Global News Indonesia
Menu
Membangun Pelayanan Kesehatan Berkualitas, Ground Breaking Ceremony MANDAYA ROYAL HOSPITAL PURI - Film "Prasangka" Juarai Lomba Film Pendek Koperasi - BNI dan Mandiri Fokus Percepat Pembangunan HUNTARA di Sigi - LPDB KUMKM Optimis Kucurkan Dana Bergulir Rp 1,2 Triliun di 2018 - Pendampingan Kemenkop dan UKM di Pesisir Barat, Masyarakat Mampu Tingkatkan Nilai Jual Kopi - Tekan Angka Kecelakaan, DPP Organda Rekomendasikan Perusahaan Otto - Pemerintah Dorong Milenial Berkoperasi dan Manfaatkan Teknologi - Kuartal III Tahun 2018, BNI Cetak Laba Bersih Rp 11,4 Triliun, Didorong Pertumbuhan Kredit 15,6% - Insurance Day 2018, Rekor MURI Literasi Kampus Terbanyak Sasar Generasi Millenial Cerdas, Sejahtera & Mandiri - Kemenkop dan UKM Fasilitasi KUKM Potensial Ekspor untuk Ikut TEI 2018

LPDB KUMKM Harusnya Garap UMKM yang Feasible Namun Belum Bankable

Oktober 3, 2018 | koperasi dan ukm


JAKARTA:(Globalnews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dinilai bisa menghambat pemberdayaan pengembangan para pelaku koperasi dan UMKM jika cenderung lambat dalam mengucurkan kredit atau pinjaman dana bergulir.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukarromah di Jakarta, Jumat, menilai faktor pembiayaan dan dukungan permodalan menjadi salah satu kunci penting berhasil tidaknya upaya pengembangan koperasi dan UMKM.

“Oleh karena itu, LPDB dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang mendukung UMKM yang sudah feasible tapi belum bankable,” katanya.

Menurut dia, justru peran LPDB KUMKM saat ini sangat strategis karena menjembatani UMKM yang belum bankable, diberi pinjaman sampai kemudian meningkat taraf usahanya sehingga kemudian bisa mengakses perbankan secara komersial.

Namun ia menyayangkan ketika melihat kinerjanya yang hingga menjelang akhir tahun ini lembaga tersebut belum juga menyalurkan kredit.”Maka ini akan membuat perkembangan usaha mikro dan kecil yang semakin sulit berkembang,” katanya.

Siti mengkhawatirkan para pelaku UMKM akan kembali banyak yang terjerat oleh rentenir dan pengijon. “Seharusnya LPDB ini mengisi kekosongan sistem perbankan dan rentenir sehingga tidak ada lagi praktik pengijon di sekitar kita,” katanya.

Banyaknya penghargaannyang diterima oleh LPDB dalam beberapa waktu terakhir salah satunya menjadi BLU percontohan bagi kementerian lain, diharapkan Siti sudah saatnya dibuktikan.”Jangan sampai kinerjanya kalah dengan rentenir,” kata perempuan asli Cilacap itu.

Ia mencontohkan di daerah asalnya, usaha mikro dan kecil terutama di sektor pertanian dan perikanan itu sangat potensial untuk didanai oleh LPDB ini. Mereka selama ini sudah banyak terjerat oleh rentenir sehingga membuat nilai tambah bisnisnya tersedot sejak dari proses input.

Dalam skala prioritas, kata dia, seharusnya pemerintah melalui LPDB ini perlu mendorong perluasan akses kredit bagi mereka terutama usaha mikro di sektor pertanian dan perikanan, sebab mereka selama ini memang tidak tersentuh oleh program lain semacam KUR atau lainya karena selama ini bank hanya banyak danai di sektor perdagangan yang dilihat cenderung lebih aman. (jef)

Related For LPDB KUMKM Harusnya Garap UMKM yang Feasible Namun Belum Bankable