLE dan ALDEI memberikan lima rekomendasi terkait permasalahan terkait dugaan banyaknya produk impor ilegal.

Rekomendasi pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan bersama ke setiap platform e-commerce yang menjual barang murah dan mengecek barang yang dijual apakah sudah sesuai dokumen kepabeanan atau belum. Rekomendasi kedua, mendorong platform e-commerce untuk mewajibkan barang impor disertai dokumen izin impor sebelum dijual.

Lebih lanjut, untuk rekomendasi ketiga, produk crossborder dari produsen luar negeri ke konsumen di dalam negeri di bawah harga 100 dolar AS dilarang masuk ke Indonesia. Rekomendasi keempat, mewajibkan platform e-commerce dalam negeri dan luar negeri untuk mengutamakan dan tidak mendiskriminasi produk Indonesia. Dan rekomendasi kelima, Penyedia platform e-commerce dilarang menjual produk miliknya sendiri, kecuali produk tersebut hasil agregasi UMKM dan dibuktikan dengan NIB.

Sebelumnya dalam kunjunganya ke Pasar Tanah Abang beberapa hari lalu, MenKopUKM menegaskan perlu ada aturan mengenai arus barang masuk dan memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau tidak.

“Lalu kita harus mencari jawaban, apakah kita yang terlalu rendah menetapkan tarif biaya masuk, atau apa terlalu longgar aturannya yang berlaku untuk setiap produk yang masuk,” ujar MenKopUKM.

Ia menekankan, pihaknya akan melihat kembali perlunya pengaturan untuk platform digital baik di tingkat domestik atau yang berasal dari luar negeri.

“Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen yang legal atau tidak. Seperti SNI, izin halalnya, atau izin lainnya. Sehingga kita bisa mencegah penjualan produk online yang berpotensi memukul produk dalam negeri,” tegas Menteri Teten.(Jef)

Targetkan Pecinta Japanese Premium Dining, BNI dan JCB Luncurkan Kartu BNI JCB Ultimate

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama JCB International Indonesia meluncurkan Kartu Kredit BNI JCB Ultimate dengan target segmen affluent serta berfokus pada transaksi dining dan travel.

Peluncuran Kartu Kredit BNI JCB Ultimate dihadiri oleh Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Corina Leyla Karnalies dan President Director PT JCB International Indonesia Takumi Takahashi di Wabisabi Restaurant Jakarta, Rabu (20/9/2023)

Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan bahwa kartu BNI JCB Ultimate memiliki desain premium elegan dan mewah dengan paduan warna emas, hitam, dan silver. Ikan koi pada kartu melambangkan nasib baik, kesuksesan, dan kemakmuran yang merupakan harapan BNI untuk pemegang kartu BNI JCB Ultimate.

“Peluncuran kartu kredit ini merupakan upaya kami untuk terus berinovasi menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Kami yakin produk ini akan efektif mendorong pertumbuhan kinerja kartu kredit saat ini,” katanya.

President Direktur dari JCB International Indonesia Takumi Takahashi menambahkan bahwa kehadiran kartu BNI JCB Ultimate diharapkan akan semakin memanjakan nasabah.

“Dengan adanya produk ini, kami berharap dapat memberikan experience dari sisi lifestyle terutama pada Japanese Premium Dining melalui Kartu Kredit BNI JCB Ultimate,” tutur Takumi.

Fitur & Reward BNI JCB Ultimate

Kartu Kredit BNI JCB Ultimate memiliki beberapa fitur menarik, yakni dengan minimal transaksi Rp1 Juta, pemegang kartu dapat mendapatkan 10x BNI Rewards Point untuk transaksi dining baik overseas dan domestic dan 3x BNI Rewards Point untuk transaksi non-dining (overseas dan domestic).

Pemegang kartu aktif berkesempatan untuk mendapatkan 1 tiket pesawat business class Jakarta – Tokyo (pergi pulang) dengan melakukan akumulasi transaksi retail domestik dan overseas sebesar Rp200 Juta selama 3 bulan dengan minimum transaksi Rp50 Juta per bulan.

Apabila pemegang kartu memiliki total akumulasi transaksi retail domestik dan overseas sebesar Rp150 Juta selama 3 bulan dengan minimum transaksi Rp50 Juta per bulan, pemegang kartu berkesempatan mendapatkan cashback sebesar Rp15 Juta.

Pemegang kartu juga dapat menikmati berbagai program menarik seperti buy one get one omakase di OKU atau diskon hingga Rp1,5 Juta di Wabisabi, Gyukaku, Traveloka dan Dwidaya. Selain itu juga, pemegang Kartu Kredit BNI JCB Ultimate dapat menikmati layanan JCB Ultimate Service berupa penawaran menarik dari restaurant, hotel dan Layanan Antar Jemput Bandara terpilih.

Tidak hanya benefit di dalam negeri, pemegang Kartu Kredit BNI JCB Ultimate dapat memanfaatkan beragam fasilitas yang ada di Jepang seperti layanan JCB Platinum Concierge, JCB Platinum Restaurant Service by Syotai Biyori dan layanan kesehatan JCB Advanced Medical Tourism in Japan.

Selain itu, pemegang kartu juga bisa mendapatkan Takashimaya tourist prestige card dan Bacha Coffee voucher dengan hanya berbelanja S$100 di Takashimaya Department Store Singapura.

Pemegang Kartu Kredit BNI JCB Ultimate bisa mendapatkan benefit cashback hingga Rp3 Juta untuk setiap kartu yang disetujui dengan minimum transaksi hingga Rp10 Juta. (Jef)

KemenKopUKM Bersama Garuda Luncurkan UKMBOX Sebagai Solusi Logistik UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Indonesia In Your Hand meluncurkan UKMBOX sebagai layanan pengiriman produk UKM dan koperasi ke luar negeri yang dijamin aman, murah, dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengatakan, selama ini kendala UMKM dalam melakukan ekspor salah satunya karena volume produknya kecil sehingga biaya logistik menjadi tidak memenuhi nilai ekonomian atau terlalu mahal.

”UKMBOX dapat menjadi solusi bagi UMKM yang ingin melakukan ekspor dengan volume yang tidak terlalu besar dan dengan biaya yang kompetitif,” kata Hanung Harimba dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/9).

Indonesia memiliki 64 juta UKM potensial yang dapat memanfaatkan layanan UKMBOX, dan didukung dengan 8 juta diaspora yang tersebar di seluruh dunia sebagai konsumen sekaligus ujung tombak pemasaran produk lokal.

”Potensi tersebut dapat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di luar negeri untuk selalu berinovasi dan memberikan nilai tambah terhadap produk unggulan daerah,” kata Hanung.

Saat ini UKMBOX memiliki armada udara ke 15 negara tujuan, dengan begitu UMKM dapat mengirimkan barang tepat waktu ke luar negeri, dengan berbagai fasilitas.

Di antaranya, Express Box Pengiriman Kargo Udara Door to Door ke seluruh dunia, Cargo Box – Pengiriman Kargo Udara Port to Port ke negara tujuan Garuda Indonesia, Warehouse di Belanda, Toko Retail di Madrid Spanyol, Made Indonesia Fulfillment Center di Australia, Archipelago Store di Kanada, serta Promosi dan Pemasaran melalui International Marketplace di Eropa untuk memudahkan UKM, koperasi dan pembeli melakukan transaksi.

Selain itu, pengiriman ke luar negeri untuk volume besar dapat memanfaatkan layanan KirimAja dari PT Aerojasa Cargo yang merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN penerbangan Garuda Indonesia. Program tersebut menyediakan berbagai produk dan layanan untuk pengiriman domestik dan pengiriman internasional.

UKMBOX ini terbuka bagi semua pelaku UKM yang memenuhi syarat dan ketentuan di negara tujuan, pendaftaran dapat dilakukan di www.ukmbox.id.(Jef)

Tumbuh Optimal, Kredit BNI Naik 8,8%

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI semakin optimis dengan target pertumbuhan kredit tahun ini yang semakin positif seiring dengan kinerja ekonomi nasional.

Portfolio kredit konsolidasi BNI pada Agustus 2023 tercatat lebih dari Rp658 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% *secara tahunan (YoY).*

Peningkatan kinerja kredit diikuti oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai lebih dari Rp728 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 7,3% YoY.

*Direktur Utama BNI Royke Tumilaar* mengatakan, prospek makro pada paruh kedua tahun ini lebih positif, terutama dari sisi fiskal, dengan potensi peningkatan belanja masyarakat dan pemerintah.

BNI memiliki pipeline yang kuat di segmen wholesale hingga akhir tahun, yaitu perusahaan blue chip dari beberapa sektor ekonomi yang prospektif dan resilient, termasuk yang fokus pada mendukung green loan, hilirisasi sumber daya alam, dan manufaktur.

Di samping itu, ada juga tren penguatan daya beli masyarakat dan belanja pemerintah sehingga meningkatkan kredit sektor konsumer yang juga diharapkan memberikan efek pengganda ke sektor produktif.

“Memasuki semester kedua, kami optimis kredit akan terus tumbuh sesuai dengan target pertumbuhan kredit Perseroan sebesar 7% hingga 9% pada akhir tahun 2023,” katanya.

Selain itu, *Royke* juga memaparkan bahwa kinerja fungsi intermediasi yang sehat hingga Agustus 2023 telah membawa BNI mampu mencatatkan pre-provision operating profit atau PPOP lebih dari Rp23,2 triliun, sehingga laba bersih perseroan saat ini telah mencapai Rp13,71 triliun, tumbuh sebesar 14,9% YoY.

Dari sisi indikator keuangan lainnya, Novita menambahkan bahwa kualitas kredit juga dalam kondisi yang sehat, dengan rasio non performing loan (NPL) berada di level 2,31%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Selain itu, permodalan juga dalam kondisi yang sangat kuat, dengan posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 22,05% per Agustus 2023. “Dengan kinerja fungsi intermediasi yang positif dan solid ini, kami yakin untuk terus membawa BNI lompat lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (Jef)