Arsip Kategori: news

Jelang Kongres XII LVRI: Jadikan Veteran Sejahtera dan Terhormat


 
JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) akan mengadakan kongres ke-12 kalinya yang diselenggarakan di Jakarta. Kongres XII LVRI itu akan dilaksanakan pada 11-12 Oktober 2022; serta rencananya dibuka di Balai Sarbini oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup di Hotel Grand Sahid Jaya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat LVRI, Saiful Sulun, kongres merupakan kegiatan untuk mekanisme penyegaran seluruh anggota veteran. Juga untuk menyusun program lima tahun ke depan dan pemilihan ketua baru. “Legiun veteran ini orang-orang pejuang yang didirikan dan diakui berdasarkan undang-undang. Harapannya agar veteran ini tidak bubar. Kita jaga agar jangan sampai habis dan keropos,” katanya dalam jumpa wartawan di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Stereotipe para veteran sebagai orang-orang tua dan orang-orang yang minta-minta, menurut Saiful, itu sudah bukan zamannya lagi. “Kami ingin para veteran itu mendapat pengakuan serta hidup sejahtera dan terhormat,” tegasnya.

Saiful mengakui kalau untuk menjadikan para veteran memiliki kehidupan yang sejahtera dan terhormat memerlukan dukungan, khususnya dari pemerintah. Para veteran memang sudah selayaknya mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena mereka adalah pejuang-penjuang kemerdekaan yang mendirikan republik ini dan para penerusnya.

Pemerintah, kata Saiful, sudah mulai memberikan perhatian dengan memberi dana kesejahteraan bagi para veteran. Namun, kata Saiful, untuk hal itu belum ada payung hukumnya, sehingga belum sepenuhnya ada jaminan.

“Bagi generasi muda, teruskan perjuangan kami. Tolong jaga dan isi hasil perjuangan para veteran sebagai amanah. Artinya, jaga republik ini sebagai NKRI. Jangan sampai hilang dan jangan sampai berubah. NKRI ini bisa hilang dan bisa berubah pula, maka kita harus waspada,” tutur Saiful.

Dijelaskannya pula bahwa LVRI adalah pengawal setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Amanahnya adalah menjaga pemerintah agar selalu dalam koridor perjuangan. “Jika dalam koridor yang benar, kami dukung. Sebaliknya jika salah, kami ingatkan. Sikap kami jelas; kami dukung pemerintahan yang sah secara  konstitusional.”

LVRI memang mengindikasikan bahwa di kalangan masyarakat masih ada keraguan dan kekhhawatiran untuk menjadikan NKRI bukan dengan dasar Pancasila. Kata Saiful, masih ada kerawanan dan rentan terpecah-belah, padahal Republik Indonesia adalah negara hasil kesepakatan seluruh bangsa ini dan didirikan oleh seluruh rakyat, maka harus bersatu.

Siapa saja yang disebut veteran? Saiful mengatakan, ada tiga kategori, yakni pejuang kemerdekaan, pembela yang tergabung dalam kesatuan resmi untuk melawan pihak asing, serta tim perdamaian dalam satuan yang ditugaskan dalam misi PBB. Mereka yang masuk kategori pejuang dan pembela, saat ini sudah lanjut usia antara 70-90 tahun, sementara tim perdamaian berusia 60-70 tahun.

Berdasarkan data LVRI, pada tahun 2014 jumlah veteran ada 116.000 orang dan jumlahnya berkurang menjadi 104.000 pada tahun 2017. Makin berkurang lagi pada tahun 2022 menjadi sekitar 77.000 orang. “Anggota PKRI dari tahun 2017 sampai tahun 2022, dari 71.000 orang tinggal 46.000 orang. Setiap tahun, kami kehilangan 5.400 anggota,” ucap Saiful, yang kini berusia 85 tahun.

Memang waktu tak bisa disangkal. Pada Kongres I di Hotel Deca Park, Jakarta, pada 22-30 Desember 1956 dilanjutkan 2 Januari 1957, hadir 2.500 orang dari utusan 133 laskar pejuang kemerdekaan seluruh tanah air. Pada saat itu, laskar-laskar sebagai wadah para bekas kawan panggul senjata (brothers in arms) sepakat meleburkannya menjadi satu organisasi LVRI. Pada saat ini, anggotanya lebih dari sejuta orang veteran.

Sekarang ini, walau dengan anggota veteran yang kian berkurang, tak mengurangi aktivitasnya untuk menjaga NKRI. Salah satunya berupa kampanye di daerah-daerah dalam hal bela negara. Untuk di sekolah-sekolah, LVRI bekerja sama dengan para guru dalam menyampaikannya kepada para siswa.
“Kami juga melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan Kementerian Pertahanan, juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pendidikan Merdeka dengan Pancasila sebagai sumber,” ungkap Saiful, seraya kembali menegaskan bahwa menjaga NKRI itu sebagai tugas dan kewajiban kita bersama sebagai bangsa yang berdaulat.(Jef)

Kongres LVRI ke – XII, 11-13 Oktober 2022: Rencana Dibuka Presiden Jokowi, Ditutup Menhan Prabowo

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) – satu-satunya organisasi penghimpun massa veteran di masa kemerdekaan Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden tahun 1957. Sedangkan LVRI diatur secara khusus dalam UU Veteran – , akan menyelenggarakan Kongres ke XII pada 11-13 Oktober 2022. Agendanya, penyusunan program lima tahun ke depan, dan oemilihan pengurus baru.

” Rencananya, Presiden RI Joko Widodo yang akan membuka Kongres di gedung Balai Sarbini, dan ditutup oleh Menhan Prabowo Subianto di Grand Sahid Jaya Jakarta. Adapun agendanya selain menyusun program lima tahunan, juga pemilihan kepengurusan. Saya sendiri menginginkan ada penyegaran pengurus,” kata Ketua Umum LVRI 2017-2022 Mayjen TNI (purn) Saiful Sulun di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dalam kaitan itu Saiful Sulun menyampaikan pesan penting yaitu menjadikan LVRI organisasi yang terhormat dan sejahtera.
“Kami yang merupakan kumpulan veteran berharap agar organisasi ini tetap eksis dengan tetap bersama-sama menjaga kedaulatan,” tegasnya.

Sementara untuk generasi penerus, Saiful menyampaikan dua pesan, pertahankan NKRI yang dengan susah payah menjadi negara Merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, isi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif untuk kesejahteraan bangsa. “Jangan sampai ada keraguan dan gangguan bagi NKRI yang berdasarkan Pancasila ini,” tegasnya.

Saiful juga ingin LVRI tidak keropos dan habis, apalagi jumlah anggota yang juga semakin menyusut. Jika dalam pencatatan, pada 2014 anggota LVRI masih sebanyak 116.000, kini tinggal 77.000 anggota.

Dia juga berpesan kepada penerus pengurus LVRI mendatang agar menjaga keberadaan LVRI dengan sebaik mungkin. LVRI juga memiliki anak organisasi yakni Pemuda Panca Marga yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Di LVRI terbagi tiga keanggotaan yakni pertama pejuang kemerdekaan yang rata-rata usianya sudah mencapai 90-an. Selanjutnya kedua Pembela negara seperti mereka yang terjun dalam Trikora, Dwikora, Seroja yang rata-rata usianya kini sudah 80-90 tahun. “Terakhir eks pasukan Perdamaian, mereka yang bertugas mewujudkan perdamaianan, rata-rata lebih muda baik masih aktif maupun purnawirawan di usia 65 tahunan,” ujar mantan Pangdam Brawijaya tersebut.

Dilupakan Jangan

Pernahkah Anda melihat seorang lanjut usia berseragam batik, berpeci kuning tua dengan lencana bintang dilingkupi padi dan kapas? Mereka adalah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Orang-orang yang sangat berjasa mengangkat senjata untuk membela negara.

LVRI merupakan satu-satunya organisasi penghimpun massa veteran di masa kemerdekaan Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden tahun 1957. Sedangkan LVRI diatur secara khusus dalam UU Veteran.

Setiap orang yang mendapatkan penghargaan gelar kehormatan sebagai veteran tergabung dalam suatu organisasi LVRI. LVRI adalah warga negara yang pernah berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akan halnya UU Nomor 15 tahun 2012 Tentang Legiun Veteran, menjelaskan bahwa mereka aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia. Mereka memiliki watak revolusioner yang berkewajiban untuk mengamalkan apapun yang berhubungan dengan Pancasila dan menentang segala isme yang bertentangan dengan kemerdekaan.

LVRI telah melaksanakan sepuluh kongres sejak tahun 1956 hingga Oktober 2012. Kongres pertamanya diselenggarakan pada 22 Desember 1956 – 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta. Saat itu, Gedung dipenuhi oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia.

Kongres ini menyepakati bahwa LVRI merupakan satu-satunya badan yang mewakili kelompok Veteran yang dimulai pada 1 Januari 1957, serta terhubung dengan berbagai instansi Pemerintah dan organisasi Veteran Internasional. Setelahnya LVRI tetap aktif melakukan kongres-kongres lainnya yang dihadiri oleh para veteran lokal dan luar Indonesia.

Kongres terbaru diselenggarakan pada 7 – 11 Oktober 2012 di Jakarta. Hasil kongres ini menetapkan Letjen TNI (Purn) Rais Abin sebagai ketua umum DPP LVRI periode 2012-2017.

Pada kepengurusan 2017-2022, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun sebagai Ketua Umum LVRI. Letjen TNI (Purn.) H. Soekarto juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI dan Marsda TNI (Purn) F.X. Soejitno yang masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua Umum.

Syarat Veteran

Saat ini, LVRI menaungi banyak anggota Veteran. Meskipun banyak yang mengaku sebagai seorang Veteran, namun menurut undang-undang, ada lima persyaratan seseorang berhak mendapatkan gelar dan tanda pengenal sebagai veteran. Yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang aktif berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran pada revolusi fisik 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

2. Warga Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963.

3. Warga Negara Republik Indonesia yang secara aktif melakukan tugas dwikomando rakyat (Dwikora) di berbagai operasi dan pertempuran kesatuan bersenjata.

4. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain.

5. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando dalam menghadapi pihak atau negara lain.(Jef)

Tekan Angka Kecelakaan di Jalan, Kemenhub Gencarkan Program SALUD

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– Berawal dari ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu-lintas serta rambu-rambu lalu lintas, tidak jarang menyebabkan terjadi kecelakaan di jalan. Dalam menumbuhkan kesadaran tersebut dibutuhkan pengenalan sejak dini selain itu untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat terus menggencarkan program Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengatakan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu-lintas, tidak bisa instan dan seharusnya dilakukan edukasi sejak usia dini/anak-anak untuk menanamkan sikap disiplin dalam menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu yang ada.

“Kami mengajak para pemangku kepentingan terkait masalah keselamatan jalan untuk memanfaatkan usia emas anak untuk memberi pendidikan tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan berkeselamatan,” kata Hendro.

Ia menambahkan pendidikan sadar berlalu lintas sejak usia dini penting untuk diterapkan sebagai landasan dari pembangunan karakter manusia yang berkeselamatan dalam bertransportasi. Dan dirinya berharap anak-anak sudah dapat memahami apa arti berlalu lintas yang baik dan memberikan contoh kepada orang-orang terdekatnya bahkan ke orang yang lebih dewasa yang belum mengetahui berlalulintas yang aman dan berkeselamatan.

Hendro juga mengatakan pendidikan SALUD yang sudah diberikan sejak dini di masa usia emas anak-anak agar dapat memberikan pengalaman yang membekas di hatinya sehingga menjadi karakter/sikap yang kemudian bakal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek keselamatan berlalu lintas, gerakan sadar berlalu-lintas sejak usia dini perlu disajikan dengan format yang menarik dan dilakukan secara konsisten.

“Dalam merealisasikan gerakan tersebut, kami juga mengajak para pihak terkait seperti Kemendikbudristek, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan pemerhati anak untuk berkolaborasi meningkatkan metode pendidikan SALUD dengan format yang menarik. Kita bisa menggunakan cara-cara yang mengakar pada budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang beragam, sehingga memiliki kedalaman dan dapat diterima dengan mudah bagi anak-anak,” katanya.

*Para Pendidik*

Pada kesempatan terpisah, Praktisi Penyuluh Keselamatan Nasional, Erlina Indriasari juga menjelaskan selain menanamkan sikap disiplin dalam menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas pada anak-anak, program SALUD ini juga memberikan penyuluhan dan pengenalan kepada para pendidik anak-anak. Seperti guru Taman Kanak-Kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Dengan memberikan penyuluhan kepada para guru diharapkan mereka dapat menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada para murid-muridnya. Dan pendidikan sadar berlalu lintas sejak usia dini penting untuk diterapkan sebagai landasan dari pembangunan karakter manusia yang berkeselamatan dalam bertransportasi,” katanya.

Erlina juga mengatakan bahwa program ini telah rutih dilakukan di kota-kota di Tanah Air. Seperti belum lama ini dilakukan di Lampung, dimana pada penyuluhan SALUD di Lampung ini diselenggarakan oleh BPTD Wilayah VI Lampung dan Bengkulu yang bekerjasama dengan Dishub Propinsi Lampung dan diikuti oleh 35 Guru TK dan Paud se Provinsi Lampung.

“Dengan memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak terkait apa arti berlalu lintas dan menberikan contohnya maka diharapkan jika dewasa kelak mereka lebih mengetahui berlalulintas yang aman dan keselamatan berkendaraan,” tutupnya. (Jef)

Doktor Ida Sumarsih Ungkap Perlunya Perubahan UU Minerba Untuk Relaksasi Kepemilikan Saham Asing

Jakarta:(Globalnews.id)- Sejalan dengan dorongan Presiden RI, Jokowi, dalam diskusinya dengan KADIN dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 baru baru ini, yang mengajak para pengusaha untuk mengundang investor asing untuk berinvestasi di sektor pertambangan sebagai implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan, Ida Sumarsih dalam disertasi Doktornya pada sidang promosi Doktor di Universitas Pelita Harapan (UPH) mengungkap perlunya melakukan relaksasi kepemilikan asing pada sektor pertambangan.

Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ida Sumarsih, program doktor Ilmu Hukum pada hari Sabtu, 17 September 2022.

Pada sidang terbuka promosi doktor tersebut, Ida berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dampak Nominee Agreement Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba Terhadap Kesejahteraan Rakyat”

Ida menemukan pembuatan nominee agreement dianggap sebagai penyelundupan hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal. Namun demikian, nominee agreement tidak dapat serta merta dianggap batal demi hukum karena harus dilihat terlebih dahulu isi atau materi muatan perjanjianya. Yang pasti, pembuatan nominee agreement merupakan pilihan dan cara investor asing mengamankan investasinya di Indonesia. Melalui penelitiannya menggunakan kajian Economic Analysis of Law dengan metode Cost and Benefit Analysis pada Kabupaten Morowali dan Kutai Kartanegara terungkap bahwa nominee agreement memiliki dampak positif dan kontributif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di 2 kabupaten tersebut.

Oleh karena itu, dari segi kebijakan, larangan nominee agreement memerlukan peninjauan kembali terutama dengan mengingat manfaatnya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu saya mengusulkan relaksasi kepemilikan saham asing melalui perubahan UU Minerba. Agar Nominee agreement tidak digunakan lagi dalam praktek hukum di lingkungan industri pertambangan nasional”, ungkap Ida dalam sidang doktoralnya.

Sidang yang dilakukan pada hari Sabtu, 17 September 2022, di Universitas Pelita Harapan yang diketuai oleh Rektor UPH, DR. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. dengan tim promotor diketuai oleh Prof. Nindyo Pramono S.H., M.S., dan Associate Prof Dr Henry Soelistyo Budi S.H., L.L.M selaku ko-promotor memutuskan untuk mengangkat Sdri. Ida Sumarsih menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dengan Yudisium Summa Cum Laude. “Luar biasa, ini Kartini modern yang luar biasa,” ujar Parapak.

Gelar Doktor yang diperoleh Ida Sumarsih dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini melengkapi gelar S2nya, Magister Kenotariatan, dari Universitas Pelita Harapan dan S1, Sarjana Hukum dari Universitas Esa Unggul.

Ida Sumarsih, yang kerap dipanggil Imelda, aktif dalam kegiatan masyarakat, sebagai pengurus organisasi Perempuan Indonesia Maju dan pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Selain itu dalam bidang Pendidikan Ida tercatat juga aktif dalam kegiatan Literasi Keliling atau perpustakaan keliling yang diprakarsai oleh Bapak Eko Prasetyo.

Literasi Keliling merupakan sebuah kegiatan sosial dalam rangka menumbuhkan minat baca dan memberikan ilmu bagi anak-anak di daerah terpencil khususnya di Way Kanan, Lampung.

Selain aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, Ida Sumarsih tercatat sebagai Direktur Legal di PT Artabumi Sentra Industri Group dan sebagai Senior Advisor to Founder, CEO and Shareholder Transon Group adalah Group perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, Kawasan Industry dan Smelter.

“Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan pertambangan nasional dan aturan terkait dengan relaksasi kepemilikan asing dan dapat diakomodasi dalam perubahan UU Minerba, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Terpelajar dan Terhormat Dr. (H.C) Jonathan L. Parapak, M.Sc., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S (Promotor), Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., L.L.M (Kopromotor), Prof. Dr. Ir. I.B.R. Supancana, S.H., M.H,
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H, Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum, Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H , Dr. Riyatno, S.H., L.L.M”, pungkas Ida dalam pernyataannya.

Saat ini, sektor pertambangan sedang mengalami peningkatan ditengah kondisi global yang masih belum menentu, sementara aktivitas eksplorasi dan investasi juga meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor pada bulan April 2022 mencapai 27,32 miliar dollar AS. Nilai ini naik sebesar 3,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan naik 47,76 persen (yoy).

Nilai ekspor ini terus meningkat sejak Januari 2022. Pada Januari, pertumbuhannya sebesar 25,37 persen, kemudian naik 34,19 persen pada Februari, 44,37 persen pada Maret, dan 47,76 persen pada April 2022.(Jef)

Pimpinan MPR Didesak Segera Lantik Tamsil Linrung Sebagai Wakil Ketua

(Dari kiri ke kanan) Ahmad Bustami, Abdullah Puteh, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai, berfoto bersama seusai pemungutan suara yang mendongkel Fadel Muhammad dari jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI, Kamis, 18 Agustus 2022. Tamsil terpilih dengan 39 suara dari 96 suara lewat pemungutan suara terbuka. (Foto: Istimewa).

Jakarta, – Desakan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR segera melantik Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR terus bergulir. Sebab, proses pergantian Fadel Muhammad sudah sesuai dengan mekanisme politik, lewat Sidang Paripurna DPD.

“Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu adalah keputusan politik lembaga lewat mosi tidak percaya yang dibawa ke sidang paripurna. Keputusan itu bukan face to face antara LaNyalla (Ketua DPD) dengan Fadel,” kata Direktur Center For Leadership of Indonesia, Jakarta,
Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, M.P.M., ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu, 18 September 2022.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung itu akan digelar, Senin, 19 September 2022. Rapim agak terlambat dilakukan setelah surat masuk dari DPD pada 5 September 2022, karena sebagian pimpinan MPR masih berada di luar negeri.

Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad diberhentikan dari jabatannya sebagai Waka MPR dari unsur DPD lewat sidang paripurna pada Kamis, 18 Agustus 2022. Pada 1 September 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo menandatangani Surat Keputusan Pimpinan MPR Nomor 14 Tahun 2022 tentang pergantian Pimpinan Kelompok DPD di MPR masa jabatan 2019-2024. Yang menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR adalah H.M.Syukur, SH, MM menggantikan Tamsil Linrung. Posisi Sekretaris yang dipegang M.Syukur dipegang Ajbar. Sedangkan Hajjah Fahira Idris tetap menjadi bendahara.

Menindaklanjuta SK tersebut, Kelompok DPD di MPR mengirimkan surat kepada Pimpinan MPR, perihal, “Usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD. Surat yang dikirim 5 September 2022 dan ditandatangani M. Syukur (ketua) dan Ajbar (sekretaris) mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung.

Menurut Nur Sadik, apa yang dilakukan lembaga terhadap Fadel Muhammad adalah keputusan politik. Sebab, ia menjadi Wakil Ketua MPR pun merupakan hasil politik.

Fadel bermanuver, itu haknya. Mengenai perdata dan pidana, biarkan urusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan polisi.
Laporan Fadel ke PTUN dan bahkan ke Badan Pekerja DPD pun, tidak bisa menghalangi supaya pelantikan Tamsil segera dilakukan.

Meski begitu, ia berharap supaya Fadel legowo karena diberhentikan. Tidak mungkin anggota DPD melakukan mosi tidak percaya tanpa alasan yang jelas.

“Alasan pencopotan itu mengikat. Sudah, legowo saja. Fadel senator dari Gorontalo. Contohlah Habibie (B.J.Habibie) yang ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, langsung tidak mau menjadi calon presiden,” ujar Nur Sadik.

“Fadel lapor ke mana-mana tidak pada tempatnya. Mestinya, dia konsultasi ke DPD sebagai lembaga yang memberikan mandat kepadanya sehingga menjadi Waka MPR. Jika sekarang mandat itu ditarik, itu wajar-wajar saja, karena yang memberi mandat itu tidak lagi mempercayainya,” kata Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Hahasanuddin, Makassar itu.

Menurur Nur Sadik, pimpinan MPR harus segera melantik Tamsil Linrung yang sudah terpilih dalam rapat paripurna menjadi Waka lembaga negara itu. Tidak bisa terjadi kekosongan lama. Sebab, sejak Fadel diberhentikan, ia tidak bisa lagi mengaku-ngaku atau membawa jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.

Ia kembali meminta Fadel legowo. Sebab, itu lebih bermartabat, ketimbang bermanuver terus. Jabatan yang diembannya selama ini adalah politik, bukan penunjukan. Apalagi, mosi tidak percaya terhadap dirinya, pasti ada notulen yang dibuat Sekretariat Jenderal DPD.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) juga mendesak MPR segera memproses pelantikan Tamsil. Desakan itu disampaikan Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru, dalam siaran persnya di Jakarta.

Hal yang sama juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dia mengatakan, pencopotan Fadel Mumammad sudah sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu melalui Rapat Paripurna DPD.(Jef)

Siti Marifah Ma’ruf Amin Sampaikan 3 Usulan Pendayagunaan Guru ke Men-PAN RB Abdullah Azwar Anas

Ki-ka :Ketua HISMINU,KH.Arifin Junaidi ,Pak Abdullah Azwar Anas MenPAN RB, Pengurus HISMINU Siti Marifah Maruf Amin dan Bendahara Ali Rahmat

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Pengurus Pusat (PP) Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB), Abdullah Azwar Anas.

Pimpinan HISMINU yakni KH Z. Arifin Junaidi (Ketua Umum HISMINU), Siti Ma’rifah (Pengurus HISMINU dan putri Wapres KH Ma’ruf Amin), dan Ali Rahmat (Wakil Bendahara) bertemu dengan Abdullah Azwar Anas di kantor Men-PAN RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Rabu (14/9/2022).

Kehadiran PP HISMINU menemui Abdullah Azwar Anas dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pendayagunaan ASN (aparatur sipil negara) termasuk guru di sekolah dan madrasah swasta yaitu tiga usulan terkait pendayagunaan guru di sekolah dan madrasah swasta

“Kami melaporkan dan menyampaikan kepada Pak Menteri tentang pokok-pokok pikiran berkaitan dengan pendayagunaan ASN termasuk para guru di sekolah dan madrasah swasta. Antara lain, penarikan guru ASN dari sekolah dan madrasah swasta”, ungkap KH. Z. Arifin Junaidi, Ketua Umum HISMINU.

Masalah penarikan guru ASN dari sekolah dan madrasah swasta, sudah mengemuka cukup lama namun belum ada penyelesaian yang mendasar dan tuntas masalah ini. HISMINU mendukung tetap diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Agama RI, Nomor 5/VIII/PB/2014, 5/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/2014, Tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagai bentuk kontribusi timbal balik antara pemerintah dan sekolah/madrasah swasta.

Hal ini tercermin dari PB tiga Menteri tersebut Pasal 1 “Pemerintah dapat menempatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat”, dan Pasal 2 “Penempatan guru sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Sekian itu, penempatan ASN di sekolah/madrasah swasta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada celah dalam UU tersebut untuk menempatkan guru PNS di sekolah/madrasah swasta.

Penarikan guru PNS khususnya dari madrasah swasta bisa berdampak pada masalah penempatannya di madrasah negeri, mengingat jumlah madrasah negeri hanya sekitar 5% dari total madrasah.

Selanjutnya, dibicarakan pula masalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

a. HISMINU mendukung guru sekolah/madrasah swasta yang diterima sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan kembali ke sekolah/madrasah swasta tempat asalnya mengajar. Hal ini dikarenakan biasanya yang diterima menjadi PPPK adalah guru potensial dan berpengalaman, sehingga bisa berdampak pada menurunnya mutu pendidikan sekolah/swasta.

b. Kekurangan guru di sekolah/madrasah negeri dapat diatasi dengan mengangkat guru honorer di sekolah/madrasah negeri menjadi PPPK. Guru honorer tersebut umumnya juga sudah mengabdi cukup lama di sekolah/madrasah tersebut. Penempatan guru PPPK dari sekolah/madrasah swasta ke sekolah/madrasah negeri dapat berdampak pada berkurangnya jam mengajar guru honorer, yang pada gilirannya berdampak pada guru honorer kehilangan pekerjaan.

Demikian pula, pertemuan membahas masalah Tunjangan Profesi Guru (TPG)

a. HISMINU mengusulkan tetap adanya Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang didukung regulasi yang kuat, yakni undang-undang. Bahwa TPG akan diberikan kepada semua guru tentu hal ini sangat menggembirakan. Namun sertifikasi tetap diperlukan karena ini berkaitan dengan standar mutu tenaga pendidikan yang akan berdampak pada mutu kompetensi lulusan, yang pada gilirannya akan berdampak pada masa depan bangsa dan negara kita.

b. Mengingat guru adalah profesi khusus yang sangat spesifik HISMINU mengusulkan agar guru tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja sebagaimana tenaga kerja yang lain yang diatur UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selama ini profesi guru dan dosen diatur dalam UU yang berbeda dengan tenaga kerja lain, yakni UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, sedangkan tenaga kerja yang lain diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Apabila UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen akan diintegrasikan ke UU Sisdiknas yang baru, maka aturan-aturan tentang guru dan dosen harus tetap mencerminkan guru dan dosen merupakan profesi khusus, dengan segala kekhususannya.

Terkait dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan PP Hisminu tersebut, Men-PAN RB menanggapi dengan positif dan berjanji membicarakannya dengan menteri terkait yaitu Menteri Agama dan Mendikbud Ristek

Sebagai catatan, HISMINU (Himpunan Sekolah dan Madrasah – Islam Nusantara) adalah tempat berhimpunannya sekolah dan madrasah yang mengembangkan Islam wasathiyah, yang saat menghimpunan sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. (Jef)

Ki-ka :Ketua HISMINU,KH.Arifin Junaidi ,Pak Abdullah Azwar Anas MenPAN RB, Pengurus HISMINU Siti Marifah Maruf Amin dan Bendahara Ali Rahmat

Santi Delliana Raih Gelar Doktor Pascasarjana Usahid dengan Predikat Cumlaude

Jakarta:(Globalnews.id)- Kembali Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta mengadakan Sidang Promosi Doktor dalam rangka penganugerahan gelar Doktor Ilmu Komunikasi kepada Santi Delliana. Pada Jumat, 2 September 2022, jam 4 sore.
Dr. Santi Delliana adalah doktor ke-103 dengan memperoleh predikat Dengan Pujian/Cumlaude.

Sidang promosi yang mengangkat judul disertasi “Komunikasi Seksual, Dialektika Relasional Pasangan Suami Isteri” dipimpin oleh Ketua Sidang Ibu Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE, MM. dengan sekretaris sidang Dr. Morissan, S.H., M.A., Promotor dan Co Promotor, Prof. Dr. Ahmad Sihabuddin, M.Si. dan Dr. Mikhael Dua, dengan dosen penguji sidang disertasi, Prof. Dr. Alo Liliweri, MS., Dr. Mirza Ronda, M.Si., Dr. Titi Widaningsih, M.Si., dan Dr. Puji Lestari, M.Si.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Teori Dialektika Relasional dari Leslie Baxter dan Barbara Montgomery, dapat disimpulkan bahwa relasi adalah suatu hubungan yang melibatkan minimal 2 pihak yang berbeda. Dalam konteks relasi dalam perkawinan hubungan yang terjadi adalah hubungan dua pribadi yang berbeda untuk bersama-sama membangun dan mencapai tujuan bersama.

Selain pembahasan penelitian berdasarkan 4 asumsi teori, ditemukan satu tambahan asumsi untuk melengkapi proses relasi dalam hubungan.
Ketika dua atau lebih berelasi, maka proses adaptasi pasti terjadi. Proses adaptasi ini menyangkut 5 hal pokok. Pertama, adaptasi terhadap kebutuhan. Relasi berangkat dari sebuah kebutuhan personal, entah kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi dan masih banyak lagi. Yang kedua, adaptasi terhadap harapan. Dalam suatu relasi, pribadi yang terlibat pastilah memiliki harapan akan sesuatu dan dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, adaptasi terhadap kehendak. Dua pribadi yang berelasi pasti memiliki kehendak personal. Masing-masing kehendak ini dipertemukan untuk menjadi kehendak bersama. Keempat, adaptasi terhadap kebiasaan baik budaya dan perilaku. Manusia lahir dalam lingkungan yang membentuk perilaku dan budaya secara unik. Yang kelima, adaptasi terhadap pemahaman akan sesuatu hal.

Tentu masing-masing pribadi memiliki pemahaman dan pengertian akan sesuatu hal dalam hidup secara berbeda. Kualitas adaptasi dan berhasil atau gagalnya adaptasi yang akan menentukan apakah relasi akan menjadi relasi yang harmonis atau justru disharmoni. Namun dalam menjalin suatu hubungan tentunya selalu ada permasalahan yang terjadi dalam perjalanan membangun hubungan yang baik.

Permasalahan tersebut bisa berbentuk tensi atau kontradiksi dari kedua belah pihak. Akan tetapi kontradiksi tersebut bisa terselesaikan apabila ada strategi komunikasi atau perbaikan yang bisa dijalankan demi menyatukan kembali sebuah hubungan.

Editorial Board, Dosen dan Youtuber

Santi selain meneliti, dia juga mendapatkan kepercayaan menjadi Editorial Boards pada Jurnal Efiesiensi di Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Ilmiah di Publipreneur Polimedia Jakarta, Jurnal Valuasi (JV) Universitas Bina Bangsa, dan Jurnal FPPTI Pusat.

Selain itu Santi juga mendapatkan sertifikasi pada Penulis Non Fiksi, Pustakawan dan Asesor Kompetensi Pustakawan.

Sementara karir sebagai dosen tetap Ilmu Komunikasi baru dijalaninya sejak Tahun 2019 di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis.

Sebagai seorang dosen, Santi mulai tertarik untuk mendalami komunikasi antar pribadi khusus komunikasi seksual. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena komunikasi seksual yang ditemui.

Hal tersebut mendorong Santi untuk membuka kanal komunikasi yang diberi nama Bincang Intim di Instagram dan Youtube. Predikat sebagai ‘Tante Intim’ melekat pada sosok Santi Delliana, karena ketertarikannya pada penelitian-penelitian tentang komunikasi seksual pasangan suami isteri.

Hal inilah yang menjadi penguat langkahnya untuk mengambil Pendidikan Doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid dan menyelesaikannya.
Pada tahun ini Santi juga berhasil mendapatkan Hibah Penelitian dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan skema penelitian Penelitian Disertasi Doktor (PDD) dan Penelitian Dosen Pemula. Pada sidang terbuka beberapa sponsor dilibatkan mulai dari Bincang Intim, HR +62, gedeBOOK by Dani Vardiansyah, PT Kalbe Farma, Diva, Hevit c, Xonce, Svetlyn, Nata Academy, dan Geofakta. Keberhasilan dan kesuksesan Santi

Delliana, sebagai dosen, peneliti dan pustakawan tidak lepas dari dukungan keluarganya. Semoga apa yang dihasilkan sekarang ini akan membawa hasil yang positif bagi Universitas Sahid dan Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia.(Jef)

Pilih Busana Jangan Sampai Salah Kostum, Ini kata ahlinya

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebulan terakhir ini, banyak kegiatan resmi yang berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Baik kegiatan resmi maupun kegiatan yang lebin santai. Kegiatan resmi yang paling utama adalah Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77 di Istana Negara, diikuti kegiatan lain yang kian marak dipenghujung pandemi menuju new normal.

Kegiatan peringatan kenegaraan tahun ini dinilai sebagai kegiatan paling seru oleh berbagai kalangan. Selain peringatan yang hikmat, dan hiburannya yang seru, juga penampilan busana para undangan yang hadir tampak juga semarak dan elegan. Para undangan memakai busana daerah dan juga kebaya kebanggaan nasional.

“Bangga melihat peserta upacara dan undangan tampil semangat dan berbusana nasional kebaya dan busana dari berbagai daerah di tanah air. Peringatan 17 an di istana memang semarak dan memberi inspirasi”, ujar Amy Atmanto.

Desainer kenamaan Indonesia Amy Atmanto yang juga merupakan salah satu pengurus inti Persatuan Wartawan Indonesia Jaya ini juga dikenal sebagai konsultan etika berbusana dengan karakter designnya yang elegan, charming, klasik dan berkarakter. Tak pelak lagi, ia telah banyak memberikan nasihat dan merancang berbagai busana untuk berbagai kegiatan acara resmi, kerja maupun casual.

Sebagai desainer, Amy kerap mendapatkan pertanyaan dan memberikan nasihat profesionalnya kepada orang yang memiliki masalah dalam pilihan busana pada acara-acara penting, “Saya sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana pilihan busana agar sesuai dengan dress-code untuk kegiatan resmi, agar tidak salah kostum?” ungkap Amy.

Jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Amy menyarankan mereka yang ingin memilih atau pun membuat busana untuk acara resmi sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya.

“Konsultasikan pada ahlinya karena banyak unsur-unsur dan filosofi yang harus dilihat saat akan membuat baju. Tak hanya bagus dilihat saja tapi juga fungsi dan kapasitas baju tersebut untuk digunakan di acara apa dan akan bertemu dengan siapa,” ujar Amy Atmanto.

Dijelaskan lagi olehnya, bisa saja seseorang membeli baju dari sebuah brand ternama bahkan sudah bertaraf internasional. Namun jika hanya melihat brandnya saja tanpa melihat apakah busana tersebut relevan model atau pun stylenya terlebih jika tidak sesuai dengan acara yang didatanginya, menurutnya akan sia-sia karena tidak tepat.

“Bahasa awamnya; Saltum, salah kostum”, tambah Amy.
“Disinilah diperlukan perancang yang bisa memberikan solusi terbaik agar busana yang dipakai nantinya tepat, sesuai etika. Tak hanya indah saja,” tegas designer yang pernah meraih Penghargaan Kartini Award yang diserahkan oleh almarhum Ibu Negara, Ani Yudhoyono.

Yang menarik perhatian para juru foto saat acara Upacara 17 Agustus yang ke 77 pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu di Istana Negara, salah satunya adalah busana rancangan Amy Atmanto yang dipakai oleh Yenny Wahid, yang terlihat begitu senada warna dan nuansa dengan busana yang dipakai oleh Presiden RI Jokowi

Di acara ini tampilan Yenny Wahid yang menggunakan kebaya model Kartini warna merah berpadu aplikasi bordir dan mote simpel warna putih dengan kerudung warna senada sama dengan busana Kesultanan Buton yang dipakai oleh Presiden Jokowi yang didominasi warna merah dengan aplikasi bordir warna putih.

“Nah ini salah satu tugas saya sebagai perancang dan konsultan. Saat merancang busana untuk Mbak Yenny Wahid yang saya tekankan busana yang dipakai harus merepresentasikan karakter pemakainya, nyaman, dan sesuai dengan tema acara. “Alhamdulillah pas dengan tema, eh kok

warnanya senada dengan Pak Presiden Jokowi,” ujar Amy.

Karya perempuan yang juga penerima Anugrah Best Indonesian Designer – Lifestyle Fashion Award on Inspiring The Indonesian Fashion Industry dari MNC TV yang berkomitmen melestarikan dan mengembangkan busana kebaya sebagai salah satu aset nasional bangsa ini banyak dipakai oleh tokoh perempuan dan berbagai kalangan, mulai dari politisi, tokoh nasional maupun daerah, pengusaha, profesional celebrity hingga Miss Universe. Saat Tsunami Aceh, ia merancang sebuah gaun masterpiece bertahtakan swarovski kristal terbaru atas support swarovski international dan dilelang untuk membantu korban Tsunami di Aceh.

Every piece is masterpiece menjadi slogannya saat mendesign hingga membuat busana rancangannya selalu sesuai dengan karakter individu yang memakainya.

Amy pun aktif dalam berbagai kegiatan sosial dalam bentuk pemberdayaan kaum marginal dan kerap memberikan pelatihan pasang payet mote gratis bagi kaum dhuafa dan sahabat tuna rungu melalui Rumah Kreatif Amy Atmanto. “Jangan heran ya, kalau salah satu diantara busana indah yang dikenakan para tokoh bangsa bisa jadi hasil sentuhan sahabat tuna rungu”, tutup Amy sambil tersenyum lebar saat menjawab pertanyaan wartawan.(Jef)

Pemerintah Libatkan Masyarakat Diskusi Dua Arah Susun RKUHP

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah merampungkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dirinya pun berharap, RUU tersebut segera diundangkan.

“Sudah selama 59 tahun kita terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti, dan mendapat arahan politik hukum dari tujuh presiden. Sehingga rancangan ini dapat dikatakan sudah siap untuk segera diberlakukan,” katanya saat acara “Kick Off: Diskusi Publik RKUHP”, Selasa (23/8/2022) di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo melalui Sidang Internal Kabinet pada 2 Agustus 2022 lalu, yang meminta agar menyosialisasikan lagi RKUHP ini ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini agar memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat.

Presiden juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait juga terus berdiskusi dengan para akademisi, ormas-ormas, Civil Society Organization (CSO), dan lainnya, dari pusat sampai ke daerah-daerah.

“RKUHP ini memberi tempat penting atas konsep restorative justice yang dewasa ini mulai menjadi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. RKUHP ini juga mengatur mengenai hukum adat sebagai living law yang telah lama diakui dan menjadi kesadaran hukum pada masyarakat hukum adat, dengan tetap mendasarkan pada prinsip Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dengan segala kebhinekaannya,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan bahwa perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan instrumen hukum nasional yang harmonis, sinergis, dan komprehensif.
Salah satu proses pembentukan instrumen hukum yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini bersama dengan DPR-RI, adalah RKUHP.

Menurutnya, revisi KUHP mengusung misi pembaruan perubahan hukum, yaitu dekolonialisasi atau upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP yang lama. Kemudian mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, serta demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi.

Menkominfo pun mengatakan acara Kick Off bertujuan untuk mengawali sekaligus mengajak rekan-rekan dan seluruh komponen media, serta partisipasi publik secara luas untuk bersama bergerak menyosialisasikan isu-isu yang terdapat dalam RKUHP kepada masyarakat. Tujuannya masyarakat memahami, mengetahui, dan turut mengambil bagian di dalamnya.

“Media sudah seharusnya menjadi ruang dan sarana untuk menyosialisasikan RKUHP yang mampu memantik berbagai diskusi konstruktif yang bermanfaat untuk menyempurnakan substansi RUU ini. Jangan sampai justru digunakan sebagai sarana adu domba dan hal-hal yang kontraproduktif lainnya,” jelasnya.

Ia juga berharap melalui dialog ini menjadi momentum awal dari kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan parlemen, tetapi juga LSM, aparat penegak hukum, pemuka agama, ormas, tokoh-tokoh ilmiawan dan akademisi, serta seluruh komponen bangsa.

“Mari kita bersama-sama manfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, tentu yang konstruktif, guna menciptakan RKUHP sebagai suatu karya yang monumental yang merupakan hasil pemikiran seluruh elemen dan komponen bangsa kita sebagai landasan kehidupan masyarakat menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan terdapat 14 isu krusial pada RKUHP yang mengakibatkan ditundanya pengesahan pada 2019 lalu.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, perlu partisipasi publik yang dilakukan secara bermakna atau meaningful participation. Hal ini sebagai manifestasi pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka dan objektif.
Pemenuhan partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ditegaskan Yasona wajib memiliki tiga syarat penting, antara lain hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

“Tidak mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multietnis untuk membuat kualifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang ini juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim RKUHP,” jelasnya.

Pemerintah juga harus tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, ormas, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya, untuk terus menyempurnakan RKUHP. Langkah ini supaya tetap sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaruan hukum pidana.

“Oleh karena itu, kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh elemen masyarakat harus terjalin kuat untuk mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru,” ujarnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, pada kesempatan tersebut turut menjabarkan tentang keunggulan RKUHP sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, mulai dari bertitik tolak dari asas keseimbangan hingga mengatur pertanggungjawaban mutlak.

Ia berpendapat jika keunggulan-keunggulan RKUHP ini merupakan bentuk konkrit dari dekolonisasi. Karena menurutnya, ketika Wetboek van Strafrecht (buku hukum kriminal) dibuat, imperialisme barat masih menguasai daerah-daerah jajahan. Di mana pidana yang diutamakan di situ adalah pidana penjara yang saat ini sudah berbeda dengan paradigma baru hukum pidana di dunia.

“Jadi paradigma baru hukum pidana yang berlaku universal tidak lagi pada keadilan retributif, menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi menggunakan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif,” jelasnya.

Ia juga memberikan jawaban mengenai 14 isu krusial di dalam RKUHP yang menjadi sorotan publik pada 2019 lalu. Keempat Belas isu tersebut antara lain living law (hukum adat), pidana mati, penghinaan presiden, menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, penghapusan pasal tentang dokter/dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin.
Kemudian membiarkan unggas yang merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih, gangguan dan penyesatan proses peradilan, penghapusan tindak pidana advokat curang, penodaan agama, penganiayaan hewan, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, penggelandangan sebagai tindak pidana, aborsi, dan tindak pidana perzinaan, kohabitasi, dan perkosaan.

“Kick Off: Diskusi Publik RKUHP” kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan dialog antara berbagai elemen masyarakat dengan Tim Khusus RKUHP yang dibagi menjadi beberapa sesi.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari embaga Swadaya Masyarakat, kelompok pemuka agama, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jabodetabek. Acara diselenggarakan secara luring di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Kemkominfo TV.(Jef)

Kominfo Bersama Siberkreasi Gelar Kelas Personal Branding Bersama Vina Muliana

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi kembali mengadakan mengadakan kegiatan “Gali Ilmu” yang merupakan acara belajar santai mengenai berbagai kemampuan digital yang diperlukan Netizen masa kini. Gali Ilmu kali ini bertema “Personal Branding – Buka Peluang Karir dengan Makin Cakap Digital”, bersama narasumber Digital Creator dan Pegawai BUMN, Forbes 30 Under 30, Vina Muliana.

Dirjen Aptika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga tahun 2021 lalu, Program Literasi Digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 Kabupaten/ Kota pada 34 provinsi di Indonesia .

“Oleh karena itu diperlukan kolaborasi yang baik agar masyarakat tidak ada yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini”, tutur Dirjen Semuel dalam sambutannya sekaligus membuka acara.

Dirjen Semuel juga berharap agar kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation.

Personal Branding Yang Kuat Memudahkan Recruiter Memilih Kandidat

Memulai paparannya, Vina Muliana menyampaikan bahwa 95% recruiter melakukan background verification dari kandidat yang akan mereka terima dan salah satu aspek yang diverifikasi adalah media sosial.

“Ini membuktikan bahwa mereka yang memiliki jejak digital yang baik nantinya akan lebih mudah menarik perhatian para recruiter”, jelasnya.

Vina melanjutkan dengan memberikan definisi sederhana personal branding, yang pertama adalah apa persepsi orang terhadap kita sebelum mengenal kita lebih dekat, dan kedua, apa yang orang-orang bicarakan tentang kita saat kita tidak ada di tempat. Untuk itu, penting untuk membangun sebuah personal branding yang sehat dan bukan sekedar “pencitraan”.

Pemilihan Platform Digital Yang Tepat Akan Menunjang Personal Branding

Disampaikan oleh Vina bahwa tidak perlu memilih semua platform digital yang ada untuk menunjang personal branding dan lebih baik ambil satu atau dua platform yang dirasa sesuai dengan kelebihan yang dimiliki dan fokus di platform tersebut. “Dengan begitu personal branding yang teman-teman hasilkan nantinya akan lebih terarah”, kata Vina.

Kemudian dalam membuat sebuah konten di media sosial, penting untuk tanyakan tiga hal ini: Apakah konten tersebut penting dan berhubungan dengan kehidupan orang-orang? Apakah bisa menjadi solusi atas kebutuhan dan permasalahan yang ada? Apakah bisa memotivasi atau menghibur orang-orang?

“Dengan memikirkan hal-hal tersebut dalam membuat konten, akan membuat personal branding yang dicitrakan semakin maksimal”, tambah Vina.

Vina menutup paparannya dengan sebuah motivasi bahwa personal branding itu bukan hanya sekedar memberi “cap” pada diri sendiri tetapi juga cara untuk bisa memberikan dan menyampaikan manfaat serta value di dalam diri.(Jef)