Menu
Angkasa Pura I Berikan Bantuan kepada Korban Banjir Banjar dan Manado - Komitmen KemenkopUKM Dorong Kolaborasi dan Digitalisasi Warteg untuk Tingkatkan Produktivitas Usaha - Tahun 2021, LPDB-KUMKM Juga Fokus Kembangkan Koperasi Syariah - MESKI PANDEMI, KINERJA 2020 PELINDO 1 TETAP POSITIF - SEMARAK HUT KE-71, BTN GELAR LOMBA KARYA TULIS DAN FOTO JURNALISTIK BTN siapkan hadiah total sebesar Rp171 juta - 2021, LPDB-KUMKM Dampingi Koperasi Potensial Melalui Inkubator Wirausaha - Sriwijaya Air Dampingi Keluarga Penumpang Tabur Bunga di Lokasi Musibah SJ-182 - LPDB-KUMKM Bantu Koperasi Bertahan di Masa Pandemi - MenKopUKM Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM agar Pasar Ekspor Meningkat - KemenKopUKM Fokus Kembangkan Enam Program pada 2021

LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi

April 4, 2017 | koperasi dan ukm
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan setiap provinsi akan berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mempercepat sertifikasi pengurus koperasi. Sesuai dengan ketentuan, pengurus dan pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus bekerja berdasarkan standar kompetensi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  kemenkop dan UKM, Prakoso BS mengatakan, saat ini hanya ada lima LSP di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya ratusan ribu orang. Jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan sangat lama.

“Karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta memberi perhatian terhadap kebutuhan LSP di Indonesia,” kata Prakoso di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dia mengemukakan, Kemenkop dan UKM akan membantu upaya percepatan pendirian LSP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pemberian izin terhadap pendirian LSP.

Ketentuan sertifikasi pengurus dan pengelola operasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal ini juga diatur dalam draf revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ke depan, ditargetkan semua koperasi dari semua jenis koperasi harus memenuhi standar kompetensi.(jef)

 

Related For LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi