KUPANG:(Globalnews.id)– Ketua Umum Perbarindo (Persatuan Bank BPR  Indonesia) Joko Suyanto menyatakan bahwa industri BPR – BPRS merupakan industri yang tangguh dalam menghadapi gelombang apapun. Selain itu, industri BPR sejak berdiri dan bermunculan pada tahun 1988 (sebagai respon kebijakan Pakto 88),  telah menghadapi pasang surut dari kehidupan industri keuangan di Negeri ini. Industri BPR telah  melayani masyarakat Indonesia selama 29 Tahun dan masih tetap tumbuh, eksis serta menjadi mitra  strategis pelaku UMKM.

Hal itu dikatakan Joko Suyanto dalam Pembukaan Rakernas dan Seminar Nasional Perbarindo 2017  bertemakan ”Peluang dan Tantangan Industri BPR – BPRS Sebagai Pilar  Ekonomi Daerah di Era Transformasi Bisnis Digital” di Kipang, Selasa,(24/10). Rakernas dan Seminar Nasional Perbarindo 2017, berlangsung selama 2 hari di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggar Timur yaitu dari tanggal 24 – 25 Oktober 2017.

Hadir dcara Dirjen dukcapil bapak Zudan Arif Fakrulloh, Ketua Dewan Komisioner OJK (Bpk Wimboh Santoso), Gubernur Nusa Tenggar Timur (Bpk Frans Lebu Raya) dan pemangku kepentingan lainnya. Acara Rakernas dan Seminar Nasional  juga dihadiri oleh Pengurus DPD dan DPK Perbarindo serta para anggota yang berasal dari seluruh  wilayah Indonesia.

Rakernas kali sangat istimewa bagi Perbarindo dan Industri BPR – BPRS yang ada Indonesia, karena dalam acara Rakernas ditandatangani kerjasama dengan berbagai pihak  untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing dari Industri BPR – BPRS, kerjasama  tersebut antara lain  dengan Bank Mandiri dalam layanan BPR e-cash,; dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam Pemanfaatan Data kependudukan,  dengan Askrindo dalam dukungan Asuransi terhadap Kredit BPR Kepada Pelaku Usaha Di Wilayah Indonesia,  dengan Asosiasi Fintech dalam optimalisasi layanan perbankan kepada masyarakat dan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam Co-Branding Program-Program Promosi Pariwisata Indonesia. Serta . Kerjasama dengan Pefindo Biro Kredit dalam Pemanfaatan Data Biro Kredit Untuk Layanan Kredit BPR.

Menurut Joko Suyanto, kinerja Industri BPR sampai dengan Bulan Juli 2017 masih sangat baik, Aset  Industri BPR mencapai Rp 118 triliun atau tumbuh 10,77% dibandingkan posisi tahun lalu, kredit yang disalurkan mencapai Rp 87 triliun atau tumbuh 10,13%. Fungsi intermediasi juga dapat dengan jalankan dengan baik, hal ini terlihat dari tabungan yang tumbuh sebesar 13,33% dan deposito  tumbuh sebesar 10,30% dibanding setahun yang lalu.

Selain itu, hal yang menggemberikan Jumlah  nasabah yang dilayani mencapai 14,5 juta rekening, nasabah tersebut didominasi oleh penabung sebanyak 10,5 juta rekening dan rata – rata jumlah tabungannya sebesar Rp 2 juta. Sedangkan nasabah debitur sebanyak 3,2 juta rekening dan rata – rata pinjamannya adalah Rp 27 juta. Hal ini tentunya mencerminkan, Industri BPR – BPRS memang hadir untuk melayani masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Digitalisasi

Menurut Joko, saat ini  digitalisasi telah melakukan revolusi keseluruh sendi kehidupan kita bersama, apapun kebutuhannya, semuanya bisa terlayani dalam satu genggaman, sehingga memudahkan kebutuhan  dan aktivitas masyarakat.

Bagi Perbankan, digitilasi bukanlah sebuah pilihan tetapi menjadi keharusan dan kewajiban. Karena nasabah mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyaman dan tersedia layanan 7 x 24 jam.

Untuk itu, beberapa perbankan di Indonesia mengkampanyekan bahkan menginvestasikan untuk melakukan transformasi menjadi layanan digital. Industri BPR – BPRS di seluruh Indonesia juga memiliki semangat yang sama, untukmengubah anggapan klasik bahwa BPR – BPRS adalah industri yang kaku karena terbentur sistem serta regulasi yang ketat.

“Tranformasi digital dianggap sebagai cara baru berbisnis karena potensinya untuk menghemat biaya. Tranformasi ini juga bukan hanya mendigitalisasi produk yang sudah ada, tapi mengubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Di hari yg sama juga  MURI memberikan penghargaan kepada Perbarindo atas lembaga keuangan terbanyak melakukan PKS (Perjanjian Kerjasama) mengenai pemanfaatan kependudukan dg dirjen dukcapil. (jef)