Global News Indonesia
Menu
Kemenkop dan UKM Fasilitasi KUKM Potensial Ekspor untuk Ikut TEI 2018 - Koperasi Miliki Peran Strategis untuk Pemerataan Ekonomi Daerah - Indonesia Siap Edukasi UMKM dengan Fintech - BNI ITB Ultra Marathon, Momentum Cintai Kampus dengan Olahraga & Reksadana - Berperan Untuk Ekonomi Dunia yang Lebih Baik - Kemenkop dan UKM Sebut Banyak Peluang Anak Muda di Era Revolusi Industri 4.0 - Kemenkop dan UKM Ingatkan Dekopin Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Hasil Kongres Koperasi - Presiden Jokowi Bersama Para Menteri Kabinet Kerja Apresiasi Kopi Solidaritas - BNI Mendapat Dukungan dari Standard Chartered, DBS, UOB dan HSBC - Bantu Korban Bencana, BNI Ajak Psikolog Beri Pertolongan Pertama Psikologi Pascabencana

Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD

Agustus 16, 2017 | news

JAKARTA(Globalnews.id)-Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhungan Darat akan membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebanyak 25 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Sesditjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, banyak hal yang menjadi dasar hingga akhirnya terbentuk BPTD, yang utama adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam penegakan implementasikan regulasi yang ada.

“Salah satu justifikasi pembentukan BPTD adalah perlu adanya perkuatan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah secara konsisten dan berkesinambungan,” ujar Hindro di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hal lainnya adalah terkait dengan rentang kendali yang sangat luas, efisiensi tata kelola anggaran (finalisasi penghapusan satker sementara menjadi satker definitive).

“Dengan adanya BPTD juga akan ada sinergitas, sinkronisasi, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan pusat di daerah,” ungkap Hindro.

Dalam pembentukan BPTD, tambah dia, sesuai dengan PM 154 Tahun 2016. Pada tahun 2016, UPT Ditjen Hubdat terbagi dalam Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan yang dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir organisasi Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT BPTD.

Selanjutnya, BPTD akan membawahi Satuan Pelayanan (Satpel) di daerah baik Tipe A, B, dan C dengan tugas berbeda-beda.

“Untuk Satpel tipe A diantaranya Terminal Tipe A, UPPKB, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Komersil, Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Perintis, dan Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau,” katanya. (jef)

Related For Kawal Kebijakan Pusat di Daerah, Kemenhub Akan Dirikan 25 BPTD