Menu
Kemmbangkan Bisnis dan Konektivitas Logistik, Angkasa Pura Logistik Luncurkan Layanan _Air Freight_ - Kemenkop dan UKM Kembali Lakukan Rapid Test Covid-19 bagi ASN untuk Pastikan Kondisi Terakhir Menuju New Normal - BAKTI Kominfo Siapkan 2.000 Titik Akses Internet Hadapi New Normal - PWI Jaya dan BAKTI Kominfo Selenggarakan Webinar Terkait Akses Internet di Tengah Pendemik - BNI Syariah Salurkan Bantuan terkait COVID-19 ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur - Pemerintah Alokasikan Rp4,967 triliun tambahan subsidi bunga untuk Relaksasi KUR bagi UMKM Terdampak COVID-19 - Lagi, Mitratel Sediakan 125.000 Porsi Makanan Gratis Hingga Akhir Tahun 2020 - Menkop dan UKM Teten Masduki Optinis Masih Ada Peluang Bagi UMKM di Tengah Covid-19 - Kemenkop-UKM Apresiasi Langkah OJK Tinjau Ulang Indikasi Penyimpangan oleh Koperasi - Kemenkop dan UKM Gandeng BUMN Pangan Perluas Program Warung Tetangga

LPDB KUMKM Perkuat Sektor Keuangan di Desa Melalui Pembiayaan KSPPS Sekunder

Januari 25, 2019 | koperasi dan ukm


TARAKAN:(Globalnews.id)-Direktorat Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan dana bergulir pola syariah pada tahun 2019 sebesar Rp 525 miliar. Untuk mempercepat penyerapan dana tersebut, LPDB-KUMKM pun menyiapkan sejumlah strategi.

Pertama, Direktorat Syariah LPDB-KUMKM akan memprioritaskan penyaluran dana bergulir pola syariah melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sekunder. Hal ini sekaligus untuk menguatkan lembaga keuangan di desa yang selama ini belum tersentuh dengan program apex KSPPS.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin di sela acara Sinergitas Program Kegiatan Kemenkop UKM, dan Dekranas di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (24/1/2019). Turut hadir dalam acara itu, Ketua Dekranas Mufidah Jusuf Kalla, dan Kabid Manajemen Usaha Dekranas Bintang Puspayoga.

Selain itu, hadir pula Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Kepala Biro Perencanaan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi, Ketua Dekranasda Kaltara Rita Ratina Irianto, dan Direktur Utama Smesco Indonesia Emilia Suhaimi.

“Jadi koperasi sekunder yang selama ini belum terbina dengan baik akan dibina dengan baik, apalagi ada kehendak dari KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) agar ada program keberpihakan sektor keuangan di desa, di mana syariah akan menjadi _pilot project_,” kata Jaenal.

Jaenal mengungkapkan ke depan tengah diupayakan KSPPS sekunder menjadi _holding_ bagi KSPPS primer guna mengatasi masalah kekurangan likuiditas KSPPS. Dikatakan KSPPS mengalami keterbatasan modal karena selama ini sumber modal lebih banyak mengandalkan dari anggota.

“Koperasi sekunder itu juga menguatkan lembaga keuangan di desa. Jadi nanti lewat sekunder-sekunder itu yang akan menguatkan primer-primer, termasuk juga program dari KEIN,” katanya.

Strategi berikutnya lanjut Jaenal, LPDB-KUMKM akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha untuk menghimpun UMKM calon mitra. Sebab tahun ini LPDB-KUMKM akan mulai menyalurkan dana bergulir langsung ke UMKM seiring tengah diubahnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Dana Bergulir.

Sebelumnya, dalam PMK tersebut disebutkan bahwa skim pembiayaan syariah belum bisa disalurkan langsung kepada para pelaku UMKM tetapi harus melalui lembaga perantara misalnya lembaga keuangan bank, non bank, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

“Nanti kalau PMK sudah keluar kita akan menggunakan asosiasi-asosiasi pengusaha dan sekarang sudah terhimpun dengan baik. Kita akan meminta calon-calon mitra berdasarkan rekomendasi dari para asosiasi,” terang Jaenal.

Asosiasi pengusaha dimaksud seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang UMKM, Sarikat Saudagar Nusantara, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia dan Kadin UMKM. LPDB-KUMKM memandang perlu bekerja sama dengan asosiasi pengusaha karena mereka memiliki UKM binaan yang berkualitas.

“Kenapa asosiasi dipilih karena asosiasi memiliki program pembinaan UMKM sehingga UMKM yang di rekomendasikan ke LPDB itu adalah UMKM yang sudah terbina dengan baik, sekaligus juga nanti fungsi monitoring dan evaluasi akan dikakukan oleh asosiasi-asosiasi itu,” ujar dia.(jef)

Related For LPDB KUMKM Perkuat Sektor Keuangan di Desa Melalui Pembiayaan KSPPS Sekunder