Arsip Kategori: koperasi dan ukm

Kriya Nusa 2022 Jadi Panggung Pertunjukan Karya Wastra dan Ajang Perias Disabilitas Unjuk Gigi

Jakarta :(Globalnews.id) – Setelah sukses dengan penyelenggaraan Cerita Wastra di tahun 2021 dan Cerita Kriya pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional, Smesco Indonesia, dan Perempuan Tangguh Indonesia berkolaborasi untuk menggelorakan semangat berkarya bagi perajin lokal melalui Pagelaran Tari Wastra Nusantara dan Tata Rias oleh kaum disabilitas dalam Pameran Kriya Nusa 2022.

“Kami mempersembahkan tarian budaya Indonesia dari barat hingga timur, dengan wastra dan kriya yang dipentaskan untuk mendorong semangat bangkit bagi perajin lokal,” kata Anggota Bidang Pendanaan Dekranas Suzana Ramadhani saat meninjau Pameran Kriya Nusa di Jakarta Convention Center, Minggu (25/09).

Pameran Kriya Nusa menjadi upaya untuk menggairahkan kembali para pelaku usaha, khususnya para perajin untuk terus berkarya. Melalui pagelaran tari wastra nusantara ini juga tersirat misi untuk mempresentasikan keragaman budaya Indonesia melalui kain atau karya wastra.

Selain menampilkan berbagai karya wastra melalui tari wastra nusantara, acara ini juga menjadi ajang bagi para perias disabilitas binaan Perempuan Tangguh Indonesia untuk unjuk gigi. Di mana perias disabilitas tersebut berkesempatan merias para penari yang tampil, sekaligus membuka jasa lukis wajah (face painting) bagi pengunjung yang hadir dengan tarif suka rela.

“Saya bahagia bisa merasakan dirias oleh anak-anak (disabilitas), tidak terlihat kekurangan sedikitpun, bahkan mereka memiliki kekuatan tersendiri untuk mempercantik diri saya,” kata Suzana setelah merasakan pengalaman dirias langsung oleh penata rias disabilitas PTI.

Lebih lanjut, Suzana menegaskan masyarakat di tanah air tidak boleh melupakan karya dari teman-teman disabilitas dan memberikan ruang pada mereka untuk berkarya dengan setara dalam upaya mendukung inklusifitas. Sebab anak-anak disabilitas bukanlah masyarakat terpinggirkan, melainkan sama seperti masyarakat pada umumnya dengan karya yang tidak kalah baiknya.

“_No one left behind_, itu prinsipnya, tidak ada satupun orang yang tertinggal dalam kemajuan bangsa Indonesia,” kata Suzana.

Pada kesempatan yang sama, salah satu perias disabilitas PTI Nanda Afrieza mengaku bahagia dan bersyukur bisa dipercaya untuk terlibat dalam acara sebesar ini.

“Ini pengalaman yang luar biasa buat saya, karena ini pertama kali saya merias (penari) dengan banyak glitter, apalagi banyak orang yang melihat, hingga membuat saya agak sedikit gugup tapi saya bisa mengatasinya,” kata Nanda menceritakan pengalamannya usai merias para penari wastra nusantara.

Nanda berharap melalui acara ini, dirinya bisa lebih dikenal dan akan banyak mendapatkan pekerjaan merias. Nanda bahkan berharap suatu saat ia mampu membuat usaha rias sendiri yang melibatkan para disabilitas.(Jef)

Ajang Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri Digelar untuk Percepat Peningkatan Rasio Kewirausahaan

Solo:(Globalnews.id)– Setelah menjaring lebih dari 6.000 pendaftar, ajang Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri telah resmi digelar sebagai salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dalam mempercepat penumbuhan dan peningkatan rasio kewirausahaan di Indonesia.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah saat memberikan sambutan dalam Kick off Program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri, di Solo, Minggu (25/09) mengatakan, program tersebut merupakan implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional dengan tujuan meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95 persen di tahun 2024.

“Kami percaya bahwa program ini dapat melahirkan _agent of change_ di antara generasi muda yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menjelaskan, saat ini pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro sebesar 99 persen, sedangkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini berkisar di angka 3,47 persen.

Rasio kewirausahaan Indonesia itu masih di bawah beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand melampaui 4 persen, bahkan Singapura telah mencapai 8 persen.

“Pemerintah berupaya menambah jumlah wirausaha dan menaikkan skala pelaku usaha kecil ke usaha menengah agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat. Diperlukan penambahan sekitar 1 juta wirausaha sampai tahun 2024,” ucap Siti Azizah.

Penambahan jumlah tersebut, kata Siti Azizah, untuk tujuan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif terutama dari kalangan generasi muda atau millenial hingga mereka dari kalangan berpendidikan tinggi yang juga memiliki potensi tersebut.

Melalui program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri akan diberikan sesi konsultasi kepada para calon wirausaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mulai dari aspek pengembangan proses bisnis, penentuan target pasar, pemasaran digital, dan akses keuangan.

Azizah menerangkan hal itu tak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan KemenkopUKM sebelumnya, bahwa pelatihan atau workshop kerap tak berdampak besar karena tak sesuai dengan kebutuhan para calon wirausaha. Oleh karena itu, kali ini pelatihan benar-benar difokuskan pada apa yang dibutuhkan oleh peserta.

“Selain itu, program ini juga akan fokus pada wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, dan wirausaha desa,” kata Siti Azizah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan program pelatihan yang digelar semestinya beriringan dengan keinginan para pelaku UMKM untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik.

Menurutnya, pelaku UMKM harus mengubah pola pikir mereka dari upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pengusaha sejati. Dengan menjadi pengusaha, mereka juga akan membuka lapangan kerja lebih luas lagi dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

“Kami harapkan teman-teman UMKM bercita-cita untuk jadi pengusaha. Jika cita-citanya pengusaha, mereka pasti mau memperbaiki ketika mendapat pendampingan,” kata Ema.

Tak sampai situ, ia juga meminta agar jangan hanya pelaku UKM yang didampingi, tetapi tim konsultan juga wajib mendapat pendampingan. Dengan begitu, tim pendamping akan memahami betul soal regulasi kewirausahaan dan bisa mengaplikasikannya dalam proses pendampingan UMKM.

“Jadi, acara ini sekaligus memberikan pengetahuan bagi teman-teman pendamping atau konsultan karena mereka ada di garda terdepan. Pascapelatihan, mereka juga harus terus dipasok dengan pengetahuan agar bisa mengikuti tren usaha yang berkembang saat ini,” ucap Ema.

Program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri menghadirkan kegiatan seperti konsultasi bisnis dan pendampingan usaha secara hybrid yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk konsultasi bisnis diikuti oleh 700 wirausaha, dibagi dalam 17 kelompok yang melibatkan 17 konsultan atau pakar di bidangnya. Kegiatan ini terdiri dari sesi konsultasi wirausaha dengan para pakar sesuai dengan masalah bisnis yang dihadapi melalui kegiatan konsultasi online, open consultation (ask me anything), dan juga konsultasi offline.

Sedangkan kegiatan pendampingan usaha diikuti oleh 2.400 wirausaha di 12 lokasi dengan fokus kepada wirausaha perempuan, pemuda, dan desa, serta melibatkan 90 pendamping usaha. Kegiatan ini terdiri dari sesi inspirasi usaha, pendampingan intensif secara hybrid, hingga kunjungan tempat usaha.

Program itu diawali dengan Open Call pada Februari 2022, assessment jiwa kewirausahaan yang meliputi motif, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Tahapan ini berhasil menjaring 3.100 peserta yang akan mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha selama 2 bulan.(Jef)

Beragam Masukan Pelaku Koperasi untuk Perkuat UU Perkoperasian

Surabaya:(Globalnews.id) – Untuk menyempurnakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman sekarang ini, para pelaku koperasi banyak menyampaikan masukan dan aspirasi.

Sekretaris Koperasi Bukop (Badan Usaha Koperasi) Majapahit (Malang, Jatim) H Sutjipto, misalnya, menegaskan bila ingin koperasi maju sesuai dengan pilar-pilar ekonomi kerakyatan, hendaknya ranah persaingan dengan lembaga keuangan bermodal besar (bank) harus dibedakan.

“Bayangkan, koperasi modalnya dari anggota, tidak mungkin bisa bersaing dengan lembaga keuangan besar,” kata Sutjipto di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draf RUU Perkoperasian di Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu.

Dengan kondisi seperti itu, kata Sutjipto, kualitas pelayanan koperasi pun cenderung kalah bersaing. Bahkan, pasar koperasi juga sudah banyak yang dimasuki dan digerogoti usaha modal besar. “Pemodal besar bisa menyalurkan kredit dengan bunga rendah. Itu yang kita rasakan,” kata Sutjipto, yang sudah menggeluti dunia koperasi selama 42 tahun.

Selain itu, Sutjipto juga mengkritisi penjenisan sektor usaha dalam badan hukum yang dilakukan koperasi, seperti koperasi jasa, konsumen, produksi, serta simpan-pinjam. “Ini mengganggu pengembangan koperasi. Padahal, kita bisa memenuhi segala kebutuhan anggota. Jadi, unit usaha kita jangan dibatasi,” kata Sutjipto.

Sutjipto mencontohkan koperasinya yang sudah berdiri sejak 1954 yang bergerak di unit serba usaha dengan anggota 34 Pusat Koperasi Pengawai Negeri Republik Indonesia (PKPRI) di seluruh Jatim, memiliki unit usaha simpan-pinjam, kavling tanah, dan kost-kostan putri, serta unit usaha lainnya.

“Kebutuhan anggota itu banyak. Tak hanya kredit, tapi juga lainnya seperti sandang, pangan, hingga papan. Unit usaha koperasi jangan dikavling-kavling. Kita harus sama-sama bisa hidup di Indonesia,” kata Sutjipto.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Puskud Jatim H Abdul Muhaimin. Menurut dia, masih banyak koperasi, terutama yang kecil-kecil, perlu mendapat perlindungan dan pembinaan dalam sisi payung UU. “Kita disuruh bertarung di pentas kapitalis, ya tidak mungkin,” ucap Muhaimin.

Masalah aset KUD juga mendapat sorotan Muhaimin. Dimana selama ini aset KUD di banyak wilayah menjadi ajang rebutan banyak pihak. “Sudah banyak yang masuk ranah pengadilan. Tapi, sampai sekarang, belum ada penyelesaian,” kata Muhaimin.

Dalam kesempatan yang sama, M Rifan dari Kopontren Sidogiri, mengatakan usaha ritel yang dimiliki koperasinya mengalami beberapa kendala dalam pengembangannya, terutama dalam hal perizinan usaha. “Kami tidak bisa mendirikan usaha ritel di tempat-tempat strategis, seperti rest area jalan tol,” kata Rifan.

Perkembangan Usaha

Sementara itu, Ketua KSPPS BMT Nusa Umat Sumenep Jatim H Masyudi Kahzillas berharap UU yang baru mampu mengakomodir perkembangan usaha tanpa kehilangan jati diri koperasi. Sehingga, ke depan, usaha koperasi bisa bersaing.

Masyudi juga berharap, jenis usaha koperasi tidak dikavling-kavling seperti sekarang ini. “Biarkan anggota koperasi yang memutuskan usaha apa yang akan dijalankan koperasi,” kata Masyudi, yang memiliki anggota sebanyak 325 ribu orang di 97 cabang di Jatim.

Dengan demikian, kata Nasyudi, akan jauh lebih fleksibel bagi koperasi untuk menjalankan usaha sesuai potensi yang dimilikinya.

Masyudi juga sepakat bahwa pengawasan koperasi harus diperkuat. “Tapi, yang harus dipahami adalah pengaturan likuiditas, jasa pinjaman, dan lain-lain, itu menjadi wewenang penuh anggota,” ujar Masyudi.

Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi juga harus segera dibentuk. “Karena, simpanan anggota harus kita jaga bersama. Kita tahu, kekuatan koperasi itu ada di anggota,” kata Masyudi. (Jef)

MenKopUKM: Sarjana Kelautan Harus Berkontribusi dalam Evolusi Kewirausahaan

Bitung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan sarjana kelautan harus mampu mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan serta berkontribusi nyata dalam evolusi kewirausahaan di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2027 di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (24/9), mengatakan Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang luar biasa dan telah menjadi keunggulan domestik.

“Kalau Norwegia punya salmon. Kita punya banyak komoditas yang lain ada tuna, udang vaname, rumput laut, dan lainnya. Karena itu, penting bagi para sarjana untuk mengembangkan riset budidaya di sektor kelautan ini. Supaya memang dengan riset ini bisa kita kuasai sumber daya kelautan kita. Ini harus kita kembangkan,” kata MenKopUKM.

Menurut Teten, Indonesia bisa mencontoh Australia, Inggris, Korea Selatan, atau negara lain yang perguran tingginya turut berperan dalam evolusi usaha mikro atau informal ke usaha berbasis inovasi teknologi sains yang sumbernya berasal dari perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi melalui program semacam KKN menurut dia, akan sangat membantu UMKM dalam implementasi teknologi modern termasuk onboarding digital mulai dari pendaftaran dan penjualan secara online, pemasaran produk, hingga cara menggunakan kode QR sebagai pembayaran.

Bahkan, perguruan tinggi bersama pemerintah sudah saatnya membangun platform khusus guna mempertemukan para pelaku usaha sejenis untuk berbagi ide, inovasi produk, hingga pelatihan untuk meningkatkan skala bisnis. Program ini di sejumlah tempat terbukti mampu meningkatkan penjualan hingga 61,5 persen.

“Jadi sarjana harus mendorong evolusi kewirausahaan. Kita harus mulai mengembangkan produk yang dapat bersaing. Sarjana Iskindo harus punya keinginan memakmurkan negeri ini berbasis sektor kelautan. Saya optimistis bisa kita lakukan,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, peluang untuk mengembangkan sektor kelautan masih luas di Indonesia. Saat ini, investor yang berminat pada sektor kelautan baru mencapai 4 persen. Hal ini dikatakannya, menunjukkan bahwa Indonesia bagaikan raksasa yang masih tertidur di sektor perikanan.

“Para Sarjana Kelautan dituntut mengambil peran lebih, utamanya membuka lapangan pekerjaan bagi kelas menengah di sektor kelautan dan perikanan yakni, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas, menghasilkan inovasi teknologi yang menciptakan nilai tambah produk, dan adaptif dengan perubahan,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Staf Khusus MenKopUKM sekaligus Ketua Umum Iskindo Riza Damanik mengatakan bahwa Iskindo sudah melahirkan 35 ribu sarjana kelautan di seluruh Indonesia dari 60 lebih perguruan tinggi.

Sarjana ini juga dikatakan merupakan SDM unggul yang siap memajukan sektor kelautan Indonesia.

“Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2027 dapat memajukan nelayan dan koperasi. Di Indonesia harusnya ada koperasi yang mendunia di sektor perikanan. Kita berharap Iskindo Sulut punya peran strategis,” kata Riza.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Iskindo Sulawesi Utara Franky Manumpil menambahkan pihaknya siap berkontribusi pada negara untuk menunjang program pemerintah, seperti membantu menyukseskan program ekonomi biru dan ekonomi masyarakat wilayah pesisir.

“Kami berkomitmen membangun Sulut yang menjadi pintu gerbang ke Asia Pasifik. Kami sudah mendirikan koperasi yang diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat nelayan, namanya Koperasi Selekan. Semoga ke depan bisa berkembang pesat,” kata Franky.(Jef)

MenKopUKM Ingin Kurangi “Obesitas” Usaha Mikro Dengan Menerbitkan NIB

Manado:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah sedang fokus untuk mengurangi “obesitas” atau kondisi saat jumlah usaha mikro semakin dominan dimana saat ini mencapai 99 persen dari seluruh pelaku UMKM Indonesia, melalui salah satu cara yang dilakukan yakni dengan menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku usaha mikro agar naik kelas ke usaha formal.

“Kita ingin semua usaha mikro naik kelas supaya jumlah pelaku usaha mikro berkurang dan kita ingin mengurangi ‘obesitas’ usaha mikro yang sampai 99 persen,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Penyerahan NIB Kepada 600 Nasabah PNM Mekaar di Hotel Aryaduta, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (24/9).

Menteri Teten menambahkan, pemerintah menargetkan di Indonesia tiap tahunnya setidaknya sebanyak 2,5 juta pelaku usaha mikro memiliki NIB. Tercatat sampai 23 September 2022 sudah sebanyak 2.056.010 NIB yang telah diterbitkan dalam sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA). Dari jumlah tersebut, 1.921.287 atau 93,45 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro.

Dia menegaskan, NIB sangat penting agar pelaku usaha mikro tidak lagi berstatus sebagai usaha informal tetapi naik kelas menjadi usaha formal.

“Intinya kita ingin semua memiliki badan usaha dan tidak lagi informal. NIB ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar, sertifikat halal, dan SNI. Nanti bisa dapat pembiayaan lebih besar juga. Kalau berkembang usahanya dapat kredit lebih besar ada KUR sampai Rp500 juta per orang,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Direktur Operasional PNM Sunar Basuki mengatakan di Sulawesi Utara telah diterbitkan NIB bagi 600 nasabah PNM Mekaar. Nasabah PNM di Sulawesi Utara juga sudah mencapai 101 ribu dengan 30 kantor layanan dan 400 pendamping lapangan atau AO.

“PNM punya ciri khas selain perusahaan pembiayaan yang memberikan akses modal, kita juga memberikan pemberdayaan berupa pelatihan. Jadi PNM punya pelatihan mulai dari pembentukan mental usaha, motivasi, pembelajaran untuk menjadi pengusaha, peningkatan produktivitas, dan lainnya,” ujar Basuki.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi PNM yang telah memberikan NIB kepada 600 nasabah PNM Mekaar. Hal ini dikatakan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat di daerahnya.

“Saya berterima kasih atas peran PNM yang membantu kesiapan anggota dalam melaksanakan kegiatan ekonomi UMKM yang ada di wilayah ini. Semoga ini tetap berlanjut terus sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat Sulawesi Utara,” kata Olly.(Jef)

KemenKopUKM Lakukan Coaching Business Anggota Koperasi di Yogyakarta

Yogyakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus meningkatkan upaya untuk mewujudkan lebih banyak koperasi modern, baik dari sisi kelembagaan maupun keanggotaan sehingga dilaksanakan berbagai pelatihan termasuk coaching business kepada anggota koperasi.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian, beberapa hari lalu dalam acara coaching business kepada UKM anggota Koperasi di Yogyakarta, mengatakan KemenKopUKM kembali menggelar pelatihan bisnis bagi anggota koperasi di DI Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk UMKM anggota koperasi.

“Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, sehingga eksistensi koperasi menjadi sangat strategis, apalagi koperasi sebagai entitas bisnis diberikan keleluasan oleh Undang-Undang untuk berbisnis segala sektor (multipurpose), juga mendapat alokasi 40 persen produk koperasi dan UMKM dalam belanja langsung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan oleh koperasi secara optimal,” kata Nasrun.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPR-RI Komisi VI Subardi, Kepala Bidang Perkoperasian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta Yadi Yusuf, dan Kepala Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian, Wisnu Gunadi.

Nasrun mengatakan agar UMKM menjadi kuat perlu bergabung dalam wadah koperasi, sehingga koperasi dapat mengonsolidasikan anggotanya untuk pengembangan usaha, melakukan fungsi pendampingan/mentoring, serta koperasi hadir menjadi offtaker pertama terhadap produk anggotanya hingga mencari mitra (market) sebagai offtaker kedua.

Koperasi juga harus melakukan pemetaan (mapping) terhadap produk anggotanya, melakukan pengelompokan, klastering, dan membentuk sentra-sentra produk UMKM di bawah konsolidasi koperasi.

“Hal ini memang tidak mudah, tetapi itulah fungsi lembaga koperasi terhadap anggotanya, anggota sebagai pemilik, pengawas, pengguna jasa, dan penerima manfaat, sehingga terbangun simbiose mutualisme atau hubungan kausalistik antara anggota dengan koperasi,” kata Nasrun.

Bahkan, untuk meminimalisir permasalahan pengelolaan keuangan di koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat Pengawas Koperasi dengan menggandeng Pusdiklatwas BPKP dalam Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam rangka menyiapkan tenaga pengawas yang professional, berkarakter/berintegritas.

Anggota Komisi VI-DPR-RI Subardi, yang pernah menjadi pengurus koperasi pada 1998, mengakui bahwa koperasi peranannya dalam ekonomi kerakyatan sangat relevan, karena azasnya kekeluargaan dan ada kepentingan ekonomi yang sama.

Subardi mengatakan Yogyakarta adalah gudangnya UMKM di 3 sektor yaitu pertanian/pangan, herbal, dan kerajinan (handicraft). Melalui koperasi sebagai wadah untuk mengonsolidasikan tiap sektor itu, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat naik kelas.

“Jika berjalan sendiri-sendiri UMKM sulit naik kelas, satu sama lain akhirnya saling bersaing, dan kerja sama tidak ada,” kata Subardi.

Lebih lanjut Subardi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan kegiatan coaching business dan program pendampingan. Ia pun setuju dengan program pendampingan, agar tidak lepas setelah pelatihan, karena selama ini setelah dilatih cenderung ditinggalkan akhirnya tingkat efektivitas dan keberhasilan pelatihan menjadi rendah.

“Sebagai wujud kepedulian kami terhadap pengembangan koperasi dan UMKM saat ini kami sedang menyiapkan lahan 1 hektare untuk tempat koperasi mengembangkan sektor pangan, herbal, dan kerajinan tangan. Lahan ini sebagai tempat pelatihan, praktik UMKM di Yogyakarta. Semoga izinnya cepat keluar,” kata Subardi.(Jef)

MenkopUKM : Presiden Beri Perhatian Besar untuk UMKM

Manado:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di hadapan peserta Rapat Paripurna DPRD Sulut menegaskan keberpihakan yang besar dari Pemerintah pada UMKM akan terus diberikan dalam bentuk beragam
kebijakan yang memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara Sekaligus Memperingati HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Utara di Gedung DPRD Sulut, Manado, Jumat (23/9), mengatakan salah satu langkah konkret keberpihakan pada KUMKM yakni perintah khusus Presiden Jokowi yang menugaskan sejumlah menteri yakni MenKopUKM bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk menyiapkan 1 juta wirausaha mapan baru di 2024.

“Ini akan berimbas pada persentase kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47 persen. Sementara untuk menjadi negara maju kita perlu wirausaha minimum 4 persen. Tugas untuk mencetak 1 juta wirausaha mapan baru ini juga supaya di 2024 mencapai 3,95 persen, semoga dapat mencapai 4 persen. Kita perlu siapkan ini,” katanya.

Teten juga berharap agar Provinsi Sulawesi Utara menjadi “role model” pengembangan potensi UMKM kelautan dan perikanan di Indonesia yang berkelanjutan dan mendunia.

Pagi tadi, saya baru menyerahkan sekaligus menyaksikan tahap awal pembangunan rumah produksi bersama di Minahasa Selatan Sulawesi Utara. Kami ingin dengan adanya Rumah Produksi Bersama, petani-petaninya semakin sejahtera, produk olahan kelapanya juga semakin diterima pasar bahkan mendunia.

UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap koperasi dan UMKM juga terfokus pada sisi pembiayaan. Saat ini perbankan ditugaskan untuk memberikan porsi kredit minimal 30 persen dari total kredit mereka untuk UMKM.

Demi mewujudkan hal ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikatakannya akan terus ditambahkan tiap tahunnya agar pertumbuhan kredit untuk UMKM bisa terus meningkat.

“Presiden juga menugaskan agar 40 persen belanja pemerintah untuk produk koperasi dan UMKM. Kalau ini dibelanjakan akan menciptakan 2 juta lapangan kerja atau pertumbuhan ekonomi 1,85 persen tanpa investasi baru. Bahkan Presiden menyampaikan kalau perlu 100 persen belanja pusat dan daerah untuk belanja UMKM,” kata Menteri Teten.

Terbaru, KemenKopUKM juga telah bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk menghadirkan program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Program ini dikatakan merupakan arahan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM terhadap keberlangsungan usaha nelayan.

“Program ini dilakukan supaya nelayan mudah mengakses BBM. Karena 60 persen biaya nelayan hanya untuk membeli BBM. Kita harapkan di tiap desa nelayan ada Pertashop yang dapat mengakses BBM dengan harga yang sesuai di SPBU. Ada 11 ribu desa nelayan tapi SPBU hanya 388. Maka mereka membeli eceran. Solar di nelayan itu kisaran Rp6 ribu sampai Rp10 ribu. Jadi harga solar sekarang masih murah bagi mereka,” katanya.

Dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara, Menteri Teten meminta pemimpin daerah untuk dapat mengembangkan potensi unggulan di Sulawesi Utara.

“UMKM dan koperasi di Sulawesi Utara dapat fokus memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki seperti perikanan, kelapa, dan pariwisata baharinya. Inilah kekuataan ekonomi Sulawesi Utara yang harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan kerja sama perlu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen menambahkan pada kuartal II 2022, Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen. Angka tersebut dikatakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen.
“Kami berharap semoga Sulawesi Utara akan terus berkembang,” kata Fransiscus.(Jef)

KemenKopUKM Imbau Semua Pihak Kawal Putusan PKPU Setelah Kasus Suap Homologasi KSP

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah penangkapan dan penetapan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Intidana di Mahkamah Agung (MA) oleh Tim Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Jumat (23/9).

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menyampaikan beberapa pandangan dan catatannya terkait hal itu.

“Pertama, kami sangat prihatin atas peristiwa ini, karena telah mencederai proses hukum yang diharapkan dapat menjadi benteng terakhir pencari keadilan,” ucap Zabadi dalam keterangan resminya.

Terlebih salah satu tersangka, Yosep Parera merupakan kuasa hukum para tersangka pemberi suap, yang dalam beberapa kesempatan pernah menyatakan bahwa, KemenKopUKM berupaya melakukan intervensi kepada MA dalam perkara tersebut.

“Kami berharap, agar para tersangka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, secara adil, dan transparan sehingga tidak menjadi preseden negatif di kemudian hari,” ucapnya.

Selanjutnya, KemenKopUKM terus mengawal implementasi terhadap koperasi yang telah mendapatkan penetapan PKPU, dengan telah disetujuinya proposal perdamaian (homologasi) antara para pihak yang bersengketa, dengan membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah.

Diungkapkan Zabadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Polri, dan Jaksa Agung untuk memastikan proses PKPU dapat berjalan dengan baik dan efektif.

“Kami mengimbau agar seluruh pihak, khususnya anggota koperasi mengawal dengan sungguh-sungguh agar implementasi homologasi yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan tepat waktu,” katanya.

Dalam hal ini, anggota koperasi juga perlu turut berkontribusi meningkatkan perbaikan tata kelola dan perubahan manajemen yang konstruktif bagi pemenuhan kewajiban dan masa depan koperasi.

Zabadi menyampaikan, atas kejadian ini diharapkan agar putusan PKPU dan kepailitan yang berkaitan dengan koperasi tidak disusupi agenda atau kepentingan yang bersifat melanggar hukum.

Dugaan tipikor yang dilakukan oleh para tersangka kata Zabadi, dapat dikategorikan sebagai aktivitas mafia peradilan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan menyakiti perasaan anggota koperasi yang berjumlah seluruhnya 27 juta orang se-Indonesia.

“Di sisi perkoperasian, dugaan tindak pidana korupsi oleh mafia peradilan tentu sangat merugikan anggota koperasi yang sedang memperjuangkan keadilan di meja hijau,” ucap Zabadi.(Jef)

Perkuat Substansi Draf RUU Perkoperasian, KemenKopUKM Terus Menjaring Masukan

Surabaya:(Globalnews.id)- UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap sudah tidak mampu lagi menjadi solusi bagi beragam persoalan faktual yang sedang terjadi di dunia perkoperasian di Indonesia sehingga diperlukan UU Perkoperasian yang baru yang diharapkan dapat mengakomodir dan menjadi solusi jangka panjang bagi perkembangan koperasi di tanah air.

“Oleh karena itu, kami terus menginventarisir dan menjaring masukan dari seluruh stakeholder untuk memperkaya substansi RUU Perkoperasian dalam draf yang sedang disusun bersama ini,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih, mewakili Sekretaris KemenKopUKM, saat membuka acara Pengumpulan Aspirasi dan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/9).

Di acara yang dihadiri para Kepala Dinas Koperasi dan UKM se-Jawa Timur (provinsi, kabupaten, dan kota), pelaku koperasi, serta anggota gerakan koperasi itu, Henra menekankan pentingnya penguatan ekosistem perkoperasian.

“Di dalamnya mencakup pembentukan Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi, agar lebih prudent dan terpercaya,” kata Henra.

Begitu juga dengan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi yang disebutnya mutlak dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian saat ini. Kemudian, pengaturan tentang kepailitan, dimana kepailitan suatu koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Tak ketinggalan adalah pengaturan sanksi pidana yang dibutuhkan untuk melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas dari penyalahgunaan dan/atau penyelewengan praktik berkoperasi.

“Banyak hal dari segala permasalahan koperasi tersebut yang tidak tercover dalam UU Perkoperasian yang lama,” kata Henra.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji menekankan semangat berkoperasi saat ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. “UU yang sekarang ada, termasuk UU 17/2012 yang sudah dibatalkan MK, sudah tidak sesuai lagi,” kata Sarmuji.

Oleh karena itu, menurut Sarmuji, ada kesempatan untuk menyusun UU Perkoperasian yang paling bisa merespons fakta-fakta yang terjadi sekarang. “Secara faktual, ada koperasi yang dikelola dengan baik dan maju. Misalnya Kopontren Sidogiri,” ucap Sarmuji.

Namun, di sisi lain, tidak sedikit juga koperasi dipakai untuk modus kejahatan tertentu. “Ada 8 koperasi bermasalah dengan masalah sangat besar dan nilai kerugian fantastis yang dalam sidang PKPU disebutkan sebesar Rp26,1 triliun,” kata Sarmuji.

Dari masalah besar itu, Sarmuji mengajak seluruh stakeholder koperasi untuk menarik sebuah pelajaran berharga. Pertama, adanya aset atas nama entitas lain, badan hukum, dan perorangan yang terafiliasi ke koperasi.

Kedua, asset base resolution yang dijadikan dasar hukum global pembayaran, belum sesuai harapan. “Dikarenakan, nilai aset tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayar koperasi. Bahkan, ada aset yang bukan atas nama koperasi,” kata Sarmuji.

Ketiga, penyaluran pinjaman dalam keadaan macet. Keempat, rendahnya penawaran aset oleh pembeli karena kondisi pasar yang masih dibalut pandemi.

Di samping itu, Sarmuji juga melihat tantangan ke depan yang tidak ringan bagi koperasi. Misalnya, partisipasi anggota koperasi yang masih sangat minim. Kemudian, sosialisasi koperasi yang belum optimal. “Masih banyak masyarakat yang tidak mengenal bahkan tidak peduli terhadap koperasi,” kata Sarmuji.

Tantangan lain, kualitas pengelolaan manajemen koperasi yang belum profesional. “Juga, masih rendahnya modal usaha dan sulitnya pembiayaan terhadap koperasi,” ucap Sarmuji.

Yang tak kalah penting adalah tantangan yang berkaitan dengan infrastruktur atau kemampuan sumber daya koperasi terhadap teknologi informasi yang belum memadai. Belum lagi tantangan dari pinjaman online yang hadir di tengah masyarakat dengan militansi tinggi.

“Aneka tantangan itulah yang harus kita jawab dengan UU Perkoperasian yang baru,” kata Sarmuji.

Salah satu anggota Tim Penyusun Akademis draft RUU Perkoperasian, Dr Noer Sutrisno, menambahkan UU Perkoperasian yang baru harus mampu membangun ekosistem bisnis yang baik untuk memperkuat koperasi. “Ini yang harus kita perjuangkan,” kata Noer.

Sebab, kata Noer, saat ini ekosistem bisnis koperasi masih lemah. Ditambah lagi dengan hubungan kemitraan yang stagnan, akses pendanaan tidak mudah, hingga rendahnya partisipasi anggota terhadap permodalan koperasi.

“Ada koperasi yang mampu mengelola dana besar. Serta, jumlah koperasi banyak tapi dengan skala usaha yang kecil,” kata Noer.

Noer juga berharap RUU yang baru ini memperhatikan tren perubahan demografi, teknologi, dan bisnis secara jangka panjang. “RUU ini juga harus mengakomodir dan mengantisipasi berbagai perubahan, peluang, serta kebaruan,” kata Noer Sutrisno.

Tanggung Renteng

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita Dr Sri Untari Bisowarno berharap UU Perkoperasian tidak boleh berbau kapitalis, neokolonialisme, neo imperialisme, dan liberal. “Tapi, harus mencitrakan Indonesia yang Pancasila. Ini hal yang paling mendasar sesuai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Sri Untari yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kongkretnya, kata Sri Untari, koperasi harus dikelola dengan cara yang baik sesuai dengan jati diri koperasi. Dimana pengurus tidak semaunya sendiri, harus ada Rencana Strategis (Renstra) koperasi yang dikembangkan.

“Dalam penyusunan Renstra, harus melibatkan anggota. Jadi, koperasi harus profesional, tapi tetap berlandaskan jati diri koperasi,” ujar Sri Untari.

Di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan target, hingga perumusan kebijakan. “Kalau koperasi mau maju, ya harus ke arah sana,” kata Sri Untari.

Selain itu, Sri Untari juga ingin koperasi beradaptasi dengan teknologi. Termasuk merangkul anak-anak muda untuk semangat berkoperasi.

“Bahkan, saya ingin dalam UU Perkoperasian, sistem tanggung renteng dijadikan sebagai sebuah model. Harus kita kembangkan model koperasi seperti ini, di luar yang konvensional dan syariah,” kata Sri Untari.

Sri Untari juga sepakat bahwa lembaga penjaminan simpanan (LPS) koperasi harus yang ada tertuang dalam UU yang baru. Begitu juga dengan pengawasan koperasi yang mesti diperkuat. “Saya punya cita-cita bahwa ekonomi Indonesia dengan soko guru koperasi. AS yang kapitalis, tapi ekonominya sosialis, sehingga koperasi di sana bisa besar dan kuat,” kata Sri Untari.

Untuk itu, kata Sri Untari, dibutuhkan kebijakan dan regulasi dari mulai UU hingga peraturan pelaksanaan di bawahnya.(Jef)

MenKopUKM: Rumah Produksi Bersama Sejahterakan Petani Kelapa Minahasa Selatan

Minahasa Selatan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara resmi akan membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) olahan kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang nantinya akan dikelola oleh koperasi untuk mempercepat hilirisasi produk kelapa milik para petani.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Peletakkan Batu Pertama RPB Produk Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Jumat (23/9), mengatakan Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Produksinya dikatakan mencapai lebih dari 270 ribu ton pada 2021. Sayangnya, produksi kelapa ini belum memberikan nilai tambah bagi petani kecil secara langsung.

“Selama ini petani hanya menjual kelapa utuh. Harganya kadang murah dan nilai tambahnya tidak dapat diterima. Saya dapat gambaran, rata-rata per butir Rp2 ribu. Ini kalau diolah jadi virgin coconut oil (VCO) bisa Rp12 ribu rupiah per butir,” katanya.

Selain itu, Menteri Teten menambahkan untuk setiap 100 kg kelapa juga dapat menghasilkan sabut 25 kg yang dapat diolah menjadi 7,5 kg cocofiber dengan harga Rp2 ribu per kg, dan 16 kg cocopeat Rp500 per kg.

Tempurung kelapa juga dikatakan dapat diolah menjadi briket atau arang yang dikatakan saat ini memiliki permintaan banyak dari luar negeri.

“Pelaku usaha juga sedang investasi besar-besaran pada produk kelapa. Jadi ini punya nilai ekonomi yang besar lebih dari sawit dan tidak ada isu lingkungan. Ini jadi kekuatan unggulan kita,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, para petani tidak mungkin mampu mengolah produk secara mandiri karena teknologi yang digunakan cukup mahal. Maka dari itu, pembangunan RPB ini telah menjadi langkah besar sebagai upaya hilirisasi produk olahan rakyat.

Namun, Menteri Teten menekankan RPB ini harus dirawat secara baik agar dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dia menambahkan jika RPB ini terbukti berhasil, bukan tidak mungkin pemerintah akan membangun di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Kalau ini berhasil, kami akan terus membangun lagi RPB di berbagai tempat. Jadi bukan hanya kelapa. Di Aceh misalnya, kita bangun RPB olahan nilam, di Kalimantan Timur ada RPB jahe, NTT RPB daging sapi, Jawa Tengah pengolahan rotan. Jadi bergantung keunggulan komparatif daerahnya apa,” katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan daerahnya memiliki luas lahan untuk area tanam kelapa sebesar 46 ribu hektare. Nantinya, akan terdapat 600 UKM yang secara khusus mengembangkan komoditas kelapa dari RPB ini.

Dia juga yakin, dengan adanya pembangunan RPB ini akan membantu para petani kelapa khususnya UMKM untuk mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi olahan kelapa.

“Marilah kita bergandengan tangan dan mendukung serta bekerja sama untuk menyukseskan ini. Hanya 5 kabupaten/kota yang menerima proyek pembangunan rumah produksi bersama ini dan Minahasa Selatan beruntung dapat menjadi salah satunya,” kata Franky.(Jef)