Global News Indonesia
Menu
Sesmenkop dan UKM Serahkan Hibah Rumah Siap Huni ke-100 Kopsyah BMI - Kemenkop dan UKM Siapkan Program Pelatihan bagi Pengungsi Korban Gempa - Pengembangan Pendidikan Perkoperasian Jadi Hal Penting untuk Raih Kepercayaan - HUT Ke-73 RI, BNI Picu Kinerja dan Bertindak Jadi Agen Pemerataan Ekonomi - Kazakhstan, Delegasi Asian Games Pertama Kunjungi Smesco Indonesia - Catatkan Kinerja Keuangan Positif, Bank DKI Raih 3 Penghargaan Sekaligus - Tutup Kirab Obor, Dirut BNI Turut Usung Obor sejauh 350 Meter - Pemerintah Akan Perkuat UMKM untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi - Angkasa Pura Logistik Kini Cashless dengan BNI - Wirausaha Indonesia Harus Mampu Adaptasi dengan Revolusi Industri 4.0

Kemenkop dan UKM Dorong Pengawasan Untuk Hasilkan Koperasi Berkualitas

November 23, 2017 | koperasi dan ukm
TASIKMALAYA:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengungkapkan bahwa selama ini pembinaan terhadap koperasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah hanyalah menghasilkan peningkatan koperasi dari sisi kuantitas. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM di era pemerintahan Presiden Jokowi menggulirkan program Reformasi Total Koperasi untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas. “Untuk menghasilkan koperasi berkualitas maka diperlukan kualitas dalam pengawasan koperasi”, tegas Suparno pada acara Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (23/11).
           Di hadapan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurrachim, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Pemkab Tasikmalaya Rahayu Jami’at Abdullah, dan para Satgas Pengawas Koperasi se-Jawa Barat, Suparno menekankan pentingnya program sosialisasi pengawasan koperasi, terutama menyangkut regulasi yang dimilikinya. “Dalam hal ini pelaku koperasi harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, terutama menyangkut regulasi dalam melakukan pengawasan koperasi”, kata Suparno.
            Suparno berharap Satgas Pengawas Koperasi harus memiliki naluri pengawasan yang kuat untuk melihat ada tidaknya kejanggalan atau penyimpangan yang dilakukan koperasi di wilayahnya. “Harus memiliki keberanian dalam mengawasi dan kemudian melaporkan untuk pembenahan koperasi yang bersangkutan”, tegas Suparno lagi.
            Suparno juga meminta jangan sampai dalam mengelola koperasi akan berujung dalam masalah hukum. “Saya setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah, kalau melihat koperasi yang berdiri di sebuah ruko, saya pasti mampir. Saya akan menggali koperasi itu apakah sudah menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah koperasi secara baik dan benar. Jangan sampai koperasi dijadikan wadah pencucian uang dan pembiayaan terorisme”, ungkap Suparno.
             Selain itu, lanjut Suparno, menyangkut suku bunga yang ditetapkan koperasi harus sesuai dengan keputusan RAT, jangan keluar dari prinsip dan kaidah koperasi. “Oleh karena itu, kami terus memperjuangkan posisi Satgas Pengawas Koperasi dari jabatan Ad Hoc menjadi jabatan fungsional”, tegas Suparno.
             Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurrachim menekankan pentingnya koperasi mengakomodir kemajuan teknologi dalam melakukan pengawasan internal. “Kita harus mengikuti kemajuan zaman, dimana penerapan aplikasi teknologi dalam mengelola koperasi bisa menjadi sarana bagi pengawasan. Bukan sekadar menghitung keuntungan bagi koperasi dan para anggotanya”, kata Dudi.
              Di samping itu, lanjut Dudi, ketika pasar ritel khususnya e-Commerce didominasi kekuatan modal besar (asing), hanya koperasi yang memungkinkan untuk menghadapi persaingan global tersebut. “Kami sudah melakukan strategi pembentukan holding usaha yang diikuti koperasi yang ada di Jawa Barat seperti Koperasi Susu Pangalengan, Koperasi Indosemen, Koperasi Indo Deli, Koperasi Jasa Marga, dan sebagainya, untuk membangun konsorsium bisnis. Intinya, kita terus membangun dan mendorong modernisasi koperasi di Jawa Barat”, papar Dudi.
             Sedangkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Pemkab Tasikmalaya Rahayu Jami’at Abdullah mengatakan bahwa pihaknya sudah merehabilitasi sekitar 350 koperasi yang ada di wilayahnya untuk dilakukan pembinaan dan pembenahan. “Pembinaan koperasi yang dilakukan di Tasikmalaya bertujuan untuk semakin menguatkan kelembagaan koperasi di Tasikmalaya. Kalau sudah tidak bisa dibina lagi, ya akan kita rekomendasikan untuk dibubarkan”, tukas Rahayu.
Koperasi Sukses
            Dalam kesempatan yang sama, salah satu narasumber Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Teguh Boediyana memberikan pengalaman berharga pada tahun 1995 saat Menteri Koperasi dijabat Soebiyakto Tjakrawerdaya. “Kala itu, ada tokoh bernama Selo Soemardjan yang kerap mengkritisi koperasi sebagai sesuatu yang omong kosong. Saya diperintah Menteri Koperasi untuk mengajak Pak Selo jalan-jalan ke Boyolali meninjau koperasi yang ada di sana. Usai meninjau, kesan Pak Selo terhadap koperasi berubah 180 derajat”, cerita Teguh.
            Menurut Teguh, koperasi akan menjadi sebuah unit ekonomi yang luar biasa bila dikelola dengan baik dan profesional serta sesuai dengan kaidah dan jatidiri koperasi. “Koperasi bisa dikatakan sukses apabila mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggotanya. Lebih baik anggotanya sejahtera, ketimbang koperasi memiliki banyak aset”, imbuh Teguh.
Bagi Teguh, program reformasi koperasi itu untuk menghasilkan koperasi berkualitas. “Salah satunya adalah pengembangan koperasi yang amat penting untuk memberdayakan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh karen itu, fanatisme di kalangan masyarakat Indonesia harus terus ditumbuhkan untuk menghadapi tantangan persaingan global yang semakin ketat”, pungkas Teguh. (jef)

Related For Kemenkop dan UKM Dorong Pengawasan Untuk Hasilkan Koperasi Berkualitas