Global News Indonesia
Menu
Standardisasi dan Sertifikasi Produk KUMKM Diperlukan Agar Jadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar - RA Suhardani Bustanil Arifin Raih Mahakarya Budaya dari MURI - Di Hadapan Mahasiswa UIN Walisongo, Rano Karno Bicara Strategi Bisnis Millenial - Perkuat Ekspor Indonesia, BNI Rangkul Mitra Bisnis di Singapura - Kemenkop dan UKM Perkuat Pengawasan Koperasi Melalui Peningkatan IT - OASE Bersama Kemenkop dan UKM Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat di Malaka - BNI Pertahankan Keunggulan Layanan Trade Finance - Marketing Bagian Penting Pemasaran Produk KUKM - Kepedulian Pemda diharapkan untuk Majukan Koperasi - Menteri Puspayoga Launching Desa Terang 2018 di Lampung

LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi

April 4, 2017 | koperasi dan ukm
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS

JAKARTA: (Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan setiap provinsi akan berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mempercepat sertifikasi pengurus koperasi. Sesuai dengan ketentuan, pengurus dan pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus bekerja berdasarkan standar kompetensi.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  kemenkop dan UKM, Prakoso BS mengatakan, saat ini hanya ada lima LSP di Indonesia, yakni di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Padahal, pengurus dan pengelola koperasi yang harus disertifikasi jumlahnya ratusan ribu orang. Jika hanya mengandalkan lima LSP yang ada, peningkatan standar kompetensi pengurus koperasi akan sangat lama.

“Karena itu, kami sudah mengirimkan surat ke semua provinsi agar mendirikan LSP serta mendorong pihak swasta memberi perhatian terhadap kebutuhan LSP di Indonesia,” kata Prakoso di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dia mengemukakan, Kemenkop dan UKM akan membantu upaya percepatan pendirian LSP. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pemberian izin terhadap pendirian LSP.

Ketentuan sertifikasi pengurus dan pengelola operasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal ini juga diatur dalam draf revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ke depan, ditargetkan semua koperasi dari semua jenis koperasi harus memenuhi standar kompetensi.(jef)

 

Related For LSP Koperasi Baru Ada Lima, Mestinya Ada di Setiap Provinsi