Global News Indonesia
Menu
BNI Dukung Program Wirausaha bagi Pensiunan Peserta Taspen - Gerakan Koperasi Pertanyakan Soal Dekopin , Pembahasan RUU Koperasi Segera Dirampungkan - Barisan Prabowo Sandi: Melalui Pemilu Inginkan Perubahan, Kebijakan ke Depan Harus Berpihak pada Rakyat - Kemenkop dan UKM Diharapkan Fokus Pada Upaya Reformasi Total Koperasi - Kemenkop dan UKM Berharap Kemitraan dengan India mampu perkuat eksistensi UMKM Hadapi Revolusi Industri 4.0 - Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah - Peroleh SMM ISO 9001:2015, Kini RTGS, Remitansi, dan Garansi Bank BNI Berstandar Dunia - 3,9 Juta Pelaku UMKM Nikmati KUR BRI Senilai Rp.80,2 Triliun di 2018 - Sukses Salurkan Rp 7,3 Triliun di 2018, BNI Kembali Salurkan Bansos PKH Non Tunai Tahun 2019 - Capai Pertumbuhan Remitansi Dua Digit Pada 2018, BNI Jadi Pioneer Go Live SWIFT GPI di Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM Raih PNBP Award 2017 

November 30, 2017 | koperasi dan ukm

 

Kementerian Koperasi dan UKM meraih PNBP Award 2017 yang diselenggaralan oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, untuk kategori K/L pengelola PNBP terbaik kedua pada kelompok penerimaan s/d Rp 1 triliun.
Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, menerima
penghargaan yang diserahkan oleh Menpan-RB Asman Abnur didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (30/11).

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dan Bapan Pusat Statistik (BPS) meraih  PNBP Award 2017 untuk kategori K/L pengelola PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada kelompok penerimaan s/d Rp 1,- Triliun.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram menerima penghargaan itu yang diserahkan  oleh Menpan-RB Asman Abnur didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di gedung Dhanapala,  Jakarta, Kamis (30/11).

“Kami mengucapkan terima kasih pada Menpan RB dan Menkeu atas penghargaan ini, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan PNBP di Kemenkop dan UKM, semoga K/L lain yang belum menerima penghargaan ini bisa meraihnya tahun depan,” ujar Agus Muharram.

Dasar Hukum

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan PNBP Award ini merupakantahun kedua dan waktu yang tepat untuk memahami peran PNBP dalam  penerimaan negara yang dalam 10 tahun terakhir ini kontribusinya rata-rata 20 persen terhadap APBN.

Definisi PNBP  sangat luas, menyangkut segala sesuatu penerimaaan negara yang bukan pajak. Ada PNBP dari SDA misalnya royalti. Jika dikaitkan dengan kepemilikan negara, penerimaannya bisa  dalam bentuk deviden, sewa, guna pakai.

PNBP juga bisa  berhubungan dengan pungutan negara terkait  fungsi negara dalam melayani masyarakat, misalnya pembuatan SIM, surat nikah dsb.

” Namun semua itu harus ada dasar hukum, prinsip penggunaan secara baik dan akuntabilitas, jika negara asal pungut aja itu sama aja dengan preman,” tegas Menkeu.

Produktifitas Maksimal

Sementara itu Menpan-RB, Asman Abnur, mengatakan  saat ini ada 4,3 juta ASN (Aparatur Sipil Negara)  reformasi birokrasi, suatu jumlah yang cukup banyak, yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“ASN harus bermuara pada produktifitas maksimal pelayanan dan pendapatan maksimal buat negara. Hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat banyak dalam bentuk peningkatan pelayanan,” katanya.

Ia memberi contoh, kini sudah ada mall layanan publik di Jakarta, yang mampu memberikan 360 layanan publik. ” Nantinya layanan seperti ini akan dikembangkan di beberapa daerah,” katanya

Bentuk Apresiasi

Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, pemberian PNBP Award merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Kementerian dan Lembaga dalam mengoptimalkan pendapatan Negara. Pemberian PNBP Awards 2017 diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Kementerian/Lembaga dan para stakeholder PNBP untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, transparan dan akuntabel sehingga dapat lebih mengoptimalkan pendapatan negara.

Pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik didasarkan atas beberapa kriteria yaitu, adanya kelengkapan dasar hukum pemungutan, opini BPK atas Laporan Keuangan K/L  terakhir, ada/tidaknya temuan BPK dalam pengelolaan PNBP, tingkat kepatuhan penyampaian laporan dan penyampaian data rencana PNBP dan deviasi antara target dan realisasi PNBP.  (jef)

 

Related For Kementerian Koperasi dan UKM Raih PNBP Award 2017