Global News Indonesia
Menu
Tingkatkan Kapasitas UMKM Pengrajin, Kemenkop & UKM dan Kemenperin Sinergi dengan Dekranas dan TP PKK - Kemajuan UKM Jadi Tanggung Jawab Bersama - E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi - Kejar Target Rasio Elektrifikasi, BNI Salurkan Kredit ke PLN Rp 1,1 Triliun - BNI Rintis “Aku Saudagar Muda” Cetak Siswa SMK Berjiwa Bisnis - Kemenkop dan UKM bersama TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia - BNI Berikan Solusi Keuangan Menyeluruh Bagi Semen Indonesia Group - Dua Ruas Tol yang Dibiayai BNI Diresmikan - Program Perhutanan Sosial, Dukungan BNI Sentuh 2.000 an Petani Jabar - Menteri Puspayoga Ajak Lulusan Unas Jadi Pengusaha

Kemenkop dan UKM Ajak KSPPS BTM Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Mei 7, 2018 | koperasi dan ukm

BANDAR LAMPUNG:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM mengajak  KSPPS Baitul Tanwim Muhamadiyah (BTM) untuk memberdayakan perekonomian  masyarakat khususnya yang berbasis  syariah/ekonomi umat.

” Persyarikatan Muhamadiyah sebagai lembaga induk dan jaringan lembaga ekonomi yang berbasis syariah memiliki potensi besar dan strategis dalam perekonomian nasional antara lain kontribusi nyata KSPPS/LKMS  dalam pemberdayaan masyarakat dan UKM anggota koperasi,” ujar Menkop dan UKM Puspayoga, dalam sambutannya yang dibacakan Sesmenkop dan UKM  Meliadi Sembiring,  pada Konsolidasi Nasional Lembaga Keuangan Mikro Muhamadiyah dan RAT Induk KSPPS BTM ke 8, di Bandar Lampung, Senin (7/5/2018).

Dengan jaringannya yang luas, dari pusat sampai kecamatan/ranting,  organisasi Muhamadiyah diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan akses pembiayaan syariah bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

” Karena itu kami menyambut baik pelaksanaan konsolidasi nasional  LKM Muhamadiyah yang menghadirkan tiga pilar yaitu Jaringan Saudagar Muhammadiyah sebagai asosiasi UMKM, pengurus KSPPS/LKMS sebagai lembaga keuangan mikro syariah dan para akademisi dari PT Muhammadiyah,” tambah Puspayoga.

Acara itu juga dihadiri, Ketua PP Muhamadiyah Marpuji Ali, Asisten Gubernur Lampung Heri Sulistianto,  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Marzuki Noor, dan Ketua Umum Induk KSPPS BTM, Ahmad Suud.

Puspayoga mengingatkan agar koperasi yang tergabung di jaringan Persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan RAT tepat waktu, meningkatkan peran pengawasan internal oleh DPS (dewan pengawas syariah) agar kepatuhan prinsip pengelolaan syariah tetap terjaga. Selain itu juga mengupayakan pendidikan anggota dan sertifikasi kompetensi pengelola KSPPS/LKMS sesuai Kepmenaker no 193/2017 tentang SKKNI pengelola KSPPS/LKMS Koperasi.

Ekonomi Digital

Lebih lanjut Puspayoga mengatakan, saat ini kita telah memasuki era ekonomi digital.

Berdasarkan data BPS yang diolah, tercatat ada 3,79 juta pelaku koperasi dan UMKM telah  memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk layanan keuangan digital melalui fintech (financial technology) dan bisnis e-commerce.

“Sehubungan dengan itu KSPPS/LKM perlu mengembangkan layanan pembiayaan syariah yang berbasis teknologi informasi,” kata Puspayoga mengingatkan.

Pasalnya, jika koperasi  baik konvensional maupun syariah, tak mengikuti perkembangan  teknologi informasi, maka koperasi tersebut akan tertinggal bahkan tertelan dalam dinamika perekonomian.

Kembangkan Kewirausahaan

Ketua Induk BTM Achmad Suud mengatakan, konsolidasi nasional yang diselenggarakan BTM ini tidak lepas dari dicetuskannya pilar ketiga Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, dimana semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) memiliki kontribusi yang sama untuk terlibat dalam mengembangkan kewirausahaan tanpa kecuali BTM yang merupakan gerakan keuangan mikro  Muhammadiyah.

“Untuk itu, BTM yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan baik warga Muhammadiyah serta AUM berupaya keras untuk mengintegrasikan pilar ketiga Muhammadiyah tersebut,” ujar Suud.

Dalam rangka mengintegrasikan hal tersebut, lanjut Suud, BTM perlu melakukan konsolidasi nasional  keuangan mikro  Muhammadiyah dari berbagai aspek, baik dengan para akademik  di perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). “Sehingga ke depan akan muncul konklusi dan persepsi yang sama dalam membangun lembaga keuangan mikro di Muhammadiyah,” katanya.

Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan menambahkan, konsolidasi nasional LKM Muhammadiyah dirasakan sangat perlu. Hal ini untuk menjawab persoalan kesenjangan dan ketidakadilan yang terjadi di tanah air. Apalagi dalam tanwir Muhammadiyah di Ambon Maluku pada 24-26 Februari 2017 lalu yang mencetuskan resolusi Ambon tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial. Saat ini sudah berdiri 107  BTM sekunder dan empat BTM primer. (jef)

tags: ,

Related For Kemenkop dan UKM Ajak KSPPS BTM Berdayakan Ekonomi Masyarakat