Menu
KPBS Pengalengan Tetap Berjaya Kala Pandemi - BNI Dukung Kemudahan Bisnis 400 Investor Jepang di Indonesia - Harkopnas ke-73: MenkopUKM Susun Konsep Arsitektur Pengembangan Koperasi Indonesia - KemenkopUKM Perkuat Pendamping UMKM untuk Sertifikasi SKKNI - SeskemenkopUKM Nilai Perguruan Tinggi Penting Bagi Penguatan KUMKM - CAR Perbankan Stabil dan NPL Terkendali, Manajemen Risiko Bank Berjalan Baik - SeskemenkopUKM Minta Hentikan Stigmatisasi Negatif Terhadap Koperasi - MenkopUKM Siapkan Inisiatif untuk Modernisasi Koperasi - Manajemen Risiko dan Pengawasan Perbankan Indonesia Berjalan Baik - Ekonom CORE Indonesia: Likuiditas dan Modal Perbankan Masih Sangat Baik

Kemenkop dan UKM Terus Tingkatkan Kualitas Satgas Pengawas Koperasi

September 30, 2019 | koperasi dan ukm

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Kementerian Koperasi dan UKM membekali para pengawas koperasi yang ada di Propinsi /Kabupaten/kota melalui Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi Satgas Pengawas Koperasi. Bimtek ini digelar sebagai upaya pemahaman kualifikasi aparat pengawas koperasi sebagaimana tercantum dalam Permenkop dan UKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi.

“Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam membentuk jaringan aparat pengawas koperasi yang lebih baik,” kata Sekretaris Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM M Yusuf Chaerullah, saat membuka Bimtek bagi Satgas Pengawas Koperasi di Jakarta, Senin (30/9).

Para peserta Bimtek sangat antusias mengikuti acara ini, yang menandakan Satgas Pengawas Koperasi haus akan bimbingan teknis petunjuk dalam melakukan pembinaan pengawasan. “Melalui Bimtek ini kita ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuan Satgas Pengawas Koperasi baik secara skill (keterampilan) maupun secara knowledge (pengetahuan) dalam hal substansi teknis pengawasan maupun kebijakan pengawasan koperasi di Indonesia,” papar Yusuf.

Di tempat yang sama Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan bahwa Gerakan Koperasi sangat menantikan diundangkannya RUU Koperasi yang baru. RUU koperasi diharapkan segera disahkan karena sangat dibutuhkan Gerakan Koperasi. “Kalau tidak disahkan Gerakan Koperasi akan tersandera aturan yang lama. Padahal, era saat ini memerlukan aturan aturan baru sesuai kondisi yang ada,” kata Suparno.

Ia menambahkan, Kemenkop dan UKM ingin mengkikis perlahan-lahan orang yang berbisnis dengan kedok badan hukum koperasi. “Kita sangat membutuhkan lex specialis tentang koperasi, karena berdasarkan UU Kepailitan koperasi bisa dipailitkan, sementara di undang undang koperasi kan tidak bisa,” jelas Suparno.

Sementara salah satu peserta Bimtek Kasi Pengembangan SDM Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Budi Sulistiyo mengungkapkan, persoalan koperasi di berbagai daerah hampir sama, yaitu keterlambatan RAT, aktivitas yang sudah tidak ada maupun keberadaannya tidak diketahui. “Bimtek ini sangat positif buat kami, mekanisme penanganan masalah di lapangan jadi jelas, kami jadi paham langkah yang akan kami lakukan,” paparnya.

Di Rokan Hilir kini ada 362 koperasi, yang dalam tahap pembinaan intensif 50 koperasi. Ke depannya Budi berharap supaya sering-sering dilakukan acara semacam ini supaya berjalan secara berkesinambungan.(jef)

Related For Kemenkop dan UKM Terus Tingkatkan Kualitas Satgas Pengawas Koperasi