SIDOARJO (Globalnews.id)  Presiden Jokowi akan mengunjungi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri berbasis agrobisnis dan agroindustri di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur pada Desember, 2016.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan rencana kunjungan Presiden ke Pesantren tersebut berawal dari pertemuan Presiden dengan pelaku UKM di istana, Jumat (25/11) yang juga dihadiri pimpinan Pesantren Mukmin Mandiri Muhammad Zakki.

Pada pertemuan tersebut, Puspayoga mengatakan, Muhammad Zakki menjelaskan tentang pengembangan Pesantren berbasis kewirausahaan. Mendapat penjelasan tersebut, Presiden tertarik untuk mendatangi langsung pesantren tersebut.

“Rencana kunjungan Presiden pada Desember, kepastian tanggalnya masih akan ditentukan,” kata Puspayoga, saat berkunjung ke Pesantren Mukmin Mandiri di Perumahan Graha Tirta, Waru, Sidoarjo, Minggu (27/11). Kedatangan menteri Puspayoga ke Pesantren adalah untuk memastikan kesiapan pesantren dan hal-hal teknis lainnya menjelang kunjungan Presiden.

Pesantren Mukmin Mandiri merupakan contoh pesantren yang bisa memadukan kewirausahaan dan ilmu agama. Para santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut tidak hanya kuat dalam agama namun juga dididik mampu mandiri secara ekonomi.

Pesantren yang berdiri pada 2006 ini berhasil mengembangkan bisnis kopi yang sudah menembus pasar ekspor dan pasar dalam negeri. Ekspor perdana ke Australia dengan merek Kopi Raja, dilakukan pada Agustus 2016 mencapai 25 ton per bulan.

Zakki mengatakan pengelolaan usaha kopi dilakukan para mulai dari pengolahan, marketing, keuangan. Para santri tetap mendapat bayaran dari kegiatan yang dilakukannya

Tiap bulan, pesantren mampu memproduksi 65 ton kopi dari kebun seluas 615 hektar di Tulung Agung. Disebutkan, permintaan sebenarnya melebihi produksi tapi karena keterbatasan waktu para santri karena mereka juga butuh waktu belajar.

“Saya mendirikan pesantren ini memang tujuannya adalah mengembangkan kewirausahaan bagi santri. Apa yang dikembangkan di Pesantren ini bisa diadopsi di pesantren lain agar para santri setelah lulus, bisa mandiri dan merdeka secara ekonomi,” tegasnya. (jef)

JAKARTA: (Globalnews.id) – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM berharap bahwa UU Kementrian Negara harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

“Dalam banyak kesempatan, saya selalu mendapat pertanyaan, seperti apa fungsi dari Kementrian Koperasi dan UKM? Kita ini ada di dalam kategori 3 dalam UU Kementrian Negara, dimana tugas intinya hanya merumuskan kebijakan dan tidak mempunyai teknis operasional. Untuk itu, saya menyebutkan bahwa UU itu harus diamandeman”, tandas Agus pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Agus, kementrian yang masuk kategori satu itu kementrian yang secara langsung disebut dalam UUD 1945. Seperti, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkeu, KemhukHAM, dan Kementrian Agama. Sedangkan kementrian lainnya disebut secara tidak langsung di dalam UUD 1945. “Nah, yang kategori tiga itu tidak disebut dalam UUD 1945. Padahal, koperasi disebut-sebut dalam UUD bahwa kekuatan ekonomi itu ada tiga, yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi”, jelas Agus lagi.

Dengan kondisi itu, lanjut Agus, jelas memiliki dampak bagi pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia. “Kemenkop hanya memberikan ijin usaha koperasi simpan pinjam, pendirian koperasi. Kalau ke sektor tidak ada. Misalnya, mau buka lahan pertanian, ijinnya ke Kementan, mau buka hutan, ijinnya ke Kemenhut. Bila ada koperasi yang ingin membuka sektor perdagangan, seharusnya ijinnya ke Kemenkop, bukan ke Kemendag. Ketika kita sudah memberikan ijin koperasi, lalu koperasi itu ingin membuka usaha peternakan, Kemenkop tidak bisa memberikan ijin, karena harus melalui kementrian terkait. Jadi, agar diketahui bahwa di Kemenkop tidak ada kebijakan teknis, hanya ada ijin mendirikan koperasi, pendirian dan pengawasan koperasi. Ini agar semua menyadari bahwa Kemenkop tidak memiliki kewenangan secara teknis”, papar Agus.

Oleh karena itu, Agus berharap tidak ada lagi kementrian yang masuk kategori tiga, karena semua kementrian sudah memiliki UU sendiri-sendiri. “Kita ada UU Perkoperasian. Kementrian lain pun sudah memiliki UU seperti UU Olahraga, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sebagainya. Jadi, bagaimana jika tidak ada di teknis operasional. Karena seharusnya, selain membuat kebijakan juga melakukan teknis kegiatan, sedangkan saat ini kita hanya merumuskan kebijakan, contohnya KUR”, tukas dia.

Dalam kesempatan itu pula, Agus memaparkan bahwa ada tiga pendekatan dalam membangun koperasi dan UMKM. Pertama, social development (full subsidi). Kedua, social economic development (semi subsidi). Dan ketiga, economic development (no subsidi). “Namun, kadang-kadang di dalam kita melaksanakan kebijakan, kita tidak mengenal social economic development ada di level mana diterapkan, dan dimana economic development diterapkan”, ungkap dia.

Contoh KUR, itu semi subsidi dari sisi pemerintah, dimana mereka perlu pembiayaan perbankan tapi tidak bisa memenuhi syarat penjaminan. “Sedangkan jika kita melihat masyarakat UKM yang jumlah sekitar 57.9 juta, itu ada di tiga level tersebut. Yang social development itu yang betul-betul usaha mikro atau kita kenal dengan istilah gurem. Itu sudah banyak program pemberdayaan masyarakat untuk mereka dari banyak kementrian. itu sudah ada sejak dulu”, kata Agus.

Yang di atas mereka, dimasukkan ke semi subsidi. Di dalam KUR sendiri ada juga level-levelnya, dimana tidak ada lagi strata pembiayaan. “Saya mengusulkan bahwa harus ada level-level untuk KUR karena kalau tidak akan mematikan lembaga keuangan mikro lainnya, karena tidak ada strata pembiayaan lagi. Misalkan, BPR dan koperasi. Karena ada semacam distorsi di pasar. Ini saya sampaikan sebagai informasi atau masukan dari bawah”, kata Agus lagi.

Dimana satu sisi ingin bunga rendah, tapi di sisi lain juga ada yang terganggu. “Pemerintah sedang pikirkan hal ini. Saya sudah bicarakan dengan LPS. Karena sudah banyak yang beralih ke KUR terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Sementara yang pertanian belum tertangani. Untuk itu, level dari pembiayaan itu harus diatur. Modal ventura dilakukan oleh PNM, mulai terganggu karena tidak bisa menerapkan bunga yang bersaing karena modalnya dari perbankan. Begitu juga dengan BPR dan koperasi”, tegas Agus.

Agus pun mengharapkan disini ada institutional set-up yang bisa menangni itu. “Apa institutional set-up dari pembiayaan ini? Ada lembaga-lembaga pembiayaan di kementrian-kementrian yaitu badan layanan umum (BLU), di kemenkop ada LPDB-KUMKM. Ini yang harus kita satukan”, kata dia.

Setelah mendapat pembiayaan, lalu kemana memasarkan produknya? “Kalau saja di Indonesia memiliki lembaga penyangga produk UKM, seperti kerja Bulog di sektor beras. Produk-produk UKM itu tentunya dikurasi terlebih dahulu, yang bisa dipasarkan di pamaran-pemaren dengan harga semacam operasi pasar. Ini yang belum terakomodasikan”, pungkas Agus (jef)

DEPOK:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran KUKM bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata.

Namun dibalik itu pemerintah ingin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Inilah usaha pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak,” ujar Menkop Puspayoga dalam acara closing ceremony 11th Hindu For Generation (HFG) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Minggu (20/11/2016). 11th HFG kali ini mengangkat tema “KARMANY – Langkah Kecil untuk Perubahan Besar”.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi, Pembina Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UI I Made Kartika Diputra, Ketua KMHD UI I Dewa Gede Kharisma Yudha, serta puluhan mahasiswa UI asal Bali.

Puspayoga mengatakan kebijakan Presiden Jokowi yang mencanangkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat merupakan salah satu contoh program bagaimana merawat NKRI.

Di mana selama ini, masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat maupun sebagaian besar Indonesi timur sudah menikmati harga BBM yang sama, sementara di Papua dan Papua Barat harnya masih selangit.

“Cara seperti inilah yang akan memperkokoh NKRI, sebab di Papua harga BBM bisa tinggi. Jadi ini bukan hanya urusan ekonomi,” tegasnya.

Untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, tourism, energi dan maritim. Dikatakannya program unggulan ini saling korelasi satu Sama yang lain. Jika infrastruktur dibangun maka secara merata maka koperasi dan UKM di daerah akan tumbuh pesat.

Dengan KUKM tumbuh secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tentu angka kemiskinan akan semakin ditekan. Selain itu, juga akan memberikan masukan kepada daerah setempat tentang pengembangan pariwisata.”Makanya pemerintah fokus pada pemberdayaan koperasi dan UKM,” tukas Menkop.

Menurut Puspayoga UMKM merupakan sumber penghidupan terbesar bagi masyarakat. Data Kementerian KUKM dan BI tahun 2015 menunjukkan jumlah UMKM per 2014 sejumlah 59,3juta unit (99,9% unit usaha), kontribusi 96,7% tenagakerja, dan kontribusi 57,6% terhadap PDB.

Walaupun peran UMKM sangat strategis dalam mengurangi pengangguran, namun menurut BPS (Agustus 2015) angka penganguran sedikit bertambah menjadi 7,56 juta orang atau meningkat 320 ribu dari tahun 2014.

“Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itun semua masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang memiliki kreatifitas dan bekal ilmu yang telah diperolehnya di dunia perkuliahan, sebaiknya memiliki mental untuk berwirausaha dibanding menggantungkan diri dengan berburu pekerjaan bersama jutaan pengangguran yang juga mencari kerja,” imbuh Menkop.

‎Dengan membuka suatu usaha, kata Puspayoga banyak peluang-peluang baru bagi para pengusaha. Misalnya peluang menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, peluang mengembangkan usaha dengan membuka cabang di berbagai kota, serta peluang untuk mencoba usaha baru yang masih berhubungan dengan induk usaha.

“Kelebihan berwirausaha juga bermanfaat bagi masyarakat, karena secara otomatis saudara membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan,” katanya. (dan)

DENPASAR (Globalnews.id)  Sistem rekrutmen Koperasi Simpan Pinjam Amoghasiddhi di Bali dinilai bisa jadi contoh bagi koperasi-koperasi lain yang ingin meningkatkan jumlah anggotanya. Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi akan menjamin kualitas anggota yang baru masuk.

Deputi Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan rekrutmen anggota baru koperasi tidak bisa asal-asalan dan tidak bisa memaksakan siapapun jadi anggota koperasi.

“Sistem member get member yang diterapkan Koperasi Amoghasiddhi bisa menjamin kualitas anggota. Karena anggota baru yang masuk dikenali dan dijamin oleh anggota lama yang membawanya dan juga diterapkan sistem tanggung renteng,” kata Meliadi usai peresmian gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi, Sabtu (19/11) di Denpasar, Bali. Peresmian juga dihadiri Ibu Bintang Puspayoga dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra.

Meliadi yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, mengapresiasi Koperasi Amoghasiddhi yang tegas menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang hanya melayani anggota. Kunci keberhasilan usaha koperasi adalah partisipasi anggota sebagai pengguna jasa.

Gedung kantor Koperasi Amoghasiddhi menarik perhatian Bintang Puspayoga dan Meliadi Sembiring karena gedung menggunakan energi solar panel. Penggunaan solar panel ini membuat Koperasi Amoghasiddhi mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM.

Koperasi Amoghasiddhi didirikan pada 2005 namun baru memperoleh badan hukum tahun 2011. Koperasi ini diprakarsai oleh 31 pemuda lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Ketua Koperasi Amoghasiddhi Ketut Meniartha mengatakan sistem member get member yang mereka terapkan telah membuat jumlah anggota bertambah signifikan. Kini anggota koperasi Amoghasiddhi berjumlah 2.000 orang.

Sementara total asetnya mencapai Rp 19 Miliar yang sebagian besar berasal dari anggota. Ketut menegaskan pengurus berkomitmen menjadi koperasi mandiri, tidak bergantung pada dana dari luar. (jef)

BENGKULU- (Globalnews.id) :Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meyakini popularitas Provinsi Bengkulu baik dari sisi UKM maupun pariwisata dapat terdongkrak secara efektif melalui Bengkulu Expo 2016.

“Expo ini paling efektif untuk meningkatkan popularitas, mendorong kreativitas, ditunjang dengan peran media semakin membuka peluang Bengkulu untuk berkembang,” kata Menteri Puspayoga saat membuka acara Bengkulu Expo 2016 dan Karnaval Kain Besurek, Batik Nusantara di Lapangan Sport Center, Bengkulu, Kamis.

Menteri Puspayoga mendorong dilakukannya lebih banyak pameran atau expo sebagai upaya promosi provinsi tersebut sekaligus pengembangan iklim UKM agar semakin berkembang.

Menurut dia, UKM dan pariwisata merupakan dua hal yang saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain.”Pariwisata tidak akan maju tanpa UKM demikian juga sebaliknya, oleh karena itu mari kita bersinergi membangun bangsa ini karena NKRI tidak akan terbentuk tanpa silaturahmi,” katanya.

Menteri mengapresiasi visi Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Mukti yang memiliki visi pembangunan yang jelas menuju Bengkulu 2020 termasuk pengembangan pariwisata.

Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang melimpah dengan garis pantai yang panjang, didukung pariwisata budaya dengan seni dan budaya yang masih terpelihara dengan baik.”Di sepanjang pantai ada UKM dan pedagang-pedagang, ini potensi walau belum tertata tapi menunjukkan bibit-bibit wirausaha yang tumbuh,” katanya.

Bengkulu, kata Menteri, juga memiliki ikatan historis yang kuat dengan bangsa-bangsa Eropa sehingga potensial menarik kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut.”Tinggal bagaimana memasarkannya termasuk menata dengan baik UKM-nya hingga menyiapkan infrastrukturnya,” katanya.

Puspayoga juga menyadari perlunya waktu bagi masyarakat Bengkulu agar bisa memahami keterlibatannya dalam pengembangan pariwisata daerahnya.”Bagaimana membuat masyarakat Bengkulu tersenyum, ini yang perlu waktu,” katanya.

Ia mencontohkan Bali membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjadikan dirinya sebagai destinasi wisata kelas dunia.Oleh karena itu, wajar menurut Menteri jika Bengkulu pun memerlukan waktu untuk membangun dan mengoptimalkan potensi pariwisatanya agar mampu dikelola untuk sumber kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan, pihaknya sedang berupaya mengangkat potensi provinsinya melalui berbagai ajang termasuk Bengkulu Expo 2016 yang mengangkat potensi kain khas Bengkulu yakni kain besurek agar menjadi salah satu pendongkrak popularitas UKM dan pariwisata Bengkulu.

“Potensi wisata Bengkulu sangat besar, alam yang luar biasa, wisata sejarah berupa Rumah Bung Karno, Rumah Fatmawati, Masjid Jamie, Benteng Marlboro. Kami juga sedang menggalakkan gerakan Bengkulu Tersenyum dan toilet bersih,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Ismed Lakoni yang juga Panitia Penyelenggara Bengkulu Expo 2016 mengatakan Bengkulu Expo bertujuan mensosialiasikan dan mempromosikan produk KUKM dan mitra binaan BUMN di Bengkulu.

Acara itu juga diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk unggulan daerah dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Bengkulu Expo 2016 digelar di Lapangan Sport Center Bengkulu pada 17-21 November 2016 diikuti oleh 89 peserta stand berikut pasar rakyat sebanyak 30 stand yang terdiri 90 UKM di Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada perintis, pelopor, inisiator, dan pemrakarsa kain besurek oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga. dan)

BOYOLALI – (Globalnews.id):  Langkah Perhimpunan BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) Indonesia, atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang menverifikasi keaktifan anggotanya, sudah sesuai dengan program Kemenkop dan UKM terkait reformasi total koperasi.

” Menuju BMT berkualitas atau BMT go quality, ini sudah sejalan dengan reformasi total koperasi,” kata Menkop dan UKM Puspayoga, saat membuka Silatnas 2016 Perhimpunan BMT Indonesia, di gedung asrama haji Donoyudan, kab Boyolali, Rabu (16/11).

Menurut Puspayoga, dalam reformasi total koporasi yg mencakup rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi, antara lain menghasilkan 62 ribu koperasi tak aktif.

‘Kami memberikan waktu 6 bulan pada 62 ribu koperasi untuk.memberikan tanggapan. Setelah itu koperasi tersebut akan dimasukkan ke lembaran negara untuk secara resmi dibubarkan,” kata Menkop.

Menkop menegaskan, ia tidak bangga dengan jumlah koperasi yang banyak.namun tidak berkualitas, karena hal itu malah menjadikan beban.

“Saya malah bangga dengan sedikit koperasi namun berkualitas seperti juga yang ditunjukkan oleh beberapa BMT, dimana ada yang sudah membuka cabang di Singapura, ada yang omsetnya ratusan miliar, ada yang bangun institute BMT dan masih banyak lagi,” ujar Puspayoga.

Menkop menjelaskan, pertumbuhan BMT sendiri cukuo signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan  aset sekitar rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang.

Data di Kemenkop dan UKM menunjukka  jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadam hukum KSPPS.

”Kami optimis jumlah BMT/KPPS  akan berkembang terus demikian juga kualitasnya semakin meningkat,” katanya.

Menkop berharap PBMT Indonesia bisa menjadi  salah satu motor penggerak berkembangnya BMT/KSPPS. Menkop juga mendorong agar Kopontren dapat melakukan   perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS/UPPS Koperasi.

Kalah Kasta

Sementara itu Ketua Umum Perhimpunan  BMT Indonesia, Jularso mengatakan dalam Silatnas 2016 ini pihaknya melakukan verifikasi ulang terhadap anggotanya, dimana dari 550 BMT yanh terdaftar, sebanyak 200 BMT tidak melakukan registrasi ulang.

“Sehingga Silatnas 2016 ini diikuti 350 BMT seluruh Indonesia. Kami memberikan kesempatan pada BMT yang tidak melakukan registrasi ulang juga pada BMT yang ingin bergabung untuk mendaftar lagi buat Silatnas tahun depan,” katanya.

Terkait eksistensi BMT, Jularso mengatakan saat ini tantangannya jauh lebih berat baik eksternal.maupun internal.

“Program KUR misalnya, disatu sisi itu menggembirakan karena ada akses dana murah, namun disisi lain juga menjadi masalah, karena perbankan konvensional juga telah masuk ke sektor mikro dimana  banyak.BMT beroperasi, jelas kami kalah kasta, kalah kelas dibanding bank, karena itu kami minta perlakuan yang fair,'” katanya.

Menurut ia, salah satu modal.yang membuat BMT bertahan adalah, BMT tidak semata-mata memberikan jasa keuangan,namun juga menfasilitasi masalah kesehatan, pendidikan sampai pendalaman masalah kerohanian.

“Maka tak heran jika antara lain anggota kami.mampu memberikan wakaf sebesar rp 10 miliar untuk pembangunan BMT Institute di yogyakarta, dimana Rp 2 miliar diserahka  pada silatnas kali ini ke panitia,” tambahnya.

Sementara itu Sekda Kab Boyolali Sri Adiningsih mengakui, kehadiram BMT di wilayahnya sudab banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kab Boyolali.

Ia memberi contoh, BMT Tumang Boyolali yang sudab mampu melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan asetnya sudah mencapai Rp 100 miliar lebih. (jef)