Global News Indonesia
Menu
Djakarta Lloyd Berangkatkan 500 Pemudik Gratis - Bank DKI Dukung Sistem Pembayaran Railink - Berangkatkan 12 Ribu Nasabah, BRI Life Beri Ketenangan Perjalanan Mudik - 12.200 Orang Ikut Dalam Program Mudik Bareng BRI - Direksi BNI Kunjungi Karyawan di Outlet yang Buka Saat Libur Lebaran - Sambut Lebaran 2018 dan Tahun Ajaran Baru, BNI Bagikan 7.200 Paket Santunan Anak Yatim - Mudik Gratis Bareng BUMN 2018, BNI Bersinergi dengan Garuda dan KAI Angkut 1.250 Pemudik - BRI Jalin Kerjasama Pembiayaan Rumah Bagi Anggota POLRI - Bank DKI Raih Penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dari Infobank - Jiwasraya Berangkatkan 1000 Pemudik Gratis

Koperasi Bisa Jadi Solusi Carut Marut Sistem Logistik dan Distribusi Nasional

Agustus 5, 2017 | koperasi dan ukm

JAKARTA: Melambungnya harga garam saat ini dan sebelumnya juga harrga daging sapi cabe, menunjukkan  sistem logistik dan distribusih komoditas yang carut-marut.

“Ada kesalahan dalam sistem logistik dan distribusi nasional  Amanah undang-undang tidak dijalankan secara konsisten. Ditambah ada permainan yang dimainkan oleh sekelompok pedagang yang kemungkinan tahu tentang kebijakan pemerintah terkait dengan kelangkaan sejumlah komoditas,’ ujar  Agung Sudjatmoko Ketua Harian Dekopin, di Jakarta, Jum’at (4/8).

Agung menilai, sebenarnya jika di negara ini diurus dengan benar terlait dengan komoditas pangan rakyat tidak akan terjadi. Menurut Agung, negara melalui pelaku usaha koperasi, dulu berhasil membangun swasembada pangan. Dampaknya, Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar beralih ke pengekspor beras karena surplus.

Pemerintah saat itu memberikan kebijakan jelas kepada koperasi untuk penyangga hasil panen, pemerintah memberikan subsidi pupuk ke petani, pemerintah membangun infrastruktur irigasi dan menugaskan Bulog untuk pengendali logistik dan distribusi beras. Puluhan tahun dijalankan secara konsisten oleh pemerintah saat itu di bawah Presiden Suharto.

Dirusak IMF

Lebih lanjut Agung menguraikan, masuknya IMF telah merubah kebijakan yang melemahkan kebijakan pemerintah membangun swasembada pangan nasional. Hal itu karena subsidi di hapus, monopoli dihilangkan dan berbagai kebijakan yang justru melemahkan peran pemerintah membangun basis pangan dan pengendalian distribusi pangan rakyat.

“Kebijakan ini sangat merugikan baik bagi rakyat maupun gerakan koperasi yang saat itu dilakukan oleh KUD. Kesalahan itu baru terbukti setelah 20 tahun pasca tumbangnya orde baru. Padahal sebagai bangsa tidak harus merubah semua kebijakan yang ada saat itu jika masih menguntungkan rakyat dan memberikan perlindungan kpada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tegasnya.

Sekarang garam mahal, kerena pemerintah tidak memberdayakan petani garam, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta membina mereka dalam wadah koperasi petani garam.”Petani  seolah dibiarkan saat panen dipermainkan oleh para tengkulak, sehingga harga jatuh yang sangat merugikan petani garam,” katanya.

Rantai produksi garam dilakukan oleh pasar jelas merugikan petani jika mereka sendiri-sendiri membuat garam, bahkan tidak sedikit karena keterbatasannya petani garam mengijonkan ptoduksi garamnya kepada tengkulak karena tidak ada lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kepada petani garam saat belum panen

Momentum Pembenahan

Menurut Agung, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, maka momentum gejolak harga garam ini harus dijadikan titik awal untuk menbangun swasembada garam berbasis pada produk garam rakyat dan menjadikan koperasi sebagai penyangga hasil produk garam rakyat tersebut.

“Sistem memerankan koperasi pembuat garam sebenarnya mudah. Petani garam membuat garam, hasilnya dibeli oleh petani dengan standar harga ekonomi yang layak, terus koperasi membuat produksi garam olahan baik untuk konsumsi maupun untuk industri,” jelasnya.

Selain itu bisa juga koperasi bekerjasama dengan pabrik garam mengolah lebih lanjut garap produk petani garam, yang sekaligus mendistribusikan garam sampai ke pelosok daerah sehingga terjadi stabilitas pasokan dan harga garam.

Kenapa harus melalui koperasi? Menurut Agung, hal itu karena berkumpulnya petani garam di koperasi memudahkan pembinaan dan pengembangan petani garam itu sendiri.  Sebab koperasi adalah wadah ekonomi bersama yang segala sesuatunya diputuskan secara bersama.

Koperasi juga merupakan wadah usaha bersama yang dibangun oleh kesamaan kepentingan usaha dan sosial budaya. “Tetapi di tubuh koperasi yang  sama juga sebagai perusahaan yang harus dikelola sebaik mungkin sama dengan perseroan terbatas,” pungkasnya. (jef)

Related For Koperasi Bisa Jadi Solusi Carut Marut Sistem Logistik dan Distribusi Nasional