Menu
Angkasa Pura I Berikan Bantuan kepada Korban Banjir Banjar dan Manado - Komitmen KemenkopUKM Dorong Kolaborasi dan Digitalisasi Warteg untuk Tingkatkan Produktivitas Usaha - Tahun 2021, LPDB-KUMKM Juga Fokus Kembangkan Koperasi Syariah - MESKI PANDEMI, KINERJA 2020 PELINDO 1 TETAP POSITIF - SEMARAK HUT KE-71, BTN GELAR LOMBA KARYA TULIS DAN FOTO JURNALISTIK BTN siapkan hadiah total sebesar Rp171 juta - 2021, LPDB-KUMKM Dampingi Koperasi Potensial Melalui Inkubator Wirausaha - Sriwijaya Air Dampingi Keluarga Penumpang Tabur Bunga di Lokasi Musibah SJ-182 - LPDB-KUMKM Bantu Koperasi Bertahan di Masa Pandemi - MenKopUKM Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM agar Pasar Ekspor Meningkat - KemenKopUKM Fokus Kembangkan Enam Program pada 2021

Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD

Agustus 16, 2017 | news

JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhungan Darat akan membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebanyak 25 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Sesditjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, banyak hal yang menjadi dasar hingga akhirnya terbentuk BPTD, yang utama adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam penegakan implementasikan regulasi yang ada.

“Salah satu justifikasi pembentukan BPTD adalah perlu adanya perkuatan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah secara konsisten dan berkesinambungan,” ujar Hindro di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hal lainnya adalah terkait dengan rentang kendali yang sangat luas, efisiensi tata kelola anggaran (finalisasi penghapusan satker sementara menjadi satker definitive).

“Dengan adanya BPTD juga akan ada sinergitas, sinkronisasi, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan pusat di daerah,” ungkap Hindro.

Dalam pembentukan BPTD, tambah dia, sesuai dengan PM 154 Tahun 2016. Pada tahun 2016, UPT Ditjen Hubdat terbagi dalam Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan yang dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir organisasi Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT BPTD.

Selanjutnya, BPTD akan membawahi Satuan Pelayanan (Satpel) di daerah baik Tipe A, B, dan C dengan tugas berbeda-beda.

“Untuk Satpel tipe A diantaranya Terminal Tipe A, UPPKB, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersil, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis, dan Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau,” katanya. (jef)

Related For Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD