Menu
Miliki Varian Beragam dengan Harga Terjangkau, Daging Merah Australia Sasar Pasar Menengah keatas - KemenKopUKM Siap Bawa Galendo, Makanan Khas Ciamis Perluas Pasar Hingga Mancanegara - Kemenkop UKM Gelar Pelatihan Vokasional Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan - UNAIDS Dukung Kelompok Marjinal Indonesia Bangkit dari Dampak Pandemi - Gelar Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021, KemenKopUKM Ajak Pelaku UKM dan Koperasi di Ciamis Berdaya Saing - KemenKopUKM dan Komisi VI DPR RI Sinergi Gelar Temu Bisnis Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo - Kominfo dan MUI Ajak Masyarakat Papua Bangkit dari Pandemi - Karpet Merah bagi Pelaku UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah - Menko Perekonomian Tinjau Kesiapan Bandara Internasional Lombok Jelang Perhelatan WSBK 2021 - Lewat Kelas Mengajar Online Sesi III, Kemkominfo dan Kemendikbud Ristek Ajak Pendidik Menjadi Content Creator

Jika Tak Dikoordinasikan, Shortsea Shipping Bisa Munculkan Persaingan Tak Sehat

September 16, 2020 | news

Jakarta:(Globalnews.id)- Gabungan Pengusaha Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai program shortsea shipping akan menimbulkan persaingan tak sehat dan masalah baru jika tidak dikoordinasikan dengan baik. “Ini bukan program yang jelek tapi sebenarnya dengan program shortsea shipping ini melihat dampak yang ditimbulkan. Dari kami, Gapasdap melihat ini dapat menimbulkan bahaya bagi para pengusaha dan dikhawatirkan muncul persaingan usaha tak sehat,” demikian diungkapkan Ketua Gapasdap, Khoiri Sutomo dalam Diskusi Online di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Diskusi yang menghadirkan pembicara Anggota Ombudsman Alvin Lie, pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo, Akademisi Tri Ahmadi, dengan mengangkat tema: Menakar Dampak Kebijakan Short Sea shipping terhadap Angkutan Penyeberangan, juga diikuti oleh jurnalis dari berbagai media massa yang tergabung dalam Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub).

Menurut Khoiri, angkutan penyeberangan telah puluhan tahun melayani konektivitas antar wilayah dan memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong perekonomian di daerah. Semua itu diatur dengan baik oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

“Dengan adanya short shopping, akibat yang ditimbulkan diantaranya terjadi pengurangan muatan yang signifikan sampai 40 persen. Apalagi bila ke depan kapal akan bertambah terus, maka akan lebih besar lagi dan nanti angkutan penyeberangan bisa habis,” tutur Khoiri.

Khoiri berharap, meskipun banyak dinamika dan permasalahan yang muncul, industri penyeberangan harus tetap bisa eksis dan saling mendukung satu sama lain, diharapkan juga agar pemerintah lebih perhatian.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai, bahwa angkutan penyeberangan memang tak pernah tak ada masalah. Sejak dahulu ada saja hingga muncul Tol Laut juga masih saja terjadi, “setahun belakangan ini di laut tidak ada terobosan berarti sehingga logistik yang diidamkan di laut tidak terlihat. pemainnya juga satu persatu rontok,” tuturnya.

Menurut Agus, pemerintah terus membangun infrastruktur sejak 2014 tetapi pengaturannya masih membingungkan, “saya tanya Menhub siapapun dia ini kenapa penyeberangan masuk ke darat, karena tidak menyebrang ke laut. peraturannya memang berhimpitan,” jelas Agus.

Anggota Ombusman Alvin Lie menambahkan, dirinya tak ingin berpihak kemana-mana, hanya saja memang secara nyata apa yang terjadi di penyeberangan dan munculnya shortsea shipping membuat bingung.
“Kami melihat masing-masing pasti akan mempertahankan, apalagi ini terkait juga dengan anggaran,” tegas Alvin. 
 

Akademisi Tri Ahmadi mengatakan, bahwa mumpung masih baru shortsea shipping ini, maka bisa dilakukan pembongkaran identitas. “Angkutan laut dan penyeberangan itu sama, masih satu kluster jadi tidak bisa dikotakkan,” ungkap Tri. (jef)

Related For Jika Tak Dikoordinasikan, Shortsea Shipping Bisa Munculkan Persaingan Tak Sehat