Menu
Kemenkop-UKM Apresiasi Langkah OJK Tinjau Ulang Indikasi Penyimpangan oleh Koperasi - Kemenkop dan UKM Gandeng BUMN Pangan Perluas Program Warung Tetangga - Daftar Koperasi Layanan Online yang Dinormalisasi Tahap 1 - Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty: Seharusnya Koperasi yang Kembangkan Layanan Online Harus Didukung - Buntut Pengumuman Satgas Waspada Investasi OJK Tentang 50 Koperasi Pinjaman Online Ilegal: 35 di Rehabilitasi, 9 Tidak Ber BH, 1 Diblokir dan 5 di Review - Naik Kelas ke Bank BUKU III, BNI Syariah Kokohkan Inovasi Digital - Tumbuh 58,1 Persen, BNI Syariah Raih Laba Rp 214 Miliar di Kuartal 1 2020 - Akibat Wabah Covid dan Resesi Ekonomi , Penjualan Rokok dan Kesejahteraan Petani Tembakau Turun - DI TENGAH PANDEMI COVID-19, IMO GELAR SIDANG DEWAN LUAR BIASA SECARA VIRTUAL - Naik 50,56 Persen, ASDP Sukses Layani 45.131 Unit Truk Logistik di 9 Lintasan Penyeberangan Terpantau Nasional

Kemenkop dan UKM Dorong Skema Program Bantu Koperasi Terdampak Covid-19

Maret 29, 2020 | koperasi dan ukm

Jakarta:(globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menekankan bahwa pihaknya (pemerintah) perlu mengeluarkan skema program bagi koperasi yang benar-benar membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena benar-benar terdampak musibah wabah virus Covid-19.

Skema program tersebut, pertama, relaksasi dari perbankan dan LPDB KUMKM kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu musibah virus Covid-19.

Ketiga, pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. “Keempat, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi”, jelas Prof Rully dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (29/3).

Prof Rully mengakui, saat ini keadaan tidak normal yang kurang menguntungkan bagi siapapun, termasuk bagi pemerintah. “Jangan sekali-kali ingin menangguk keuntungan sendiri dari keadaan ini”, tandas dia.

Prof Rully menunjuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dimana pemilik dan nasabahnya sama. Maka, lanjut dia, kebijakan relaksasi ataupun penangguhan pembayaran ditentukan melalui mekanisme rapat anggota. “Anggotalah yang menetapkan suatu kebijakan itu baik atau tidak bagi koperasi”, tukas Prof Rully.

Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM Supomo menjelaskan, pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. “LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran,” kata Supomo.

Bagi Supomo, tidak menutup kemungkinan LPDB tetap memikirkan hal-hal relaksasi itu seiring dengan apa yang dilakukan OJK. “Jangan khawatir, kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak menurun. Intinya, LPDB siap melakukan relaksasi terhadap mitra-mitra koperasinya,” pungkas Supomo.(jef)

Related For Kemenkop dan UKM Dorong Skema Program Bantu Koperasi Terdampak Covid-19