Menu
Program Millenial Smartfarming BNI Kini Sasar Klaten - Perpanjang SIM dari Rumah Aja dengan SINAR, Bayar Lewat VA BNI - MenkopUKM Ajak Pelaku UMKM dan Koperasi Susun Model Bisnis Industri Otomotif - Ingin Dapatkan Pegawai Berkualitas dan Skill Maksimal, LPDB-KUMKM Rekrut Pegawai Secara Transparan - Targetkan Pertumbuhan Dua Digit di Kantor Cabang Luar Negeri,BNI Kembangkan Bisnis Internasional - KemenkopUKM Apresiasi Mazaraat Artisan Cheese Konsolidasikan Koperasi Produsen Susu - BNI Tetap Layani Nasabah Pasca Gempa Malang - Indonesia Defisit Gula 3 Juta Ton, MenkopUKM Dukung Inovasi Gula Cair - KemenkopUKM Gelar Pelatihan PPKL di 10 Kota - Wamenag Zainut Tauhid Sa"adi : Peran dan Kontribusi Ormas Islam Tentukan Wajah Indonesia di Masa Depan

Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD

Agustus 16, 2017 | news

JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhungan Darat akan membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebanyak 25 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Sesditjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, banyak hal yang menjadi dasar hingga akhirnya terbentuk BPTD, yang utama adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam penegakan implementasikan regulasi yang ada.

“Salah satu justifikasi pembentukan BPTD adalah perlu adanya perkuatan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah secara konsisten dan berkesinambungan,” ujar Hindro di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hal lainnya adalah terkait dengan rentang kendali yang sangat luas, efisiensi tata kelola anggaran (finalisasi penghapusan satker sementara menjadi satker definitive).

“Dengan adanya BPTD juga akan ada sinergitas, sinkronisasi, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan pusat di daerah,” ungkap Hindro.

Dalam pembentukan BPTD, tambah dia, sesuai dengan PM 154 Tahun 2016. Pada tahun 2016, UPT Ditjen Hubdat terbagi dalam Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan yang dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir organisasi Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT BPTD.

Selanjutnya, BPTD akan membawahi Satuan Pelayanan (Satpel) di daerah baik Tipe A, B, dan C dengan tugas berbeda-beda.

“Untuk Satpel tipe A diantaranya Terminal Tipe A, UPPKB, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersil, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis, dan Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau,” katanya. (jef)

Related For Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD