Menu
Program Millenial Smartfarming BNI Kini Sasar Klaten - Perpanjang SIM dari Rumah Aja dengan SINAR, Bayar Lewat VA BNI - MenkopUKM Ajak Pelaku UMKM dan Koperasi Susun Model Bisnis Industri Otomotif - Ingin Dapatkan Pegawai Berkualitas dan Skill Maksimal, LPDB-KUMKM Rekrut Pegawai Secara Transparan - Targetkan Pertumbuhan Dua Digit di Kantor Cabang Luar Negeri,BNI Kembangkan Bisnis Internasional - KemenkopUKM Apresiasi Mazaraat Artisan Cheese Konsolidasikan Koperasi Produsen Susu - BNI Tetap Layani Nasabah Pasca Gempa Malang - Indonesia Defisit Gula 3 Juta Ton, MenkopUKM Dukung Inovasi Gula Cair - KemenkopUKM Gelar Pelatihan PPKL di 10 Kota - Wamenag Zainut Tauhid Sa"adi : Peran dan Kontribusi Ormas Islam Tentukan Wajah Indonesia di Masa Depan

LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi

April 4, 2017 | koperasi dan ukm
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan setiap provinsi akan berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mempercepat sertifikasi pengurus koperasi. Sesuai dengan ketentuan, pengurus dan pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus bekerja berdasarkan standar kompetensi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  kemenkop dan UKM, Prakoso BS mengatakan, saat ini hanya ada lima LSP di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya ratusan ribu orang. Jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan sangat lama.

“Karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta memberi perhatian terhadap kebutuhan LSP di Indonesia,” kata Prakoso di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dia mengemukakan, Kemenkop dan UKM akan membantu upaya percepatan pendirian LSP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pemberian izin terhadap pendirian LSP.

Ketentuan sertifikasi pengurus dan pengelola operasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal ini juga diatur dalam draf revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ke depan, ditargetkan semua koperasi dari semua jenis koperasi harus memenuhi standar kompetensi.(jef)

 

Related For LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi