Global News Indonesia
Menu
Pelayaran Perdana Angkutan Jarak Jauh Lintas Jakarta-Surabaya diresmikan - UKM Manufaktur Indonesia Dapat Pendampingan dari Ahli Korea Lewat Program TASK - KIAT - Tingkatkan Faktor Keselamatan, Ditjen Hubdat Laksanakan Ramp Check Secara Periodik - Menkop dan UKM Puspayoga Beri Penghargaan pada 21 UKM Inspiratif - Ikut Pameran di Korea, Koperasi Kopi Indonesia Sukses Jaring Buyer Mancanegara dan Transaksi Awal Rp 1,9 Miliar - Opsi Revitalisasi Jalur KA Semicepat JKT-SBY diputus Maret 2018 - Dirjen KA Kemenhub Optimis Target Serapan Anggaran 2017 Tercapai - HP Bisa Jadi Sarana Tepat Bagi Pemasaran Produk Secara Online - Kemenkop dan UKM Arahkan Koperasi Ritel Bentuk Holding Distribusi Centre - Menteri Puspayoga: UMKM Kuliner Agar Miliki Hak Merek Hak Cipta

Kemenkop dan UKM Kerjasama dengan Prodi Magister Kenotariatan dari 19 PTN

October 29, 2017 | koperasi dan ukm

MEDAN:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan Program Studi Magister Bidang Kenotariatan dari 19 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kerjasama ini bertujuan agar calon notaris memiliki pengetahuan yang utuh tentang koperasi dan khususnya kompetensi dalam membuat akta-akta otentik terkait koperasi.

Penandatangan kerjasama dilakukan Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring dengan Ketua BKS Prodi  MKN Prof. Budi Santoso saat penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKS Program Studi Kenotariatan PTN se-Indonesia yang dihadiri Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung dan 19 ketua Prodi-MKN, di  Medan, Sabtu, (28/10).

Ke – 19 PTN tersebut adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Udayana, Universitas Hasanudin, Universitas Sriwijaya, Universitas Mataram, Universitas Jember, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, Universitas Bengkulu, Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, dan Universitas Lambung Mangkurat.

“Kesepakatan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kompetensi calon Notaris   agar dapat melaksanakan tugas sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi dengan baik dan benar,” kata Meliadi.

Lingkup kerjasama yang disepakati mencakup penyelenggaraan pendidikan ilmu pengetahuan perkoperasian bagi calon Notaris dalam kurikulum Program Studi Magister Bidang Kenotariatan; penyelenggaraan bimbingan teknis keterampilan penyusunan akta-akta Koperasi bagi mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan;   memfasilitasi proses pendaftaran Notaris yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang untuk didaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai NPAK.

Meliadi Sembiring mengharapkan  perguruan tinggi  berhasil mencetak notaris-notaris pembuat akta koperasi yang mumpuni  sekaligus  dapat melakukan perubahan pemahaman masyarakat  tentang badan hukum koperasi. Koperasi  sebagai badan usaha dan badan hukum privat yang memiliki nilai dan prinsip khusus memfokuskan dalam membangun ekonomi kerakyatan yang merata dan berkeadilan.

“Saya harap segera ada tindaklanjut penandatangan kerjasama ini  dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif guna merumuskan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak,” tegas Meliadi.

Deputi juga menyampaikan  sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa seluruh pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dilaksanakan terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM.

Sebagai tindak lanjut,  Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini Deputi Bidang Kelembagaan  telah meluncurkan pada 15 April 2016 Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) bagi permohonan Pengesahan Akta Pendirian secara elektronik, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara sistem elektronik  mulai 9 Mei 2017.

Hingga saat ini telah disetujui dan disahkan melalui SISMINBHKOP sebanyak 4.600 koperasi baru dan 154 Perubahan Anggaran Dasar di seluruh Indonesia. Dalam proses pengesahan badan hukum baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar melalui SISMINBHKOP, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)  memiliki peran penting. Hanya NPAK yang sudah terdaftar di Kementerian KUKM dan memiliki “kode akses” dari SISMINBHKOP yang dapat mengakses dan melakukan proses pengesahan dan PAD koperasi di SISMINBHKOP tersebut. (fan)

Related For Kemenkop dan UKM Kerjasama dengan Prodi Magister Kenotariatan dari 19 PTN