Menu
Kemenkop-UKM Apresiasi Langkah OJK Tinjau Ulang Indikasi Penyimpangan oleh Koperasi - Kemenkop dan UKM Gandeng BUMN Pangan Perluas Program Warung Tetangga - Daftar Koperasi Layanan Online yang Dinormalisasi Tahap 1 - Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty: Seharusnya Koperasi yang Kembangkan Layanan Online Harus Didukung - Buntut Pengumuman Satgas Waspada Investasi OJK Tentang 50 Koperasi Pinjaman Online Ilegal: 35 di Rehabilitasi, 9 Tidak Ber BH, 1 Diblokir dan 5 di Review - Naik Kelas ke Bank BUKU III, BNI Syariah Kokohkan Inovasi Digital - Tumbuh 58,1 Persen, BNI Syariah Raih Laba Rp 214 Miliar di Kuartal 1 2020 - Akibat Wabah Covid dan Resesi Ekonomi , Penjualan Rokok dan Kesejahteraan Petani Tembakau Turun - DI TENGAH PANDEMI COVID-19, IMO GELAR SIDANG DEWAN LUAR BIASA SECARA VIRTUAL - Naik 50,56 Persen, ASDP Sukses Layani 45.131 Unit Truk Logistik di 9 Lintasan Penyeberangan Terpantau Nasional

Fatwa Terbaru MUI Tegaskan Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-19

April 24, 2020 | news

JAKARTA—(GLOBALNEES.ID)- Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa engeluarkan Fatwa Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan fatwa ditetapkan di Jakarta saat rapat pleno Komisi Fatwa pada 22 Sya’ban 1441 H/16 April 2020 M. Setelah melalui rangkaian finalisasi dan disetujui Ketua Komisi Fatwa MUI dan Dewan Pimpinan MUI resmi dikeluarkan pada Kamis (23/4).

Asrorun menjelaskan, fatwa ini dikeluarkan dalam rangka meneguhkan komitmen dan kontribusi keagamaan untuk penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19.

Untuk itu Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah Covid-19.

“Termasuk masalah kelangkaan APD, masker, kebutuhan pokok masyarakat terdampak,” kata Asrorun, di Jakarta, Jumat (24/4).

Berikut isi lengkap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya.
Ketentuan Hukum:

1.Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:

a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

1).Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu Muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, yang terlilit utang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;

2). Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik

3). Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah

2) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta‘jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (haul), apabila telah mencapai nishab.

3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri.

4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. (jef)

Related For Fatwa Terbaru MUI Tegaskan Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-19