Global News Indonesia
Menu
Tahun 2020 diyakini jadi era kebangkitan brand lokal Indonesia - Optimalisasi Perekonomian Domestik Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi - Kemenkop dan UKM Genjot Potensi Daerah Tasikmalaya - BNI Hong Kong Promosikan Investasi dan Ekspor Indonesia - Dipimpin Kemenkop dan UKM, Stakeholders Selaraskan Strategi Nasional Pengembangan UMKM - ICEE Indonesia 2019, Gairahkan Pasar Elektronik Indonesia Menuju Industri 4.0 di Segmen Consumer Electronics - Kemenkop dan UKM Rumuskan Formula Tepat Sistem Pelayanan Publik - BNI Ajak Pegawai Cerdas Tangani Sampah - Kemenkop dan UKM Siap Bangun Rumah Produksi Bersama buat UMKM di Destinasi Wisata Labuan Bajo NTT - Menkop dan UKM Bersama Stafsus Presiden Bahas Pengembangan Produk UMKM

Kopontren di Jabar Diharapkan Urus Badan Hukum

November 16, 2019 | koperasi dan ukm

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) bakal mempercepat pembentukan badan hukum koperasi bagi 1.000 koperasi pesantren (Kopontren) di Jawa Barat tahun 2020 mendatang. Dengan adanya badan hukum koperasi yang sah dan tercatat, diharapkan kopontren di Jawa Barat akan lebih maju dan berkembang.

Untuk memuluskan rencana aksi pembentukan badan hukum koperasi ini, SEP bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, pada Jumat (15/11) di kantornya, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa SEP bersam Kementerian Koperasi dan UKM akan bersama-sama mendorong pembentukan badan hukum tersebut. Dengan adanya legal formal pada koperasi diharapkan Kopontren akan mendapatkan kemudahan pembiayaan dan pemasaran produk-produknya.

Ketua Umum SEP, Aka Bonanza, mengatakan langkah awal untuk memajukan koperasi adalah dengan memastikan koperasi-koperasi di Pesantren memiliki badan hukum. Ditargetkan 1.000 Kopontren tersebut dapat memperoleh badan hukum koperasi pada pertengahan tahun 2020. Sementara untuk koperasi induknya ditargetkan bisa dibentuk pada awal tahun 2020. Untuk itu pihaknya akan terus menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar target pembentukan badan hukum ini bisa tercapai.

“1.000 (koperasi) itu dari Jawa Barat, jumlah koperasi pesantren di Jawa Barat menurut data kami itu sekitar 9.000 – 13.000, kemarin udah ada 1.000 (koperasi pesantren) yang punya usaha dan ini kita harap segera punya badan hukum koperasi. Jangan sampai hanya punya usaha aja tapi nggak ada badan hukum yang jelas,” kata Aka usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Aka mengapresiasi respon dari Kementerian Koperasi dan UKM yang akan terus mendampingi Kopontren untuk memajukan usahanya khususnya dalam proses pembentukan badan hukum koperasi. Dijanjikan oleh Teten Masduki bahwa pemerintah melalui Kementerian yang dipimpinnya akan terus berfokus pada Kopontren dan koperasi mahasiswa.

“Respon Pak Menteri (Teten Masduki) luar biasa, dia berkomitmen agar bagaiman pondok pesantren ini juga maju usahanya melalui koperasinya. Sebab konsentrasi beliau ada dua yaitu bagaimana menggerakkan koperasi mahasiswa sebagai kaum milenial supaya tidak tabu berkoperasi dan kedua adalah koperasi pesantren,” ulas Aka.

Aka menjelaskan dengan adanya badan hukum koperasi, Kopontren dipastikan akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk peningkatan SDM perkoperasian hingga akses pembiayaan dan pemasaran. Sebab diakuinya selama ini Kopontren masih dianggap sebelah mata oleh lembaga keuangan seperti perbankan ketika mengajukan pembiayaan atau kredit. Hal itu terjadi lantaran lembaga pembiayaan seperti perbankan tidak memiliki jaminan untuk pengajuan kredit. Akibatnya usaha dari Kopontren kerap jalan di tempat.

Diharapkan, setelah memiliki badan hukum koperasi nanti, 1.000 Kopontren tersebut dapat mulai disentuh program pemerintah khususnya dari aspek pembiayaan. Dengan begitu Kopontren di Jawa Barat akan semakin dikenal oleh masyarakat luas melalui produk-produk unggulannya. Menurutnya, saat ini sudah banyak Kopontren di Jawa Barat yang sebenarnya sudah mampu memproduksi produk-produk berkualitas mulai dari makanan minuman hingga fashion.

“Saat ini kita masih sangat awam soal pembiayaan makanya kita perlu edukasi dulu supaya ada lembaganya, kan akses pembiayaan belum bisa karena LPDB (Lembaga Pengelola Dana Berguli r) harus melalui koperasi. Makanya kalau udah punya badan usaha kita harap nanti mudah untuk akses pembiayaan,” ujar Aka.

Terkait dengan pembentukan koperasi Induk yang membawai 1.000 Kopontren di Jawa Barat, Aka menyatakan saat ini sedang berproses. Menurutnya untuk pembentukan koperasi induk lebih mudah dan cepat, pasalnya syaratnya tidak terlalu kompleks. Setidaknya tiga koperasi yang siap dijadikan koperasi induk yaitu Koperasi dari Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Koperasi dari Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyyah dan koperasi dari Pondok Pesantren Ittifak.

“Untuk pembentukan koperasi induknya nanti awal tahun, kan hanya butuh 3 koperasi aja, ini yang akan jadi induk koperasi pesantren nanti,” pungkasnya.(jef)

Related For Kopontren di Jabar Diharapkan Urus Badan Hukum