Global News Indonesia
Menu
UMKM Perlu Branding yang Berkelanjutan dan Masif - BNI Tennis Open 2019 Siap Dimulai, Ajang Pemanasan Pemain Pelatnas Sebelum Sea Games Manila - KEJAR PSAK 71, BTN PERTEBAL PEMBENTUKAN CKPN - Menkop dan UKM Teten Masduki Ungkap Lima Masalah yng Sering Hambat Perkembangan UMKM - Kemenkop dan UKM Siap Dampingi Tasik Menjadi Kota Industri Kreatif UMKM - Ponpres Dinilai Strategis untuk Bangun ekonomi Umat - 2020 Suku Bunga KUR Turun Jadi 6 Persen, Plafon Kredit Naik Jadi Rp 190 Triliun - Koperasi Wadah Tepat Bentengi Perekonomian Nasional dari Kapitalisme - Anggaran UMKM 18 K/L Bakal Dikonsolidasikan ke Kemenkop dan UKM - Menkop dan UKM Sebut Sektor KUKM Diintegrasikan dalam Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja

Pengelolaan PLUT KUMKM Jangan Birokratis

Agustus 18, 2019 | koperasi dan ukm

Bandar Lampung:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM perlu lebih dioptimalkan. Pengelolaan PLUT tidak bisa hanya bersifat rutinitas dan birokratis, harus disertai inovasi dan kreasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

“Mengelola PLUT KUMKM tidak bisa parsial, hanya sekadar rutinitas. Ini yang ingin kita benahi, agar PLUT menjadi jangkar bagi KUMKM,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan usai berkunjung ke PLUT KUMKM Lampung, Minggu (18/8).

Ia mengakui pemanfaatan PLUT KUMKM di sejumlah daerah belum optimal, meski di beberapa daerah lain cukup berhasil seperti di Yogyakarta, Solok, Aceh, Sukabumi. Karena itu, Kemenkop UKM dinilai perlu menerapkan standar pengelolaan PLUT KUMKM di seluruh daerah. Dengan demikian, tingkat keberhasilan PLUT KUMKM di setiap daerah terukur.

Rully juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemda, pelaku usaha, swasta, kampus agar turut terlibat mengoptimalkan peran PLUT. Sinergi dari potensi semua pemangku kepentingan tersebut akan menjadi kekuatan pemberdayaan UMKM melalui PLUT.

Ia mengatakan pada Senin, (19/8) Kemenkop UKM mengadakan rembuk nasional PLUT KUMKM. Dalam acara tersebut, Kementerian melakukan evaluasi sekaligus mencari masukan terhadap pengelolaan PLUT ke depan.

Saat ini, jumlah PLUT mencapai 60 unit yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten/kota. PLUT KUMKM memiliki lima fungsi layanan, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLUT KUMKM Lampung Siti Raodah Yuilianti mengatakan binaan yang menjadi mitranya ada 216 UMKM dan 116 koperasi.

Ia mengatakan pihaknya melalui konsultan pendamping aktif melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Sistemnya pembinaan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, konsultan mendatangi para pelaku usaha sedangkan secara tidak langsung, para pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mendatangi gedung PLUT.

“Pelaku UMKM banyak terbantu dengan kehadiran PLUT. Kami membantu mereka yang kesulitan perijinan, mengurus hak merek, membantu pemasaran secara online dan offline. Banyak pelaku usaha mikro keci yang produknya masuk ke usaha ritel,” kata Siti.

Untuk meningkatkan layanan, pihaknya juga melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku UKM. Menjalin kerja sama dengan swasta, seperti Telkomsel dan Gojek.(jef)

Related For Pengelolaan PLUT KUMKM Jangan Birokratis