Menu
Koperasi Sumbang 1,4 Ton Nanas untuk Tenaga Kesehatan dan Relawan COVID-19 di Wisma Atlet - Bank DKI Raih Penghargaan BUMD Marketeers Award - Ojek Sepeda Dimungkinkan Asal Ada Tempat Duduk bagi Penumpang - BNI Syariah Dukung Layanan Digitalisasi Asosiasi Haji dan Umrah Amphuri - Terdampak Pandemi Covid-19, Operator Transportasi Darat Rugi Rp 15,9 Triliun/Bulan - Webinar Balitbanghub Bersama UGM dan ITS, Dirjen Hubdar Budi Ungkap Ada Tiga Paradigma Baru dalam Bertransportasi - Tiga Bandara Besar Angkasa Pura I Sabet 9 Penghargaan ASQ Awards dari ACI - Kumpulkan PPKL, KemenkopUKM Dorong Inovasi dan Transformasi Koperasi - Dukung Pemulihan Ekonomi, KemenkopUKM Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi Digital - KemenkopUKM Perjuangkan LPS Koperasi Masuk RUU Cipta Kerja

Pembubaran Koperasi Mandeg Karena Mafia

November 25, 2019 | koperasi dan ukm

oleh SUROTO
Jumlah koperasi papan nama di Indonesia itu lebih banyak ketimbang koperasi yang aktif. Dari jumlah koperasi sebanyak 152 ribu, 65 persenya diperkirakan tinggal papan nama.

Jadi sekitar 100 ribu papan nama. Selebihnya adalah koperasi yang aktif secara bisnis, tapi belum tentu juga mereka itu koperasi sungguh-sungguh. Menurut angka perkiraan kami sekitar 65 persen adalah rentenir baju koperasi.

Rentenir baju koperasi ini yang dominan karena kontribusi usaha koperasi itu 90 persennya dari usaha simpan pinjam.

Koperasi papan nama dan koperasi abal-abal ini harus segera ditertibkan. Kalau tidak akan merusak citra koperasi dan sulit untuk membangun koperasi yang baik.

Aturanya sudah jelas, diatur di undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ditambah lagi sudah ada PP bahkan permen yang mengatur.

Penertiban koperasi ini mutlak harus dilakukan untuk membangun fondasi yang benar bagi koperasi. Kami menengarai di lapangan, kendala pembubaran ini justru karena pejabat di Kementerian Koperasi dan UKM itu sengaja menutupi borok lama.

Pembiaran ini dilakukan karena badan-badan hukum koperasi tidak aktif itu selama ini dijadikan sebagai penampung bantuan-bantuan program pemerintah, yang kalau terbongkar akan membuka kasus penyaluran program fiktif.

Menteri tinggal membentuk Panitia Pembubaran. Sudah dibuat peraturan, jadi sebetulnya tidak beralasan. Harusnya bisa dikerjakan dalam setengah tahun saja. Tidak perlu sampai bertahun tahun.

Selain koperasi abal-abal tersebut, rentenir-rentenir baju koperasi itu mustinya juga segera ditertibkan. Suruh mereka berubah jadi bank umum saja. Jadi supaya supervisinya jelas dan tidak merusak citra koperasi.

Pemerintah kalau ingin membangun dan bekerja dengan koperasi yang baik, seharusnya mulai dengan cara kerja yang baik.

Koperasi dimanapun itu hanya dapat dibangun melalui lingkungan yang baik. Salah satunya adalah dengan menhapuskan citra koperasi yang buruk dan juga regulasi yang sengaja menghambat perkembangan koperasi.

Regulasi koperasi dan juga regulasi sektor terkait Indonesia itu menurut kajian awal kami dalam tingkat ” Unfriendly” tidak bersahabat untuk pengembangan koperasi.

Koperasi di Indonesia itu sudah secara sistematik memang disingkirkan dari lintas bisnis modern. Dari sektor bisnis strategis, layanan-layanan publik.

Tanpa langkah revolusioner dan bervisi maka pengembangan koperasi di Indonesia saya jamin hanya akan jadi wacana dari tahun ke tahun. (***)

Related For Pembubaran Koperasi Mandeg Karena Mafia