Menu
Semester I 2021, Bank DKI Catat Pertumbuhan Laba 40.8% - BNI Kembali Salurkan Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro - KemenKopUKM dan Bank Indonesia Hadirkan Pusat Wastra Nusantara - KemenkopUKM Percepat Vaksinasi Pelaku UMKM Didaerah - Kuartal II/2021, Kredit dan Laba BTN Tumbuh Perkasa - Bangkit Dari Pandemi, MenkopUKM Ajak Milenial Berwirausaha - Mulai 9 Agustus 2021, Perusahaan di Arab Saudi Siap Terima Jamaah Umrah Asing yang Tervaksinasi - Corona Hengkang, Pelaku Industri Rantai Pasok Lari Kencang - KemenkopUKM Apresiasi Program Summer Act Dalam Membantu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Bertahan di Masa Pandemi - TNI AL- KKP Wilayah II Banten-Kemenhub dan ASDP Gelar Serbuan Vaksin Covid-19

BPK Paparkan Peluang Menata Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19

Agustus 31, 2020 | news

Jakarta:(Globalnews.id)– Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) memaparkan peluang untuk menata instrumen desentralisasi fiskal yang lebih baik di masa pandemi Covid-19. Terdapat tiga peluang yaitu tahap bertahan, pulih, dan bangkit. Pada tahap bertahan, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memanfatkan teknologi virtual secara virtual, serta melakukan pemutakhiran terhadap data dan informasi kependudukan. Tahap pulih dilakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Pada tahap ini, dengan menggunakan data kependudukan yang mutakhir, pemerintah daerah dapat melakukan vaksinasi secara terstruktur.

Sedangkan pada tahap bangkit, dibutuhkan terobosan kebijakan untuk menggerakkan perekonomian. “Pemerintah daerah dapat menerbitkan program subsidi bunga bagi modal kerja, baik usaha rintisan (start up), maupun proyek-proyek yang didanai dan/atau dibiayai dengan APBD. Perbaikan tata kelola yang telah melalui serangkain perbaikan sistem dan prosedur di tahap bertahan dan pulih, dilengkapi dengan penguatan sistem pengendalian intern dengan penyusunan risk register/risk profile,” jelas Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kuliah umum BPK dan Universitas Indonesia dengan topik “Peluang, Hambatan, dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19”, yang berlangsung di Jakarta, hari ini (31/8).

Kuliah umum juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, para Anggota BPK, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Wakil Rektor UI serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Kegiatan ini disertai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK dengan UI tentang Peningkatan Sinergi dan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pemeriksaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Kuliah umum dan penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan pengembangan kapasitas kelembagaan BPK dan UI. Selain itu, juga untuk meningkatkan sinergi dan berkoordinasi dalam rangka mendukung pemeriksaan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Nota Kesepahaman berlaku 5 tahun sejak ditandatangani pada hari ini.

Dalam paparannya, Ketua BPK juga menegaskan bahwa selain identifikasi tantangan dan peluang menata desentralisasi fiskal, hal penting yang menjadi syarat perbaikan ekonomi adalah komitmen. BPK dan UI mendukung komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas.(jef)

Related For BPK Paparkan Peluang Menata Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19