Menu
KemenKopUKM dan Mabes Polri Koordinasi Terkait Kasus Perizinan Usaha Makanan Beku - MenKopUKM Sebut Darussyifa Al-Fithroh Sukabumi Sebagai Prototype Ponpes Modern - Sinergitas Kominfo dan MUI Dorong Strategi dan Inovasi Pembelajaran Untuk Bangkit dari Pandemi - Kementerian Kominfo Dukung Digitalisasi UMKM di Majelis Taklim Muslimat NU - Sinergi KemenkopUKM-Dekranas Kembangkan Ekosistem UMKM Berbasis Koperasi Modern di Likupang - MenKopUKM Dukung Minaqu dan Koperasi Garap Potensi Pasar Tanaman Hias Dunia Sebesar Rp3.000 Triliun - Ketua Umum Dekranas Hj. Wury Ma’ruf Amin Membuka Secara Resmi Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tenun Ikat di NTT - Rangkaian Hari Habitat Dunia BTN Gelar Akad Kredit Massal 3.000 Unit - Kolaborasi PMI, IKA UB dan BNI Upayakan Himpun 1.000 Kantong Darah - Miliki Varian Beragam dengan Harga Terjangkau, Daging Merah Australia Sasar Pasar Menengah keatas

Kemenkop dan UKM Dorong Skema Program Bantu Koperasi Terdampak Covid-19

Maret 29, 2020 | koperasi dan ukm

Jakarta:(globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menekankan bahwa pihaknya (pemerintah) perlu mengeluarkan skema program bagi koperasi yang benar-benar membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena benar-benar terdampak musibah wabah virus Covid-19.

Skema program tersebut, pertama, relaksasi dari perbankan dan LPDB KUMKM kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu musibah virus Covid-19.

Ketiga, pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. “Keempat, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi”, jelas Prof Rully dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (29/3).

Prof Rully mengakui, saat ini keadaan tidak normal yang kurang menguntungkan bagi siapapun, termasuk bagi pemerintah. “Jangan sekali-kali ingin menangguk keuntungan sendiri dari keadaan ini”, tandas dia.

Prof Rully menunjuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dimana pemilik dan nasabahnya sama. Maka, lanjut dia, kebijakan relaksasi ataupun penangguhan pembayaran ditentukan melalui mekanisme rapat anggota. “Anggotalah yang menetapkan suatu kebijakan itu baik atau tidak bagi koperasi”, tukas Prof Rully.

Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM Supomo menjelaskan, pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. “LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran,” kata Supomo.

Bagi Supomo, tidak menutup kemungkinan LPDB tetap memikirkan hal-hal relaksasi itu seiring dengan apa yang dilakukan OJK. “Jangan khawatir, kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak menurun. Intinya, LPDB siap melakukan relaksasi terhadap mitra-mitra koperasinya,” pungkas Supomo.(jef)

Related For Kemenkop dan UKM Dorong Skema Program Bantu Koperasi Terdampak Covid-19