koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dorong Pelaku Usaha Mikro Provinsi Jambi Mendirikan Perseroan Perorangan

Tinggalkan komentar

Jambi:((Globalnews.id)- Dalam upaya pemberian perlindungan agar para usaha mikro dapat eksis berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang lebih kondusif, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mendorong usaha mikro naik kelas melalui pendirian perseroan perorangan.

Pendirian perseroan perorangan merupakan suatu terobosan baru pemerintah untuk meningkatkan legalitas usaha mikro, menjadi perusahaan yang berbadan hukum, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pendirian perseroan perorangan sekaligus menjawab permasalahan yang kerap melanda usaha mikro yaitu kesulitan akses ke berbagai lembaga produktif dalam rangka pengembangan usaha karena telah menjadi usaha formal. Demikian disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Hukum, Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Alhamadi pada pembukaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha mikro di Hotel Swissbel Provinsi Jambi Rabu (23/3).

Alhamadi menjelaskan disamping tentang pendirian perseroan perorangan, kegiatan penyuluhan hukum kepada para pelaku usaha mikro yang berlangsung tanggal 23 s/d 24 Maret 2022, juga diberikan pengetahuan tentang perpajakan dan perjanjian/kontrak.

“Untuk memberikan pemahaman atas ketiga materi penyuluhan dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura,” ungkapnya.

Lebih lanjut Alhamadi mengatakan untuk mengatasi keterbatasan akses usaha mikro dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi terkait kegiatan usaha, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemeberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, telah menginformasikan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK).

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Dr. Puti Oryzawati, SH,MH menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pendirian perseroan perorangan, pentingnya perjanjian/kontrak dan peraturan pajak bagi usaha mikro yang sekaligus mendorong transformasi usaha mikro untuk menjadi lebih formal.

“Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum diberikan kepada 40 pelaku usaha mikro dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi yang memiliki aneka produk,” ujarnya.

Puti Oryzawati menambahkan penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi usaha mikro yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan berusaha dan kelanjutan berusaha yang lebih baik. Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, karena merupakan sesuatu yang baru sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada usaha mikro dilapangan.(Jef)

ekbis

BNI Serahkan Hadiah Utama Mobil Listrik Mewah Tesla Kepada Pemenang Undian

Tinggalkan komentar

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati
(paling kanan) bersama pemenang hadiah grand prize Mobil listrik mewah Tesla Model 3 Ryan di Menara BNI Pejompongan, Kamis (24/3/2022)./dok BNI

[

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) terus menyelenggarakan program menarik bagi nasabah loyal untuk dapat terus menjaga kinerja penghimpunan dana dan transaksional tahun ini. Salah satunya adalah program Undian Rejeki BNI #GaPakeNanti yang telah berlangsung sejak 1 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022.

Program undian rejeki BNI #GaPakeNanti ini terdiri dari dua jenis yaitu Program Undian Reguler yang diikuti oleh seluruh nasabah Tabungan Perorangan BNI dengan grand prize 2 (dua) unit Mobil Listrik Tesla Model 3 dan Undian Wirausaha yang diikuti nasabah BNI Taplus Bisnis dengan grand prize 2 (dua) unit Mobil Toyota Hilux Double Cabin, selain itu juga ada 17 unit mobil Toyota Raize Turbo dan 100 unit sepeda motor All New Honda PCX.

Nasabah yang telah bertransaksi Kartu Debit BNI dan BNI Mobile Banking dan terus meningkatkan saldo tabungannya otomatis mendapatkan sejumlah BNI POIN+ yang dapat ditukarkan menjadi Kupon Undian. Total Kupon Undian yang terkumpul selama periode program adalah 19 juta kupon undian reguler dan 1 juta kupon undian Wirausaha.

Pengundian telah dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022 dan ditayangkan di Trans7 dan Detikcom pada tanggal 4 Maret 2022. Pengundian dilakukan oleh Direktur Bisnis Konsumer BNI, Corina Leyla Karnalies dan disaksikan oleh pejabat Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, Notaris dan Kepolisian.

Dalam acara itu, hadiah grand prize diserahkan secara langsung oleh Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama BNI pada tanggal 24 Maret 2022 di Menara BNI Pejompongan. Dalam acara penyerahan tersebut hadir Bapak FX Ryan Kurniawan Ibu Aresti Likafia sebagai pemenang hadiah grand prize Mobil listrik mewah Tesla Model 3.

Adi Sulistyowati menuturkan Program Undian Rejeki BNI #GaPakeNanti telah mendorong pertumbuhan bisnis BNI selama Tahun 2021. Dana pihak ketiga tumbuh 15,5% secara tahunan dengan dana murah sebagai kontributor pertumbuhan pertama yakni naik 17,1% tahunan. Transaksi Mobile Banking yang tumbuh sekitar 45% secara tahunan, sedangkan pembukaan rekening tabungan secara digital yang naik sekitar 375%.

“Kami mengapresiasi seluruh nasabah atas kesetiaan dan kepercayaannya kepada BNI serta mengucapkan selamat bagi para pemenang terutama pemenang grand prize mobil listrik mewah Tesla Model 3. Kami harap ini menjadi penyemangat nasabah untuk terus tingkatkan transaksi dengan Kartu Debit BNI dan BNI Mobile Banking,” katanya.

Adi Sulistyowati melanjutkan tahun ini BNI memiliki berbagai program apresiasi nasabah menarik lainnya. BNI pun proaktif meningkatkan jumlah mitra dan fitur-fitur layanan di mobile banking agar kenyaman transaksi nasabah dapat lebih terjamin.

“Bagi yang belum memiliki tabungan BNI, segera download BNI Mobile Banking sekarang dan buka tabungan BNI cukup selfie. Nantikan kejutan seru dari program-program BNI selanjutnya, Nasabah juga bisa menikmati berbagai benefit transaksi dari Diskon belanja Kartu Debit BNI yang secara lengkap dapat dilihat di bit.ly/PromoDebitBNI.” katanya. (Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Teten Masduki: G20 Jadi Momentum Angkat Ekonomi UMKM

Tinggalkan komentar

BALI(Globalnews.id)Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan G20 jadi momen menarik bagi para pelaku UMKM.

Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Art Center Bali, Denpasar, Bali. Kunjungan tersebut didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster dan Komisaris Telkomsel sekaligus Ketua Dewan Pengarah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Wishnutama Kusubandio.

“Kunjungan ini ada kaitan dengan KTT G20 karena kita sudah melihat produk-produk UMKM dari Bali yang bisa untuk dipakai seragam panitia, souvenir dan lain sebagainya,” ujar Teten, Kamis (24/3/2022).

“Dan yang kita harapkan dari G20 ini, bisa mengangkat ekonomi lokal dan ekonomi UMKM,” lanjutnya.

Kemudian, selain itu Menteri Teten menyampaikan bahwa produk UMKM juga bisa melakukan promosi atau memperjualbelikan melalui media digital. Misalnya dengan membuat QR Code untuk mempermudah para tamu-tamu hotel yang ikut dalam kegiatan G20 tersebut.

“Jadi apabila membeli oleh-oleh dan makanan bisa melalui QR Code itu dan di Bali sudah ada tinggal melanjutkannya. Intinya G20 kita gunakan sebagai promosi UMKM,” ungkapnya.

Sementara itu, Wishnutama menambahkan bahwa G20 ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi lokal. Di mana Bali selama Pandemi Covid-19 mengalami kesusahan ekonominya.

“Maka itu tidak hanya pariwisatanya yang kita bangkitkan. Tapi produk-produk lokalnya juga kita bangkitkan ekonominya. Kita harapkan ini akan lebih baik dari sebelumnya,” tandas dia.(Jef)

koperasi dan ukm

Bahan Produk Dalam Negeri Masih Impor, Menteri Teten: Kita Bisa Ganti dengan UMKM

Tinggalkan komentar

BALI:(Globalnews id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan pihaknya akan memenuhi kebutuhan produk dalam negeri. Hal ini dia sampaikannya dalam kunjungan ke Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022 di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya masih banyak produk-produk dalam negeri masih impor seperti alat-alat kesehatan, alat pertanian dan teknologi pengelolaan makanan. Di mana hal itu sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. 

“Nah ini kita dari sisi suplainya akan beresin ekosistemnya. Sehingga kita berani untuk tidak lagi impor. Dan kita bisa memproduksi kebutuhan dalam negeri dari produk UMKM,” ujar Menteri Teten, Kamis (24/3/2022).

“Di mana untuk kuantitas dan kualitas produk dalam negeri kita sudah siap. Bahkan tidak kalah dengan produk luar negeri,” tambahnya.

Teten menjelaskan bahwa produk dalam negeri ini memang membutuhkan kebijakan pemerintah. 

Kemudian, lanjutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menyampaikan bahwa belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN harus menyerap produk UMKM.

“Jadi di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 40% belanja negera harus membeli produk UMKM dan sekitar Rp400 triliun. Coba kalau APBN sudah Rp5.000 trilun hitung berapa valeunya? Ini besar sekali,” ungkapnya.

Dia juga mencontohkan produk dalam negeri seperti bambu Indonesia sangat kaya dan produktif dari China dan Negara luar negeri yang memiliki empat musim.

“Kita juga punya tradisi bambu dan bisa mengganti kayu. Dari segi ekonomi juga ini bisa menjawab masalah lingkungan karena bambu bisa di produksi dengan cepat dan punya nilai ekonomi yang sangat besar,” tandasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan P3DN Melalui Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022

Tinggalkan komentar

Bal:(Globalnews.id) Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah mengadakan Business Matching di Nusa Dua, Bali, pada 22-24 Maret 2022. Kegiatan yang bertemakan “Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022” ini menghadirkan sekitar 1.000 peserta yang berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan industri serta para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Dalam acara ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita
mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),
perdagangan kita harus meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dengan target belanja PDN (Produk Dalam Negeri) dan UMKM Tahun 2022 sebanyak Rp 400 T.

“Terdapat potensi belanja sebesar RP 1.071,4 T yang berasal dari porsi Belanja Barang dan Belanja Modal APBN sebesar Rp 538,9 T dan APBD sebesar Rp 532,5 T. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN,” kata Menperin Agus, Selasa (22-03-2022).

Adapun mengenai regulasi PDN ini tertuang dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana di dalamnya menjelaskan antara lain bagaimana setiap pengadaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, maka wajib menggunakan produk dalam negeri.

“Dan dampak PDN ini sendiri berdasarkan Hasil Simulasi BPS, Pembelian PDN senilai rp 400 T meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71%. Jadi, jika pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,69%, maka dengan penggunaan PDN, ekonomi Indonesia bisa naik hingga 5,36 – 5,4%,” jelasnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan optimistis bahwa koperasi dan
UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga
lebih 40%. “Saya meminta agar K/L/Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan
Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga mendorong Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, PPKL,
PLUT, Asosiasi UMKM, dan Gerakan Koperasi untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan agar UMKM binaannya masuk ke e-katalog atau bela
pengadaan. Selain itu juga dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.

Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM menampilkan
UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM, UKM masa depan yang kaya akan inovasi dan teknologi.

“Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk
memudahkan Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang murah dalam
kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Menteri Teten.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah
Azwar Anaz yang turut hadir dalam acara ini menambahkan bahwa agar tujuan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu adanya kolaborasi antar Kementerian/ Lembaga. “Terima kasih Kemenperin dan Kemenko Marves yang terus menyiapkan kegiatan ini bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian
Koperasi dan UMK, Kementerian pariwisata dan LKPP, sehingga bisa berlangsung
acara ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ada beberapa sektor yang saat ini sedang berjalan yaitu e-Katalog
Nasional, e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Lokal. “Kalau dulu teman-teman pemda susah untuk hidup atau menghidupkan e-Katalog Lokal karena syaratnya yang banyak, atas saran dari Presiden dan Kemenko Marves bahwa drop beberapa syarat ini, sehingga teman-teman daerah semua otomatis bisa mengelola e-Katalog Lokal, jika
kurang jelas seperti apa, maka nanti bisa ada booth yang disediakan oleh LKPP, sehingga nanti dengan demikian, produk-produk lokal bisa dimasukan dalam e-Katalog Lokal, belanjanya dapat dimonitor oleh BPKP, Kemendagri dan LKPP,” jelasnya.

Akan hal tersebut, Kepala LKPP Anas menyataka bahwa target LKPP pencapaian saat ini telah berubah, yang semula target LKPP satu tahun itu 95.000 produk, tahun ini target menjadi 1 juta produk, dengan target per maret ini 200.000 produk dan telah tercapai bahkan melebihi target.

Kementerian dan Lembaga dalam ratas terbatas (ratas) kemarin telah didorong untuk melakukan percepatan, dan sudah diarahakan oleh Presiden Jokowi untuk
menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri, dan
produk UMK dan Koperasi. “Dan kami di LKPP bersama dengan Menteri Perindustrian ingin mewujudkan ini sehingga produk UMKM masuk dalam e-Katalog Lokal, Toko Daring dan e-Katalog Nasional,” ujarnya.

“Selain itu, sesuai arahan Pak Presiden dan Pak Menko Marves, kita telah
menyelesaikan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Kemarin teman-teman di daerah agak susah (dalam menggunakan kartu kredit pemerintah) karena Peraturan Mendagrinya belum direvisi, dan ini sudah kita lakukan, begitu juga mempercepat e-payment agar kedepan proses belanjanya lebih mudah. Dengan adanya kartu kredit, UKM tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena pemda bisa langsung bayar dengan kartu kredit pemerintah,” jelasnya.

Melengkapi Menteri Agus, Menteri Teten, dan Kepala LKPP Anas, Deputi Bidang
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu yang hadir mewakiliMenko Marves yang juga selaku Ketua Tim Nasional P3DN Luhut B. Pandjaitan menambahkan bahwa pada tiga bulan terakhir ini, pemerintah lintas Kementerian dan Lembaga telah secara intensif mengkaji dan membahas kebijakan P3DN.

“Pemerintah Indonesia memiliki daya beli yang begitu besar. Di sisi lain, pelaku industri dalam negeri memiliki potensi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing. Dilaksanakannya business matching oleh Kemenperin pada hari ini
akan menjadi ajang dipertemukannya dua entitas tersebut. Acara ini juga merupakan tahap awal dari komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Aksi Afirmasi P3DN dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GerNas BBI),” pungkas Deputi (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Perkuat Kualitas Pengelola Koperasi TKBM dan SDM PPKL

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews id)- Pemerintah terus mendukung penguatan terhadap koperasi, khususnya di sektor perairan melalui penyelenggaraan kegiatan kepada tenaga kerja bongkar muat yang menjadi pengurus, pengelola, dan anggota koperasi.

Termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dilakukan tiga instansi terkait. Yaitu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Hal itu dipaparkan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, dalam acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Perkoperasian PPKL dan Pelatihan Pengelola serta Pengurus Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Surabaya, Rabu (23/3).

Zabadi menambahkan, pengelolaan TKBM oleh koperasi merupakan mandat PP No. 7/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Koperasi sebagai Badan Hukum yang mewadahi TKBM Pelabuhan merupakan pilihan yang tepat “TKBM tidak hanya sebagai pekerja, namun sebagai pemilik dari koperasi yang mendapatkan keuntungan dari usaha koperasi,” tandas Zabadi.

Saat ini, terdapat terdapat 110 Koperasi TKBM (Primer) di bawah koordinasi Induk Koperasi TKBM (Sekunder). Dimana setiap satu pelabuhan terdapat satu koperasi TKBM dalam pengoperasionalan tenaga kerja bongkar muat.

“Kegiatan pelatihan yang intensif dan efektif bagi pengurus dan pengawas Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat menjadi terobosan dalam upaya menciptakan Koperasi Modern, khususnya di wilayah Pelabuhan,” ulas Zabadi.

Termasuk di dalamnya adalah pengembangan usaha Koperasi TKBM. Sehingga, Koperasi TKBM tidak hanya bergantung pada pelaksanaan bongkar muat. “Ke depannya, usaha-usaha lainnya dapat juga dilakukan,” ungkap Zabadi.

Sementara itu, terkait tugas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Zabadi menekankan hal itu tidak sekadar ngobrol dan berdiskusi dengan pelaku koperasi yang menjadi dampingannya.

“Mereka dituntut harus turut serta menjadi pendobrak dan menjadi katalis bagi kemajuan koperasi. PPKL harus mampu menjadi konsultan, pendamping dan staf ahli bagi koperasi untuk menemukan pasar yang lebih luas,” jelas Zabadi.

Menurut Zabadi, salah satu hal yang harus mampu dilakukan para tenaga PPKL adalah mengenalkan para pengurus koperasi pada digitalisasi koperasi. “Produk-produk koperasi perlu dimasukkan dalam laman LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata Zabadi.

Dengan masuknya produk UMKM dan koperasi di laman LKPP, maka potensi pasar mereka semakin luas. Sebab, ada kewajiban bagi Kementerian dan Lembaga membelanjakan anggarannya untuk belanja barang dan jasa UMKM dan koperasi sebesar 40 persen.

“Jadi, pendampingan kepada koperasi harus dilakukan bukan sekadar ngobrol dan lihat produknya. Tapi, cek pasarnya bagus atau tidak, dan masukkan ke laman e-Katalog LKPP. Arahnya nanti begitu,” ucap Zabadi.

Jadi, lanjut Zabadi, PPKL harus menginvetarisasi produk unggulan koperasi lalu kurasi, dan cek persyaratan untuk masuk ke market place dan e-katalog. “Setelah terpenuhi, dampingi dan pastikan produk itu masuk ke LKPP,” tandas Zabadi.

Mengingat tugas yang berat itu, Zabadi menekankan pentingnya para PPKL untuk selalu menjadi katalisator bagi koperasi untuk terus melakukan transformasi. Sebab, dengan transformasi model koperasi yang disesuaikan dengan kondisi terkini, maka peluang bagi koperasi untuk menjadi besar dan berkembang menjadi sangat besar.

“Kalau ini tidak bisa dipenuhi oleh kita untuk apa ada PPKL. Jadi, bantu koperasi ini untuk memperbaiki produk dan kualitasnya. Arahkan koperasi memiliki kualitas produk yang baik, sehingga tidak ada keraguan bagi pemerintah dan BUMN, swasta untuk menggunakan produk koperasi,” jelas Zabadi.

Diakui Zabadi, tantangan utama dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah rendahnya minat masyarakat untuk berkoperasi. Masyarakat masih kerap memandang koperasi sebagai lembaga yang kurang terpercaya. “Oleh sebab itu, menjadi tugas PPKL juga untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat terhadap koperasi,” tegas Zabadi.

Memang, minat masyarakat yang rendah menjadi faktor lambatnya pertumbuhan jumlah anggota koperasi di Indonesia. Minat masyarakat berkoperasi hanya sebatas 8,4 persen. “Sementara di negara-negara kapitalis saja, minat masyarakat berkoperasi rata-rata 16 persen,” ungkap Zabadi.

*Ujung Tombak*

Dalam kesempatan yang sama, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Kementerian Koperasi dan UKM Nasrun menambahkan, peran PPKL dinilai sangat penting sebagai ujung tombak dalam mendorong peningkatan kualitas koperasi.

Namun, sayangnya, diakui Nasrun, masih banyak celah dan kekurangan yang harus dihadapi para PPKL ini dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu kendala yang dihadapi para PPKL dalam menjalankan tugasnya adalah upah minim. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, PPKL harus bekerja sampingan apapun jenisnya demi mendapatkan tambahan pemasukan.

Meski begitu, Nasrun menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar ada perhatian khusus pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan bagi para PPKL.

“PPKL punya tugas mulia, di samping sebagai ujung tombak, PPKL kita harap profesionalisme walau gajinya kecil tapi perlu diketahui bahwa kita sedang perjuangkan agar setara UMR,” ujar Nasrun.

Nasrun berharap dengan segala keterbatasan itu, PPKL tetap mempertahankan etos kerja dan profesionalismenya dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UKM. Dia meminta para PPKL juga turut memperkaya wawasannya dan menghilangkan mindset kerja PPKL sebagai kerja kantoran.

“Kita minta upgrade diri sendiri dan harapannya PPKL kita profesional agar tidak sebatas pendamping saja, kalau bisa jadi tenaga bayaran bagi koperasi ketika membutuhkan jasanya seperti menyusun laporan keuangan. Tapi ingat itu harus dikerjakan di luar tugas utama,” tukas Nasrun.

Dalam catatan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), saat ini, jumlah PPKL yang dimiliki berjumlah 1.235 orang yang tersebar di 33 provinsi dan 341 Kabupaten/Kota. Sementara itu jumlah koperasi mencapai 127.124 unit dengan jumlah anggota mencapai 25,09 juta anggota.

“Banyaknya koperasi dan jumlah PPKL diakui tidak sebanding sehingga perlu treatment lain agar koperasi-koperasi di Indonesia bisa sama-sama maju dan produktif,” ungkap Nasrun.

Sementara itu, Cepi Sukur Laksana selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan pelatihan peningkatan SDM bagi PPKL di wilayahnya.

Menurut Cepi, momen tersebut menjadi kesempatan yang baik dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas SDM PPKL.

“Terima kasih sekali kami diberi kesempatan untuk ada pelatihan di Jawa Timur karena tidak semua propinsi dapat jatah seperti ini. Kemarin juga dilatih untuk koperasi besar di sektor keuangan,” ungkap Cepi.

Terkait dengan nasib PPKL di wilayahnya, Cepi meminta ada perhatian lebih dari pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja. Sebab, saat menjalankan tugas pendampingan kepada UMKM dan koperasi, PPKL dihadapkan pada risiko kerja yang kerat terjadi di lapangan.

“Kami minta ada perlindungan terkait BPJS ketenagakerjaan, ini perlu kami mintakan kepada bapak untuk mereka. Kalau soal fee memang sudah ada tapi kecil sekali,” pungkas Cepi.(Jef)

olahraga

Bagas/Fikri Juara All England Terpesona denganKantor BNI London, Keren Banget

Tinggalkan komentar

London:(Globalnews.id)- Kabar menggembirakan datang dari Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada saat pasangan Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri menjuara All England 2022, setelah mengalahkan ganda putra Indonesia yang juga seniornya, pasangan Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan. Salah satu yang merasakan kebahagiaan itu adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (Kode saham: BBNI) yang telah mensponsori kehadiran tim nasional Bulutangkis Indonesia di ajang – ajang kompetisi internasional sejak tahun 2021.

Untuk itu, BNI mengundang dan menjamu para juara All England bersama pelatih untuk mengunjungi Kantor BNI Cabang London. Selain untuk memberikan apresiasi atas trofi All England yang kembali diboyong ke tanah air, kunjungan ke Kantor BNI Cabang London tersebut sekaligus meningkatkan literasi keuangan kepada para pemain dan pelatih bulutangkis serta menunjukkan keberadaan sebuah lembaga keuangan asal Indonesia di salah satu pusat keuangan dunia.

Kunjungan Tim Nasional Bulutangkis tersebut ke Kantor BNI Cabang London di Kawasan King Street, London, Inggris dilaksanakan pada Senin (21 Maret 2022) malam Waktu Indonesia Barat.

Selama berada di Kantor BNI Cabang London, para pemain dan official mendapatkan paparan singkat mengenai kinerja BNI di Kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika, yang dikoordinir dari London. Hadir juga secara daring, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, merangkap Irlandia dan International Maritime Organization Desra Percaya.

“Keren banget sih Kantor BNI London, lokasi nya strategis ada di King Street pusat Kota London. Jadi bangga ada BUMN yang bisa go global seperti BNI” ujar Bagas Maulana.

Di tengah percakapan tersebut, para pemain mendapatkan kejutan berupa hadirnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno secara virtual dan langsung dari Jakarta. Di tengah kesibukannya, Erick menyapa para pemain dan pelatih, serta mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih serta membanggakan Indonesia.

“Selamat Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri yang telah menjuarai turnamen bulutangkis All England 2022. Permainan yang luar biasa di All Indonesian Final. Selamat juga untuk Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang menjadi runner up. Selamat juga bagi seluruh pelatih dan official Tim Bulu Tangkis Indonesia yang telah menjadikan kabar gembira itu terwujud,” ujar Pratikno.

Erick mengingatkan, prestasi di All England dapat terwujud berkat dukungan dari banyak pihak, mulai dari PBSI, Kedutaan Besar, hingga para sponsor, yaitu BNI. Sejak tahun 2021 lalu, BNI terus menerus memberikan dukungan kepada Tim Bulu Tangkis Nasional, melalui PBSI. Dukungan ini menjadikan tim nasional Indonesia dapat mewujudkan berbagai prestasi tingkat dunia, mulai dari Olimpiade 2020, Piala Thomas, hingga terakhir Badminton Asia Team Championships 2022 atau BATC 2022. Sejak tahun 2021, 22 kejuaraan berhasil diraih dengan puncaknya Kejuaraan Olimpiade dan Piala Thomas sejak BNI menjadi Sponsor Utama PBSI.

“Sekali lagi selamat untuk sang Juara All England Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri beserta seluruh kontingen PBSI. Mumpung sedang di London, terimakasih telah mengunjungi salah satu kantor cabang BNI di pusat keuangan dunia ini. Dengan demikian, akan menambah cerita kebanggaan kita sebagai Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki sarana pendukung transaksi di Eropa,” Ujar Erick.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengapresiasi Tim Bulutangkis Indonesia yang tak hentinya mengharumkan nama bangsa dengan konsisten mencatatkan prestasi membanggakan di kancah global. Segenap keluarga besar BNI HI-Movers tentunya ikut merasakan suka cita yang dirasakan oleh Tim Bulutangkis Indonesia.

Dia menuturkan kemenangan terbaru dari Tim Bulutangkis Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menjuara All England 2022 merupakan bukti bahwa Indonesia adalah penguasa turnamen bulutangkis dunia bergengsi ini. Kemenangan tim junior atas senior pun merupakan keberhasilan regenerasi Tim Bulutangkis Nasional Indonesia.

“Kami menyadari raihan prestasi ini merupakan hasil dari perjuangan yang tak kenal menyerah dari putra putri terbaik bangsa yang gigih dan selalu bersemangat dalam membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang tangguh, dan memiliki mental juara dunia,” katanya.

Lebih lanjut, Royke menuturkan sebagai bank dengan kapasitas internasional BNI memiliki jaringan kantor cabang di 6 pusat keuangan dunia, salah satunya di London. Saat ini, keperluan perbankan di Eropa dapat terlayani dari BNI Landon yang berstatus full branch.

“Sebagai bank internasional asal Indonesia kami berupaya membantu upaya pengembangan bisnis teman – teman di Indonesia agar lebih mudah menembus pasar Internasional. Bekerjasama dengan banyak pihak, kami tajamkan layanan kantor cabang luar negeri untuk membantu Diaspora Indonesia,” ujarnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi KemenkopUKM dan Koperasi TAM Gelar Vaksinasi Booster di Nganjuk

Tinggalkan komentar

Kabupaten Nganjuk:(Globalnews.id)-
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan program vaksinasi booster Covid-19 kepada anggota koperasi, para pelaku UMKM dan anggota masyarakat sekitar, di Gedung KSPPS Tunas Artha Mandiri, Nganjuk, Selasa tanggal 22 Maret 2022. Sebanyak 583 peserta melakukan vaksinasi dan setengah dari peserta vaksinasi adalah anggota koperasi dan pelaku UMKM beserta masyarakat sekitar.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pelaksanaan vaksin booster diwakili oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi yang didampingi oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Nasrun Siagian beserta jajarannya, hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Ketua I KSPPS Tunas Artha Mandiri Su’ud Fuadi SHI, E.I, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan Forkopinda.

Deputi Zabadi mengatakan “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, kementerian dan lembaga diminta untuk mendorong percepatan vaksinasi ketiga (booster) dan mendorong percepatan bagi masyarakat yang belum mendapat vaksinasi.

Menkop dan UKM menghimbau Koperasi yang jumlah anggotanya banyak untuk berpartisipasi percepatan vaksinasi, mengingat anggota koperasi adalah UMKM. Apabila pelaku UMKM sudah divaksin secara alamiah timbul percaya diri tinggi, sehingga semangat untuk berusaha juga semakin tinggi Tandas Deputi Zabadi.

Kami apresiasi koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah,” berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi lanjutan ini, dan kami juga terus menghimbau koperasi-koperasi lain juga melakukan hal yang sama. Artinya apa yang ditagetkan atau proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional  4,7 – 5,5 persen dapat terealisasi.

Deputi Zabadi juga mengingatkan, tetap jaga prokes, agar pandemi cepat berakhir kita menuju  endemi. Zabadi menambahkan bahwa kegiatan ini juga menunjukkan bahwa eksistensi koperasi jangan dipandang sebelah mata, koperasi sekarang banyak yang bagus-bagus. Koperasi jangan sibuk dengan penampilan kantor, tetapi harus memberikan manfaat sebesar besarnya kepada anggota, karena philosofi koperasi dari, oleh dan untuk anggota.

Deputi Zabadi, dalam acara tersebut didaulat untuk memberikan bantuan bedah rumah secara simbolis sebesar 85 juta rupiah kepada anggota Koperasi Tunas Artha Mandiri dan bingkisan kepada seluruh peserta vaksinasi.

Pada kesempatan yang sama, Su’ud Fuadi menyampaikan terima kasih atas dukungan  Kemenkop dan UKM karena di percaya untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi sebagai bakti Koperasi untuk Negeri bersama-sama dengan pemerintah kabupaten Nganjuk, semoga Koperasi dan Para Pelaku UMKM terus Bangkit di masa akhir akhir pandemi yang diharapkan akan segera berakhir.

Pada akhir acara Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Booster Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, Marhaen Jumadi menyempatkan hadir melihat lokasi vaksin booster dan beramahtamah dan Mengucapkan Apresiasinya dan terimaksih atas Pelaksanaan Vaksin yang di gelar Kemenkop dan UKM.(Jef)

 

koperasi dan ukm

MenkopUKM Teten Masduki: G20 Buka Peluang Peningkatan Wirausaha Perempuan Melalui Inklusi Bisnis

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Presidensi Indonesia pada G20 dimanfaatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan peran wirausaha perempuan di Indonesia melalui inklusi bisnis. Hal tersebut menjadi salah satu agenda Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya pemulihan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

“Memperhatikan cross-cutting isu perempuan, Kementerian Koperasi dan UKM berusaha meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan melalui kebijakan yang ramah gender, serta mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan”, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam side event Seminar G20 bertemakan Empowering Women Entrepreneurs through Inclusive Business di Jakarta, Selasa (22/03/2022).

Menteri Teten juga menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60%, dengan 64% di antaranya adalah perempuan. Sehingga memberdayakan UMKM juga berarti memberdayakan perempuan.

“Peningkatan peran perempuan perlu didorong kedalam pengarusutamaan kebijakan terkait UMKM, di mana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi pemain inti dalam keberlangsungan UMKM”, ungkap Menteri Teten.

Dalam meningkatkan perannya, wirausaha perempuan sendiri membutuhkan dukungan dari pemerintah baik berupa akses pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kualitas produk, hingga dukungan infrastruktur khususnya di area pedesaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengungkapkan peningkatan wirausaha perempuan juga menjadi salah satu agenda prioritas yang dimandatkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

“Perempuan memiliki peran yang strategis pada UMKM di Indonesia, di mana sebanyak 34% usaha menengah dijalankan oleh perempuan, bahkan 50,6% usaha kecil dan 52,9% usaha mikro juga dijalankan oleh perempuan”, ungkap Menteri Bintang.

Melalui “Recover Together, Recover Stronger” yang diangkat sebagai tema dalam G20 kali ini, Menteri Bintang berharap dapat melibatkan partisipasi perempuan secara penuh dalam pemulihan ekonomi global.

“Ketika perempuan telah diberdayakan dan anak-anak terlindungi dengan baik, maka kesejahteraan menjadi tidak terelakkan bagi kita semua”, pungkas Menteri Bintang.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah juga berharap melalui kesempatan ini, dapat tercipta kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi bersama bagi UMKM.

“kami berharap pada G20 kali ini dapat tercipta investor matchmarking, dukungan terhadap pelaku usaha perempuan maupun disabilitas, ecosystem mapping, serta katalog produk UKM pada sektor potensial”, jelas Siti Azizah.

Diketahui, dalam rangkaian side event G20 terdapat tiga sub tema yang berkaitan dengan UKM, antara lain peningkatan wirausaha perempuan, keterlibatan UKM secara aktif dalam green economy, serta akselerasi UKM di era digital.

Adapun, pada seminar yang menjadi awal dari rangkaian side event G20 ini, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, W20, B20, dan berbagai stakeholder lainnya. Di mana terdapat lima pembicara dari berbagai komunitas dan asosiasi, antara lain Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), APINDO, ASYX, Angel Investment Network (ANGIN), serta organisasi internasional UNESCAP.(Jef)

koperasi dan ukm

Gelar Rakortas 2022, KemenKopUKM Perkuat 5 Strategi Transformasi KUMKM

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak seluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama mengembangkan Koperasi dan UMKM (KUMKM), terutama dalam menghadapi masalah sulit seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Teten secara daring dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 yang digelar KemenKopUKM di Tangerang, Banten, Selasa (22/3). Adapun, dalam Rakortas tersebut mengusung tema, “Membangun Masa Depan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Eddy Satriya, Direktur PEIPD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Fiki Satari sebagai Moderator.

Menteri Teten melanjutkan, Rakortas ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Di mana melalui tema yang sejalan ini diharapkan agar perekonomian Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan akan tumbuh secara ‘inklusif dan berkelanjutan.

“Ini mengandung makna, peningkatan ekonomi KUMKM-Wirausaha didorong akses/kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Agar usahanya tidak hanya bersifat temporer, tapi mampu berkelanjutan dari masa ke masa hingga dapat naik kelas,” ucap MenKopUKM dalam sambutannya.

Menurut Menteri Teten, tahun 2022 ini, merupakan tonggak awal pembangunan koperasi UMKM, dan Kewirausahaan di masa mendatang. Di mana tahun ini ataupun pada tahun 2023, akan ada sejumlah program prioritas yang diluncurkan dan dimulai pelaksanaannya.

Di antaranya pertama, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-KUMKM). Kedua, Digitalisasi KUMKM dan Penguatan Inkubasi. Ketiga, Major Project Pengelolaan Terpadu KUMKM. Keempat, Optimalisasi PLUT-KUMKM dan kelima, penguatan dan pendampingan koperasi melalui korporatisasi pangam dan nelayan serta penguatan sistem pengawasan koperasi.

“Tahun ini merupakan tahun yang penting bagi kita membangun dan memperkuat fondasi demi terciptanya kemajuan di segala aspek pada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan,” imbuh Menteri Teten.

Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi periode krusial untuk menyiapkan koperasi dan UMKM siap menghadapi tantangan/isu global di tahun 2023. Situasi perekonomian global tahun depan diprediksikan akan tidak mudah, karena dunia akan dihadapkan dengan tantangan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter global.

Ditegaskan MenKopUKM, tantangan Covid-19 pun masih dinamis, keterbatasan fiskal dunia, dan kebijakan China yang berubah. Artinya, keadaan ekonomi global akan terganggu tahun depan, sehingga perekonomian nasional akan tergantung pada ekonomi dalam negeri dan UMKM akan menjadi andalannya.

“Sehingga, untuk merespon isu global di tahun 2023, peningkatan belanja produk dalam negeri harus didorong. Katalog LKPP akan digenjot, target 1 Juta produk UMKM akan masuk e-katalog, saat ini baru sebanyak 70 ribu produk,” tegas Teten.

Di tahun 2023, bagaimana fiskal berputar di dalam negeri, artinya membeli produk dalam negeri. Belanja K/L akan jadi prioritas, termasuk realisasi rantai pasok, jika komponen-komponen BUMN di-support/dibeli dari UMKM maka capital flight untuk impor akan turun.

“Tahun depan, akan menjadi momentum bagus untuk mengoptimumkan 40 persen belanja K/L, belanja BUMN, mendorong rantai pasok, termasuk gerakan kampanye belanja dalam negeri di e-commerce,” katanya.

MenKopUKM menekankan, setiap peluang akan selalu berdampingan dengan tantangan. Untuk itu katanya, KemenKopUKM perlu bersiap dengan perencanaan dan strategi yang matang untuk menjawabnya. Pendekatan Strategi Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha sudahlah tepat untuk meningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM Tahun 2020-2024.

Diketahui, kelima strategi ini yaitu, pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal. Kedua, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi. Ketiga, Transformasi Ke Dalam Rantai Pasok. Keempat, Transformasi Pertumbuhan Wirausaha Produktif. Dan kelima, Transformasi Koperasi Modern.

“Jika di tahun 2021 kita berfokus mempersiapkan perencanaan dan strategi, maka di tahun ini.dan tahun-tahun selanjutnya lah saatnya kita lebih banyak implementasi, melaksanakan aksinya,” tegas Menteri Teten.

Ke depan ia berharap, segala ikhtiar dan upaya demi kemajuan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Indonesia akan bergerak melesat, hingga bangkitnya ekonomi kerakyatan bukan lagi menjadi cita-cita, namun dapat menjadi kenyataan.

*Sinergi Dengan Pemerintah Pusat*

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM tahun ini telah dirangkum dalam dua pendekatan. Pertama pendekatan strategis transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang mencakup lima transformasi strategis.

Kedua, melalui pendekatan klasifikasi program/kegiatan strategis melalui enam fondasi yang terdiri dari akses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan (SIDT) dan reformasi kebijakan.

“Salah satu strategi transformasi yang difokus dilakukan tahun ini adalah transformasi dari usaha informal ke formal. Tahun 2022 ini, terasa sekali transformasi digital mampu mengawal pelaku ultra mikro dan mikro yang lebih dari 99 persen bertransformasi. Bahkan tercatat pada aplikasi BKPM jumlahnya yang berhasil transformasi sebanyak 3 juta. Ke depan, bagaimana kita bisa mengawal transformasi informal ke formal sesuai target,” ujar SesmenKop UKM dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi. Di mana ditargetkan ada 30 juta pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi, bahan baku, hingga pemasaran. “Transformasi perlu dukungan semua pihak. Kenaikan anggaran KemenKopUKM tahun ini hingga Rp 1,4 triliun menjadi hal yang baik. Diharapkan bisa mendorong transformasi lebih cepat,” imbuhnya.

Selanjutnya, strategi pendataan by name by adress ditargetkan bisa rampung pada 2024. Di mulai pendataan lengkap pada April 2022 sekitar 15 juta bisa terkumpul tahun ini. “Tahun 2022, KemenKopUKM memfokuskan kegiataan prioritas, implementasi 40 persen pengadaan barang/jasa sesuai mandat PP No.7 Tahun 2021,” jelas Arif.

Dan di tahun 2023, akan disusun kembali arah kebijakan, yang diharapkan memenuhi segala aspek yang berkembang dalam Rakortas ini. “Sehingga, apa yang direncanakan oleh pusat, harus bersinergi bergerak seirama dengan pembangunan KUMKM yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi,” tegasnya.

Senada, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, Bappenas mendukung 100 koperasi yang menjadi koperasi modern. Pihaknya sangat mengapresiasi dan menjadi perhatian setiap koperasi, perlu adanya penguatan.

“Penguatan 100 koperasi ini agar menjadi salah satu target RPJMN. Rasio kewirausahawan nasional juga perlu diperbarui di setiap K/L. Sehingga upaya pencapaian target bisa lebih terarah,” sambungnya.

Mengamini, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono menuturkan, biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN. Baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mencapai Rp 1.356 triliun atau setara 3,8 persen PDB 2020.

“APBN telah bekerja keras, untuk menahan pandemi agar dampaknya tidak terlalu dalam. Covid-19 adalah shock yang sangat besar mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” pungkas Sunawan.(Jef)

globalnews.id