Global News Indonesia
Menu
Embung Mampu Gairahkan Perekonomian Desa - Bank BTN Gelar 'Nobar' Final Liga Champions Real Madrid vs Liverpool di Taras Cafe - Dorong BUMDes Perluas Usaha, Bank BRI Gandeng Lion Parcel - BNI dan Angkasa Pura Kargo Perluas Kerja Sama, Ragam Implementasi Transaksi Cashless Diperbanyak - Koperasi Gumarang Lombok dari NIK hingga Menjadi Nazhir Wakaf - 3.978 BUMDes Binaan BNI Dapat Layanan Lion Parcel - Kemenkop dan UKM Beri Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi Koperasi dan UKM - Gelar BNI Digimudik 2018, BNI Buka Pendaftaran Peserta Secara Online - Koperasi Angkutan Laut di Lombok Rasakan Manfaat Kepemilikan NIK - Kemendes Resmi Luncurkan Akademi Desa 4.0

Komunitas Perempuan Bekasi Minta TDL Diturunkan

Februari 12, 2018 | ekbis

JAKARTA: Sejumlah komunitas perempuan di kota Bekasi minta agar pemerintah menjaga stabilitas Tarif Dasar Listrik bahkan segera diturunkan.

Sebab, kenaikan TDL akan berdampak siginifikan terhadap biaya hidup masyarakat di tengah daya beli daya yang kian merosot.

Founder Human Capital for Us (HCAUS) Mutia Sari Syamsul mengatakan saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan pokok yang sama pentingnya dengan membeli pulsa telepon atau bahan pangan.

Sementara saat tarif listrik naik, sontak diikuti peningkatan biaya seluruh kebutuhan lain seperti bahan pangan, transportasi, dan pendidikan.

“Beban hidup yang semakin berat akan mendorong aksi-aksi kriminalitas di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, hal itu akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negeri tercinta ini. Sebab, sekarang tidak sedikit pejabat negara terpaksa korupsi, lantaran terpaut kebutuhan hidup yang lebih tinggi dibanding kemampuannya,” ungkap Mutia Sari Syamsul kepada mikronews.com, saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (11/2).

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kota Bekasi, Jawa Barat Rusilowati Efendi berharap agar tanggung jawab berat ibu rumah tangga mendidik anak-anak ditambah lagi dengan beban kenaikan TDL dari pemerintah. “Kalau tarif listrik nanti naik, pasti kebutuhan lain akan ikut meningkat, seperti harga seragam sekolah, buku pelajaran, dan alat tulis,” ucapnya.

Rusilowati Efendi mengapreasisi langkah pemerintah yang mendorong efisiensi, kemudahan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Nusantara. mintanya semua hal menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan lebih murah.

Dimana, investasi lokal maupun asing terus didorong untuk menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi sampai ke pelosok-pelosok negeri sehingga distribusi barang lebih mudah dan efisien.

“Tapi, ternyata bukan itu solusinya. Menurut saya, pemerintah harus mendukung rakyat dengan menetapkan harga khusus bagi konsumsi batu bara dalam negri yang merupakan bahan dasar produksi listrik agar tarif-nya tak berimbas naik,” ujar Rusilowati menganalisa.

Sementara itu, Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bintara Jaya, kota Bekasi Barat Sri Mulyani mengarahkan ibu-ibu rumah tangga untuk lebih produktif dengan membangun usaha rumahan sehingga mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

“Hal itu kami lakukan sebagai upaya dalam menekan biaya tinggi akibat kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah. Sejak kenaikan pertama, tahun lalu, biaya konsumsi listrik kami meningkat hingga rerata 20 persen. Karena itu, ke depan kami meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik bahkan kalau bisa diturunkan,” pungkas Sri Mulyani memelas.

Seperti diketahui, pemerintah sedang menyusun formula baru penentuan Tarif Dasar Listrik (TDL). Selama ini TDL ditentukan oleh beberapa kompenen, seperti tingkat inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price – ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Ameriak Serikat.

Dari total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara adalah 24.883 MW atau 48% dari total kapasitas pembangkit sebesar 52.231 MW. Sedangkan, harga batu bara naik terus dimana tahun 2015 mencapai USD60,13 per metrik ton, tahun 2016 (USD61,84), 2017 (USD85,92), dan saat ini sebesar USD95.54.

Beban PLN semakin berat akibat kenaikan TDL tertunda di tengah harga batubara dunia makin tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan HBA dalam skema DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban memasok batubara ke dalam negeri.

Ke depan, pemerintah juga harus menyempurnakan skema DMO dengan penghitungan HBA yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik. Sedangkan, harga batubara untuk pasokan di luar PLN dan ekspor ditetapkan berdasar mekanisme pasar. Hal ini akan membuat pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan harga listrik yang tetap terjaga stabil.

Sementara itu, kenaikan harga batubara menjadi problem serius bagi PLN yang menggantungkan 60%-nya pada produk tambang tersebut. Setiap kenaikan harga batubara, pasti akan mendongkrak biaya produksi listrik.

Biaya pokok produksi PLN pada tahun 2017 ikut terkerek naik sampai Rp16,18 triliun akibat harga batubara melonjak. Alhasil, laba PLN juga turun 72%, dari Rp10,98 triliun per September 2016 menjadi Rp3,06 triliun pada periode yang sama tahun berikutnya. (jef)

Related For Komunitas Perempuan Bekasi Minta TDL Diturunkan