Menu
Menyeimbangkan Program Kesehatan dan Ekonomi, Jadi Kunci Pemulihan KUMKM - BNI Gelar UMKM Muda Virtual Week Spesial, Ini Wajah Wirausaha Sosial di Hari Sumpah Pemuda - KemenkopUKM Terus Gulirkan Rebranding Koperasi di Kalangan Pemuda - Sosialisasi Permendagri no 22 Tahun 2020 dan Sosialisasi Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah - Angkasa Pura I Gelar Konser Virtual Sumpah Pemuda di Bandara Internasional Yogyakarta - BNI Gelar UMKM Muda Virtual Week Spesial:Ini Wajah Wirausaha Sosial di Hari Sumpah Pemuda - Menkop dan UKM: Transformasi UMKM ke Ekonomi Digital Jadi Keniscayaan - Menkop dan UKM: Pelaku UMKM Harus Tahan Banting   - DWP KemenkopUKM Berbagi Peduli Untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Garut - MenkopUKM Minta UMKM di NTT Berkoperasi

Ojek Sepeda Dimungkinkan Asal Ada Tempat Duduk bagi Penumpang

September 19, 2020 | news

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan membuka peluang beroperasinya ojek sepeda, selama sepeda tersehut tersedia tempat duduk bagi penumpang. “Dalam Peraturan Menteri No PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan memang diatur larangan mengangkut penumpang kecuali sepeda yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam jumpa pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Sabtu (19/9).

Menurut Dirjen, sepeda merupakan kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri. PM 59 itu dibuat untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan  menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan.

Untuk mewujudkan itu semua, kata Dirjen, sepeda harus memenuhin persyaratan teknis, fasilitas pendukung sepeda, dan tata cara bersepeda, diantaranya dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm, pada kondisi malam hari, pesepeda menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya, menggunakan alas kaki, dan memahami serta mematuhi tata cara berlalu lintas.

Dirjen mengaju dalam waktu dekat akan melakukannkoordinasindemgan Dinas Perhubungan untuk membahas turun dari PM tersebut. Untuk sementara, Disnas Perhubungan sudah melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara fasilitas umum untuk menyiapkan fasilitas parkir, seperti antara lain simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah.

Dalam hal fasilitas parkir terdapat di bahu jalan, jelas Dirjen, harus memenuhi ketentuan bersifat paralel maksimal 12 sepeda, dilengkapi dengan rak/tiang/sandaran untuk fasilitas parkir di bahu jalan.

Dalam hal fasilitas parkir terdapat di trotoar harus memenuhi ketentuan seperti jarak tidak lebih dari 15 (lima belas) meter dari bangunan yang akan dituju, tidak boleh mengganggu arus pejalan kaki, jika parkir berada di sudut simpang, maka tidak boleh mengganggu jarak pandang penyebrang jalan.

Dirjen menegaskan, penetapan lajur khusus Sepeda oleh Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah, jelas Dirjen, dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. (jef)

Related For Ojek Sepeda Dimungkinkan Asal Ada Tempat Duduk bagi Penumpang