Semua tulisan dari globalnewsid

Tokoh Muda NU Bela OJOL, Tolak Bayar ERP

JAKARTA:(Globalnews.id).-  Dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar di sejumlah ruas di kawasan metropolitan. Namun, dengan adanya penerapan ERP ini justru mengakibatkan polemik di antara para pengemudi angkutan online, baik taksi maupun ojek online.

Sekretaris Jenderal perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia), Wiwit Sudarsono, menyampaikan keberatannya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau ERP.
Penolakan OJOL ini didukung tokoh masyarakat yang juga pemerhati sosial sekaligus Ketua NU PC Jakpus, Syaifuddin, ME.

Menurutnya, sebagai anggota masyarakat dirinya merasakan penolakan tersebut, bahkan keberatan itu dianggap wajar karena sangat merugikan pengemudi angkutan online.

“Saat ini Go car dan Grab sudah dirugikan dengan kebijakan ganjil genap, serta belum adanya penyesuaian tarif angkutan online terdampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), sekarang akan dibatasi lagi dengan kebijakan jalan berbayar atau ERP,” kata Syaifuddin yang juga pembina paguyuban pengemudi ojol GS-One dihubungi Jumat (3/2).

Dengan adanya kebijakan tersebut, lanjut Syaifuddin, otomatis pendapatan para pengemudi angkutan online akan menurun drastis, karena berkurangnya pengguna transportasi online, baik ojek online maupun taksi online, dikarenakan ada beban biaya yang mereka keluarkan.

Hingga bila pengguna tidak mau mengeluarkan biaya tambahan untuk jalan berbayar dan dibebankan kepada pengemudi, tentu hal itu akan mengurangi pendapatan kami.Untuk itu, Syaifuddin meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan oleh Pemprov DKI Jakarta sekaligus memohon agar Pemprov DKI mau mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di ibu kota.

” Atas dasar empati kepada segenap para pengemudi Angkutan online, baik ojek online dan taksi online , tentubya saya mengharapkan agar Pemprov membatalkan kebijakan yang tidak populer tersebut, dan mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di DKI,” tandasnya.

Terdapat empat kriteria kawasan yang dapat diterapkan ERP, di antaranya memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak/sibuk.Kedua, pada kawasan yang memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur.

Ketiga, pada kawasan yang hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak. Keempat atau terakhir, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecaman terhadap rencana kebijakan ERP juga datang dari sejumlah penganat lain di antaranya pengamat Amir Hamzah yang menilai kebijakan ERP ini hanya melahirkan diskriminasi karena jalan – jalan itu nantinya hanya bisa dilalui mereka yang mampu bayar. Orang yang tidak mampu bayar tidak bisa melintas di jalan jalan umum itu. Ini betul-betul diskriminasi ekonomi.

Padahal, lanjut Amir, jalan itu untuk publik, untuk umum bukan untuk orang kaya dan bukan pula untuk orang mampu. Hal ini senada juga dikemukan pengemudi ojol dalam demonstrasi menolak ERP bahwa dengan berlaku ERP maka jalan itu untuk pejabat dan orang kaya.

Amir menambahkan, masyarakat pemilik kendaraan sudah membayar pajak, membayar kalau mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Artinya mereka mempunyai hak untuk melintasi jalan – jalan yang dibangun dengan uang rakyat, pajak.

“Kenapa rakyat harus bayar lagi ketika melintas di jalan – jalan itu’,” tanya Amir.Lebih lanjut, Amir menegaskan, pemberlakuan ERP untuk mengatasi macet bukan solusi yang tepat. Justru yang terjadi adalah memindahkan kemacetan saja.

Artinya pada ruas jalan tertentu yang tidak berlaku ERP akan terjadi kemacetan lebih parah karena menjadi muara pengemudi kendaraan yang menghindari jalur ERP.Untuk itu, lanjut Amir, jangan menciptakan kebijakan yang hanya melahirkan ketidakadilan dan membuahkan diskriminasi.(Jef)

Terus Dorong Inovasi, Bank DKI Raih Indonesia Best BUMD Awards 2023

Jakarta:(Globalnews.id)-Langkah aktif Bank DKI dalam mendorong transformasi digitalisasi sejak tahun 2021 kembali diapresiasi oleh lembaga independen. Yang terbaru, Bank DKI kembali raih penghargaan di awal tahun 2023, sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Innovation and Create Appropriate Strategy, kategori BPD.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy pada acara “Indonesia Best BUMD Awards 2023, Improving Regional Accessibility Towards a Sustainable Economy” yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (31/01/2023).

Raihan penghargaan tersebut turut melengkapi prestasi gemilang Bank DKI di awal tahun 2023. Sebelumnya, Bank DKI baru saja memborong total sebanyak 11 (sebelas) kategori penghargaan sekaligus, dengan diantaranya 5 (lima) kategori penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I dalam ajang “6th Satisfaction, Loyalty, Engagement and Corporate Reputation Awards 2023” oleh majalah Infobank. Salah satu yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023

.Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan Bank DKI yang terus memberikan kepercayaan atas produk dan layanan Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga terhadap wujud komitmen Bank DKI dalam menjalankan peran sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya DKI Jakarta, yang kami wujudkan melalui pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk kepuasan nasabah.

Penghargaan ini juga menunjukkan bahwa langkah strategis Transformasi 5.0 yang saat ini dijalankan Bank DKI berada pada jalur yang tepat untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas Bank DKI dalam menjawab tantangan pada era VUCA dan persaingan digitalisasi layanan pada industri perbankan dan keuangan yang semakin ketat,” ujar Fidri.

Lebih lanjut, Fidri menyampaikan bahwa Bank DKI juga terus berupaya untuk menghadirkan layanan berbasis digital untuk mendorong penerapan transaksi non-tunai.

Terbaru, berupa simple apps yakni JakOne Pay dan super apps New JakOne Mobile. New JakOne Mobile hadir dengan tampilan yang lebih menarik dan user friendly serta fitur yang semakin lengkap, diantaranya fitur pembukaan rekening dan deposito secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang, pembayaran transaksi dengan QRIS, pembayaran bermacam tagihan dan belanja online, top up uang elektronik, bersedekah/berdonasi, hingga fitur Mobile Cash Tarik tunai di ATM tanpa kartu yang dapat dilakukan di ATM Bank DKI dan Bank lain yang bekerjasama, seperti ATM Bank BNI, dan ATM CIMB Niaga berlogo prima.

Selain itu juga termasuk aplikasi JakOne Abank dan pengembangan Digital Lending yang diharapkan dapat memaksimalkan penerapan inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM sehingga mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di DKI Jakarta.Sebagai informasi, Penghargaan diberikan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim peneliti Warta Ekonomi kepada BUMD dari berbagai bidang di seluruh Indonesia, yang dinilai telah berkontribusi terhadap pengembangan daerah, inovasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat dengan sangat baik.

Penilaian yang dilakukan melalui kinerja keuangan (financial performance) dan kebijakan strategis perusahaan dalam melakukan inovasi produk maupun jasa, strategi bisnis, integrasi, ataupun ekspansi bisnis, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu desk research, media monitoring, dan expert panels.Sekretaris Perusahaan Bank DKI,

Arie Rinaldi menambahkan penghargaan ini memotivasi Bank DKI untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing, layanan serta kinerja perusahaan secara berkelanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional ataupun pembangunan di daerah.

”Menghadapi tahun 2023, Bank DKI siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk peningkatan daya dukung finansial melalui digitalisasi, demi meniscayakan kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah serta pengembangan bisnis Bank DKI secara berkelanjutan. ” tutup Arie.

Raih Sejumlah 34 Penghargaan di tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank DKI juga turut meraih prestasi cemerlang dengan raihan total 34 (tiga puluh empat) penghargaan dari berbagai lembaga yang independen, diantaranya sebagai 20 Bank terbaik di Indonesia tahun 2022 (World’s Best Banks) versi majalah Forbes

Selanjutnya, Direktur Utama Bank DKI Masuk ke dalam jajaran TOP 100 CEO 2022 versi majalah Infobank; TOP BUMD 2022 sebagai BPD Berpredikat “Excellent” pada kategori KBMI 2 Bank dengan Aset Rp50 Triliun s.d. Rp100 Triliun oleh Majalah Infobank; The Best Performance Bank Kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD Aset > Rp30 Triliun) oleh Bisnis Indonesia; The Best Bank in Digital Services Kategori BPD Aset > Rp30 T oleh Majalah Tempo; TOP Leader on Digital Implementation & TOP Digital Implementation 2022 #STARS 4 oleh majalah It Works.(Jef)

Fokus Kembangkan Bisnis Digital, Pengguna BNIDirect dan Mobile Banking BNI Tumbuh Pesat

Fokus Kembangkan Bisnis Digital, Pengguna BNIDirect dan Mobile Banking BNI Tumbuh Pesat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI konsisten dalam mengembangkan bisnis perbankan melalui penguatan sektor digital untuk memberi kemudahan transaksi kepada nasabah melalui tiga Product Champion yaitu BNI Mobile Banking, BNIDirect, dan BNI Xpora.

Hal tersebut tercermin dari jumlah user BNI Mobile Banking di sepanjang tahun 2022 yang mencapai 13,6 juta, tumbuh 26,1% year on year (YoY), yang diikuti dengan jumlah transaksi mencapai 597 juta atau tumbuh 37,6% YoY.

Perseroan juga memiliki platform BNIDirect untuk menunjang transaksi bisnis nasabah institusi secara digital. Tercatat jumlah user BNIDirect tumbuh 24,9% YoY menjadi 100.000 user di sepanjang tahun 2022, dengan jumlah transaksi yang juga meningkat 18,4% YoY atau mencapai 764 juta transaksi.

Sementara melalui BNI Xpora, total kredit ekspor telah menembus Rp26,72 triliun, naik dari 2021 yang tercatat Rp19,05 triliun. Volume trade ekspor tercatat Rp66,21 triliun, naik dari 2021 yang tercatat Rp24,36 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, pencapaian tersebut tak terlepas dari komitmen BNI dalam bertransformasi ke sistem digital sehingga bisa memberikan layanan yang lebih efisien kepada nasabah.

“Kami terus memperkuat struktur manajemen perseroan untuk bertransformasi ke arah digitalisasi yang mumpuni agar bisa memberi solusi finansial bagi nasabah,” ujarnya, Selasa (31/1/2023).

Okki mengungkapkan, sejalan dengan agenda transformasi BNI melakukan pengembangan tiga Product Champion telah mendorong penguatan bisnis transaksi ritel dan institusi sekaligus memperkuat solusi perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Global.

Di sisi ritel, BNI Mobile Banking memiliki beragam fasilitas yang memudahkan transaksi nasabah seperti Transfer, e-Wallet, Pembayaran, Pembelian, Investasi, Digital Loan, Mobile Tunai, dan masih banyak lagi. Nasabah BNI mulai mengubah pola transaksinya dari platform konvensional ke platform digital. Hal ini sejalan dengan strategi BNI untuk menjadikan BNI Mobile Banking sebagai One Stop Financial Solutions bagi nasabah.

BNI juga memiliki BNIDirect untuk menunjang transaksi bisnis nasabah dan debitur insititusi secara digital untuk memenuhi semua kebutuhan klien dalam satu portal terintegrasi.

Selain itu, BNI Xpora ditujukan untuk pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis. BNI Xpora menawarkan beragam layanan digital yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM dari berbagai tingkatan, mulai dari yang masih merintis hingga yang siap memperluas pasar khususnya ekspor.

Melalui BNI Xpora ini, UMKM bisa mendapatkan pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi edukasi penyusunan laporan keuangan. Yang tidak kalah penting yakni dukungan perluasan pemasaran produk melalui business match-making dengan buyer di pasar global.

Okki menambahkan, ke depan perseroan akan melanjutkan fokus dalam pengembangan digitalisasi untuk mempermudah transaksi nasabah baik perorangan maupun institusi.

“Arah ke depan kita lebih fokus untuk penguatan digital, dalam hal ini layanan yang lebih baik kepada nasabah,” ucap Okki.(Jef)

Laba BNI Cetak Rekor, Ternyata Ini Kuncinya

Jakarta:(Globalnews.id)–Di tengah ketidakpastian dan tantangan perekonomian global, industri keuangan Indonesia masih mencatat kinerja positif. Hal ini ditandai dengan kinerja dari salah satu bank pelat merah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dengan laba yang mencetak rekor dan ‘terbang’ 68% mencapai Rp 18,31 triliun.

Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah BNI beroperasi dan didukung oleh peningkatan kredit transformasi, dan inovasi. Sepanjang 2022, BNI mencatat penyaluran kredit Rp 646,2 triliun atau tumbuh 10,9% dibandingkan 2021.

Ekonom INDEF Nailul Huda menyebut kinerja positif perbankan tidak lepas dari pulihnya perekonomian nasional sehingga meningkatkan pertumbuhan kredit. Namun, dia tak memungkiri adanya potensi perlambatan penyaluran kredit akibat kenaikan suku bunga acuan.

Menurut dia, pertumbuhan kredit bisa turun ke angka 8% hingga 9%. Sehingga pihak perbankan perlu menyiapkan antisipasi demi tetap menjaga kinerja positif.

“Seperti BNI yang memang mencatatkan kinerja positif baik di kredit dan pertumbuhan DPK. Salah satu kuncinya adalah menjaga nilai NPL turun, sehingga risiko perbankan semakin berkurang. Semakin turun NPL, maka cost of credit-nya akan menurun. Hal ini semakin membuat biaya penyaluran kredit semakin efisien,” jelas Nailul, Selasa (31/1/2023).

Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan peningkatan kinerja yang terlihat pada perbankan di tanah air terutama didorong oleh pemulihan ekonomi. Kemudian dipengaruhi peningkatan permintaan kredit sebesar Rp 272,27 triliun atau 10,35%, terutama pada sektor manufaktur, perdagangan dan pertambangan.

Peningkatan kredit program pun juga memberikan dampak, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KPR Subsidi.

“Selain itu, seiring dengan perbaikan kondisi pasca Covid-19, hal tersebut mendorong menurunnya kredit restrukturisasi, termasuk yang menggunakan stimulus Covid-19. Kondisi perbaikan tersebut berdampak pada penurunan rasio NPL Bank Himbara dari 3,19% (Desember 2021) menjadi 2,54% (Desember 2022),” ungkap dia kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Dian melanjutkan, sejalan dengan pertumbuhan kredit dan penurunan risiko kredit, bank juga mengalami peningkatan fee based income dan peningkatan cost efisiensi. Hal ini didapatkan melalui proses transformasi digital yang sedang berjalan.

“Hal tersebut dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap peningkatan laba bank. Namun demikian, OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan,” ujar dia.

Sementara itu, untuk mendukung kinerja perbankan, pihaknya akan mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. OJK pun akan meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyiapkan buffer memadai untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul.

“OJK juga akan merespon secara proporsional perkembangan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” tegas Dian.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan realisasi laba bersih ini lebih tinggi dari estimasi. Sepanjang 2022, penyaluran kredit yang dilakukan secara selektif ini, dan membuat perbaikan kualitas aset.

BNI mencatat ratio loan at risk (LaR) BNI turun dari 23% menjadi 16% dan tingkat biaya kredit (cost of credit) turun dari 3,3% menjadi 1,9% pada 2022

“Itu merupakan hasil kombinasi antara strategi pertumbuhan bisnis yang prudent, selektif. Kredit kami tumbuh 10,9% secara tahunan dengan sumber pertumbuhan dari nasabah yang tentunya berkualitas baik,” ujar Royke dalam acara BBNI Earnings Call FY2022, Selasa (24/1/2023).(Jef)

MenKopUKM: Program Inkubasi Lahirkan Wirausaha Berkarakter Aggregator

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi diselenggarakannya Business Hack 2023 oleh Ucoach Indonesia yang disebutnya turut berkontribusi dalam mengakselerasi wirausaha untuk scalling up bisnisnya melalui proses inkubasi.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan dari program inkubasi dapat dilahirkan wirausaha-wirausaha inovatif berkarakter aggregator yang dapat meng-enabler UMKM lainnya untuk naik kelas.

“UMKM yang bisa berevolusi meningkatkan skala usahanya, produknya sudah berkualitas dengan berbasis teknologi dan kreativitas, bisnis modelnya inovatif sudah harus terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar. UMKM hampir tidak mungkin untuk naik kelas sendiri-sendiri dan bukan hanya naik kelas tetapi dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya pada acara Business Hack 2023 secara daring, Jakarta, Kamis (02/02/2023).

Lebih lanjut, MenKopUKM menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mempunyai agenda besar bagaimana UMKM menjadi bagian dari industri atau masuk dalam rantai pasok usaha besar.

Hal ini akan diintegrasikan dengan berbagai kemudahan seperti insentif pajak untuk usaha besar, insentif upah yang dibedakan dengan usaha besar untuk subcontracting atau subcontractor dari usaha besar atau koperasi atau UMKM dan juga termasuk pembiayaannya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster.

“Selain itu, ada satu potensi yang perlu kita perhatikan yaitu potensi ekonomi digital nasional. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita harus memanfaatkan kekuatan ekonomi digital Indonesia ini,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM menekankan kembali transformasi digital bukan hanya dari akses pasar saja tetapi harus end to end mencakup proses hulu ke hilir, meliputi Digitalisasi Pemantauan Produksi, Digitalisasi Kapasitas Produksi, Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan, Digitalisasi Manajemen Organisasi, Digitalisasi Supplier dan Pasokan, dan Digitalisasi Distribusi dan Logistik.

“Saya sangat mendukung program inkubasi yang sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2023 ini dan telah menjadi bagian ekosistem yang mendukung transformasi digital UMKM di Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital nasional,” ucap MenKopUKM.(Jef)

SesKemenKopUKM: Optimalisasi Peran Koperasi Perlu ditingkatkan

Bekasi:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi anggota khususnya maupun memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Koperasi  beserta seluruh jajarannya yang sudah berhikmat dalam ekonomi berjama’ah dan ekonomi kerakyatan yakni berkoperasi,” kata Arif usai meresmikan pendirian Koperasi Mitra Pesantren (Komitren) Fikrul Akbar di Babelan, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadinas Koperasi dan UKM Kab Bekasi Ida Farida,Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Kabid Westang Kelembagaan dan Pengawasan, Syahwono Adji, Kasrem 051 Wijayakarta Kolonel Inf Teguh Wardoyo, Kasilog 051 Wijayakarta Kolonel Prabowo, Dewan pakar Koperasi Ustadz Muhammad Shoim, Vipie Gardjito, Team Support Direktur Hj Karpet  Heru Purnomo, Direktur Al HallyH Sobirin
dan Penulis Buku 99 Jurus Bisnis Langit Ponco Waluyo.

Menurut SesKemenKopUKM, positioning Koperasi dan UMKM sangat strategis, sebagai pengaman dan penopang ekonomi, dimana 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Data KemenKopUKM tahun 2021 menunjukkan bahwa 65,4 juta UMKM menyerap 119 juta tenaga kerja dan 61% PDB nasional. Sedangkan jumlah koperasi sebesar 127.124 unit dengan jumlah anggota sebesar 27,10 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021(update).

“Kalau kita melihat Realitas Koperasi, memang koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Namun demikian optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” kata Arif.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi sebesar 8,41 persen, masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata dunia 16,31 persen, yang notabene ekonominya mereka adalah kapitalis. “Karena itu pendirian Komitren sudah tepat, yakni Koperasi sebagai lembaga ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi menjadi mitra Koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

SesKemenKopUKM mengatakan, Pendirian Komitren ini, tentu sudah melakukan analisis, potensi usaha utama (core business), dan usaha pendukung dan usaha tambahan. “Dengan model bisnis
yang sudah ditetapkan tersebut, harus
dipersiapkan kelembagaan koperasi yang, kuat sebagaimana layaknya kelembagaan bisnis modern, dengan tidak melupakan yang watak sosial,” ucap Arif.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni membangun tatakelola (manajerial) koperasi, yang jelas job description, dan kepengurusan tidak semenda (hubungan kekeluargaan vertical maupun horizontal
dihindari dan menerapkan tatakelola koperasi yang baik dan benar GCG (Good Cooperative Governance).  “GCG dalam sistem ialah mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk
meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable mewujudkan nilai bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya,” kata Arif.

Tak hanya itu, GCG atau Tata Kelola Koperasi yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. “Sedangkan GCG dalam Struktur ialah memberikan kejelasan mengenai fungsi hak, kewajiban dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, berikutnya adalah usaha koperasi, harus menguasai bisnis hulu hilir, supply chain (rantai pasok), dan koperasi sebagai
konsolidator, aggregator serta offtaker pertama produk anggota.
Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan memasuki era society 5.0, koperasi masuk dalam ekosistem digital baik kelembagaan (data base daftar anggota, RAT Online), Usaha (pemasaran digital) Keuangan (Aplikasi Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan digital.

“Dengan model bisnis seperti ini insyaAllah Komitren akan menjadi lembaga koperasi yang tumbuh, sehat, dan akuntabel
serta dipercaya oleh masyarakat menjadi koperasi Zaman Now,” ucap SesKemenKopUKM.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa Koperasi sektor rill, dapat melayani non anggota (masyarakat) luas,yang tidak boleh melayani non anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan harus berizin disamping BH, NIK, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Karena itu, berhikmat dalam koperasi yang berbasis syariah bahwa kehalalan produk menjadi hal yang pokok dalam islam, atau terhindar dari magrib (maysir, ghoror, riba), dengan menjaga kehalaan bagian dari konsep maqoshid syari’ah (tujuan syariah) yakni : Hifzh al-din (memelihara agama); Hifzh al-nafs (memelihara jiwa/nyawa); Hifzh al ‘aql (memelihara
akal); Hifzh al-nasl (memelihara keturunan); Hifzh al-mal (memelihara
harta).

Selanjutnya kata Arif, perlu diperhatikan adalah pendidikan anggota, hal ini yang sering diabaikan oleh koperasi, padahal salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuh kembangkan keterampilan dan bisnis anggota koperasi (promosi bisnis
anggota.

Menurut Arif, karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan peningkatan SDM Koperasi melalui Magang, pendampingan (mentoring), dan juga business matching, serta melalui incubator business.

SesKemenKopUKM menambahkan, untuk meluaskan jaringan binis Komitren dapat membangun komunikasi, kolaborasi dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Inkopsyah, PBMT, ABSINDO, Puskopsyah, Askopsyah, Perkopsyah, Himkopsyah, INKOSINA, INKOSINDO, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Koperasi Remaja Masjid Indonesia, Pengurus Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia.

*Gerakkan Ekonomi Umat*

Sebelumnya Penasehat Komintren Fikrul Akbar, Heru Hj Karpet mengatakan, latar belakang pendirian Komintren Fikrul Akbar ini adalah keinginan untuk menggerakkan ekonomi umat khususnya bagai santri pesantren Fikrul Akbar maupun masyarakat sekitar dimana banyak pelaku UMKM yang potensial untuk dikembangkan.

“Kami disini sudah memiliki pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Selanjutnya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Heru.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada santri dan masyarakat sekitar.

Ketua Komintren Fikrul Akbar, Suraji menambahkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan yayasan maupun TNI untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan adalah, minimarket, depo pengolahan hasil tani, penjualan kosmetik sampai pemasaran karpet. “Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak khususnya KemenKopUKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan,” tambahnya.(Jef)

MenKopUKM Dukung Kolaborasi Hadirkan Kawasan Khusus Perdagangan Bagi UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik upaya pihak swasta, yang turut berkontribusi menghadirkan pusat pengembangan kawasan perdagangan bagi UMKM seperti kolaborasi yang dilakukan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) dan Cikarang Internasional City (Cinity).

Menurut MenKopUKM Teten Masduki perkembangan UMKM hingga saat ini tidak bisa disepelekan lagi. Sudah banyak UMKM Indonesia mampu menjadi daya tarik pengunjung pada mall-mall, hallway, dan lokasi lainnya bahkan bersaing di pasar global.

“UMKM membutuhkan rumah nyaman untuk berkembang. Seperti Sarinah, M Bloc, dan Pos Bloc, yang mampu mendatangkan pengunjung sangat besar. Di Sarinah pengunjung bisa mencapai 41 ribu orang per harinya. Sementara di M Bloc per hari pengunjung mencapai 11 ribu orang, setara dengan kunjungan mall di Plaza Indonesia,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya di acara Peluncuran Kota Baru Cinity, Jakarta, Rabu (1/2).

Di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh rintangan kata MenKopUKM, inovasi sangat penting dalam menguatkan ekonomi UMKM. Ia juga menyakinkan dunia usaha untuk terus optimistis mengembangkan usahanya. Sebab ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat terbukti di kuartal III-2022 yang tumbuh di angka 5,7 persen.

“Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi dunia usaha termasuk UMKM untuk terus berkembang dan percaya diri meski pun dunia sedang mengalami deflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan inflasi yang tinggi,” ucapnya.

MenKopUKM menekankan kembali, rencana pengembangan kawasan UMKM di Cinity ini akan menjadi pusat perdagangan produk UMKM yang terbesar, modern, dan terintegrasi dengan sistem logistik dan kemudahan ekspor. Kawasan ini diharapkan akan menjadi outlet penjualan produk UMKM yang dihasilkan dari seluruh Indonesia baik di kawasan industri maupun di luar kawasan.

“Kita bisa belajar dari Yiwu yang terletak di Provinsi Zhejiang, China, salah satu magnet importir dari seluruh dunia. Kota ini menjadi etalase barang-barang kecil produksi lokal yang dicari oleh importir dari seluruh dunia, mengintegrasikan perdagangan dalam 20 gedung di kawasan,” kata Teten.

Saat ini sudah terbangun 122 kawasan industri dan 19 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Namun mayoritas UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas kawasan tersebut, ia mengharapkan segera memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UMKM.

Menteri Teten merinci, KEK dapat memberikan fasilitas berupa fasilitas fiskal seperti insentif pada PPh, PPN, kepabeanan dan cukai, pajak barang mewah, penangguhan bea masuk, pajak daerah, lalu lintas barang. Kemudian fasilitas non-fiskal seperti kemudahan perizinan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur, dan insentif lainnya.

“Kawasan untuk UMKM tentunya berbeda dengan kawasan untuk usaha besar. UMKM juga membutuhkan ekosistem seperti pergudangan, logistik, ruang displai, pemasaran, perbankan, dan lainnya. Dengan adanya ekosistem ini, maka biaya investasi UMKM menjadi murah dan mudah,” ucapnya.

Bahkan UMKM yang terklaster dalam kawasan akan lebih mudah dibina, diberikan fasilitas perizinan, rumah produksi bersama, rumah kemasan, dan pembiayaan klaster.

“Saya berharap banyak kawasan seperti Cinity bisa menjadi trading house. Nanti kita integrasikan UMKM yang tergabung hub di sini dengan pembiayaan seperti KUR klaster dan lainnya. Kami ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok industri,” kata MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman menambahkan, KemenKopUKM akan bekerja sama, dan terbuka kepada pihak manapun dalam membantu untuk mewujudkan usaha trading house bagi UMKM.

“Semoga ini bisa menjadi yang terbesar. Kita memang butuh kawasan untuk UMKM. Pasalnya belum ada kawasan yang skala besar khusus UMKM. Kami menyambut gembira pusat pengembangan UMKM ini oleh Cinity dengan konsep menarik dari sistem logistik sampe showcase,” ucap Hanung.

Sebagai informasi, dalam acara ini turut diselenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenKopUKM dengan pihak Cikarang International City tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Kawasan Cikarang International City.

Senada, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah turut mendukung upaya Cinity yang membangun kawasan one stop shopping, menciptakan ekosistem usaha khususnya sektor retail untuk terus berkembang.

“UKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini PPKM juga sudah dibuka, artinya kesempatan bagi usaha offline untuk bangkit. Ada 500 hektare lahan dalam ekosistem one stop shopping retail Cinity yang dibantu fasilitas teknologi dan digitalisasi, agar kekuatan offline dan online bisa bersinergi,” ucap Budiharjo.

Sementara itu, Founder PT Sri Pertiwi Sejati Asmat Amin berharap, adanya ruang publik yang akan hadir di Kota Baru Cinity, termasuk penyediaan ruang bagi UKM, dapat mendorong kontribusi terhadap aspek pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Bekasi ke depannya.

Cinity menyasar target market di kategori middle upper dan kalangan millennial. Karakteristik konsumen milenial tidak hanya melihat faktor harga saja, melainkan memperhatikan kualitas dan value yang diperoleh ketika membeli suatu hunian.

“Begitu juga dengan produk ruko, kalangan milenial akan menjadi sasaran target sebagai entrepreneur muda, sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Cinity,” ucapnya.(Jef)

Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Jadi Solusi Persoalan Minyak Goreng

Tanah Laut:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pembangunan minyak makan merah bisa menjadi solusi bagi persoalan terkait minyak goreng di samping juga menjadi fondasi dan tonggak kebangkitan petani sawit di tanah air.

“Hilirasasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Makmur, mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi koperasi petani sawit di Kalimantan. Tidak boleh gagal, karena pemerintah akan menghentikan program ini jika gagal. Ini akan menjadi pondasi dan tonggak kebangkitan petani di tanah air,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah, sekaligus meresmikan pabrik CPO Koperasi Sawit Makmur bekerja sama dengan PT BGMPA di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (31/01).

Menteri Teten menjelaskan, pihaknya telah diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat lebih menyejahterakan petani sawit di Indonesia. Presiden Jokowi ingin petani sawit yang menguasai 41,42 persen kebun sawit di Indonesia tidak menjual TBS (Tandan Buah Segar) ke industri.

“Presiden ingin kesejahteraan petani sawit meningkat. Oleh karena itu pengembangunan pabrik minyak merah khusus untuk koperasi petani sawit, bukan untuk korporasi besar, hal tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sawit,” kata MenKopUKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan dengan harga yang bersaing berkisar Rp9 ribu rakyat dapat mengakses minyak yang sehat dan murah.

“Minyak makan merah memiliki khasiat yang baik untuk tubuh, bahkan dapat mencegah stunting dengan memiliki vitamin A dan E,” kata MenKopUKM.

Pada kesempatan yang sama Ketua Koperasi Sawit Makmur Samsul Bahri mengatakan, pihaknya hingga kini telah mengelola lahan kebun sawit seluas 11.750 hektare (ha) dan memiliki anggota yang beranggotakan petani sawit swadaya mandiri yang tersebar di 8 kecamatan dan 32 desa.

“Koperasi kami masih menjadi satu-satunya koperasi di Indonesia yang memiliki kebun dan pabrik yang sangat besar. Kami juga sudah menerima dan mengolah TBS sampai 150-200 ribu ton per hari dan berkontribusi sebesar Rp47 miliar per tahun kepada negara,” kata Samsul Bahri.

Dengan kemampuan produksi tersebut, Samsul yakin pembangunan pabrik minyak makan merah dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng dimasyarakat.

Bupati Tanah Laut Muhammad Sukamta menambahkan, pembangunan minyak makan merah merupakan bagian dari wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Saya merasa sudah saatnya Tanah Laut punya pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri sebagai hilirisasi produksi sawit di Kabupaten Tanah Laut. Akan ada multiplier effect bagi masyarakat dan ini dapat menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Sukamta.

Dengan adanya pabrik minyak makan merah, kata Sukamta, tidak akan terjadi lagi krisis minyak goreng karena krisis bisa diatasi dengan minyak makan merah. (Jef)

Kejar Target Penyaluran Dana Bergulir 2023, LPDB-KUMKM Siapkan Langkah Strategis

Jakarta:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tengah menyiapkan langkah strategis dalam menyalurkan dana bergulir sepanjang tahun 2023.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun 2023 ini target penyaluran yang diberikan oleh pemerintah kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp1,8 triliun.

“Jadi kalau target tahun 2023 ini sedang finalisasi, angka penyaluran masih dikisaran Rp1,8 triliun, mirip-mirip tahun lalu,” ujar Supomo di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Seperti diketahui, pada tahun 2022 lalu, LPDB-KUMKM berhasil melampaui target penyaluran dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp1,8 triliun.

Tercatat, kinerja penyaluran dana bergulir sepanjang tahun 2022 lalu mencapai Rp1,86 triliun yang disalurkan kepada 193 koperasi di seluruh Indonesia dengan rincian pola penyaluran konvensional sebesar Rp950 miliar dan pola syariah sebesar Rp911 miliar.

*Strategi 2023*

Supomo mengungkapkan, pada tahun 2023 ini LPDB-KUMKM telah menyiapkan langkah strategis dalam melakukan penyaluran dana bergulir.

“Strategi kita yaitu tetap kami akan mengembangkan terus penyaluran kepada koperasi sektor riil, dimana pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk koperasi sektor riil semakin meningkat dan semakin besar porsinya dan ini yang diharapkan oleh Bapak Menteri Koperasi UKM untuk sektor riil lebih difokuskan karena menyangkut UKM yang banyak, jadi fungsi daripada koperasi sebagai agregator kelihatan sekali,” ucap Supomo.

Langkah strategis selanjutnya adalah dengan mengembangkan ekosistem bisnis koperasi yang berdaya saing dan saling terintegrasi dari proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan melalui piloting project bersama pemerintah pusat, daerah, hingga asosiasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“LPDB-KUMKM di tahun 2023 ini kami akan banyak membuat suatu ekosistem bisnis baru di beberapa daerah sehingga bisa termasuk produknya,” kata Supomo.

Sedangkan strategi untuk pola syariah, Supomo menambahkan, pihaknya akan kembali melibatkan berbagai komponen mulai dari persatuan BMT, Inkopsyah, dan Koperasi Pondok Pesantren.

Sebab, saat ini berbagai komunitas ekonomi syariah khususnya komunitas koperasi syariah sedang berlomba-lomba berbenah diri agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Sekarang ditingkat BMT, Kopontren, Inkopsyah sekarang sedang gencar berbenah benah diri, karena sekarang sudah terbukti nyata, yang bermitra dengan LPDB-KUMKM banyak kemajuan jadi pertumbuhan kelihatan bagus dan kelihatan manfaatnya, dan sekarang juga banyak yang ingin berkolaborasi melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis,” ungkap Supomo.

Sementara itu, Supomo menambahkan, untuk langkah strategis penyaluran dana bergulir pola konvensional, pihaknya telah menyiapkan strategi, mulai dari pendekatan kepada komunitas, asosiasi bahkan pendekatan melalui koperasi BUMN.

“Karena ternyata koperasi-koperasi yang bernaung dibawah BUMN itu kontribusi pendayagunaan dan akselerasi UMKM itu besar sekali dan jelas offtakernya BUMN, dan kami sudah merambah kesana,” tambah Supomo.

Selain itu juga tengah mengembangkan, program kerja sama antar Badan Layanan Umum (BLU) yang tengah dirancang bersama dengan Kementerian Keuangan.

Supomo berharap dengan berbagai langkah dan strategi penyaluran dana bergulir tahun 2023, LPDB-KUMKM bisa secara optimal menyalurkan dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia.

“Diharapkan dengan penyaluran dana bergulir yang murah, mudah, dan ramah ini bisa memberikan efek ganda ekonomi dan meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Supomo.(Jef)

MenKopUKM: Program Kawal Inkubator di Banjarmasin Potensial Cetak Wirausaha Berkualitas

Banjarmasin:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi diselenggarakannya Program Kawal Inkubator Tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai wadah pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha baru yang tangguh, berkualitas, dan berdaya saing baik secara nasional maupun global.

Menurut MenKopUKM Teten Masduki hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan amanat PP 7 Tahun 2021 yaitu setiap pemerintah daerah wajib mendirikan minimal 1 lembaga inkubator dan melakukan inkubasi usaha kepada minimal 20 tenant.

“Inkubator ini sangat penting karena seperti telur itu harus dierami, dientaskan, dan dikembangkan. Konsepnya seperti itu. Jadi tidak lagi hanya pelatihan dan seminar tapi didampingi melalui inkubator untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya dalam acara Expose Program Kawal Inkubator di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (31/1).

Lebih lanjut, Menteri Teten menegaskan bahwa KemenKopUKM saat ini diamanatkan menjadi Leading Sector dalam pengembangan inkubator di Indonesia. Sehingga dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan inkubator akan bersinergi dengan semua stakeholder penyelenggara inkubasi di Indonesia, termasuk lembaga inkubator di pemerintah daerah.

Hingga Tahun 2022, KemenKopUKM telah bersinergi dengan 18 lembaga inkubator yang menginkubasi sekitar 408 Tenant dan telah mengembangkan 45 lembaga inkubator di seluruh Indonesia. Sehingga dengan banyaknya lembaga inkubator yang berdiri, dan bersinergi dengan KemenKopUKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional untuk mendukung peningkatan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,95 persen di tahun 2024.

Pada 2023 ini KemenKopUKM terus melakukan pengembangan lembaga inkubator di Indonesia dengan mendorong seluruh Pemda untuk mendirikan lembaga inkubator baru serta program inkubasi startup yang akan bersinergi dengan 8 inkubator terpilih melalui kegiatan kurasi tetant, bootcamp, workshop, coaching clinic, dan demo day yang akan menghasilkan 150 tenant terbaik.

“Program Kawal Inkubator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin ini akan menjadi bagian ekosistem Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan dapat mendukung percepatan transformasi digital UMKM di Indonesia. Saya sangat berterima kasih dan mengharapkan Program Kawal Inkubator dapat menghasilkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin,” kata MenKopUKM.

Dalam Program Kawal Inkubator kali ini, terdapat 3 produk yang ditampilkan yaitu Makaroni Borneo, Nakula Tahu Isi, dan Shei Serundeng. Menteri Teten merasa ketiga produk tersebut memiliki model bisnis yang prospektif dan diharapkan dapat menguasai pasar Kalimantan dan nasional nantinya.

“Kalau kita lihat model bisnis bahwa makanannya sudah kita kenal seperti makaroni, tahu, dan serundeng. Hal yang menarik justru model bisnisnya. Kalau dibayangkan McDonalds, KFC, Starbuck awalnya juga seperti ini. Mereka jualan hal biasa tapi karena bisnis model bagus dan produknya inovatif bisa mendunia. Jadi ini kalau dikembangkan dan didukung pembiayaan bisa menguasai Kalimantan, nasional, dan dunia,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan bahwa Program Kawal Inkubator bertujuan untjk melahirkan wirausaha baru mandiri yang dapat membangkitkan Banjarmasin sebagai kota perdagangan berbasis UMKM.

“Untuk menduking program ini, kami memberikan program Bausaha Tanpa Bunga untuk memberikan akses permodalan tanpa dibebankan bunga sebesar Rp3,5 miliar dan subsidi bunga diambil dari dana CSR. Ada 100 calon peserta inkubator bisnis di 2022 dan melahirkan 30 UMKM unggulan. Dari program ini diharapkan lahir wirausaha baru yang akan menjadi calon pengusaha besar,” kata Ibnu Sina.(Jef)