Global News Indonesia
Menu
BNI Kembali Wujudkan Turnamen Pro-Am Indonesian Masters 2018 - LPDB Siap Dukung Lahirnya Wirausaha Pemula - HUT KPR KE-42 MOMENTUM BTN AJAK MILENIAL MENGAMBIL PERAN - Menteri Puspayoga Harapkan ICSB Lahirkan UKM Eksportir - Industri Asuransi Jiwa Tetap Miliki Prospek Pertumbuhan yang Meningkat di 2018 - Bintang Puspayoga Tinjau Palu dan Salurkan Bantuan Pasca-Bencana - Tumbuhkan Kecintaan pada Dunia Penerbangan, DitjenHubud Adakan Aviation Goes To School - Lanjutan Gerakan Kawal Musim Tanam OKMAR 2018/2019 BNI Garap Jember - Sambut Nataru 2018 Ada Mudik Gratis dan Kereta Api Tambahan - BNI Tuntaskan Penyaluran Bansos PKH

Negara Bakal Rugi Jika Holdingisasi BUMN Migas dilanjutkan

Maret 17, 2018 | ekbis

foto:poskotanews.com

JAKARTA (Globalnews.id) : Ekonom Faisal Basri menyesalkan ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina.

Menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, dirinya memiliki hasil kajian yang dilakukan oleh para akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang menyatakan bahwa holdingisasi BUMN Migas di bawah Pertamina justru akan merugikan negara.

Menurut Faisal, hasil kajian tersebut sudah diserahkan oleh Prof. Dr. Sri Adiningsih, akademisi dari UGM yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden kepada Jokowi.

“Tetapi Presiden malah meneken PP tersebut, jadi teman-teman di UGM lemas semua karena kalah oleh hasil kajian yang dibuat oleh timnya Menteri BUMN Rini Soemarno yang selalu berubah-ubah,” kata Faisal.

Menyikapi keputusan Jokowi untuk meneken PP tersebut, ia menambahkan, sudah menjadi tugas para akademisi atau teknokrat untuk mengingatkan seorang kepala negara atas kebijakan publik besar yang akan diambilnya.

“Para teknokrat yang ada di dalam lingkaran Jokowi, ataupun yang ada di luar itu sudah tugasnya mengingatkan Presiden. Setidaknya kita sudah mengingatkan, karena sebenarnya kasihan Pak Jokowi. Kalau sampai kena impeachment karena ini,” ujarnya.

Faisal mengaku tidak akan heran jika di kemudian hari akan ada upaya menggugat kebijakan pemerintah dalam membentuk holding BUMN Migas ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK)

“Kalau PP itu memiliki potensi menciptakan skandal, maka seharusnya bisa dibatalkan demi hukum. Tidak ada akhir dari sesuatu yang merupakan perbaikan kesalahan demi kepentingan negara dan masyarakat. Mudah-mudahan ada yang akan membawa itu MK dan MA,” tutup Faisal. (jef)

Related For Negara Bakal Rugi Jika Holdingisasi BUMN Migas dilanjutkan