Menu
Pemerintah Siapkan Rp28,8 T Untuk Modal Usaha Mikro dan Ultra Mikro - MenkopUKM: BMT Bisa Dapat Dana Bergulir Hingga Rp100 M - MenkopUKM Kunjungi Pasar Beringharjo Pastikan Program PEN Tepat Sasaran - KemenkopUKM Gelar Pelatihan Terpadu Guna Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional - LPDB-KUMKM Optimalkan Peran Satgas Percepat Penyerapan Dana PEN - MenkopUKM Tegaskan Pemulihan Ekonomi Nasional Dimulai dari UMKM - BNI Syariah Gelar Qurbanku Hasanahku Salurkan 530 Hewan Kurban Senilai Rp4,3 Miliar - KemenkopUKM Raih Opini WTP Dari BPK Enam Tahun Berturut-Turut - SEMESTER I/2020, BTN KANTONGI LABA BERSIH RP768 MILIAR - Tinjau Grand Smesco Hills, MenKopUKM Akan Fokus Untuk Pelatihan Bisnis

Pengelolaan PLUT KUMKM Jangan Birokratis

Agustus 18, 2019 | koperasi dan ukm

Bandar Lampung:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM perlu lebih dioptimalkan. Pengelolaan PLUT tidak bisa hanya bersifat rutinitas dan birokratis, harus disertai inovasi dan kreasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

“Mengelola PLUT KUMKM tidak bisa parsial, hanya sekadar rutinitas. Ini yang ingin kita benahi, agar PLUT menjadi jangkar bagi KUMKM,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan usai berkunjung ke PLUT KUMKM Lampung, Minggu (18/8).

Ia mengakui pemanfaatan PLUT KUMKM di sejumlah daerah belum optimal, meski di beberapa daerah lain cukup berhasil seperti di Yogyakarta, Solok, Aceh, Sukabumi. Karena itu, Kemenkop UKM dinilai perlu menerapkan standar pengelolaan PLUT KUMKM di seluruh daerah. Dengan demikian, tingkat keberhasilan PLUT KUMKM di setiap daerah terukur.

Rully juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemda, pelaku usaha, swasta, kampus agar turut terlibat mengoptimalkan peran PLUT. Sinergi dari potensi semua pemangku kepentingan tersebut akan menjadi kekuatan pemberdayaan UMKM melalui PLUT.

Ia mengatakan pada Senin, (19/8) Kemenkop UKM mengadakan rembuk nasional PLUT KUMKM. Dalam acara tersebut, Kementerian melakukan evaluasi sekaligus mencari masukan terhadap pengelolaan PLUT ke depan.

Saat ini, jumlah PLUT mencapai 60 unit yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten/kota. PLUT KUMKM memiliki lima fungsi layanan, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLUT KUMKM Lampung Siti Raodah Yuilianti mengatakan binaan yang menjadi mitranya ada 216 UMKM dan 116 koperasi.

Ia mengatakan pihaknya melalui konsultan pendamping aktif melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Sistemnya pembinaan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, konsultan mendatangi para pelaku usaha sedangkan secara tidak langsung, para pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mendatangi gedung PLUT.

“Pelaku UMKM banyak terbantu dengan kehadiran PLUT. Kami membantu mereka yang kesulitan perijinan, mengurus hak merek, membantu pemasaran secara online dan offline. Banyak pelaku usaha mikro keci yang produknya masuk ke usaha ritel,” kata Siti.

Untuk meningkatkan layanan, pihaknya juga melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku UKM. Menjalin kerja sama dengan swasta, seperti Telkomsel dan Gojek.(jef)

Related For Pengelolaan PLUT KUMKM Jangan Birokratis