Global News Indonesia
Menu
BNI Dukung Program Wirausaha bagi Pensiunan Peserta Taspen - Gerakan Koperasi Pertanyakan Soal Dekopin , Pembahasan RUU Koperasi Segera Dirampungkan - Barisan Prabowo Sandi: Melalui Pemilu Inginkan Perubahan, Kebijakan ke Depan Harus Berpihak pada Rakyat - Kemenkop dan UKM Diharapkan Fokus Pada Upaya Reformasi Total Koperasi - Kemenkop dan UKM Berharap Kemitraan dengan India mampu perkuat eksistensi UMKM Hadapi Revolusi Industri 4.0 - Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah - Peroleh SMM ISO 9001:2015, Kini RTGS, Remitansi, dan Garansi Bank BNI Berstandar Dunia - 3,9 Juta Pelaku UMKM Nikmati KUR BRI Senilai Rp.80,2 Triliun di 2018 - Sukses Salurkan Rp 7,3 Triliun di 2018, BNI Kembali Salurkan Bansos PKH Non Tunai Tahun 2019 - Capai Pertumbuhan Remitansi Dua Digit Pada 2018, BNI Jadi Pioneer Go Live SWIFT GPI di Indonesia

Kemenkop UKM Akan Terapkan Aplikasi untuk Bantu Analisis Kinerja KUMKM

Januari 24, 2018 | koperasi dan ukm

JAKARTA:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM akan menerapkan Aplikasi Early Warning System (EWS) yang merupakan aplikasi berbasis web guna membantu KUMKM dalam menganalisis kondisi atau kinerjanya.

“Apakah Koperasi dan UMKM itu sehat, cukup sehat dan tidak sehat. Jika usahanya mengalami penurunan atau tidak sehat, maka bisa segera melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi aplikasi tersebut,” jelas Deputi Bidang Restrukturisaai Usaha Kemenkop dan UKM, Abdul Kadir Damanik dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2018) di Jakarta.

Rencananya, aplikasi akan segera diterapkan di tahun ini, dan akan dilengkapi dengan skema penyelesaiannya sesuai dengan rekomendasi hasil diagnose dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk membantu KUMKM menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Selain itu, Kemenkop dan UKM juga menyediakan fasilitas pendampingan tenaga ahli dan menjalin kerjasama dengan konsultan PLUT, guna mengoptimalisasi penerapan EWS. Dengan demikian, KUMKM bisa meningkatkan daya saing di tengah kondisi persaingan yang semakin kompetitif di era pasar bebas.

Dalam pemaparannya, Abdul Kadir Damanik juga menyampaikan bahwq SKKNI Pendamping UMKM telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 181 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Disamping adanya fasilitas pendampingan, Abdul menegaskan bahwa KUMKM juga harus memperkuat kemitraan dengan usaha besar. “Harus mengedepankan prinsip-prinsip saling membutuhkan, memperkuat, menguntungkan, dan mempercayai,” tegasnya.

Melalui kemitraan, kata Abdul, KUMKM diharapkan bisa mendapat pembelajaran baik di bidang pemasaran, manajemen, pemanfaatan teknologi dan juga diharapkan bisa merubah mind set KUMKM dalam mengembangkan usahanya yang berbasikan permintaan pasar.

Adapun, produk-produk KUMKM yang difasilitasi dalam kegiatan kemitraan usaha yaitu memiliki prospek pasar untuk disinergikan dengan usaha besar dan bergerak di berbagai sektor, seperti makanan, minuman, produk olahan, fesyen, craft, home deco/home ware.

Sementara untuk kriteria produknya yaitu memilkkk prospek pasar, berkualitas, memiliki kapasitas produksi yang memadai, dan kemasan yang baik, serta diutamakan yang sudah memiliki legalitas.(jef)

 

Related For Kemenkop UKM Akan Terapkan Aplikasi untuk Bantu Analisis Kinerja KUMKM