BNI Raih Bronze Medal di Ajang Asia Sustainability Reporting Awards 2022

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI meraih penghargaan Bronze Medal di ajang bergengsi Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2022 dalam kategori Asia’s Best Sustainability Report untuk public sector atau sektor publik.

ASRA 2022 merupakan gelaran ke-8 yang dikompetisikan di Singapura. Laporan keberlanjutan yang dikompetisikan adalah laporan tahun 2021. Penghargaan ini sekaligus sebagai bukti nyata bahwa komitmen keberlanjutan yang dilaksanakan BNI selama ini diakui oleh lembaga kredibel di tingkat internasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, pencapaian BNI dalam ASRA 2022 membuktikan upaya melakukan inovasi dan fokus pada pelaksanaan Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh aspek perusahaan demi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

“Komitmen keberlanjutan BNI diwujudkan melalui penerapan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) sebagai nilai-nilai dan budaya kerja,” ujarnya, Senin (3/4/2023).

Tak hanya itu, Okki menyebutkan, perseroan juga menerapkan strategi yang terintegrasi untuk mencapai sasaran bisnis tanpa mengesampingkan pencapaian kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, perseroan menyadari akan tantangan yang dihadapi. Untuk itu, lanjut Okki, BNI menjalankan strategi dan kebijakan strategis untuk mengelola tantangan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

“Pencapaian BNI dalam ASRA 2022 akan memberikan motivasi untuk berupaya lebih baik lagi dalam menjalankan program-program keberlanjutan yang menjadi core value Lembaga Jasa Keuangan,” tandasnya.

Sebagai informasi, BNI telah menyusun laporan keberlanjutan sejak tahun 2009 dan melakukan assurance atas Laporan Keberlanjutan sejak tahun 2017. BNI melakukan penyusunan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 dengan menggunakan opsi Comprehensive, di mana BNI selalu menggunakan opsi Core sejak tahun 2009.

Adapun opsi comprehensive itu menyusun laporan keberlanjutan dengan menggunakan opsi Core dengan menambahkan strategi dan analisis, tata kelola, serta etika, dan integritas. Selain itu, perusahaan juga diminta melaporkan semua indikator yang terkait dengan aspek material. (Jef)

Erick Thohir Dorong Entrepreneur Millennial Bogor untuk Ekspor Produk Unggulan Bangsa

Bogor:(Globalnews.id)- Menteri BUMN Erick Thohir menghimpun pelaku usaha muda dari Kota Bogor dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk agar dapat menembus pasar ekspor.

“Tempat UMKM kita representatif, keren, dekat dengan rumah Pak Presiden, mudah diakses, luas, bisa sebagai tempat latihan.” Ungkap Arya saat berdiskusi langsung dengan Entrepreneur Millennial Bogor saat membahas urgensi networking dan sharing knowledge antar pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan daya saing produk.

“Saya mewakili Pak Erick surprised dan mengucapkan terima kasih sudah memberikan tempat bagi UMKM kita. Tentunya BUMN akan terus support kebutuhan teman-teman pengusaha muda melalui pelatihan UMKM dan kolaborasi dengan program program yang keren”, Tambah Arya.

Pada sesi sharing, Arya yang didampingi oleh perwakilan BUMN dari Mandiri dan BNI menyampaikan bahwa pelaku UMKM harus saling proaktif dalam meningkatkan kapasitas diri dan entitas bisnis. Hal tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dalam program-program pelatihan yang tersedia di Rumah BUMN maupun dalam sesi sharing antar pelaku UMKM.

Acara yang dihadiri oleh 46 millennial yang terdiri dari 2 alumni WMM di Bogor, 10 pengusaha muda BNI/Expora, 4 Brilliantpreneur dan 30 UMKM binaan RB membahas mengenai potensi produk binaan UMKM. Kedepannya diharapkan pelaku UMKM Millennial dapat terus memingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar dapat mengakses pasar internasional.(Jef)

KemenKopUKM Apresiasi Kolaborasi Berantas Pakaian, Sepatu dan Tas Ilegal di Batam

Batam:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak khususnya kementerian/lembaga untuk memberantas produk pakaian, sepatu, dan tas ilegal yang masuk melalui Batam.

Kolaborasi kementerian/lembaga tersebut berhasil memusnahkan 5.853 koli ballpress atau sebanyak 112,95 ton impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal dengan nilai sebesar Rp17,4 miliar di Batam.

“Barang-barang tersebut telah terkumpul sejak 2018 sampai dengan 2022,” kata Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman dalam acara konferensi pers Pemusnahan 5.853 Koli Ballpress Periode Tegahan Tahun 2018-2022 di Kantor Bea dan Cukai Batam, Senin (3/4).

Hanung mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Pedagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, dan Polda Kepulauan Riau sehingga dapat dilakukan pemusnahan impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini.

Menurutnya, barang-barang ini memiliki dampak yang nyata bagi pelaku UKM khususnya di sektor garmen. “Kami baru-baru ini berdiskusi dengan UKM garmen, mereka biasanya dapat order pakaian menjelang hari raya. Tapi hari ini belum sama sekali ada pesanan. Ini dampaknya terasa,” kata Hanung.

Lebih lanjut, setelah masifnya dilakukan pemusnahan terhadap impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini, diharapkan pasar daring atau e-commerce juga dapat menghentikan penjualan terhadap barang-barang tersebut.

“Konten yang memasarkan barang ilegal ini di media sosial dan e-commerce yang masih ditayangkan tolong dihentikan. Kami akan mengundang pelaku e-commerce pada Kamis besok bersama Bareskrim Polri untuk menghentikan penayangan konten yang mendorong kegiatan ini,” kata Hanung.

Menurut Hanung, KemenKopUKM juga dikatakan akan memberikan solusi untuk para pelaku usaha yang memperjualbelikan barang-barang impor bekas ilegal ini agar dapat tetap berjualan.

“Selain pemusnahan ini, kamu juga mengembangkan ekosistem pakaian dan tekstil. Kami tidak hanya menindak tapi ada solusi juga untuk mengalihkan pekerjaannya, kami juga bekerja sama dengan API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) untuk supply barang-barang dan dengan perbankan untuk menyediakan pembiayaannya,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, pemusnahan barang-barang ini dilakukan melalui mesin penghancur. Sampai saat ini, pemerintah dikatakan telah melakukan 17 penindakan dan sampai saat ini masih berlangsung proses penyidikan dan penetapan tersangka.

Menurutnya, modus penyelundupan barang-barang ini menggunakan jalur pelabuhan tidak resmi.

“Jadi ini dibawa sebagai barang kiriman dan disembunyikan atau dicampur barang impor resmi. Alhamdulillah sinergi kami bisa melakukan tindakan dan melanjutkan pemusnahan di Cikarang yang jumlahnya masif. Kami di Batam bisa lakukan pemusnahan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Askolani.

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejagung Undang Mugopal menambahkan, pemusnahan ini dilakukan karena telah mengganggu industri tekstil dalam negeri termasuk pelaku UMKM dan juga tidak terjamin dari sisi kesehatannya.

Selain itu, tindakan ini juga dikatakan menjadi upaya untuk melindungi keamanan nasional termasuk sosial budaya, melindungi hak kekayaan intelektual, dan lingkungan. Dia menegaskan tindakan ini juga dapat masuk dalam ranah korupsi.

“Tindakan ini tidak menutup kemungkinan masuk dalam tindak pidana korupsi. Korupsi dulu kan menyangkut kerugian negara tapi saat ini bisa juga telah merugikan perekonomian negara. Jadi ini bisa masuk juga tindak pidana korupsi dengan unsur merugikan perekonomian negara,” ucap Undang.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang berharap ke depannya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memusnahkan praktik impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal dapat terus berlangsung untuk melindungi industri dan UKM Indonesia.”Semoga sinergi ini dapat terus berlangsung sehingga UKM dan industri tidak terganggu,” kata Moga. (Jef)

BNI Raih First Champion Corporate Secretary

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dinilai mampu menerapkan strategi komunikasi yang efektif di era disrupsi ini.

Di tengah lanskap bisnis berubah, Corporate Secretary BNI dinilai mampu merespons perubahan melaksanakan program komunikasi yang baik untuk menjangkau semua stakeholder. BNI pun dinilai mampu menjaga tingkat kepatuhannya dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Penghargaan ini diberikan oleh Swa Media langsung kepada Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo. BNI menjadi First Bank Champion Corporate Secretary in Compliance Based in Jury Assesment.

Okki mengatakan komunikasi memerankan peran yang penting khususnya dalam periode yang penuh tantangan di dua tahun terakhir.

BNI selalu berupaya menjaga tingkat kepatuhan sambil menelurkan terobosan-terobosan agenda komunikasi yang tetap efektif guna menjangkau seluruh stakeholder BNI.

“Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat atas penghargaan yang telah kami terima sebagai First Bank Champion Corporate Secretary ini Compliance Based in Jury Assesment. Penghargaan ini bukanlah semata-mata karena hasil kerja saya, tetapi juga karena kerja keras dan dedikasi seluruh Tim Corporate Secretary BNI yang telah bekerja dengan tekun dan menghasilkan kinerja terbaik untuk perusahaan,” katanya.

Okki pun menyampaikan apresiasi terhadap Swa Media yang tidak berhenti memberikan dukungan kepada para pemimpin terbaik untuk terus bekerja dan berkarya memajukan ekonomi Indonesia.

“Kami yakin berbagai program penilaian, apresiasi dan penghargaan yang terus dijalankan mampu memberi dampak positif pada bisnis untuk terus bergeliat meskipun di tengah Berbagai kebekuan dan keterbatasan,” pungkasnya. (Jef)

KFAI Go Internasional, Spotting bersama dan Kunjungan ke CAAM dan MAHB, 2 otoritas penerbangan MAlaysia

KUALALUMPUR:(GLOBALNEWS.ID)-Sebagai bagian agenda kegiatan di 2023, KFAI melakukan aktivitas fotografi aviasi atau spotting di Malaysia sekaligus kunjungan kepada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (Civil Aviation Authority of Malaysia/CAAM) dan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), Rabu-Kamis,(29-30/3).

‘”Kegiatan ini merupakan realisasi program KFAI sebagai organisasi konunitas fotografer berlisensi resmi. Pada 29 dan 30 Maret 2023 KFAI (Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia) sebagai sebuah komunitas yang mewadahi forografer-fotografer Indonesia yang memiliki ketertarikan pada bidang fotografi aviasi melakukan kunjungan kepada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (Civil Aviation Authority of Malaysia/CAAM) dan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB,” kata Ketua KFAI Theonanta Pardede di Kuala Lumpur.

Kunjungan ini merupakan bentuk realisasi dari misi pendirian KFAI yaitu untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri serta untuk menjalin kekerabatan dengan komunitas fotografer aviasi (spotter) Malaysia.

Kedatangan KFAI di Terminal 2 KLIA pada tanggal 29 Maret 2023 disambut oleh representatif CAAM yaitu Bapak Suresh V.B. Menon beserta jajarannya dan mengantarkan KFAI berkunjung ke West Tower KLIA yang merupakan pemegang Guiness World Records sebagai airport control tower tertinggi di dunia dengan ketinggian 133.8 meter.

Pada kunjungan tersebut, KFAI diberikan kesempatan untuk mengabadikan pergerakan pesawat udara di Terminal 2 KLIA dan kegiatan para air traffic controller. Kunjungan kemudian dilanjutkan menuju Kantor Utama CAAM di Putrajaya dimana KFAI diterima langsung oleh Captain Norazman Bin Mahmud selaku Ketua Pegawai Eksekutif (Chief Executive Officer) CAAM.

Dalam sambutannya, Captain Norazman menyampaikan bahwa CAAM menyambut baik kedatangan para fotografer aviasi baik lokal maupun internasional dan berharap dapat terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara CAAM dan para fotografer dalam pendokumentasian kegiatan aviasi di wilayah operasi CAAM.

Captain Norazman juga menyampaikan harapan bahwa foto-foto yang diabadikan oleh KFAI dapat digunakan oleh CAAM dalam berbagai kebutuhan internal maupun eksternal. Pada pertemuan tersebut, KFAI menyampaikan kesediaan untuk bekerjasama dengan CAAM dan menyampaikan kenang-kenangan berupa plakat, foto hasil karya anggota KFAI, dan juga cinderamata.

Kegiatan KFAI pada hari pertama di Kuala Lumpur dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama di Glenmarie Golf and Country Club bersama CAAM dan diakhiri dengan trip singkat ke Petronas Twin Tower.

Pada 30 Maret 2023, kunjungan KFAI diawali dengan kegiatan spotting di East Tower KLIA yang pernah memegang rekor sebagai control tower tertinggi di dunia sebelum berdirinya control tower bandara Suvarnabhumi di Bangkok dan West Tower KLIA. Berbeda dengan West Tower KLIA yang didominasi oleh sajian pergerakan maskapai LCC seperti AirAsia, Scoot, dan MYAirline, East Tower KLIA didominasi oleh maskapai internasional dan flag carrier Malaysia Airlines.

Setelah kegiatan spotting di East Tower KLIA, KFAI kemudian menuju kawasan Terminal 1 KLIA untuk bertemu dengan representatif Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) serta para fotografer lokal Malaysia yang tergabung dalam MYElites yang dibentuk oleh MAHB. Setelah melakukan perkenalan dan memperoleh pass harian bandara, rombongan lalu menuju kawasan apron bandara dimana rombongan ditunggu oleh bis yang akan mengantarkan untuk berkeliling area khusus di dalam bandara.

Kunjungan pertama adalah kepada Stasiun 1 Airport Fire Rescue Service yang bersebelahan dengan runway 32R/14L dimana rombongan dapat mengabadikan pesawat yang take off dari runway 32R. Lalu rombongan diajak berkeliling sepanjang apron Terminal 1 dan Terminal Satelit KLIA untuk mengabadikan pesawat-pesawat yang sedang terparkir di gate untuk kemudian menuju stasiun pengisian bahan bakar Petronas yang terdapat di dalam bandara untuk mengabadikan pesawat yang mendarat di runway 32L/14R.

Kegiatan diakhiri dengan acara buka puasa bersama di area komersil Terminal 1 KLIA serta penyerahan plakat, foto dan dan cinderamata dari KFAI kepada MAHB.

KFAI sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terealisasinya kunjungan 2 hari tersebut dan juga sambutan hangat oleh CAAM dan MAHB kepada KFAI.(Jef)

BNI Xpora Dinilai Sebagai Terobosan Bagus untuk Keketuaan ASEAN 2023

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) dinilai mampu menjadikan program BNI Xpora dalam momentum Keketuaan ASEAN 2023.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan dalam mendorong UMKM Go Global BNI memiliki program yang cukup baik yaitu BNI Xpora, sebuah _one stop shopping solution_ bagi pelaku usaha UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya menuju UMKM _Go Productive, Go Digital & Go Global._

Program tersebut berpeluang dikembangkan melalui seiring dengan keterlibatan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023.

“BNI mempunyai terobosan bagus dengan Program BNI Xpora, misalnya. Selanjutnya bagaimana secara kuantitas lebih ditingkatkan dan juga bisa instrumen untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM tersebut,” kata Ajib.

Ajib berpendapat melalui momentum Ketuaan ASEAN 2023, program-program BNI harus dapat dioptimalkan sehingga dapat menaikkan kelas UMKM, dari yang mikro hingga menjadi besar.

Melalui program BNI Xpora, BNI telah berhasil mencatatkan total kredit ekspor Rp26,72 triliun pada Desember 2022 atau tumbuh 40,26% dibandingkan dengan 2021 yang sebesar Rp19,05 triliun. Kemudian untuk volume trade ekspor, BNI mencatat sebesar Rp66,21 triliun atau naik 171,8% year on year/YoY.

Ajib mengatakan sejauh ini komitmen BNI untuk terlibat aktif dalam meningkatkan UMKM sudah cukup positif. Untuk lebih mengoptimalkan usaha BNI dalam membantu UMKM, dia menilai BNI perlu menggandeng Kementerian atau pun asosiasi dunia usaha yang memiliki perhatian kepada pengembangan UMKM.

“Peluang industri keuangan sangat besar di UMKM, karena lebih dari 60% Produk Domestik Bruto Indonesia ditopang oleh UMKM. Dan dari sisi jumlah, ada lebih dari 65,5 juta pelaku usaha. Ini tentunya menjadi pasar yang sangat besar,” kata Ajib.(Jef)

KemenKopUKM Dorong KUMKM di Pandeglang Dikembangkan dengan Pendekatan Klaster

Pandeglang:(Globalnews.id) – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius mendorong pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Pandeglang, Banten, sebaiknya diperkuat dengan pendekatan klaster.

“Terlebih lagi, Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi ekonomi besar di sektor pertanian dengan berbagai komoditas unggulan,” kata Yulius, mewakili MenKopUKM, pada pembukaan Festival UMKM dan Bazar Ramadan Hari Jadi Ke-149 Tahun Kabupaten Pandeglang, di Alun-Alun Pandeglang, Banten, Sabtu (1/4).

Potensi ekonomi tersebut, diantaranya talas beneng dan olahan daun rajangan, minyak cengkeh, gula aren, tanaman hias, kelapa dan olahannya, vanili, serta walet. Selain itu, ada potensi maritim bisnis dan juga wisata bisnisnya.

Dengan klaster, lanjut Yulius, diharapkan akan membentuk kerja sama antar KUMKM dalam produksi, pengadaan bahan baku, pemasaran, teknologi, inovasi, serta kemitraan yang kuat dengan berbagai stakeholder.

Yulius menambahkan, sesuai amanat PP 7 Tahun 2021, KemenkopUKM terus memberikan dukungan bagi pengembangan KUMKM. Seperti fasilitasi akses pembiayaan UMKM melalui KUR dan pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM, hingga akses promosi dan pemasaran melalui pendampingan onboarding dan pameran baik di dalam maupun luar negeri.

Ada juga fasilitasi peningkatan kapasitas SDM KUMKM, baik yang sifatnya vokasi maupun kompetensi berbasis pada sektor unggulan UMKM (fashion, ekonomi kreatif, kuliner, homedecor, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata).

“Termasuk pendampingan penerbitan legalitas dan sertifikasi usaha seperti NIB, HKI-Merek, Halal, SPIRT, MD, dan lainnya. Begitu juga dengan Korporatisasi Koperasi Pangan untuk memperkuat posisi tawar UMKM dan kemitraan usahanya,” kata Yulius.

Yulius pun berharap kegiatan Festival UMKM dan Bazar Ramadhan berdampak positif untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pandeglang, serta membantu masyarakat untuk memperoleh bahan pokok dan kebutuhan lainnya dengan harga terjangkau.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita menegaskan bahwa pelaku UMKM merupakan subjek dan motor penggerak perekonomian di Kabupaten Pandeglang. “Dan melalui momen ini, kita harus terus mempromosikan keunggulan produk lokal,” kata Irna.

Bahkan, Irna memastikan hampir seluruh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang hadir dalam bazar ini menjajakan produk lokal.

Di samping itu, untuk lebih memajukan kinerja UMKM, Kabupaten Pandeglang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik untuk UMKM. “Segala pengurusan perizinan dan lainnya sudah dilakukan dengan efisien, cepat, dan murah,” ucap Irna.

Saat ini, lanjut Irna, sebanyak 32 ribu UMKM yang ada di Pandeglang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). “Perputaran yang dihasilkan pelaku UMKM mencapai Rp2,1 triliun,” kata Irna.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendorong pelaku UMKM untuk masuk dalam ekositem digital. “Dengan berjualan online, pelaku UMKM tidak perlu lagi memikirkan sewa tempat, bayar karyawan, dan sebagainya. Dan secara keuntungan, jelas lebih menguntungkan dengan berjualan online,” kata Dimyati.

Bagi Dimyati, bila UMKM kuat maka bisa menumbuhkan perekonomian, termasuk ketika dalam kondisi krisis ekonomi. “Oleh karena itu, UMKM harus hidup. Dan para pelakunya harus terus meningkatkan ilmu pengetahuannya agar lebih maju lagi,” ujar Dimyati.(Jef)

Anggota DPR Optimistis BNI Go Global Tak Hanya Jadi Slogan

Jakarta:(Globalnews.id)-Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimis PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dapat menjadi bank yang sukses di kancah internasional. Hal ini sejalan dengan slogan BNI Go Global.

Salah satu anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengapresiasi kinerja BNI yang semakin moncer setiap tahunnya.

“Kami harapkan BNI Go Global tidak hanya menjadi slogan. BNI dapat dimanfaatkan oleh diaspora yang ada di seluruh dunia,” kata dia dalam RDP di Komisi DPR, Rabu (29/3/2023).

Dia berharap BNI tidak hanya fokus di Belanda dan Eropa, tetapi juga melebarkan sayap ke seluruh dunia.

Selain itu, anggota Komisi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, juga mengapresiasi BNI yang dapat bertransformasi dan mewujudkan pertumbuhan laba tertinggi secara year on year (yoy).

Mufti menyampaikan bahwa pencapaian BNI dalam menumbuhkan laba bersih sebesar 68% pada tahun 2022 sangat baik karena tidak mudah di tengah kondisi pasca pandemi.

“Harapan kami, apa yang sudah dicanangkan Pak Erick Thohir bahwa BNI dapat menjadi bank internasional, dapat terus dikembangkan sehingga WNI yang ingin mentransfer uang dari luar negeri dapat menggunakan BNI. Kemudian juga ekspor yang sedang digenjot oleh Pak Jokowi dapat difasilitasi oleh BNI,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama BNI, Adi Sulistyowati, mengatakan bahwa saat ini BNI terus mendorong kinerja dari sisi modal dan mendorong fokus pertumbuhan bisnis agar dapat menjadi lebih besar dan berkelanjutan.

“Terus terang, dalam hal transformasi, kami akan mendorong fokus ke sektor industri yang memang penguatan top tier yang ada di nasional maupun daerah,” jelasnya.

BNI saat ini juga sedang menawarkan solusi baru untuk UMKM yang berorientasi ekspor melalui layanan Xpora. “BNI memfasilitasi para UMKM di tanah air untuk semakin produktif dengan layanan global dan digital,” jelasnya.

Selain itu, BNI juga terus memfasilitasi transaksi ekspor melalui trade finance dengan nilai hampir US$8 miliar pada 2022.

Pada 2022, BNI telah melakukan business matching antara UMKM dengan investor yang ada di luar negeri melalui cabang BNI yang ada di luar negeri.

“Hingga Desember 2022, total kredit yang disalurkan untuk nasabah UMKM yang berorientasi ekspor di BNI telah mencapai Rp 26,7 triliun kepada lebih dari 39,2 ribu nasabah dari sektor usaha industri pengolahan,” ujarnya. (Jef)

API dan APSyFI Dukung Pemerintah Tindak Tegas Penyelundup Impor Pakaian Bekas Ilegal

Jakarta:(Globalnews.id)- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas para importir pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil maupun garmen hingga potensi kerugiannya mencapai Rp19 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, data-data yang dilampirkan API dan APSyFI merupakan dampak nyata akibat masuknya pakaian bekas impor ilegal. Untuk itu, langkah pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi para importir ilegal ini dinilainya sudah tepat.

“Pakaian bekas selundupan ini luar biasa merugikannya. Pada 2022 saja dari data Trademaps, Malaysia menjadi pemasok terbesar pakaian bekas ke Indonesia mencapai sekitar 25 ribu ton dan tidak tercatat karena ilegal. Bahkan sebanyak 350 ribu potong pakaian per hari menyerbu pasar lokal,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam Konferensi Pers Terkait Update Kondisi Tekstil dan Sikap Asosiasi Terhadap Imporasi Ilegal di Indonesia, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (31/3).

Kenyataan tersebut kata Menteri Teten, memukul industri ‘pakaian jadi’ yang masuk kategori UKM ‘pakaian jadi’ yang selama ini berkembang di pasar lokal. “Jadi jangan dikacaubalaukan dengan pengertian thrifting. Pakaian bekas ilegal ini memang selundupan. Kami melindungi UKM lokal di pasar domestik, dan bagaimana mengurangi unrecorded (termasuk impor illegal pakaian dan alas kaki illegal) impor yang cukup deras tak hanya pakain jadi tapi juga tekstil,” katanya.

Seperti pemusnahan 7.000 bal pakaian bekas impor di Cikarang beberapa waktu lalu, MenKopUKM menyebut, pakaian bekas yang dimusnahkan mayoritas merupakan pakaian bekas dengan pasar menengah ke bawah.

“Pakaian bekas yang masuk ke pasar lokal ini yang memukul UKM. Dengan dukungan API dan APSyFI, kami menjadi yakin sesuai permintaan asosiasi tekstil kepada Pemerintah harus betul-betul menyetop selundupan pakaian bekas. Berharap, jika hal tersebut bisa dilakukan, produksi dalam negeri, utilitasnya tidak lagi 60 persen sehingga lapangan kerja di dalam negeri semakin terbuka luas dan industri tekstil semakin baik,” kata MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, ketergantungan terhadap impor tidak mendorong pertumbuhan ekspor, bahkan berdampak negatif bagi pasar domestik. Dengan dorongan kebijakan substitusi impor dan neraca komoditas akan mendorong peningkatan integrasi hulu-hilir industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) siap untuk mengejar ketertinggalan.

TPT menjadi salah satu sektor unggulan dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I tahun 2022, TPT berkontribusi sebesar 6,33 persen terhadap total PDB sektor industri pengolahan non-migas. Sumbangan ekspor industri TPT terhadap total ekspor nasional pada 2021 sebesar 5,67 persen dan selama Januari-Mei 2022 menyumbangkan 5,33 persen.

“Akibat pakaian bekas impor ilegal, industri TPT mengeluh. Faktanya volume impor lebih besar dari ekspor. Data dari Trademaps, sebanyak 350 ribu potong pakaian ilegal per hari ini, jika bisa digantikan produk lokal, bisa menggerakkan banyak pekerja. Kami support ketegasan Pemerintah untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal,” katanya.

Atas hal tersebut, API memberikan rekomendasi kepada para pedagang UMKM, yang sebelumnya bisnis jual beli baju bekas impor, akan difasilitasi dan dibina untuk bekerja sama dengan produsen IKM tekstil dan garmen dalam negeri.

Selanjutnya, produsen garmen/clothing dalam negeri akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Industri TPT baik level IKM atau usaha besar untuk bekerja sama memaksimalkan pasar domestik produk produk garmen/clothing.

“Produsen industri TPT akan membuka ruang untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi pelaku industri IKM dan pedagang UMKM sektor TPT melalui program vokasi,” ucap Jemmy.

Kepada Pemerintah, API berharap, agar terus-menerus dilakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum atas peraturan impor ilegal. Selain itu, memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri dan terutama IKM untuk berkontribusi menyempurnakan regulasi (peraturan-peraturan) di masa mendatang demi meningkatkan iklim investasi sektor TPT.

*Substitusi Pakaian Impor*

Senada disampaikan, Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta yang mengatakan, impor pakaian bekas ilegal yang tak tercatat (unrecorded) mencapai 320 ribu ton senilai Rp32,48 triliun. Sementara potensi kehilangan pendapatan Pemerintah akibat impor pakaian bekas ilegal mencapai Rp19 triliun.

Menurut Redma, APSyFI mencatat, kehilangan potensi serapan 545 ribu tenaga kerja langsung dan 1,5 juta tidak langsung, total pendapatan karyawan Rp54 triliun per tahun. Jika diproduksi di dalam negeri, masukan sektor pajak sekitar Rp6 triliun dan BPJS Rp2,7 triliun, serta berimplikasi pada kegiatan ekonomi disektor energi, perbankan, logistik, industri pendukung dan sektor terkait lainnya.

“Kami merekomendasikan, untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh atas izin impor yang sudah diberikan dalam 5 tahun terakhir baik API-U maupun API-P dan transparansi pemberian izin impor untuk setiap perusahaan,” ucapnya.

Selain itu, diharapkan juga dilakukan penyelidikan atas perusahaan yang memfasilitasi impor borongan dan undername yang selalu masuk jalur hijau termasuk kaitannya dengan fasilitas kemudahan jalur hijau yang diberikan oleh Oknum Bea Cukai dan transparansi penentuan jalur hijau/merah. “Penangkapan importir pakaian bekas dengan cara tracking dari pedagang offline mau pun online,” tuturnya.

Salah satu produsen IKM tekstil sekaligus Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengaku, para pedagang pakaian bekas impor ilegal merupakan penjual pakaian lokal. Rendahnya permintaan tekstil ini, karena dibanjiri produk impor bekas ilegal.

Ia mengajak semua pihak, jika IKM bangkit, dampaknya sangat luas bahkan bisa menggerakkan hulu dan membuka banyak lapangan pekerjaan.

“Dulu para pekerja konveksi IKM kami mengerjakan banyak permintaan dari brand-brand lokal ternama seperti Zoya dan Rabbani yang maklon di tempat kami, sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan jelang lebaran order kami masih sepi. Untungnya tahun politik jadi kami masih menerima banyak pesanan kaos kampanye,” katanya.

Nandi menegaskan, jika produksi pakaian dalam negeri harus diadu atau bersaing dengan pakaian bekas impor ilegal dengan nol cost-nya, menjadi sangat tidak adil. “Kami berharap, pakaian bekas impor ilegal ini segera dituntaskan. Dan kami siap menggantikan produk pakaian bekas tersebut atau mensubstitusikan dengan produk pakaian lokal yang berkualitas dan harga yang terjangkau,” ucap Nandi.(Jef)

BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan program Gelegar Lelang BNI 2023.

Gelegar Lelang BNI 2023 digelar sebagai upaya masif untuk mengenalkan kepada masyarakat cara beda mendapatkan aset dengan cara yang cepat, mudah, dan transparan, serta mendapatkan harga yang terbaik yaitu melalui lelang.

Program ini direncanakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2023, yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se-Indonesia.

Acara launching Program Gelegar Lelang BNI 2023 tersebut dilaksanakan di The St. Regis Hotel Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Hadir dalam acara Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto, Direktur Transformasi dan Sistem Informasi DJKN Edward UP Nainggolan, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Supardy Marbun, dan SEVP Remedial & Recovery BNI I Made Sukajaya.

Made mengungkapkan, BNI telah menjalin sinergi yang sangat baik dengan DJKN melalui KPKNL serta kantor ATR/BPN yang tersebar di seluruh Indonesia dalam melaksanakan lelang aset-aset agunan milik BNI.

“Dengan potensi membaiknya kondisi makro dan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan saat ini menjadi momentum yang baik untuk melakukan investasi atau memiliki aset bagi banyak kalangan masyarakat,” ujarnya.

Made menjelaskan, BNI telah melakukan Gelegar Lelang BNI 2022 sebanyak 3.250 aset agunan dengan total nilai limit mencapai Rp7,98 triliun. Adapun realisasi terjual dan penebusan sebesar Rp1,01 triliun yakni 12,5% dari total nilai limit. Angka tersebut meningkat 41,4% dibandingkan pelaksanaan lelang tahun 2021.

“Dengan adanya sinergi serta digitalisasi proses lelang diharapkan dapat mempercepat proses lelang aset agunan BNI serta dapat meningkatkan presentase realisasi aset terjual melalui lelang,” tuturnya.

Made berpendapat, mengingat aset-aset yang dilelang pada program ini merupakan aset-aset agunan kredit bermasalah, diharapkan program ini dapat memberikan konstribusi positif bagi kinerja keuangan BNI di tahun 2023 dengan adanya realisasi penjualan agunan yang diikutkan dalam program ini.

“Dengan adanya program ini masyarakat luas dan calon investor dapat lebih terinformasi mengenai aset-aset agunan BNI yang akan dilelang dan proses serta prosedur lelang itu sendiri,” sebutnya.

Made menambahkan, perseroan mempunyai berbagai jenis aset agunan yang tersebar di seluruh wilayah negeri. Melalui program ini, kolaborasi dengan DJKN melalui KPKNL bersama kantor ATR/BPN diharapkan menjadi kerja sama yang konstruktif dan berkelanjutan sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

“Diharapkan dengan adanya program ini dapat mempermudah dalam memproses lelang aset-aset agunan BNI yang tersebar di seluruh daerah,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Joko menyatakan, kerja sama BNI dan DJKN sudah dilaksanakan beberapa tahun. Menurutnya, dari hasil evaluasi kegiatan lelang dampaknya cukup baik tercermin dari peningkatan angka lelang aset agunan setiap tahunnya.

“Ternyata kegatan ini dampaknya lumayan bagus, setiap tahun pertumbuhan dari jumlah yang dilelang dan rupiahnya pun bertumbuh. Tiap tahun permohonan barang yang dilelang semakin bertambah,” katanya.

Joko menilai, keberhasilan program Gelegar Lelang Agunan BNI ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama semua pihak dalam menjaring para investor dan pembeli.

“Semoga di tahun 2023 berjalan dengan baik, sudah kita diskusi, forum ini sebagai pemicu saja, minggu depan akan ditindaklanjuti, apa yang kita canangkan gerakan lelang BNI dan DJKN bisa berlangsung lama,” tandasnya.

Adapun, Supardy menyampaikan gelegar lelang pada hari ini merupakan bagian dari kegiatan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset debitur yang dijadikan sebagai agunan kredit kepada pihak perbankan seperti BNI.

Kementerian ATR/BPN secara langsung berperan untuk memberikan pendaftaran hak tanggungan terhadap aset debitur yang menjadi agunan pinjaman bagi lembaga perbankan yang menjadi kreditur.

“Kegiatan hari ini juga sebagai upaya memastikan implementasi UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjamin dan memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.” (Jef)

globalnews.id