Global News Indonesia
Menu
Tingkatkan Kapasitas UMKM Pengrajin, Kemenkop & UKM dan Kemenperin Sinergi dengan Dekranas dan TP PKK - Kemajuan UKM Jadi Tanggung Jawab Bersama - E-Samsat Tahap II Dibuka, BNI Perluas Layanan ke 16 Provinsi - Kejar Target Rasio Elektrifikasi, BNI Salurkan Kredit ke PLN Rp 1,1 Triliun - BNI Rintis “Aku Saudagar Muda” Cetak Siswa SMK Berjiwa Bisnis - Kemenkop dan UKM bersama TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia - BNI Berikan Solusi Keuangan Menyeluruh Bagi Semen Indonesia Group - Dua Ruas Tol yang Dibiayai BNI Diresmikan - Program Perhutanan Sosial, Dukungan BNI Sentuh 2.000 an Petani Jabar - Menteri Puspayoga Ajak Lulusan Unas Jadi Pengusaha

Koperasi diminta Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab

April 19, 2018 | koperasi dan ukm
JAKARTA:(Globalnews.id)- Koperasi diminta untuk patuh menerapkan prinsip keuangan bertanggung jawab sebagai upaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi sekaligus memperbesar kontribusinya pada perekonomian nasional.
       Asisten Deputi Urusan Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein di Jakarta, Kamis (19/4), mengatakan prinsip keuangan bertanggung jawab dipandang sebagai landasan yang tepat untuk mengembalikan fokus usaha simpan pinjam oleh koperasi pada kebutuhan anggota demi pertumbuhan yang berkelanjutan.
       “Dengan menanamkan prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat membuka akses yang luas kepada anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
       Ia menambahkan, pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan bertanggung jawab juga akan memberikan nilai lebih kepada anggota dan memastikan keberlangsungan operasional koperasi dalam jangka panjang.
       Prinsip tersebut kata dia, semakin relevan dan penting di saat pertumbuhan keuangan mikro khususnya kredit mikro dalam hal ini koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam melaju cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir baik dalam hal portofolio pinjaman dan jumlah anggota.
“Namun demikian, sejujurnya pesatnya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah ketimpangan akses keuangan masyarakat khususnya kalangan miskin dan pengusaha mikro,” katanya.
Bahkan kata dia, hal yang terjadi justru sebaliknya.
       Ia mencontohkan, di Pulau Jawa yang akses keuangannya relatif terbuka luas karena koperasi sangat agresif menawarkan produk pinjaman yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang kurang diinginkan.”Seperti meningkatnya pinjaman macet dan kegagalan anggota dalam membayar kembali pinjaman,” katanya.
     Sehubungan dengan itu Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pembiayaan pada Selasa, 17 April 2018 melakukan kegiatan advokasi literasi dan Penumbuhan USP Koperasi di Malang, Jawa Timur. Kegiatan juga diisi dengan acara Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi sekaligus Integrasi Penguatan Kerja sama Antar  Usaha Simpan Pinjam.
Sosialisasi melibatkan lebih dari 100 peserta yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan koperasi simpan pinjam di Jawa Timur. “Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan bertanggungjawab kepada Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,” katanya.
Di samping juga sebagai langkah pendukung dalam rangka penyusunan standar perilaku Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang mengadopsi praktik keuangan bertanggung jawab dan menyusun kerangka penilaian dan pemantauannya.”Hal ini untuk juga memfasilitasi adopsi dan implementasi prinsip keuangan bertanggung jawab oleh Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kegiatan untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas lembaga dan sumberdaya manusia Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
     Ahmad Husein mengatakan, koperasi harus memahami dan menganut pilar keuangan yang bertanggung jawab meliputi pilar pertama Regulasi Perlindungan Anggota, antara lain perlindungan anggota, kerahasiaan data anggota, dan program penyadaran dan edukasi keuangan.
     Pilar kedua yakni Pengaturan Diri Sendiri  Sektor KSP, yaitu Standar baku praktek atau Pedoman Perilaku yang bertanggung jawab dalam interaksi dengan anggota, merancang produk dan pelayanan, pengelolaan operasional serta manajemen risiko.Pilar ketiga yakni Peningkatan Kapasitas  Keuangan Anggota, Membangun kapasitas keuangan dari anggota melalui program pendidikan keuangan dan penyadaran. (jef)
tags:

Related For Koperasi diminta Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab