Global News Indonesia
Menu
Pemerintah Akan Perkuat UMKM untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi - Angkasa Pura Logistik Kini Cashless dengan BNI - Wirausaha Indonesia Harus Mampu Adaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 - Apotik Kimia Farma Kini Jadi Agen46 BNI - Asian Games 2018 Peluang Produk UMKM Masuk Pasar Internasional. - Dimulai di NTT, BNI Pionir Penyaluran KUR untuk Petani Garam - Kemenkop dan UKM Berikan Bantuan Bagi Penyuluh Koperasi Korban Gempa Lombok - Tingginya Arus Mutasi di Daerah Jadi Kendala Pembinaan ASN Perkoperasian - Literasi Keuangan & Kampanye AG 2018, BNI Hadiahi 2.000 Taplus Anak - Bank DKI Raih Penghargaan Top Bank Bidang Fintech - Transaksi Non Tunai

Kemenkop dan UKM Dorong Pengembangan UMKM di Daerah Perbatasan Negara Melalui WP

Maret 21, 2018 | koperasi dan ukm

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan daerah perbatasan negara sebagai salah satu fokus pelaksanaan program Wirausaha Pemula (WP) pada tahun 2018. Dengan tujuan utamanya, yakni untuk mendukung pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Asdep Permodalan, Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto mengatakan daerah perbatasan negara adalah daerah yang perlu mendapat perhatian. Dia meyakini dengan pemberdayaan UMKM dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Pembangunan infrastruktur bila tidak dibarengi dengan pemberdayaan UMKM maka akan lama pertumbuhan perekonomiannya,” kata Luhur dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Perbatasan Negara di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Luhur menegaskan pihaknya akan mendukung pengembangan UMKM melalui program WP. Karena apabila pelaku UMKM tidak diperkuat, maka ia menilai itu bisa mengakibatkan kerawanan sosial. Misalnya mudahnya penyeludupan, daya beli masyarakat dan, daya saing pelaku UMKM menurun.

Dengan program WP ini, para pelaku UMKM akan diberikan dukungan permodalan melalui kegiatan bantuan pemerintah. Namun UMKM harus mengusulkan proposal terlebih dahulu, dilengkapi dengan persyaratan antara lain, telah melakukan usaha produksi minimal 6 (enam) bulan, memiliki Ijin Usaha, serta memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis.

“Mengingat UMKM di daerah perbatasan, umumnya belum memperoleh pelatihan, maka perlu diberikan pelatihan yang dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa bekerjasama dengan perbankan atau perusahaan setempat dengan mengoptimalkan dana CSR,” tegas Luhur.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Perbatasan, BNPP Boy Tenjuri menyampaikan bahwa pemerintah telah merenovasi dan membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu 3 PLBN di Kalimantan Barat, 1 PLBN di Nusa Tenggara Timur dan 3 PLBN di Papua. Direncanakan akan dibangun lagi 10 PLBN.

“Pembangunan PLBN bertujuan antara lain untuk meningkatkan keamanan. Oleh karena itu, agar kondisi di daerah perbatasan lebih kondusif, maka perlu ada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menggairahkan perkonomian,” katanya.

Dia mengatakan pengembangan UMKM menjadi penting dilakukan namun perlu sinergi dengan kementerian/lembaga, maupun BUMN. Diharapkan dengan sinergi ini masyarakat di sekitar wilayah PLBN dapat lebih sejahtera, UMKM berkembang, serta meningkatkan daya saing produk UMKM. (jef)

Related For Kemenkop dan UKM Dorong Pengembangan UMKM di Daerah Perbatasan Negara Melalui WP