Global News Indonesia
Menu
BNI Dukung Program Wirausaha bagi Pensiunan Peserta Taspen - Gerakan Koperasi Pertanyakan Soal Dekopin , Pembahasan RUU Koperasi Segera Dirampungkan - Barisan Prabowo Sandi: Melalui Pemilu Inginkan Perubahan, Kebijakan ke Depan Harus Berpihak pada Rakyat - Kemenkop dan UKM Diharapkan Fokus Pada Upaya Reformasi Total Koperasi - Kemenkop dan UKM Berharap Kemitraan dengan India mampu perkuat eksistensi UMKM Hadapi Revolusi Industri 4.0 - Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah - Peroleh SMM ISO 9001:2015, Kini RTGS, Remitansi, dan Garansi Bank BNI Berstandar Dunia - 3,9 Juta Pelaku UMKM Nikmati KUR BRI Senilai Rp.80,2 Triliun di 2018 - Sukses Salurkan Rp 7,3 Triliun di 2018, BNI Kembali Salurkan Bansos PKH Non Tunai Tahun 2019 - Capai Pertumbuhan Remitansi Dua Digit Pada 2018, BNI Jadi Pioneer Go Live SWIFT GPI di Indonesia

Perlu Permen Pendukung UKM Naik Kelas

Juni 4, 2017 | koperasi dan ukm

IMG-20170602-WA0016

JAKARTA(Globalnews.id) – Pengamat UKM, Cak Samsul Hadi memandang perlunya sebuah regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) yang secara khusus mengatur tentang UKM Naik Kelas. Regulasi itu diharapkan bisa menjadi pegangan bagi setiap pelaku usaha di tanah air di dalam mengetahui arah kebijakan pemerintah secara nasional.

“Ini jadi kebutuhan supaya menjadi pegangan bagi pelaku UMKM kita,” ungkap Samsul dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategis Peningkatan Produktivitas KUKM Melalui Galeri Indonesia” di gedung Smesco UKM, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Menurut dia keberadaan Permen itu sangat penting, misalnya saja bisa menjelaskan secara rinci tentang definisi UKM Naik Kelas seperti apa. Selama ini UU yang menjadi rujukan justru hanya mengartikan UKM Naik Kelas secara makro. Sehingga belum ada satu pemahaman yang sama dari pelaku UKM sendiri.

“Dan itu hal yang sangat tidak mudah dicapai. Maka perlu perlu dirinci bahwa naik kelas itu bisa dikaranekan banyak hal, misalnya kelembagaan. Kenapa itu tidak dicatat sebagai kenaikan kelas. Nah itu butuh peraturan,” tandasnya.

Di beberapa daerah, yakni Gorontalo, Surabaya dan Surakarta telah menjalankan UKM Naik Kelas, tetapi mereka belum memiliki acuan nasional. Diharapkan FGD ini dapat mengingatkan kementerian terkait untuk segera merealisasikan Permen yang dimaksud, agar pelaku UKM di daerah dapat menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Artinya mereka tidak punya pegangan kebijakan nasional tetapi mereka melihat ini suatu kebutuhan sehingga secara lokal mereka melakukan itu. Kalau ada kebijakan nasional akan lebih mudah,” kata Samsul.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Ahmad Zabadi menyatakan mendukung program UKM Naik Kelas. Syaratnya UKM harus mengembangkan kualitas produk lebih baik. Terutama mengembangkan desain, branding, marketing, dan packaging, sehingga mereka bisa bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

“Kita akan terus memperbaiki kualitas pelayanan kita untuk kita mendukung promosi dan pemasaran produk UKM untuk pasar dalam dan luar negeri,” kata Zabadi.

Selain itu, pihaknya juga membuat sertifikasi bagi UKM yang telah mengikuti program pelatihan bidang tertentu. Dengan memiliki sertifikat khusus peserta pelatihan bisa dengan mudah mengikuti berbagai ajang pameran program UKM di luar negeri.

“Kami mengawali dengan harus memiliki brand buat sertifikat, kemudian untuk pameran luar negeri harus sudah memiliki sertifikat pelatihan tertentu. Ini sudah kita syaratkan,” ujar dia.

Ratih Puspitawati, pelaku UKM dalam diskusi itu menambahkan gerakan UKM Naik Kelas penting untuk terus digencarkan. Sebab salah satu syarat untuk mengikuti pameran luar negeri harus pelaku UKM yang sudah terseleksi dengan baik. UKM Naik Kelas disebutnya sudah memiliki klasifikasi itu.

“Naik kelas penting banget seperti sekarang kalau kita mau pameran ke luar negeri harus punya ini dan itu. Kita sebagai UKM misalnya kita katakan kalau ini bisa gak, gak bisa karena itu regulasi,” tuturnya.(jef)

Related For Perlu Permen Pendukung UKM Naik Kelas