Arsip Kategori: koperasi dan ukm

MenKopUKM: Program Inkubasi Lahirkan Wirausaha Berkarakter Aggregator

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi diselenggarakannya Business Hack 2023 oleh Ucoach Indonesia yang disebutnya turut berkontribusi dalam mengakselerasi wirausaha untuk scalling up bisnisnya melalui proses inkubasi.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan dari program inkubasi dapat dilahirkan wirausaha-wirausaha inovatif berkarakter aggregator yang dapat meng-enabler UMKM lainnya untuk naik kelas.

“UMKM yang bisa berevolusi meningkatkan skala usahanya, produknya sudah berkualitas dengan berbasis teknologi dan kreativitas, bisnis modelnya inovatif sudah harus terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar. UMKM hampir tidak mungkin untuk naik kelas sendiri-sendiri dan bukan hanya naik kelas tetapi dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar global yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya pada acara Business Hack 2023 secara daring, Jakarta, Kamis (02/02/2023).

Lebih lanjut, MenKopUKM menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mempunyai agenda besar bagaimana UMKM menjadi bagian dari industri atau masuk dalam rantai pasok usaha besar.

Hal ini akan diintegrasikan dengan berbagai kemudahan seperti insentif pajak untuk usaha besar, insentif upah yang dibedakan dengan usaha besar untuk subcontracting atau subcontractor dari usaha besar atau koperasi atau UMKM dan juga termasuk pembiayaannya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster.

“Selain itu, ada satu potensi yang perlu kita perhatikan yaitu potensi ekonomi digital nasional. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita harus memanfaatkan kekuatan ekonomi digital Indonesia ini,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM menekankan kembali transformasi digital bukan hanya dari akses pasar saja tetapi harus end to end mencakup proses hulu ke hilir, meliputi Digitalisasi Pemantauan Produksi, Digitalisasi Kapasitas Produksi, Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan, Digitalisasi Manajemen Organisasi, Digitalisasi Supplier dan Pasokan, dan Digitalisasi Distribusi dan Logistik.

“Saya sangat mendukung program inkubasi yang sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2023 ini dan telah menjadi bagian ekosistem yang mendukung transformasi digital UMKM di Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital nasional,” ucap MenKopUKM.(Jef)

SesKemenKopUKM: Optimalisasi Peran Koperasi Perlu ditingkatkan

Bekasi:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi anggota khususnya maupun memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Koperasi  beserta seluruh jajarannya yang sudah berhikmat dalam ekonomi berjama’ah dan ekonomi kerakyatan yakni berkoperasi,” kata Arif usai meresmikan pendirian Koperasi Mitra Pesantren (Komitren) Fikrul Akbar di Babelan, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadinas Koperasi dan UKM Kab Bekasi Ida Farida,Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Kabid Westang Kelembagaan dan Pengawasan, Syahwono Adji, Kasrem 051 Wijayakarta Kolonel Inf Teguh Wardoyo, Kasilog 051 Wijayakarta Kolonel Prabowo, Dewan pakar Koperasi Ustadz Muhammad Shoim, Vipie Gardjito, Team Support Direktur Hj Karpet  Heru Purnomo, Direktur Al HallyH Sobirin
dan Penulis Buku 99 Jurus Bisnis Langit Ponco Waluyo.

Menurut SesKemenKopUKM, positioning Koperasi dan UMKM sangat strategis, sebagai pengaman dan penopang ekonomi, dimana 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Data KemenKopUKM tahun 2021 menunjukkan bahwa 65,4 juta UMKM menyerap 119 juta tenaga kerja dan 61% PDB nasional. Sedangkan jumlah koperasi sebesar 127.124 unit dengan jumlah anggota sebesar 27,10 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021(update).

“Kalau kita melihat Realitas Koperasi, memang koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Namun demikian optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” kata Arif.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi sebesar 8,41 persen, masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata dunia 16,31 persen, yang notabene ekonominya mereka adalah kapitalis. “Karena itu pendirian Komitren sudah tepat, yakni Koperasi sebagai lembaga ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi menjadi mitra Koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

SesKemenKopUKM mengatakan, Pendirian Komitren ini, tentu sudah melakukan analisis, potensi usaha utama (core business), dan usaha pendukung dan usaha tambahan. “Dengan model bisnis
yang sudah ditetapkan tersebut, harus
dipersiapkan kelembagaan koperasi yang, kuat sebagaimana layaknya kelembagaan bisnis modern, dengan tidak melupakan yang watak sosial,” ucap Arif.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni membangun tatakelola (manajerial) koperasi, yang jelas job description, dan kepengurusan tidak semenda (hubungan kekeluargaan vertical maupun horizontal
dihindari dan menerapkan tatakelola koperasi yang baik dan benar GCG (Good Cooperative Governance).  “GCG dalam sistem ialah mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk
meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable mewujudkan nilai bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya,” kata Arif.

Tak hanya itu, GCG atau Tata Kelola Koperasi yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. “Sedangkan GCG dalam Struktur ialah memberikan kejelasan mengenai fungsi hak, kewajiban dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, berikutnya adalah usaha koperasi, harus menguasai bisnis hulu hilir, supply chain (rantai pasok), dan koperasi sebagai
konsolidator, aggregator serta offtaker pertama produk anggota.
Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan memasuki era society 5.0, koperasi masuk dalam ekosistem digital baik kelembagaan (data base daftar anggota, RAT Online), Usaha (pemasaran digital) Keuangan (Aplikasi Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan digital.

“Dengan model bisnis seperti ini insyaAllah Komitren akan menjadi lembaga koperasi yang tumbuh, sehat, dan akuntabel
serta dipercaya oleh masyarakat menjadi koperasi Zaman Now,” ucap SesKemenKopUKM.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa Koperasi sektor rill, dapat melayani non anggota (masyarakat) luas,yang tidak boleh melayani non anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan harus berizin disamping BH, NIK, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Karena itu, berhikmat dalam koperasi yang berbasis syariah bahwa kehalalan produk menjadi hal yang pokok dalam islam, atau terhindar dari magrib (maysir, ghoror, riba), dengan menjaga kehalaan bagian dari konsep maqoshid syari’ah (tujuan syariah) yakni : Hifzh al-din (memelihara agama); Hifzh al-nafs (memelihara jiwa/nyawa); Hifzh al ‘aql (memelihara
akal); Hifzh al-nasl (memelihara keturunan); Hifzh al-mal (memelihara
harta).

Selanjutnya kata Arif, perlu diperhatikan adalah pendidikan anggota, hal ini yang sering diabaikan oleh koperasi, padahal salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuh kembangkan keterampilan dan bisnis anggota koperasi (promosi bisnis
anggota.

Menurut Arif, karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan peningkatan SDM Koperasi melalui Magang, pendampingan (mentoring), dan juga business matching, serta melalui incubator business.

SesKemenKopUKM menambahkan, untuk meluaskan jaringan binis Komitren dapat membangun komunikasi, kolaborasi dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Inkopsyah, PBMT, ABSINDO, Puskopsyah, Askopsyah, Perkopsyah, Himkopsyah, INKOSINA, INKOSINDO, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Koperasi Remaja Masjid Indonesia, Pengurus Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia.

*Gerakkan Ekonomi Umat*

Sebelumnya Penasehat Komintren Fikrul Akbar, Heru Hj Karpet mengatakan, latar belakang pendirian Komintren Fikrul Akbar ini adalah keinginan untuk menggerakkan ekonomi umat khususnya bagai santri pesantren Fikrul Akbar maupun masyarakat sekitar dimana banyak pelaku UMKM yang potensial untuk dikembangkan.

“Kami disini sudah memiliki pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Selanjutnya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Heru.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada santri dan masyarakat sekitar.

Ketua Komintren Fikrul Akbar, Suraji menambahkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan yayasan maupun TNI untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan adalah, minimarket, depo pengolahan hasil tani, penjualan kosmetik sampai pemasaran karpet. “Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak khususnya KemenKopUKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan,” tambahnya.(Jef)

MenKopUKM Dukung Kolaborasi Hadirkan Kawasan Khusus Perdagangan Bagi UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik upaya pihak swasta, yang turut berkontribusi menghadirkan pusat pengembangan kawasan perdagangan bagi UMKM seperti kolaborasi yang dilakukan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) dan Cikarang Internasional City (Cinity).

Menurut MenKopUKM Teten Masduki perkembangan UMKM hingga saat ini tidak bisa disepelekan lagi. Sudah banyak UMKM Indonesia mampu menjadi daya tarik pengunjung pada mall-mall, hallway, dan lokasi lainnya bahkan bersaing di pasar global.

“UMKM membutuhkan rumah nyaman untuk berkembang. Seperti Sarinah, M Bloc, dan Pos Bloc, yang mampu mendatangkan pengunjung sangat besar. Di Sarinah pengunjung bisa mencapai 41 ribu orang per harinya. Sementara di M Bloc per hari pengunjung mencapai 11 ribu orang, setara dengan kunjungan mall di Plaza Indonesia,” ucap Menteri Teten dalam sambutannya di acara Peluncuran Kota Baru Cinity, Jakarta, Rabu (1/2).

Di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh rintangan kata MenKopUKM, inovasi sangat penting dalam menguatkan ekonomi UMKM. Ia juga menyakinkan dunia usaha untuk terus optimistis mengembangkan usahanya. Sebab ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat terbukti di kuartal III-2022 yang tumbuh di angka 5,7 persen.

“Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi dunia usaha termasuk UMKM untuk terus berkembang dan percaya diri meski pun dunia sedang mengalami deflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan inflasi yang tinggi,” ucapnya.

MenKopUKM menekankan kembali, rencana pengembangan kawasan UMKM di Cinity ini akan menjadi pusat perdagangan produk UMKM yang terbesar, modern, dan terintegrasi dengan sistem logistik dan kemudahan ekspor. Kawasan ini diharapkan akan menjadi outlet penjualan produk UMKM yang dihasilkan dari seluruh Indonesia baik di kawasan industri maupun di luar kawasan.

“Kita bisa belajar dari Yiwu yang terletak di Provinsi Zhejiang, China, salah satu magnet importir dari seluruh dunia. Kota ini menjadi etalase barang-barang kecil produksi lokal yang dicari oleh importir dari seluruh dunia, mengintegrasikan perdagangan dalam 20 gedung di kawasan,” kata Teten.

Saat ini sudah terbangun 122 kawasan industri dan 19 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Namun mayoritas UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas kawasan tersebut, ia mengharapkan segera memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) UMKM.

Menteri Teten merinci, KEK dapat memberikan fasilitas berupa fasilitas fiskal seperti insentif pada PPh, PPN, kepabeanan dan cukai, pajak barang mewah, penangguhan bea masuk, pajak daerah, lalu lintas barang. Kemudian fasilitas non-fiskal seperti kemudahan perizinan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur, dan insentif lainnya.

“Kawasan untuk UMKM tentunya berbeda dengan kawasan untuk usaha besar. UMKM juga membutuhkan ekosistem seperti pergudangan, logistik, ruang displai, pemasaran, perbankan, dan lainnya. Dengan adanya ekosistem ini, maka biaya investasi UMKM menjadi murah dan mudah,” ucapnya.

Bahkan UMKM yang terklaster dalam kawasan akan lebih mudah dibina, diberikan fasilitas perizinan, rumah produksi bersama, rumah kemasan, dan pembiayaan klaster.

“Saya berharap banyak kawasan seperti Cinity bisa menjadi trading house. Nanti kita integrasikan UMKM yang tergabung hub di sini dengan pembiayaan seperti KUR klaster dan lainnya. Kami ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok industri,” kata MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman menambahkan, KemenKopUKM akan bekerja sama, dan terbuka kepada pihak manapun dalam membantu untuk mewujudkan usaha trading house bagi UMKM.

“Semoga ini bisa menjadi yang terbesar. Kita memang butuh kawasan untuk UMKM. Pasalnya belum ada kawasan yang skala besar khusus UMKM. Kami menyambut gembira pusat pengembangan UMKM ini oleh Cinity dengan konsep menarik dari sistem logistik sampe showcase,” ucap Hanung.

Sebagai informasi, dalam acara ini turut diselenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KemenKopUKM dengan pihak Cikarang International City tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Kawasan Cikarang International City.

Senada, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah turut mendukung upaya Cinity yang membangun kawasan one stop shopping, menciptakan ekosistem usaha khususnya sektor retail untuk terus berkembang.

“UKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini PPKM juga sudah dibuka, artinya kesempatan bagi usaha offline untuk bangkit. Ada 500 hektare lahan dalam ekosistem one stop shopping retail Cinity yang dibantu fasilitas teknologi dan digitalisasi, agar kekuatan offline dan online bisa bersinergi,” ucap Budiharjo.

Sementara itu, Founder PT Sri Pertiwi Sejati Asmat Amin berharap, adanya ruang publik yang akan hadir di Kota Baru Cinity, termasuk penyediaan ruang bagi UKM, dapat mendorong kontribusi terhadap aspek pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Bekasi ke depannya.

Cinity menyasar target market di kategori middle upper dan kalangan millennial. Karakteristik konsumen milenial tidak hanya melihat faktor harga saja, melainkan memperhatikan kualitas dan value yang diperoleh ketika membeli suatu hunian.

“Begitu juga dengan produk ruko, kalangan milenial akan menjadi sasaran target sebagai entrepreneur muda, sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Cinity,” ucapnya.(Jef)

Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah Jadi Solusi Persoalan Minyak Goreng

Tanah Laut:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pembangunan minyak makan merah bisa menjadi solusi bagi persoalan terkait minyak goreng di samping juga menjadi fondasi dan tonggak kebangkitan petani sawit di tanah air.

“Hilirasasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Makmur, mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi koperasi petani sawit di Kalimantan. Tidak boleh gagal, karena pemerintah akan menghentikan program ini jika gagal. Ini akan menjadi pondasi dan tonggak kebangkitan petani di tanah air,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah, sekaligus meresmikan pabrik CPO Koperasi Sawit Makmur bekerja sama dengan PT BGMPA di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (31/01).

Menteri Teten menjelaskan, pihaknya telah diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat lebih menyejahterakan petani sawit di Indonesia. Presiden Jokowi ingin petani sawit yang menguasai 41,42 persen kebun sawit di Indonesia tidak menjual TBS (Tandan Buah Segar) ke industri.

“Presiden ingin kesejahteraan petani sawit meningkat. Oleh karena itu pengembangunan pabrik minyak merah khusus untuk koperasi petani sawit, bukan untuk korporasi besar, hal tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sawit,” kata MenKopUKM.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan dengan harga yang bersaing berkisar Rp9 ribu rakyat dapat mengakses minyak yang sehat dan murah.

“Minyak makan merah memiliki khasiat yang baik untuk tubuh, bahkan dapat mencegah stunting dengan memiliki vitamin A dan E,” kata MenKopUKM.

Pada kesempatan yang sama Ketua Koperasi Sawit Makmur Samsul Bahri mengatakan, pihaknya hingga kini telah mengelola lahan kebun sawit seluas 11.750 hektare (ha) dan memiliki anggota yang beranggotakan petani sawit swadaya mandiri yang tersebar di 8 kecamatan dan 32 desa.

“Koperasi kami masih menjadi satu-satunya koperasi di Indonesia yang memiliki kebun dan pabrik yang sangat besar. Kami juga sudah menerima dan mengolah TBS sampai 150-200 ribu ton per hari dan berkontribusi sebesar Rp47 miliar per tahun kepada negara,” kata Samsul Bahri.

Dengan kemampuan produksi tersebut, Samsul yakin pembangunan pabrik minyak makan merah dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng dimasyarakat.

Bupati Tanah Laut Muhammad Sukamta menambahkan, pembangunan minyak makan merah merupakan bagian dari wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Saya merasa sudah saatnya Tanah Laut punya pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri sebagai hilirisasi produksi sawit di Kabupaten Tanah Laut. Akan ada multiplier effect bagi masyarakat dan ini dapat menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Sukamta.

Dengan adanya pabrik minyak makan merah, kata Sukamta, tidak akan terjadi lagi krisis minyak goreng karena krisis bisa diatasi dengan minyak makan merah. (Jef)

Kejar Target Penyaluran Dana Bergulir 2023, LPDB-KUMKM Siapkan Langkah Strategis

Jakarta:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tengah menyiapkan langkah strategis dalam menyalurkan dana bergulir sepanjang tahun 2023.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun 2023 ini target penyaluran yang diberikan oleh pemerintah kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp1,8 triliun.

“Jadi kalau target tahun 2023 ini sedang finalisasi, angka penyaluran masih dikisaran Rp1,8 triliun, mirip-mirip tahun lalu,” ujar Supomo di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Seperti diketahui, pada tahun 2022 lalu, LPDB-KUMKM berhasil melampaui target penyaluran dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp1,8 triliun.

Tercatat, kinerja penyaluran dana bergulir sepanjang tahun 2022 lalu mencapai Rp1,86 triliun yang disalurkan kepada 193 koperasi di seluruh Indonesia dengan rincian pola penyaluran konvensional sebesar Rp950 miliar dan pola syariah sebesar Rp911 miliar.

*Strategi 2023*

Supomo mengungkapkan, pada tahun 2023 ini LPDB-KUMKM telah menyiapkan langkah strategis dalam melakukan penyaluran dana bergulir.

“Strategi kita yaitu tetap kami akan mengembangkan terus penyaluran kepada koperasi sektor riil, dimana pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk koperasi sektor riil semakin meningkat dan semakin besar porsinya dan ini yang diharapkan oleh Bapak Menteri Koperasi UKM untuk sektor riil lebih difokuskan karena menyangkut UKM yang banyak, jadi fungsi daripada koperasi sebagai agregator kelihatan sekali,” ucap Supomo.

Langkah strategis selanjutnya adalah dengan mengembangkan ekosistem bisnis koperasi yang berdaya saing dan saling terintegrasi dari proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan melalui piloting project bersama pemerintah pusat, daerah, hingga asosiasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“LPDB-KUMKM di tahun 2023 ini kami akan banyak membuat suatu ekosistem bisnis baru di beberapa daerah sehingga bisa termasuk produknya,” kata Supomo.

Sedangkan strategi untuk pola syariah, Supomo menambahkan, pihaknya akan kembali melibatkan berbagai komponen mulai dari persatuan BMT, Inkopsyah, dan Koperasi Pondok Pesantren.

Sebab, saat ini berbagai komunitas ekonomi syariah khususnya komunitas koperasi syariah sedang berlomba-lomba berbenah diri agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Sekarang ditingkat BMT, Kopontren, Inkopsyah sekarang sedang gencar berbenah benah diri, karena sekarang sudah terbukti nyata, yang bermitra dengan LPDB-KUMKM banyak kemajuan jadi pertumbuhan kelihatan bagus dan kelihatan manfaatnya, dan sekarang juga banyak yang ingin berkolaborasi melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis,” ungkap Supomo.

Sementara itu, Supomo menambahkan, untuk langkah strategis penyaluran dana bergulir pola konvensional, pihaknya telah menyiapkan strategi, mulai dari pendekatan kepada komunitas, asosiasi bahkan pendekatan melalui koperasi BUMN.

“Karena ternyata koperasi-koperasi yang bernaung dibawah BUMN itu kontribusi pendayagunaan dan akselerasi UMKM itu besar sekali dan jelas offtakernya BUMN, dan kami sudah merambah kesana,” tambah Supomo.

Selain itu juga tengah mengembangkan, program kerja sama antar Badan Layanan Umum (BLU) yang tengah dirancang bersama dengan Kementerian Keuangan.

Supomo berharap dengan berbagai langkah dan strategi penyaluran dana bergulir tahun 2023, LPDB-KUMKM bisa secara optimal menyalurkan dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia.

“Diharapkan dengan penyaluran dana bergulir yang murah, mudah, dan ramah ini bisa memberikan efek ganda ekonomi dan meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Supomo.(Jef)

MenKopUKM: Program Kawal Inkubator di Banjarmasin Potensial Cetak Wirausaha Berkualitas

Banjarmasin:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi diselenggarakannya Program Kawal Inkubator Tahun 2023 oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai wadah pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha baru yang tangguh, berkualitas, dan berdaya saing baik secara nasional maupun global.

Menurut MenKopUKM Teten Masduki hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan amanat PP 7 Tahun 2021 yaitu setiap pemerintah daerah wajib mendirikan minimal 1 lembaga inkubator dan melakukan inkubasi usaha kepada minimal 20 tenant.

“Inkubator ini sangat penting karena seperti telur itu harus dierami, dientaskan, dan dikembangkan. Konsepnya seperti itu. Jadi tidak lagi hanya pelatihan dan seminar tapi didampingi melalui inkubator untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya dalam acara Expose Program Kawal Inkubator di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (31/1).

Lebih lanjut, Menteri Teten menegaskan bahwa KemenKopUKM saat ini diamanatkan menjadi Leading Sector dalam pengembangan inkubator di Indonesia. Sehingga dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan inkubator akan bersinergi dengan semua stakeholder penyelenggara inkubasi di Indonesia, termasuk lembaga inkubator di pemerintah daerah.

Hingga Tahun 2022, KemenKopUKM telah bersinergi dengan 18 lembaga inkubator yang menginkubasi sekitar 408 Tenant dan telah mengembangkan 45 lembaga inkubator di seluruh Indonesia. Sehingga dengan banyaknya lembaga inkubator yang berdiri, dan bersinergi dengan KemenKopUKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional untuk mendukung peningkatan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,95 persen di tahun 2024.

Pada 2023 ini KemenKopUKM terus melakukan pengembangan lembaga inkubator di Indonesia dengan mendorong seluruh Pemda untuk mendirikan lembaga inkubator baru serta program inkubasi startup yang akan bersinergi dengan 8 inkubator terpilih melalui kegiatan kurasi tetant, bootcamp, workshop, coaching clinic, dan demo day yang akan menghasilkan 150 tenant terbaik.

“Program Kawal Inkubator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin ini akan menjadi bagian ekosistem Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan dapat mendukung percepatan transformasi digital UMKM di Indonesia. Saya sangat berterima kasih dan mengharapkan Program Kawal Inkubator dapat menghasilkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin,” kata MenKopUKM.

Dalam Program Kawal Inkubator kali ini, terdapat 3 produk yang ditampilkan yaitu Makaroni Borneo, Nakula Tahu Isi, dan Shei Serundeng. Menteri Teten merasa ketiga produk tersebut memiliki model bisnis yang prospektif dan diharapkan dapat menguasai pasar Kalimantan dan nasional nantinya.

“Kalau kita lihat model bisnis bahwa makanannya sudah kita kenal seperti makaroni, tahu, dan serundeng. Hal yang menarik justru model bisnisnya. Kalau dibayangkan McDonalds, KFC, Starbuck awalnya juga seperti ini. Mereka jualan hal biasa tapi karena bisnis model bagus dan produknya inovatif bisa mendunia. Jadi ini kalau dikembangkan dan didukung pembiayaan bisa menguasai Kalimantan, nasional, dan dunia,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan bahwa Program Kawal Inkubator bertujuan untjk melahirkan wirausaha baru mandiri yang dapat membangkitkan Banjarmasin sebagai kota perdagangan berbasis UMKM.

“Untuk menduking program ini, kami memberikan program Bausaha Tanpa Bunga untuk memberikan akses permodalan tanpa dibebankan bunga sebesar Rp3,5 miliar dan subsidi bunga diambil dari dana CSR. Ada 100 calon peserta inkubator bisnis di 2022 dan melahirkan 30 UMKM unggulan. Dari program ini diharapkan lahir wirausaha baru yang akan menjadi calon pengusaha besar,” kata Ibnu Sina.(Jef)

Koperasi Terbaik di Banggai Dukung Hadirnya Koperasi Modern Melalui LPDB-KUMKM

Sulteng:(Globslnews.id)- Misi berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, serta harapan menyejahterakan masyarakat dengan prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan menjadi harapan koperasi-koperasi di Indonesia. Demikian halnya yang menjadi cita-cita Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah BMT Al Muhajirin di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjalanan panjang selama 24 tahun berdiri tidak lantas membuat KSU Syariah BMT Al Muhajirin berhenti berkembang. Menjalani tugas dan fungsinya di tengah masyarakat, koperasi primer tingkat kabupaten ini membuktikan keberhasilan dan sepak terjangnya melalui piagam penghargaan “Koperasi Berprestasi se-Indonesia Timur” dari Kementerian Koperasi dan UKM saat peringatan Hari Koperasi ke-72 tahun 2019.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui kerja keras dan usaha yang panjang, diantaranya berupa pelatihan-pelatihan kepada anggota setiap tahun, peningkatan kapasitas pengelola melalui program sertifikasi, serta upaya-upaya meningkatkan kompetensi pengurus melalui bentuk kerja sama dengan perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di seluruh Indonesia.

General Manager KSU Syariah BMT Al Muhajirin Hairi mengakui, koperasi bersinergi secara intensif dengan Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat dan PINBUK Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM, membuat koperasi mengetahui keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai bagian dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menyalurkan dana bergulir kepada koperasi berupa pinjaman/pembiayaan dengan tarif layanan rendah.

“Dengan adanya informasi tersebut, juga kian meningkatnya kebutuhan anggota akan modal kerja mendorong koperasi mengajukan Kembali pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Setelah memenuhi persyaratan, pada tahun 2022 koperasi mendapat guliran dana dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5 miliar, melalui pencairan dua tahap. Tahap pertama diperoleh pada September 2022 sebesar Rp2,5 miliar, dan tahap kedua sebesar Rp2,5 miliar akan dicairkan pada tahun 2023. Pinjaman ini merupakan fasilitas pembiayaan ketiga yang diterima koperasi dari LPDB-KUMKM,” jelas Hairi.

Hairi menambahkan, koperasi sebelumnya telah mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM di tahun 2011 dan tahun 2015, namun kedua pinjaman tersebut telah lunas. Mempertimbangkan pembiayaan yang lebih murah dan lebih menantang saat mendapat bantuan, demikian yang menjadi alasan koperasi mengajukan pinjaman kembali ke LPDB-KUMKM. Bantuan pembiayaan tersebut menjadi penyempurnaan terhadap aspek legalitas koperasi pada sistem Online Single Submission (OSS). Faktor-faktor tersebut yang membuat koperasi memilih LPDB-KUMKM sebagai lembaga pembiayaan dibanding lembaga pembiayaan lainnya.

Ciptakan Koperasi Modern

Berbicara mengenai strategi ditahun 2023, lanjut Hairi, koperasi yang memiliki satu kantor pusat dan empat kantor cabang ini terus berupaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui peningkatan kapasitas kemampuan para karyawan KSU Syariah BMT Al Muhajirin berupa pelatihan dan monitoring hasil pencapaian target yang telah ditetapkan.

Selain itu, koperasi juga memiliki rencana pengembangan unit usaha pada tahun ini salah satunya adalah unit usaha penggilingan padi. Unit usaha ini telah berjalan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, namun untuk memperbesar kapasitas produksi, koperasi membutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk digunakan dalam rehabilitasi gudang, rumah, dan mesin produksi.

“Rencana tersebut tentu membutuhkan waktu, modal, dan dukungan seluruh pihak, terutama LPDB-KUMKM. Mengingat diawal beroperasi ditahun 1998, koperasi hanya memiliki modal awal sebesar Rp2,4 juta dengan total empat orang karyawan. Namun seiring berjalannya waktu, koperasi mampu berkembang dan mencatatkan hasil yang baik. Hingga akhir 2022, koperasi memiliki karyawan sebanyak 53 orang, dan total asset sebesar Rp44,78 miliar,” kata Hairi.

Hairi menjelaskan, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan kepada lebih dari 7.000 anggota menjadi upaya koperasi guna menghindari kerugian akibat kondisi gagal bayar dari anggota. SOP tersebut memuat petunjuk teknis pinjaman seperti permohonan dan penagihan, termasuk mengenai jaminan pembiayaan, melaksanakan jadwal ulang terhadap sisa pinjaman yang menunggak, membantu menjualkan barang jaminan anggota, serta melelang jaminan anggota.

Di samping itu, koperasi juga menyisihkan cadangan modal setiap tahunnya dan cadangan resiko setiap bulannya. Penggunaan aplikasi atau sistem USSI juga dipakai KSU Syariah BMT Al Muhajirin dalam menjalankan kegiatan operasional. Sistem ini pula yang mencatatkan simpanan masuk dan simpanan keluar, serta pembiayaan yang diberikan kepada anggota secara harian.

“Penerapan SOP dan sistem aplikasi terintegrasi, memampukan KSU Syariah BMT Al Muhajirin berjalan mengikuti perkembangan jaman. Khususnya dengan masuknya LPDB-KUMKM sebagai mitra pemerintah di tengah masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan masa depan koperasi yang lebih maju, modern, dan digital di Indonesia. Dengan demikian, koperasi selaku sokoguru perekonomian dapat menjadi tonggak ekonomi masyarakat khususnya dalam upaya memulihkan ekonomi nasional,” harap Hairi.

Terkait modernisasi koperasi, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan adanya agenda penting dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memprioritaskan modernisasi koperasi mencapai 500 koperasi modern pada tahun 2024, LPDB-KUMKM mendukung upaya tersebut melalui perkuatan permodalan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi. Dana bergulir yang disalurkan bukan hanya untuk koperasi simpan pinjam saja, melainkan juga untuk koperasi sektor riil atau koperasi produktif.

Diharapkan, dari 500 koperasi modern tersebut 40 persen di antaranya merupakan koperasi produktif, sambung Supomo. Oleh sebab itu, rencana bisnis yang direncanakan LPDB-KUMKM harus sejalan dengan program yang dicanangkan KemenkopUKM. Melalui tata kelola organisasi lembaga yang semakin kuat, sisi layanan dan pendampingan yang kian optimal, LPDB-KUMKM mampu mendukung calon mitra dan mitra koperasi di seluruh Indonesia melalui perkuatan permodalan dana bergulir.

“Sebagai wadah perekonomian masyarakat, koperasi-koperasi di Indonesia saat ini terus menghadapi tantangan-tantangan baru khususnya di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin maju. Dengan terwujudnya koperasi modern yang diperkuat dengan permodalan LPDB-KUMKM, mampu menumbuhkan, memajukan, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis dan kekeluargaan,” sahut Supomo.(Jef)

MenKopUKM Dorong Asmindo Manfaatkan Fasilitas Bebas Bea Masuk Pasar Swiss hingga Seluruh Eropa

Tangerang Selatan:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk ke Swiss untuk mengakses pasar Swiss dan Eropa secara umum.

“Hasil pertemuan kami dengan SECO (Swiss Secretariate for Economic Affair), yaitu lembaga pemerintahan terpenting di Swiss telah menyepakati bahwa Indonesia menjadi mitra dagang terpenting Swiss,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asmindo, di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/1).

Bahkan, Menteri Teten mengungkapkan, FTA Indonesia-Swiss sudah diratifikasi. “Dan yang paling penting adalah implementasi oleh dunia usaha,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menyebutkan, fokus kerja sama untuk pasar Eropa sebagaimana disampaikan Presiden EU Commission, Ursula von der Leyen, yakni penyediaan dan pemasaran produk ramah lingkungan termasuk salah satunya bambu.

Hal ini seiring dengan program KemenKopUKM yang saat ini sedang membangun Rumah Produksi Bersama pengolahan bambu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya optimistis kita dapat meningkatkan peran yang jauh lebih besar di pasar global mengingat bahwa kita memiliki keunggulan kualitas pekerjaan, bahan baku, dan desain,” ucap MenKopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten mengingatkan bahwa dunia usaha nasional juga perlu meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri yang cukup besar. Antara lain, memanfaatkan kebijakan afirmatif penggunaan produk dalam negeri.

“Pemerintah akan terus meningkatkan porsi belanja produk koperasi dan UMKM. Dan para pelaku asing akan didorong untuk bermitra dengan pengusaha lokal,” kata MenKopUKM.

Lebih dari itu, KemenKopUKM juga akan terus memperkuat ekosistem UKM, mulai dari sisi produksi, kemitraan, SDM, pendanaan, hingga pemasaran. Antara lain, melalui penguatan rantai pasok dan jaminan pasokan bahan baku.

“Kami memfasilitasi MoU antara Asmindo dengan PT Perhutani untuk pasokan bahan baku kayu,” ucap Menteri Teten.

Selanjutnya, akan diperkuat untuk pasokan kebutuhan rotan dan pengembangan kerja sama Asean, khususnya untuk Laos dalam pemenuhan pasokan kayu.

Pada tahun 2023 ini juga akan dibangun Rumah Produksi Bersama Rotan di Desa Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Rumah Produksi Bersama pengolahan bambu di NTT.

Fasilitasi lainnya adalah Standardisasi dan Sertifikasi Produk, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), HACCP dan ISO, Alkes dan PKRT, FSSC/BRC, dan Merek Internasional.

Begitu juga, dengan program SME’Xcellence, yaitu kemitraan antara aggregator dengan UKM ekspor melalui workshop coaching clinic, business matching, dan pameran.

“Pengembangan trading house furnitur dan home decor akan dimulai di Singapura. Kita juga sedang membahas pengembangan showroom untuk produk-produk UMKM di kawasan industri,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan itu, Menteri Teten mengapresiasi kemitraan yang dilakukan pada model bisnis PT Wisanka yang melakukan RDD (Research Design Development) dan QC. “Sementara yang memproduksi adalah UKM,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM berharap Asmindo berperan sangat strategis dalam pengembangan, peningkatan daya saing, serta memperluas pasar UMKM di dalam dan luar negeri. (Jef)

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

Jakarta:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Putusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Kabareskrim Komjen Polisi Agus Adrianto, Deputi 3 KSP Bidnag Perekonomian Edy Priyono, Jumat (27/01/2022).

“Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut, pemerintahnya dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” kata Menkopulhukam.

Mahfud menegaskan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas, melanggar UU Perbankan pasal 46 karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Kalau alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menyimpan dana di KSP tersebut bukan anggota koperasi.

“Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delictinya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum,” kata Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, pemerintah juga segera melaksanakan putusan PKPU yang untuk mengambil asset milik KSP untuk dibagi kepada anggota.
Mahfud juga menyinggung revisi UU Perkoperasian yang sudah mendesak dilakukan. Karena itu, pemerintah akan memohon pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU koperasi karena sangat banyak penipuan berkedok koperasi. Diharapkan semua penipuan berkedok koperasi bisa diakhiri dan ditangkap.

“Masyarakat juga saya minta hati-hati agar tidak sembarangan menyimpan uang, pilih usaha yang resmi dan legal,” tegas Mahfud.

MenkopUKM Teten Masduki mengatakan koordinasi ini untuk memastikan upaya hukum lebih lanjut yang dilakukan pemerintah dalam kasus KSP Indosurya.

Teten menegaskan bagi pemerintah yang penting saat ini dan menjadi prioritas menjalankan putusan PKPU agar aset-aset KSP Indosurya disita dan dibekukan lalu membayar kewajibannya kepada anggota yang mengalami kerugian.

Sebelumnya, Menteri Teten menegaskan putusan pengadilan terhadap kasus KSP Indosurya yang merugikan banyak masyarakat menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia. Putusan pengadilan itu, disebutnya telah mengabaikan rasa keadilan bagi ribuan anggota KSP Indosurya yang dirugikan.(Jef)

KemenKopUKM Raih Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM ) meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 berdasarkan Opini Pengawalan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) dimana KemenKopUKM meraih zona tertinggi (zona hijau) dengan skor 88,13.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas penghargaan kepada KemenKopUKM yang diserahkan di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat (27/01).

Menurutnya, penghargaan ini bisa menjadi penyemangat bagi jajaran KemenKopUKM untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi, sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan butir-butir penilaian yang telah ditetapkan,” kata SesKememkopUKM.

Menurut Arif, meskipun KemenKopUKM sudah mendapatkan penilaian yang baik, namun pihaknya tidak akan berpuas diri dan akan terus meningkatkan standar pelayanan publik dari mulai hal kecil.

“Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menyediakan minuman dan makan kecil kepada tamu dan mengantarkan tamu ke ruangan yang ingin dituju, selain itu kami juga terus memaksimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Semua itu dapat memberikan ‘moment of truth’ atau kesan baik kepada tamu-tamu yang datang ke kantor KemenkopUKM,” kata Arif.

Pada 2022, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang meraih zona hijau dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, termasuk di dalamnya KemenKopUKM RI.

Selebihnya, masih berada di zona kuning dan merah yang menurut Ombudsman RI, harus terus ditingkatkan dari sisi pelayanan publiknya terutama bagi mereka yang masih berada di kedua zona (merah dan kuning) tersebut.(Jef)