Menu
Firman Rendi: Banpres Produktif Merupakan Energi Baru Bagi Usaha Saya - 36 Perusahaan Raih Predikat Best Insurance 2020 - LPDB-KUMKM Amankan Uang Negara Senilai Rp6,8 Miliar - Ekosistem Digital Bantu Percepatan Penanganan Covid-19 - MenkopUKM Perkuat Kemitraan Koperasi Dengan TaniHub Dalam Menyerap Hasil Pertanian - MenkopUKM Resmikan Logo Baru LPDB, Wujudkan Layanan Berkualitas - MenkopUKM: Transformasi Digital Koperasi Harus Dipercepat - Optimalkan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Melalui Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gandeng Kejari Kota Bandung - MenkopUKM Dorong Petani Bangun Korporatisasi Petani Melalui Koperasi - KemenkopUKM: Banpres Produktif Harus Tepat Sasaran, Pencairan dan Pemanfaatan

Masyarakat Desa Penerima Sertifikat Redistribusi Tanah diminta Berkoperasi

Desember 23, 2019 | koperasi dan ukm

GARUT:(GLOBALNEWS.ID) Masyarakat Desa yang baru saja menerima sertifikat redistribusi tanah diminta untuk berhimpun dalam koperasi. Koperasi tersebut dijadikan sebagai tempat berhimpunnya para petani komoditi unggul di lahan-lahan eks HGU perkebunan selekta.

“Pak Sofyan Djalil yang membagikan sertifikat tanah, kami yang memproduksi dengan koperasi, masyarakat bertani dan berkebun yang menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan pisang yang bisa diperdagangkan ke pasar global,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masuki, pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Senin (23/12).

Teten menambahkan, Kemenkop dan UKM akan bekerjasama dengan Bupati Garut mengelola lahan tersebut. Sehingga, sertifikat tanah yang diberikan tersebut tanahnya menjadi produktif. “Kami minta lahan yang sudah dibagi-bagi melalui sertifikat ini, jangan lagi ngumpul atau dijual ke orang kaya,” pinta Teten.

Masyarakat Garut selama ini, imbuh Teten, sudah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan terbesar di Jawa Barat Seperti padi, jagung, cabe, kapulaga, aren, teh, karet dan cengkeh.

Selain Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, hadir juga Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Garut Rudy Gunawan, Kepala ATR/BPN Jawa Barat Yusuf Purnama, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kabupaten Garut dan masyarakat penerima sertifikat.

Sofyan Djalil pada kesempatan tersebut berjanji pada tahun 2025 semua tanah masyarakat akan disertifikatkan. Saat ini banyak HGU yang belum diurus, sehingga terlantar. “Kali ini kami menyerahkan sertifikat seluas 104 Ha yang diterima oleh 543 kepala keluarga,” kata Sofyan.

Sofyan sepakat dengan Teten, untuk lahan ini harus dicari tanaman yang paling bagus, menjanjikan dan menghasilkan baik dari segi produk maupun harga.

Garut yang juga dikenal dengan domba Garut, Sofyan minta masyarakat meningkatkan populasi domba, kambing maupun sapi. Permintaan masyarakat maupun dunia akan hewan-hewan tersebut makin meningkat. “Karenanya, sangat tepat bila bentuk usahanya untuk lahan tersebut koperasi, dengan begitu masalah pembiayaan dari perbankan bisa dengan mudah didapatkan,” papar Sofyan.

Sebelumnya Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan bahwa ini kesempatan berharga dan berbahagia, “Kedua menteri membawa kebahagiaan bagi masyarakat Garut yang sudah mempunyai legalitas tanah, keraguan itu sudah terjawab hari ini. Masyarakat merasa bahagia dengan legalitas tanah/sertifikat yang diberikan oleh Menteri ATR/BPN.
Pemprov Jabar juga akan mengupgrade kebijakan pertanian dan UKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Uu.

Wagub Jabar juga sedang menggalakkan Santani atau santri tani. “Pelajar Islam dan santri didorong bertani supaya ketika keluar pesantren, mereka bisa memilih ekonomi yang cocok adalah pertanian”, pungkas Uu.(jef)

Related For Masyarakat Desa Penerima Sertifikat Redistribusi Tanah diminta Berkoperasi