Global News Indonesia
Menu
Survei : Irjen (Pol) Fakhrizal Sukses Pimpin Polda Sumatera Barat - Empat Tahun Reformasi Total, Koperasi Tumbuh Secara Berkualitas - KSU Karya Nugraha Jaya, Transformasi Pengolahan Susu Dari Tradisional ke Modern - Peringati Harkopnas ke -71, DWP Kemenkop dan UKM Lakukan Bakti Sosial ke Ponpes dan PA Anak Yatim Piatu di Kabupaten Bogor - 2019, Anggaran Pemberdayaan Koperasi dan UKM Ditambah Jadi Rp1,291 Triliun - Resmikan 3 Kantor Koperasi di Flores, Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM Ingatkan Waspadai Rentenir - Kiprah KSU Karya Ando, Dibalik Lahirnya Ribuan UKM Tenun NTT - Koperasi Berhasil Dorong Kemajuan Ekonomi di NTT - Mayoritas UMKM Belum Mendapatkan Manfaat dari Teknologi Digital - Rayakan HUT ke-72, Pegawai BNI Berdonasi Lewat yap!

LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi

April 4, 2017 | koperasi dan ukm
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan setiap provinsi akan berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mempercepat sertifikasi pengurus koperasi. Sesuai dengan ketentuan, pengurus dan pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus bekerja berdasarkan standar kompetensi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  kemenkop dan UKM, Prakoso BS mengatakan, saat ini hanya ada lima LSP di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya ratusan ribu orang. Jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan sangat lama.

“Karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta memberi perhatian terhadap kebutuhan LSP di Indonesia,” kata Prakoso di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dia mengemukakan, Kemenkop dan UKM akan membantu upaya percepatan pendirian LSP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pemberian izin terhadap pendirian LSP.

Ketentuan sertifikasi pengurus dan pengelola operasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal ini juga diatur dalam draf revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ke depan, ditargetkan semua koperasi dari semua jenis koperasi harus memenuhi standar kompetensi.(jef)

 

Related For LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi