Menu
BNI Syariah Komitmen Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Halal - Progress Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Capai 55,17% - Seskemenkop dan UKM Apresiasi LPDB dan Pemprov Sulsel - Kabar Gembira bagi Pemilik Kapal, Dokumen Bisa Jadi Agunan Kredit - Menkop dan UKM Teten Masduki: UMKM Harus Mampu Memahami Tren Market Dunia - Gandeng Sicepat Ekspres, Skeenshop.id Siap Beri yang Terbaik Bagi Pelanggan - Angkasa Pura I Raih Penghargaan RRI iConomics BUMN Brand Award 2020 "Millenial's Choice" - LPDB KUMKM Berikan Kelonggaran Penundaan Pembayaran Sampai 12 Bulan bagi Pedagang Terdampak Kebakaran Pasar Cempaka Putih - KemenkopUKM beri Pembekalan Peserta Magang Bagi Pemuda Untuk Mencetak Wirausaha Baru - Dukung Qanun LKS Aceh, BNI Syariah Total Tambah 13 Outlet Baru

Rekomendasi Parpol untuk Cagub Bengkulu Agusrin Najamuddin Disesalkan

September 6, 2020 | news

Jakarta:(Globalnews.id)-Rekomendasi sejumlah partai politik untuk bakal calon gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin disesalkan lantaran ia pernah berstatus terpidana korupsi. KPUD Bengkulu pun diminta mencermati pendaftaran cagub dan menolak calon yang pernah bermasalah dengan hukum.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyatakan mantan terpidana korupsi sebenarnya tidak bisa serta-merta mencalonkan diri lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 menegaskan seorang mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh maju kembali dalam pilkada kecuali setelah 5 tahun sejak bebas dari bui.

“Pada dasarnya ada putusan MK yang menyatakan bahwa mantan narapidana kasus-kasus berat seperti kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri di pilkada harus ada masa jeda 5 tahun setelah menyelesaikan hukumannya,” jelas Khoirunnisa.

Perludem menyesalkan majunya bakal calon kepala daerah yang pernah tersangkut korupsi lantaran mengesampingkan etika publik dan moralitas. Pasalnya, narapidana korupsi pernah punya pengalaman mengkhianati publik.

Perludem juga menyesalkan langkah parpol yang mengusung eks napi korupsi sebagai calon kepala daerah karena lebih mengedepankan pragmatisme ketimbang semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Napi koruptor jelas pernah punya pengalaman mengkhianati publik dengan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan dirinya sendiri,” ucap Khoirunnisa.

Sementara itu, Kepala Biro Riset dan Investigasi Pilkada Watch Algooth Putranto menilai majunya pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu Agusrin-Imron sudah pasti akan memicu kontroversi.

Pengusungan calon yang pernah bermasalah hukum itu juga dipandang bisa berimbas buruk pada citra partai pengusungnya di masa mendatang. Seperti diketahui pasangan Agusrin-Imron didukung Partai Gerindra (6 kursi), PKB (4 kursi), dan Perindo (2 kursi).

“Koalisi Gerindra, PKB dan Perindo yang mengusung Agusrin-Imron, akan terkena imbas isu kasus korupsi, isu yang sulit untuk diatasi,” ucap Algooth.

Bagi Gerindra, imbuhnya, kontroversi ini akan sangat berat mengingat pendiri mereka Prabowo Subianto dinilai sangat mendukung pemerintahan yang bersih bebas korupsi.

Sementara untuk PKB, tambah Algooth, isu korupsi menjadi bola panas mengingat KPK sejak Juli lalu tengah menyidik kasus dugaan korupsi proyek jalan yang belakangan diduga turut menyeret elit PKB.(jef)

Related For Rekomendasi Parpol untuk Cagub Bengkulu Agusrin Najamuddin Disesalkan