Menu
Hari Santri 2020, LPDB-KUMKM Gandeng Santri Dalam Upaya Pendampingan Dana Bergulir - Pemerintah Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM Minimal 40 Persen Dari Pagunya - KUARTAL III/2020, LABA BTN MELESAT 39,72% - Export Revolution, Gebrakan Penetrasi Pasar Luar Negeri Bagi UKM dan Petani Indonesia Melalui Indonesian Grocery KOPITU - MenkopUKM: Menjadi Wirausaha di Masa Pandemi Adalah Pilihan Tepat - BNI Syariah Gandeng Universitas Islam Bandung (UNISBA) terkait Layanan Perbankan - Pemerintan Libatkan 9 Agregator UMKM untuk Memproduksi 27 Juta Ptg Masker Kain - Penerima Banpres Produktif Usaha Mikro Untuk Menambah Modal dan Inovasi Produk - MenkopUKM Apresiasi UMK Difabel Produksi Masker Pesanan Kemenkes - Wapres Dorong UMK Jadi Bagian Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah

Per September 2020, Realisasi Program PEN Melalui LPDB-KUMKM Capai Rp1 Triliun

September 30, 2020 | koperasi dan ukm

Surabaya:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM).

Dalam kunjungannya, Menteri Koperasi dan UKM menyerahkan secara langsung simbolis penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM kepada 8 (delapan) koperasi serta Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) untuk sejumlah pelaku usaha guna mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 di Jawa Timur.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 ini sungguh luar biasa. “Dua bulan yang lalu kami diberi tugas untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan dana Rp1 Triliun, dan hari ini sudah tersalurkan Rp1,101 Triliun. Artinya kita sudah melebihi target sampai dengan Rp101 miliar,” kata Supomo, di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (30/9/2020).

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik program dari LPDB-KUMKM ini yang menyediakan pinjaman murah, ramah dan mudah diakses. Menurut Khofifah, ini menjadi bagian penting karena format-format yang memberikan grace period dengan bunga murah akan memberikan kecepatan stimulasi dari berbagai pergerakan ekonomi baik bagi koperasi maupun UMKM.

“Kami memang selalu menginginkan sinergi dengan banyak pihak karena ingin melakukan percepatan, terutama dengan Kepala Perwakilan BI Jatim dan Kepala BPS Jatim, tapi ini yang menarik karena dari konfigurasi ini sangat didukung oleh kedua lembaga itu,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan bahwa koperasi sudah ada di setiap lembaga di Pemerintah Provinsi. Ia pun mengaku telah menginstruksikan agar koperasi yang ada lebih diperkuat, guna meningkatkan perekonomian.

“Saya selalu tekankan untuk melakukan rembug nyekrup, jangan sampai dilonggarkan, maka ini menjadi motivasi bagi kami bahwa esok penuh harapan,” katanya.

Khofifah juga menyebutkan dari 9,7 juta UMKM di Jatim, 54 persen merupakan penyumbang PDB di Jatim. Saat ini di Jatim baru 1,16 juta UMKM yang memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat. “Saya sudah mengirimkan usulan ke Bapak Presiden untuk menambah kuota yang memperoleh bantuan adalah 2 juta UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menyambut baik usulan Gubernur Jatim tersebut. Namun Teten juga mengatakan bahwa kuota untuk masing-masing kabupaten/kota adalah 20 ribu UMKM. “Jadi di Jatim termasuk sudah lebih banyak dari yang lain,” kata Teten.

Teten juga menjanjikan akan ada tambahan baru untuk bantuan kepada UMKM ini. “Mudah-mudahan jika ada tambahan lagi kita, akan perhatikan di Jatim,” kata Teten.(Jef)

Related For Per September 2020, Realisasi Program PEN Melalui LPDB-KUMKM Capai Rp1 Triliun