Menu
DPP INSA APRESIASI TERBITNYA INPRES NO 5 TAHUN 2020 - Di-PHK dengan Alasan Covid 19, Pekerja Hotel Gran Mahakam Tuntut Perundingan dengan Perusahaan - BNI Syariah Hadirkan Kartu Debit Co-Branding KTA NU Cilegon - LPDB-KUMKM Diharapkan Makin Cepat Bantu Pulihkan Ekonomi Nasional - Realisasi Penyerapan Dana PEN Sektor KUMKM 6,82 Persen Senilai Rp8,42 Triliun - MenkopUKM Apresiasi Dapur Bersama GoFood Fasilitasi UMKM Naik Kelas - Perkuat Pengawasan Menuju Transformasi Koperasi Simpan Pinjam - SeskemenkopUKM Ajak Koperasi Menangkap Peluang Baru di Tengah Covid-19 - Seminar Online PWI Jaya: Spiritual Praying,Cara Kerja Jurnalistik di Era New Normal - APTI Desak DPR RI Tolak Simplifikasi dan Kenaikan Cukai Rokok

Sesmen KemenkopUKM: “Tuduhan Praktik Shadow Banking Perlu Bukti”

Juni 9, 2020 | koperasi dan ukm

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Pernyataan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, tentang berkembangnya shadow Banking di lingkungan koperasi, berujung polemik.

Padahal, menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, pernyataan itu semata sebagai bentuk kekhawatiran dan kepeduliannya terhadap keberlangsungan koperasi di tengah krisis saat ini.

” Pernyataan itu bukan menuduh bahwa koperasi telah melakukan praktik shadow banking.Tetapi, lebih bersifat mengingatkan jangan sampai koperasi melakukan praktik itu”, ungkap Prof Rully dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (9/6).

Bahkan, lanjut Prof Rully, peringatan itu ditujukan khusus kepada para pelaku koperasi yang baru, ataupun yang kurang memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai koperasi.

“Pengalaman saya sebagai mantan Rektor Ikopin, dan peneliti dan penggiat koperasi, menemukan saat ini semakin banyak pelaku koperasi karena melihat koperasi sebagai bisnis dan gerakan yang bagus maka mereka ikut terpanggil terlibat”, ucap Prof Rully.

Shadow banking menggambarkan aktivitas layaknya seperti penghimpunan dana, investasi dan juga pinjaman, namun tidak terawasi, dan terhindari dari regulasi dan pengawasan otoritas sektor perbankan.

“Jelas itu merupakan pelanggaran hukum. Dan pihak kementerian mengajak pelaku koperasi untuk tidak melakukannya. Jujur, untuk pembuktian ada atau tidaknya praktik itu membutuhkan telaahan dan kajian yang mendalam sesuai dengan kelaziman dalam prosuder hukum”, papar Prof Rully.

Prof Rully mengakui, praktik seperti ini di masa lalu pernah dilakukan siapapun, koperasi, ataupun bukan koperasi, dan itu sudah mendapat ganjaran yang setimpal. Diharapkan di masa depan tidak lagi terjadi peristiwa seperti itu”, tandas dia.

Maka, sejak pertengahan April lalu, sebelum Ramadhan, dalam pertemuan virtual dirinya mengajak agar KSP, yang memiliki nasabah dan cabang yang cukup banyak, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat masyarakat resah, dan rugi secara material dan immaterial.

“Pada kesempatan itu hadir para pengurus 45 KSP yang tersebar di seluruh Indonesia”, ungkap Prof Rully.

Prof Rully menambahkan, pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap fenomena Ramadhan dan hari raya yang cenderung anggota mengambil simpanannya, juga sekaligus mengantisipasi dampak dari Covid-19 terhadap usaha koperasi, khususnya simpan pinjam.

Dengan demikian, Prof Rully menilai wajar kehawatiran yang disampaikan Stafsus tersebut.
Situasi krisis seperti ini, sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencatut nama koperasi, sebagaimana yang ditemukan oleh OJK, melalui tim waspada investasi, yang hampir seluruh yang terindikasi menyimpang adalah bukan koperasi, tetapi mereka menggunakan nama koperasi.

“Jelas koperasi dirugikan, maka suatu keharusan bagi seluruh komponen pelaku, peminat, pemerhati perkoperasian, untuk saling bahu membahu untuk menjaga marwah perkoperasian”, pungkas Prof Rully.(jef)

Related For Sesmen KemenkopUKM: “Tuduhan Praktik Shadow Banking Perlu Bukti”