Menu
Perlu Sinergi antar Pelaku Usaha dengan Regulator Agar Industri Jasa Logistik Bisa Survive - Angkasa Pura I Tetap Lakukan Investasi Namun Selektif Sesuai Kebutuhan - MenkopUKM Fokus Siapkan Koperasi Percontohan di Sektor Pangan - Agar Mampu Jadi Kekuatan Ekonomi, Koperasi Diarahkan Dikelola Secara Modern - MenkopUKM Siapkan Model Bisnis Koperasi Pangan Mirip Korporasi - Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, BNI Syariah Gelar ELSYA MES Goes To Campus - Per September 2020, Realisasi Program PEN Melalui LPDB-KUMKM Capai Rp1 Triliun - Akses Pasar Terbuka Luas, KemenkopUKM Latih Pengrajin Anyaman untuk Dorong Ekspor Produk - Bank DKI Raih Penghargaan Infobank Awards 2020 - *Masalah Likuiditas Koperasi Jadi Pemicu Rush Money*

Dirjen Hubdar Bantah Kemhub Siapkan Aturan Pajak Sepeda

Juni 30, 2020 | news

JAKARTA:(Globalnewsid)- Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi menegaskan dirinya tidak berbicara mengenai ide atau usulan pajak sepeda.

“Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya,” tegasnya di Jakarta Selasa (30/6)

Dia mengemukakan hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Pengaturan dimaksud, dia menuturkan menyangkut aspek keselamatan. Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia. Untuk itu pengaturan tentang tatacara penggunaanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah.

Namun saat ini kemenhub juga sedang melakukan didkusi dengan beberapa pihak terkait kemungkinan untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda.

“Kami masih mendiskusikan untuk merancang peraturan menteri tentang keselamatan bagi pesepeda. Contohnya tentang tata cara penggunaan pada siang dan malam hari, kalau dipakai untuk rombongan atau konvoi serta jalur khusus untuk sepeda dan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan karakter daerah,” ujarnya, Senin (29/6/2020), berkaitan dengan pemberitaan satu media tenrang gagasan pengenaan pajak sepeda.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi COVID-19, salah satunya Jepang.(jef)

Related For Dirjen Hubdar Bantah Kemhub Siapkan Aturan Pajak Sepeda