KemenKopUKM Tetapkan KUD Mino Saroyo Jadi Role Model Koperasi Perikanan Nasional Modern

Cilacap:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terciptanya 500 koperasi modern pada tahun 2024 mendatang. Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, menjadi salah satu pilot project, sekaligus role model, sebagai Koperasi Perikanan Nasional Modern di tahun 2021.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi menyampaikan, pihaknya telah mengidentifikasi dan menetapkan lokus di Kabupaten Cilacap, KUD Mino Saroyo sebagai salah satu piloting koperasi pangan modern di tahun 2021.

“Sejalan dengan penetapan koperasi pangan modern, pemilihan KUD Mino Saroyo juga menjadi salah satu koperasi di sektor perikanan dan kelautan yang akan diunggulkan, menjadi role model pada program Korporasi Petani dan Nelayan, dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan nelayan,” ungkap Ahmad Zabadi Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM saat meninjau Tempat Pelelangan Ikan KUD Mino Saroyo, Cilacap, Sabtu (20/12).

Zabadi menjelaskan, KUD Mino Saroyo menjadi buah bibir dari berbagai pihak, baik pemerintah dan juga swasta, karena pencapaiannya.

“KUD Mino Saroyo telah memiliki 14 unit usaha, seperti unit pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Warung Serba Ada (Waserda), dan lainnya. Saat ini jumlah anggota sebanyak 8.428 orang dengan kepemilikan aset sebesar Rp28,8 miliar serta omzet sebesar Rp234,9 miliar. Selain itu, KUD Mino Saroyo juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha Jepang dan PT Toxindo Prima yang berperan menjadi offtaker,” ungkap Zabadi.

Untuk itu lanjut Zabadi, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pendampingan bagi KUD Mino Saroyo, agar menjadi role model bagi koperasi lainnya.

“Bisnis yang dikelola oleh KUD Mino Saroyo memberikan suatu gambaran bahwa terintegrasi nya usaha-usaha yang dilakukan koperasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan nelayan mulai dari tempat pelelangan ikan, penyediaan sarana prasarana, penangkapan ikan, termasuk kebutuhan bahan bakarnya. Ini sangat bagus, kita ingin jadikan role model untuk Koperasi Perikanan Nasional. Karenanya, kami melihat potensi dan capaian oleh KUD Mina saroyo, kami sangat respek, apresiasi dan ikut bangga,” jelas Zabadi.

Zabadi menambahkan, untuk menjaga kualitas ikan agar tetap baik, segar, dan kemudian memenuhi standar ekspor, proses sertifikasi ekspor tentu diperlukan beberapa pemenuhan standart.

“Sertifikasi sebagai eksportir sedang kita bantu siapkan, InsyaAllah kita dalam proses ini, kita akan dampingi. Saat ini kami juga bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang memberikan bimbingan teknis dalam rangka menyiapkan KUD Mino Saroyo, bukan saja untuk digitalisasinya tapi juga proses manajemen yang memenuhi kapasitas sebagai eksportir,” tutup Zabadi.

Diwaktu yang sama, Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengatakan, hal Ini merupakan terobosan baru bagi KUD Mino Saroyo, selain dapat menjadi contoh bagi koperasi lain, ia berharap dapat mendorong peningkatan skala ekonomi bagi anggotanya.

“Kami memberikan apresiasi terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini merupakan penyemangat bagi kami,” tegas Untung.

Ia menceritakan, seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Cilacap ini dikelola oleh KUD Mino Saroyo.

“Kami mendapat kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengelola TPI ini. Maka semangat kami adalah bagaimana kami dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan nelayan,” ucap Untung.

Untung menambahkan, pihaknya akan melakukan terobosan usaha yang baru, salah satunya ekspor. TPI sudah dikelola oleh koperasi, selanjutnya harus mampu melakukan ekspor.

“Untuk mencapai hal tersebut, kita masih butuh support dari pemerintah, bantuan dari pemerintah berupa pendampingan digitalisasi agar semua unit-unit usaha kami dapat berkembang,” pungkas Untung. (Jef)

MenKopUKM Dorong Budidaya Lobster sebagai Produk Unggulan Daerah Lombok Timur

Lombok Timur:(Gkobalnews.id)- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mendorong pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui produk unggulan lokal daerahnya masing-masing yang diharapkan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat.

Teten mencontohkan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya potensi lokal seperti budidaya lobster atau ternak sarang burung walet dapat digarap sebagai produk unggulan daerah.

Teten mengatakan budidaya lobster merupakan produk unggulan yang belum tergarap dengan baik. Sehingga perlu ditingkatkan karena banyak negara sedang mencari keunggulan domestik masing-masing.

Ia mencontohkan Norwegia yang kini juga sedang meningkatkan pendapatan domestiknya bukan lagi dari migas tapi dari budidaya ikan salmon.

“Sehingga kita harus fokus pada teknik, pakan, jaring dengan melibatkan perguruan tinggi dan sebagainya. Kita juga harus berani fokus mengembangkan SDM dan infrastruktur,” kata Teten di Lombok Timur, NTB, Sabtu (20/11/2021).

Sehingga ini akan menjadi lokomotif yang menarik sektor lain seperti pariwisata, tenaga kerja, dan sebagainya.

“Jadi sekarang fokus saja kalau mau budidaya lobster maka lobster dulu mulai dari infrastruktur dan pengembangan koperasi,” ujarnya.

Upaya dari pemerintah sendiri yakni sudah ada MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat sektor perikanan yang berbasis koperasi.

“Sehingga tidak ada lagi nelayan, petambak, dan lain sebagainya yang dalam bentuk usaha sendiri-sendiri dalam skala nonekonomi. Kita akan konsolidasi dalam bentuk koperasi,” kata Teten.

Dengan begitu diharapkan lobster dan sarang burung walet yang akan dikembangkan di NTB akan terfokus dalam segi model bisnisnya termasuk dari segi sisi pembiayaan dan sebagainya dalam wadah koperasi.

Sementara itu Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmi mengatakan saat ini daerahnya telah fokus untuk melakukan revitalisasi kawasan dan pengembangan budidaya lobster.

Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2021 pemerintah daerah Lombok Timur telah menyiapkan dana sekitar Rp3 miliar untuk perubahan dan renovasi Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian dilanjutkan pada RAPBD tahun 2022 sekitar Rp8 miliar ditambah dengan pembelian lahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekitar 3 hektare sebagai aset pemerintah pusat di Pemda Lombok Timur.

“Teluk Ekas ini merupakan penghasil lobster terbaik di Indonesia karena itulah KKP akan memberikan pinjaman dari luar negeri untuk penataan Teluk Ekas sekitar Rp750 miliar. Alhamdulillah semoga menjadi berkah,” ujar Sukiman.

Desa Ekas di teluk ini menjadi salah satu dari 254 desa di Kabupaten Lombok Timur dari 21 kecamatan dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Di wilayah itu berkembang sebanyak 541 koperasi namun yang aktif hanya 292 koperasi.

“Entah apa problematika mungkin sudah mati suri atau memang dari pusat data online tidak bisa dihapus atau bagaimana. Tapi faktanya yang aktif 292 koperasi,” katanya.

Kabupaten Lombok Timur sendiri memiliki prospek pendapatan yang sangat bagus yakni ada Gunung Rinjani sebagai jalur pendakian dan pantai yang tidak jauh yakni Pantai Pink, Pantai Kura-Kura, Pantai Surga, dan lainnya.(Jef)

Vaksinasi Massal LPDB-KUMKM Sasar 3.200 Santri Ponpes Darussyifa Al-Fitroh

Sukabumi:(Globalnews id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kembali menggelar vaksinasi massal Covid-19 dalam rangka mendukung program pemerintah mempercepat cakupan vaksinasi.

Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fitroh, Sukabumi, Jawa Barat dengan target peserta vaksinasi sebanyak 3.200 santri dan jenis vaksin yang digunakan adalah Pfizer.

“Dalam kegiatan ini, LPDB-KUMKM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sukabumi dan sejumlah Puskesmas. Kami juga membawa tenaga kesehatan dari pusat untuk membantu,” ungkap Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo disela kunjungannya di Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fitroh, Sabtu (20/11/2021).

Supomo menyampaikan, LPDB-KUMKM secara berkelanjutan terus menggelar vaksinasi massal, setelah sebelumnya sukses digelar di Jakarta, Pengalengan Bandung, Tangerang, Purbalingga Jawa Tengah, Labuan Bajo NTT, Garut Jawa Barat, dan Kulonprogo Yogyakarta.

Supomo berharap rangkaian kegiatan vaksinasi massal ini dapat membantu Pemerintah mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga Indonesia bisa segera melewati situasi pandemi dan ekonomi nasional berangsur pulih.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sukabumi, Harun Al Rasyid menyampaikan apresiasinya kepada LPDB-KUMKM karena telah membantu Pemerintah Daerah Sukabumi dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di Kota Sukabumi. Dalam kegiatan vaksinasi ini, sambungnya, Dinkes Sukabumi mengkoordinir 12 puskesmas, tenaga kesehatan, dan vaksinator.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Ponpes Darussyifa Al-Fitroh, Enjon ZM menyampaikan terima kasihnya kepada LPDB-KUMKM atas penyelenggaraan vaksinasi kepada 3.200 santri Ponpes Darussyifa Al-Fitroh. Ia berharap vaksinasi ini dapat mencegah penularan Covid-19 di lingkungan Ponpes.

*Pendampingan UMKM*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, juga mengunjungi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ibaadurrahman yang telah menerima pembiayaan dana bergulir di tahun 2021.

Selanjutnya, juga mengunjungi tempat produksi komponen suku cadang milik PT Fahmi Cipta Abadi, UKM anggota KSPPS BMT Ibaadurahman.

Ketua KSPPS BMT Ibaadurahman, Hj. Eti Rusmiati mengatakan, pembiayaan dana bergulir yang telah diterima pihaknya menumbuhkan semangat baru di tengah tekanan akibat situasi ekonomi yang terdampak pandemi.

Saat ini, KSPPS BMT Ibaadurahman memiliki kurang lebih 1.000 anggota dari pelaku UMKM dengan berbagai jenis usaha yang mayoritas bergerak dibidang kuliner dan perdagangan.

“Pelaku UMKM anggota kami banyak yang terdampak pandemi dan membutuhkan tambahan modal kerja, Alhamdulillah disituasi ini LPDB-KUMKM memberikan pembiayaan dana begulir,” ucapnya.

Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM akan melakukan pendampingan kepada KSPPS BMT Ibaadurrahman agar memiliki grand design pengembangan usaha melalui model bisnis kemitraan antara kelompok usaha besar dan UMKM.

“Tadi kami lihat salah satu anggota ini bergerak dibidang pembuatan komponen onderdil kendaraan, dan ternyata banyak juga anggota serupa lainnya dan berjalan sendiri-sendiri. Anggota ini akan dihimpun dan akan kami dorong membentuk kemitraan dengan anggota lainnya yang bergerak dibidang serupa sehingga rantai pasok bisa terhubung langsung dengan industri besar,” ucapnya.

Supomo melanjutkan, setelah terbentuk kemitraan, nantinya masing-masing UKM kami sarankan membuat perseroan terbatas di bawah payung koperasi dengan pembiayan dari LPDB-KUMM. Dengan begitu, pelaku-pelaku UKM ini bisa naik kelas dan meningkat skala usahanya.

“Model bisnis koperasi seperti ini sesuai dengan keinginan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki,” pungkas Supomo.(Jef)

Menkop dan UKM Teten Masduki Dukung Tingkatkan Produksi Sarang Burung Walet di NTB


Lombok Tengah: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan nilai ekonomi dari sarang burung walet sangat luar biasa sehingga bisa menjadi sumber pendapatan warga Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tadi saya sudah tanya mereka jika ini bisa dikembangkan dari segi volume produksi, namun dari segi ekosistem perlu diperbaiki,” kata Menteri Teten saat meninjau Koperasi Ammar Sasambo di Kampung Walet, Desa Kateng Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sabtu (20/11/2021). Turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Direktur Utama PT Sarang Burung Walet Ading Buntaran.

MenKopUKM menekankan pengembangan produksi dari sarang walet bisa berkembang dengan menjaga seluruh ekosistemnya seperti sumber makanan, gedung, pengolahan, pencucian, pembersihan, dan sebagainya.

MenKopUKM juga meminta jajarannya agar UKM sarang burung walet di NTB ini bisa masuk inkubator Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) agar mampu memperluas kebutuhan volume produksi dari peternak. Selain itu meningkatkan kemampuan koperasi sebagai offtaker produk ternak dan instalasi pengolahannya.

“Jadi bagaimana koperasi modern di banyak negara memang seperti itu. Di mana peternak hanya memperbanyak produksinya saja lalu koperasi bisa melakukan pemasaran dan mencari pembeli. Inilah perhatian kami terhadap koperasi seperti itu,” ungkapnya.

“Inshaallah bisa segera kami wujudkan. Nantinya koperasi sebagai offtaker tentu membutuhkan tambahan modal untuk bisa membeli produk peternak tidak langsung ke pembeli/buyer tapi lewat ke koperasi supaya satu harga,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Ammar Sasambo Lalu Saswadi mengatakan peternak walet di NTB khususnya di Lombok Tengah memiliki potensi yang luar biasa karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Selain itu produksi yang melimpah bisa ikut membantu menyejahterakan masyarakat sekitar.

Sehingga dirinya berharap perlunya dorongan dari pemerintah untuk membantu meningkatkan produksi dari sarang walet tersebut serta membuka pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk bisa menghasilkan sarang walet yang berkualitas.

“Selain itu adanya sumber daya manusia yang bisa dilatih untuk meningkatkan produktivitas dari ketersediaan burung walet ini,” kata Saswadi.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri mendukung penuh produksi dari peternak burung walet. Pemprov meminta para peternak untuk menyediakan produk yang berkualitas dan dijual dalam bentuk olahan.

“Dari Pemerintah Provinsi sendiri meminta pada peternak walet dengan menyediakan produk yang berkualitas dan olahan sehingga jangan dijual dalam bentuk mentah. Oleh karena itu tercipta minumannya serta sarang burung walet yang dibungkus rapih dan dimakan dengan madu,” ujarnya.(Jef)

Jelang Akhir Tahun, Bandara Juanda Surabaya Siaga Antisipasi Cuaca Ekstrem

Sidoarjo:(Globalnews.id)- Memasuki akhir tahun, kondisi cuaca akan memasuki musim penghujan di mana tentunya akan berpengaruh pada penerbangan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Bandar Udara Internasional Juanda telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan terutama pada saat cuaca ekstrim.

“Kami terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Otban Wilayah III, Lanudal Juanda, BMKG, Airnav, seluruh maskapai dan ground handling mengenai langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan. Sesuai prediksi BMKG, intensitas hujan hingga bulan Desember akan cukup tinggi dan akan memasuki puncak pada bulan Januari Hingga Februari 2022,” ujar General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar.

Sisyani menambahkan rencana kontigensi telah disiapkan bersama stakeholder terkait. “Kami Bandara Juanda siap menerima pengalihan penerbangan dari bandara lain apabila terjadi cuaca buruk di bandara tujuan. Pengalihan pendaratan merupakan hal yang lazin ketika terjadi cuaca buruk musim hujan dikarenakan jarak pandang visual yang berkurang akibat tingginya curah hujan, kabut, atau kondisi lainnya. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan,“ tambahnya.

Menurut Sisyani, pihaknya sebagai pengelola bandara tidak hanya berkoordinasi dengan eksternal, namun juga mempersiapkan langkah-langkah antisipasi bersama tim internal perusahaan. “Dari sisi internal kami telah memastikan pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan, baik di area landside maupun airside berjalan sesuai prosedur keamanan dan keselamatan penerbangan. Kemudian kami juga mempersiapkan pengaturan ruang tunggu apabila dalam waktu berdekatan ada beberapa pesawat penerbangan yang mengalami keterlambatan karena cuaca buruk, tentu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, kondisi trafik Bandara Juanda menjelang akhir tahun mulai menunjukkan tren positif. “Jika dibandingkan dengan kinerja trafik bulan November, hingga pertengahan Oktober ini ada pertumbuhan rata-rata jumlah penumpang per hari sebesar 18 persen. Di November lalu rata-rata per hari kami melayani 21 ribu penumpang, sementara di Oktober ini rata-rata ada 18 ribu penumpang per hari,” jelasnya.

Secara keseluruhan, jumlah trafik penumpang Januari hingga Oktober tahun 2021sebanyak 4.504.190 penumpang dengan komposisi 4.426.047 penumpang penerbangan domestik dan 78.143 penumpang penerbangan internasional.

Kemudian untuk jumlah pergerakan pesawat mencapai 44.640 pesawat dengan komposisi 42.697 pesawat penerbangan domestik dan 1.943 pesawat penerbangan internasional.

Sedangkan pelayanan kargo mencapai 57.217.018 kg dengan komposisi 44.973.962 kg untuk penerbangan domestik dan 12.243.056 kg untuk penerbangan internasional.

Dirinya menambahkan bahwa sejak awal November jumlah penumpang harian tertinggi telah mencapai 24 ribu penumpang dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 21 ribu per hari. Untuk jumlah pesawat harian tertinggi mencapai 200 pesawat datang dan pergi sedangkan pada bulan sebelumnya hanya mencapai 173 pesawat per hari.

Sisyani menjelaskan tren peningkatan jumlah penumpang harian mulai nampak sejak diberlakukannya penggunaan swab antigen sebagai salah satu syarat terbang. “Sejak awal November pemerintah memberlakukan swab antigen selain RT PCR, hal tersebut berdampak positif pada dunia industri penerbangan. Terjangkaunya harga PCR dan swab antigen membuat meningkatnya animo pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara. Kami berharap dan optimis jumlah penumpang terus meningkat hingga akhir tahun 2021,“ jelasnya.(Jef)

9 Start-Up Siap Ikuti Indonesia Fund Festival 2021

Jakarta:(Globalnews.id)– Kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Orbit Future Academy dan Inkubator Siger Innovation Hub akan mempersiapkan pelaksanaan Indonesia Fund Festival 2021 (IFF 2021).

Adapun event tersebut merupakan ajang pertemuan antara investor dengan para Start-Up tenant hasil inkubasi pada program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM tahun 2021.

Gelaran Indonesia Fund Festival 2021 ini juga didukung oleh MNC Group sebagai tindaklanjut MoU Bersama Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempromosikan Koperasi dan UMKM dalam mendapatkan investasi, pinjaman atau pembiayaan, dan kerja sama dari para investor.

“Untuk acara IFF 2021 akan menjaring kurang investor mancanegara dan lokal yang akan melakukan pitching baik secara online dan offline,” ujar Indera Marwan Bayu Wicaksono Advisor Siger Innovation Hub.

Bayu mengatakan, sebelum pelaksanaan IFF 2021 ini, panitia pelaksana telah melakukan proses panjang dalam penentuan tenant ini dilakukan dari bulan September lalu, ditambah proses inkubasi selama 6 bulan sejak bulan Mei 2021.

“Dari total sekitar 200 tenant yang diinkubasi oleh Inkubator pada tahun 2021, sebanyak 138 tenant terkurasi pada 8 inkubator telah mengikuti semua tahapan Investor Readiness Rate (IRR) yang diberikan oleh Orbit Venture Academi,” tambah Bayu.

Saat ini telah terpilih 9 tenant terbaik yang siap untuk mengikuti business pitching bersama investor, dan sebanyak 14 tenant runner-up yang akan dikurasi lebih lanjut untuk dapat mengikuti IFF 2021.

“Ada 9 tenant yang menjadi finalis dan 14 tenant yang menjadi runner-up yang siap mengikuti IFF 2021, dan akan mengikuti pra pitching untuk penjajakan awal dengan investor serta diwajibkan untuk mengikuti booth camp pada tanggal 8 dan 11 Desember 2021,” papar Bayu.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengatakan, pelaksanaan IFF 2021 merupakan kerja sama yang saling mendukung pengembangan wirausaha baru di Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya IFF 2021, terdapat dana investasi yang dilakukan oleh investor kepada para tenant tenant terbaik LPDB-KUMKM. Kemudian, adanya pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM melalui mitra koperasi terbaik,” kata Jaenal.

Selain itu, Jaenal menekankan pelaksanaan event berskala internasional ini merupakan salah satu tindak lanjut pelaksanaan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM Bersama dengan MNC Group dalam rangka mempromosikan pelaku usaha Koperasi dan UMKM kepada investor mancanegara dan lokal.

“Pelaksanaan IFF 2021 merupakan agenda lanjutan terhadap tindak lanjut MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM Bersama dengan MNC Group, untuk mempromosikan tenant LPDB-KUMKM kepada investor,” pungkasnya.

Sebagai informasi, IFF 2021 akan dilaksanakan pada 14 Desember 2021 mendatang di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower.(Jef)

EKOSISTEM DIGITAL BAKTI KOMINFO BERDAYAKAN UMKM LOKAL BERDAYASAING NASIONAL

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana jumlahnya memcapai 64 juta pelaku usaha, atau merupakan mayoritas (99 persen lebih) dari total pelaku usaha di tanah air. Dari jumlah itu, sudah 16,4 juta UMKM yang sudah tergabung dalam ekosistem digitalisasi.

Meski jumlah itu meningkat lebih dari 100 persen dibanding sebelum pandemi, namun percepatan transformasi digitalisasi UMKM masih diperlukan, mengingat era sekarang dimana ekosistem merupakan syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan.

Karena itu pemerintah terus menggenjot transformasi digitalisasi UMKM ini, dimana diharapkan pada 2024, ada 30 juta UMKM yang bakal tergabung dalam ekosistem digitalisasi UMKM.

Salah satu peran pemerintah dalam upaya transformasi digitalisasi UMKM ini ialah dengan menghadirkan jaringan telekomunikasi lewat BAKTI KOMINFO yang mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tidak hanya fokus membangun infrastruktur, namun BAKTI secara berkala juga membangun ekosistem digital di daerah tersebut.

Menurut Danny Januar Ismawan, Direktur layanan TI untuk Masyarakat dan pemerintah BAKTI KOMINFO, kehadiran jaringan telekomunikasi di daerah 3T tidak akan menimbulkan sebuah nilai positif jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara optimal. Oleh karenanya BAKTI melakukan solusi ekosistem digital dengan 3 pilar utama, yakni Digital Citizen, Digital Economy, dan Digital Government.

Dalam rencana strategis KOMINFO 2020—2024 terkait Ekonomi Digital, BUMDES dan UMKM menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Untuk mewujudkannya, BAKTI menggandeng beberapa pihak untuk berkolaborasi memajukan UMKM di daerah 3T, salah satunya dengan idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia).

Kondisi pandemi saat ini adalah momentum lahirnya transformasi UMKM ke arah digital market atau e-commerce. Transaksi selama pandemi meningkat sangat signifikan. Sebagai gambaran, di tahun 2020 saja terjadi peningkatan jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce dan online marketing pada level menengah. Dan di tahun yang sama, terjadi kenaikan transaksi e-commerce sebesar 29,6% dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp266,3 triliun.

“Kita harus melihat bahwa pandemi ini memiliki hikmah tersediri. Masyarakat di daerah 3T secara tidak langsung dipaksa oleh kondisi untuk bisa beradaptasi secara cepat melakukan adopsi teknologi yang hadir di daerahnya akibat akselerasi jaringan telekomunikasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebangkitan UMKM di kala pandemi ini menjadi momentum transformasi UMKM Indonesia menjadi lebih maju,” tambah Danny.

Melihat potensi digitalisasi UMKM yang sangat penting, BAKTI memandang UMKM di daerah 3T membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam mempersiapkan para pelaku UMKM lewat pelatihan dan pendampingan. Materi pembelajaran dimulai dari hal dasar, bertahap hingga ke tingkat mahir.

Mohamad Rosihan, Ketua Bidang Keanggotaan & Business Development idEA, menyampaikan bahwa timnya menemukan banyak tantangan di daerah 3T sehingga dipaksa memikirkan ulang program kurikulum pelatihan yang telah dilakukan, sebab selama ini program pelatihan banyak berlangsung di pulau Jawa yang fasilitasnya jauh lebih baik.
Lokasi usaha UMKM juga menentukan strategi Go Online yang dipakai sebab posisi menentukan daya saing produknya. Sedangkan, daya saing UMKM daerah tergantung daya saing digital perwilayah. Solusi yang diberikan pada para peserta juga berbeda-beda untuk tiap daerah, sebab karakteristik lokasi dan permasalahan pun berbeda.

Propinsi yang ada di luar Jawa tatangan terbesar ada di masalah logistik. Dibutuhkan solusi khusus agar bisa bersaing dengan UMKM yang ada di Jawa, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan market size terbesar saat ini yang masih berada di pulau Jawa.

“Sebenarnya semua usaha lokal seperti toko, penyedia jasa, produk hasil pertanian, perternakan, perikanan dan lain sebagainya yang ada di sebuah wilayah dapat dijual secara online untuk pasar lokal, sehingga tidak ada hambatan logistik. Atau dapat memunculkan layanan logistik mandiri di tingkat kabupaten, provinsi atau antar pulau,” jelas Rosihan.

Ia menambahkan bahwa e-commerce tidak harus selalu berwawasan nasional. Potensi terbesar sebenarnya ada di e-commerce lokal karena karakteristik produk lebih sesuai untuk konsumen lokal.“Onboarding bisa di e-commerce nasional tapi fokus pelanggan tetap di pasar lokal,” ujarnya.

Tahun 2020 lalu sudah 4000 peserta UMKM daerah 3T mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAKTI. Di tahun 2021 ini, BAKTI menambahkan layanan dengan menjembatani pada akses pembiayaan, baik itu dari perbankan maupun institusi lain yang menyalurkan kredit dan permodalan bagi UMKM.
Permasalahan UMKM di daerah 3T yang mencakup bidang kewirausahaan, rantai pasok, logistik, sistem pembayaran, dan lain sebagainnya memang membutuhkan kolaborasi banyak kementerian, institusi, dan pihak swasta untuk sama-sama mencari solusinya.

Contoh Sukses Digitalisasi UMKM

Timor Moringa adalah salah satu contoh sukses UMKM lokal binaan BAKTI dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti pelatihan dari idEA. Pendirinya, Meybi Agnesya, merasa pelatihan dan pembinaan yang diikuti sangat membantu keberhasilan usahanya. Meybi yang awalnya mengolah daun kelor hanya untuk kegiatan sosial guna pemberdayaan petani lokal kini juga memperhatikan aspek bisnis dari usahanya agar dapat dipasarkan secara lebih luas.

Pandemi memaksanya untuk mengambil langkah berbeda dalam memasarkan produk. Jika sebelum pandemi konsumennya berasal dari wisatawan yang berkunjung ke NTT,
kini strategi penjualannya berubah menjadi 100% online melalui website dan e-commerce. Pelanggannya saat ini banyak yang berasal dari pulau Jawa. Kendala terkait mahalnya ongkos kirim dapat disiasati lewat program UMKM yang dimiliki oleh kementerian lain.

Meski BAKTI hanya menfokuskan diri pada pengembangan UMKM daerah 3T, namun pelaku UMKM daerah non 3T pun dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan. Sangat mudah untuk masuk ke pelatihan digital BAKTI, yang terpenting memiliki jaringan internet dan telepon seluler. Kurikulum dan materi pelatihan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja di https://umkmdigital.kelasbakti.id. Ada 11 cluster topik pelatihan yang dapat diikuti, mulai dari Digital Mindset, Digital Presence, Digital Onboarding, Digital Marketing, hingga Digital Operation. (Jef)

Dukung Digitalisasi UMKM, BAKTI Kominfo Segera Bangun BTS di 7.904 Desa Wilayah 3T

JAKARTA;(Globalnews.id)- Untuk mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan membangun menara base transceiver station (BTS) di 7.904 desa di wilayah 3T hingga tahun 2022.

“Saat ini sudah berlangsung. Dan akan kami tuntaskan di tahun 2022 dengan total 7.904 desa di wilayah terpencil dan tertinggal yang akan segera menikmati hadirnya jaringan 4G,” ujar Danny Januar Ismawan selaku Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintahan BAKTI Kominfo saat diskusi daring, Jumat (19/11).

Lebih lanjut, Danny mengatakan bahwa menurutnya di masa pandemi ini, seluruh masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap transformasi digital. Namun menurutnya, ketersediaan jaringan telekomunikasi saja tidak akan memberikan nilai pada masyarakat jika tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Tentunya jaringan telekomunikasi ini tidak akan memberikan nilai atau memberikan manfaat ketika pemanfaatannya juga tidak optimal. Ini yang jadi komitmen kami dari BAKTI Kominfo dengan melakukan beberapa inovasi melalui program ekosistem digital, solusi ekosistem, bagaimana agar pemanfaatan infrastruktur ini memberikan dampak di masyarakat,” paparnya.

Oleh sebab itu, Danny mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus dapat beradaptasi dengan transformasi digital, khususnya bagi para pelaku UMKM yang berada di wilayah 3T agar dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong Indonesia menjadi lebih maju.

“Dengan pandemi ini mungkin tidak kita sadari bahwa yang selama ini menjadi kendala terkait dengan adopsi teknologi. Ini sekarang kita mau tidak mau harus mengikuti dan harus beradaptasi terhadap perubahan, terhadap transformasi digital,” kata Danny.

“Menurut saya harus kita manfaatkan momentum ini, khususnya terkait dengan kebangkitan pelaku UMKM agar dapat menjadikan momentum ini menjadi momentum transformasi, mendorong UMKM Indonesia menjadi maju,” tutupnya. (Jef)

KemenKopUKM dan PP INI Resmi Luncurkan Template Akta Pendirian Koperasi

Batu:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM bersama Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) merilis template akta pendirian koperasi. Dimana UU No 11 Tahun 2020 dan PP No 7 Tahun 2021 telah memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

“Sebagai tindak lanjutnya, dalam kesempatan ini Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan template akta pendirian koperasi yang berisikan anggaran dasar dengan sistematika yang telah disederhanakan,” kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi, pada acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Kamis (18/11).

Di acara pembekalan dan penyegaran pengetahuan yang diikuti ratusan notaris dari 34 provinsi seluruh Indonesia, Zabadi menjelaskan, template tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan pendirian koperasi. “Karena, template akta pendirian koperasi ini kurang lebih terdiri dari 17 halaman, yang sebelumnya sampai dengan 50 halaman,” imbuh Zabadi.

Selain itu, lanjut Zabadi, kondisi tersebut bertujuan untuk memberikan efisiensi biaya dalam proses pendirian koperasi, sehingga Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam menetapkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada para pendiri koperasi tidak memberatkan.
Template Anggaran Dasar Koperasi yang telah dilakukan pembahasannya yang melibatkan lintas pelaku terkait, terutama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta praktisi yang berasal dari Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), konsep final telah disetujui dan diparaf perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
Zabadi berharap, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) diharapkan untuk selalu berkoordinasi terutama pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat.

“Serta, mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta yang telah dibuat kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat yang berwenang diwilayah kerjanya paling lambat pada bulan Februari setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan,” tukas Zabadi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari mengatakan bahwa di usia INI 113 tahun, para Notaris harus terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. “Kita harus taat azas dalam melayani masyarakat,” tegas Yualita.

Terkait template akta, INI mempunyai persepsi yang sama bahwa ini adalah bagian dari kemudahan berusaha. Sehingga, Notaris nantinya mempercepat proses pembuatan akta serta menyesuaikan biaya pembuatan akta pendirian koperasi. “Untuk itu, kita akan terus mensinergikan kepentingan INI dengan pemerintah,” pungkas Yualita. (Jef)

Forum Satu Nusantara (Fortuna) bersama Proteki Law Firm Laporkan WNA Terkait Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian

Jakarta:(Gkobalnews.id)- Forum Satu Nusantara dan Proteki Law Firm melaporkan WNA (Warga Negara Indonesia) terkait Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian. Laporan tersebut tercatat di kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang dengan nomor LK/022/XI/2201/INTELDAKIM pada tanggal 12 November 2021. Jakarta, Jum’at (19/11/22).

Daniel Tourino selaku pelapor menyampaikan bahwa terlapor atas nama Frederik Surya Tjoe warga negara Singapura dengan sengaja melalukan pemalsuan keimigrasian.

“Berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh bahwa Frederik melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen-dokumen administratif keimigrasian dan ini sangat membahayakan keamanan dan ketertiban umum”. Ujar Daniel Tourino. Jumat (19/11/21).

“Frederik ini sudah bukan menjadi warga negara Indonesia lagi, terlihat dari Kartu Tanda Penduduknya (KTP) nya yang sudah mati pada tahun 2017 dan Paspornya yang berkebangsaan Singapura. Selain itu, Frederik memanfaatkan nomor induk KTPnya yang sudah mati untuk memperoleh vaksinasi gratis dari pemerintah,” tambahnya.

Daniel yang juga merupakan profesi praktisi hukum menegaskan, bahwa pemerintah harus tegas dalam menindak WNA yang mengatas namakan WNI untuk menikmati fasilitas negara.

“Tujuan dari semua laporan ini agar para pejabat imigrasi lebih tegas dalam menindak WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen perjalanan dengan mengaku WNI untuk menikmati fasilitas dari negara,” tegasnya.

Ia melanjutkan bahwa pidana pemalsuan ini tertuang dalam undang-undang pasal 123 (a) no 6 tahun 2011, tentang keimigrasian dengan pidana lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta.

“Jadi harapan kami, agar imigrasi segera bertindak tegas bagi WNA yang melawan hukum imigrasi, segera menonaktifkan NIK dan adili Frederik sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Ir Thamirn Barubu Ketum Fortuna sekaligus Pengamat Kebijakan Publik mengatakan bahwa upaya memberantas WNA yang berulah masih menjadi persoalan besar.

“Upaya pemerintah dalam membersihkan WNA yang berulah ini memang menjadi persoalan besar yang masih belum tuntas di negeri ini. Selain WNA yang nakal dalam tubuh lembaga imigrasi juga harus dituntaskan secara massif,” kata Thamrin Barubu.

Menurutnya, WNA berulah karena oknum di imigrasi membuka cela untuk mencari keuntungan.

“Saya pikir bahwa kasus frederik ini bukan hanya satu kasus saja di Indonesia, sudah sekian banyak. Tapi masa ia kita harus begini terus? Ini kan karena ada cela aja dari orang-orang yang mencari keuntungan sehingga berimbas pada tata kelola lembaga yang amburadul,” tuturnya.

Ia berharap agar kebijakan keimigrasian tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Pemerintah Jokowi ini telah menegaskan untuk membersihkan semua mafia-mafia termasuk imigrasi, tidak ampun untuk yang melanggar aturan, jadi tolong untuk semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak ada lagi frederik frederik lainnya,” harapnya.(Jef)

globalnews.id