Arsip Tag: digitalisasi umkm

Gelar Pelatihan di Bima, KemenKopUKM Sasar Pemerataan Digitalisasi Bagi Usaha Mikro

Bima:(Globalnews id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menggelar pelatihan digital kepada pelaku usaha mikro di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM AH Novie saat membuka pelatihan e-commerce bagi pelaku usaha mikro di Bima, Jumat (20/05/2022), mengatakan, pelatihan ini menjadi media literasi digital dan wadah peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Diharapkan, juga mampu mendorong dan meningkatkan jumlah usaha mikro yang onboarding digital di Bima.

“Potensi ekonomi Bima sebagai hub perdagangan produk dan jasa di ujung timur NTB sesungguhnya cukup besar, hanya perlu pengembangan dari berbagai sisi, salah satunya pelatihan digital atau e-commerce,” kata AH Novie.

Novie mengatakan KemenKopUKM gencar melakukan pelatihan ecommerce terutama ke daerah-daerah Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan upaya digitalisasi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. 

Pelatihan digital bagi KUKM merupakan bagian dari dukungan percepatan pelaksanaan digitalisasi yang merupakan program prioritas KemenKopUKM.

Novie mengatakan Kota Bima yang  dikenal sebagai Kota Tepian Air, secara geografis berada di ujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun berada di ujung timur Pulau Sumbawa namun posisi geografis ini secara ekonomis justru menguntungkan Kota Bima dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kota Bima.

“Terlebih dengan adanya tol laut yang menghubungkan antara Kota Bima dengan kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya (Jawa Timur) dan juga dengan Labuan Bajo (NTT). Pelabuhan Bima merupakan salah satu mata rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan yang ada di Kota Bima,” kata Novie.

Bima tercatat memiliki lebih 11 ribu UMKM di seluruh kota. Dari data  BPS (2020) jumlah koperasi di Bima ada sekitar 85 unit koperasi yang aktif 44 unit dan tidak aktif 34 unit. 

Ke depan, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya melayani konsumen secara offline namun dapat mengembangkan usahanya secara digital. Karena itu, Novie mendorong agar para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan KUMKM di Bima.

“Pelatihan ini  sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses  pelaku UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital. Mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya untuk mengembangkan usaha berbasis digital/internet,” kata Novie.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Abdul Harris berterima kasih atas upaya KemenKopUKM yang menyelenggarakan pelatihan di Bima karena selama ini pelatihan serupa belum banyak digelar mengingat keterbatasan anggaran daerah. 

Untuk itu, para peserta wirausaha muda diharapkan dapat mendapatkan dan menyerap pengetahuan dan peluang dari pelatihan yang diselenggarakan mengingat bisnis digital kini menjadi kebutuhan dunia usaha. Ia juga meminta agar para peserta pelatihan dapat membagi pengetahuan yang didapatkan kepada sesama pelaku usaha mikro lainnya agar bisa berkembang bersama-sama.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, usaha mikro di Bima berkembang dengan baik. Karena memang pangsa pasarnya ada dan daya beli masyarakat sangat potensial,” katanya.(Jef)

Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital Di Tahun 2025, KemenKopUKM Percepat Transformasi Digital UMKM

Yogyakarta:(Globalnews.id)– Staf Ahli MenkopUKM Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) terus mendorong pelaku UMKM agar onboarding kedalam ekosistem digital.

Hal ini di karenakan, pada tahun 2025 proyeksi potensi ekonomi digital Indonesia berdasarkan data google, tamasek & bain company mencapai Rp1.700 triliun.

“Untuk mencapai hal tersebut, KemenKopUKM terus berupaya meningkatkan literasi digital dan dukungan meningkatkan kualitas dan pasar prdouk UKM dan kapasitas SDM UKM melalui berbagai program kami,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Rulli Nuryanto, dalam acara Rapat Pimpinan Kamar Dagang Indonesia di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Rulli, saat ini per Desember 2021, sebanyak 17,25 juta pelaku UMKM telah onboarding ke dalam ekosistem digital. Di tahun 2024 ini,kami menargetkan 30 juta UMKM onboarding kedalam ekosistem digital.

“Sementara untuk koperasi, saat ini telah ada 202 koperasi digital di tahun 2021, dari target 100 koperasi. Ditargetkan tahun 2022 ini bakal ada 200 koperasi digital,” katanya.

Lebih lanjut Rulli Nuryanto menjelaskan, KemenKopUKM di tahun 2021 telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, dalam rangka perpcepatan digitalisasi koperasi dan UMKM Indonesia.

“Kami telah bekerjasama dengan Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan stakeholder lainnya,” tutur Rulli.

Disamping itu, lanjut Rulli, untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM, KemenKopUKM menggandeng 11 lembaga incubator, baik dari swasta ataupun universitas.

“Beberapa waktu lalu kami telah melakukan roadshow kilinik UMKM dengan Bukalapak, diharapkan dengan adanya roadshow ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Rulli menambahkan, di tahun 2022 KemenKopUKM fokus dalam agenda pemulihan transformatif , diantaranya 70% prioritas program menyasar pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus dalam mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

“Selanjutnya, akses pembiayaan UMKM dan poperasi pergeser dari pektor perdagangan ke sektor riil. Pembiyaaan LPDB-KUMKM 40% untuk sektor riil. Hal ini juga pembiayaan perbankan dan non perbankan diharapkan dapat lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor riil,” jelas Rulli.

Lebih lanjut, ditargetkan sebesar 30% dari total pelaku usaha, sebesar 20 juta UMKM terhubung kedalam ekosistem digital.“Dan terakhir, diharapkan tahun 2022 ini, 70% dari total UMKM sudah mengalami pemulihan usaha,” pungkasnya.(Jef)

EKOSISTEM DIGITAL BAKTI KOMINFO BERDAYAKAN UMKM LOKAL BERDAYASAING NASIONAL

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana jumlahnya memcapai 64 juta pelaku usaha, atau merupakan mayoritas (99 persen lebih) dari total pelaku usaha di tanah air. Dari jumlah itu, sudah 16,4 juta UMKM yang sudah tergabung dalam ekosistem digitalisasi.

Meski jumlah itu meningkat lebih dari 100 persen dibanding sebelum pandemi, namun percepatan transformasi digitalisasi UMKM masih diperlukan, mengingat era sekarang dimana ekosistem merupakan syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan.

Karena itu pemerintah terus menggenjot transformasi digitalisasi UMKM ini, dimana diharapkan pada 2024, ada 30 juta UMKM yang bakal tergabung dalam ekosistem digitalisasi UMKM.

Salah satu peran pemerintah dalam upaya transformasi digitalisasi UMKM ini ialah dengan menghadirkan jaringan telekomunikasi lewat BAKTI KOMINFO yang mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tidak hanya fokus membangun infrastruktur, namun BAKTI secara berkala juga membangun ekosistem digital di daerah tersebut.

Menurut Danny Januar Ismawan, Direktur layanan TI untuk Masyarakat dan pemerintah BAKTI KOMINFO, kehadiran jaringan telekomunikasi di daerah 3T tidak akan menimbulkan sebuah nilai positif jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara optimal. Oleh karenanya BAKTI melakukan solusi ekosistem digital dengan 3 pilar utama, yakni Digital Citizen, Digital Economy, dan Digital Government.

Dalam rencana strategis KOMINFO 2020—2024 terkait Ekonomi Digital, BUMDES dan UMKM menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Untuk mewujudkannya, BAKTI menggandeng beberapa pihak untuk berkolaborasi memajukan UMKM di daerah 3T, salah satunya dengan idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia).

Kondisi pandemi saat ini adalah momentum lahirnya transformasi UMKM ke arah digital market atau e-commerce. Transaksi selama pandemi meningkat sangat signifikan. Sebagai gambaran, di tahun 2020 saja terjadi peningkatan jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce dan online marketing pada level menengah. Dan di tahun yang sama, terjadi kenaikan transaksi e-commerce sebesar 29,6% dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp266,3 triliun.

“Kita harus melihat bahwa pandemi ini memiliki hikmah tersediri. Masyarakat di daerah 3T secara tidak langsung dipaksa oleh kondisi untuk bisa beradaptasi secara cepat melakukan adopsi teknologi yang hadir di daerahnya akibat akselerasi jaringan telekomunikasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga kebangkitan UMKM di kala pandemi ini menjadi momentum transformasi UMKM Indonesia menjadi lebih maju,” tambah Danny.

Melihat potensi digitalisasi UMKM yang sangat penting, BAKTI memandang UMKM di daerah 3T membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam mempersiapkan para pelaku UMKM lewat pelatihan dan pendampingan. Materi pembelajaran dimulai dari hal dasar, bertahap hingga ke tingkat mahir.

Mohamad Rosihan, Ketua Bidang Keanggotaan & Business Development idEA, menyampaikan bahwa timnya menemukan banyak tantangan di daerah 3T sehingga dipaksa memikirkan ulang program kurikulum pelatihan yang telah dilakukan, sebab selama ini program pelatihan banyak berlangsung di pulau Jawa yang fasilitasnya jauh lebih baik.
Lokasi usaha UMKM juga menentukan strategi Go Online yang dipakai sebab posisi menentukan daya saing produknya. Sedangkan, daya saing UMKM daerah tergantung daya saing digital perwilayah. Solusi yang diberikan pada para peserta juga berbeda-beda untuk tiap daerah, sebab karakteristik lokasi dan permasalahan pun berbeda.

Propinsi yang ada di luar Jawa tatangan terbesar ada di masalah logistik. Dibutuhkan solusi khusus agar bisa bersaing dengan UMKM yang ada di Jawa, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan market size terbesar saat ini yang masih berada di pulau Jawa.

“Sebenarnya semua usaha lokal seperti toko, penyedia jasa, produk hasil pertanian, perternakan, perikanan dan lain sebagainya yang ada di sebuah wilayah dapat dijual secara online untuk pasar lokal, sehingga tidak ada hambatan logistik. Atau dapat memunculkan layanan logistik mandiri di tingkat kabupaten, provinsi atau antar pulau,” jelas Rosihan.

Ia menambahkan bahwa e-commerce tidak harus selalu berwawasan nasional. Potensi terbesar sebenarnya ada di e-commerce lokal karena karakteristik produk lebih sesuai untuk konsumen lokal.“Onboarding bisa di e-commerce nasional tapi fokus pelanggan tetap di pasar lokal,” ujarnya.

Tahun 2020 lalu sudah 4000 peserta UMKM daerah 3T mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAKTI. Di tahun 2021 ini, BAKTI menambahkan layanan dengan menjembatani pada akses pembiayaan, baik itu dari perbankan maupun institusi lain yang menyalurkan kredit dan permodalan bagi UMKM.
Permasalahan UMKM di daerah 3T yang mencakup bidang kewirausahaan, rantai pasok, logistik, sistem pembayaran, dan lain sebagainnya memang membutuhkan kolaborasi banyak kementerian, institusi, dan pihak swasta untuk sama-sama mencari solusinya.

Contoh Sukses Digitalisasi UMKM

Timor Moringa adalah salah satu contoh sukses UMKM lokal binaan BAKTI dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti pelatihan dari idEA. Pendirinya, Meybi Agnesya, merasa pelatihan dan pembinaan yang diikuti sangat membantu keberhasilan usahanya. Meybi yang awalnya mengolah daun kelor hanya untuk kegiatan sosial guna pemberdayaan petani lokal kini juga memperhatikan aspek bisnis dari usahanya agar dapat dipasarkan secara lebih luas.

Pandemi memaksanya untuk mengambil langkah berbeda dalam memasarkan produk. Jika sebelum pandemi konsumennya berasal dari wisatawan yang berkunjung ke NTT,
kini strategi penjualannya berubah menjadi 100% online melalui website dan e-commerce. Pelanggannya saat ini banyak yang berasal dari pulau Jawa. Kendala terkait mahalnya ongkos kirim dapat disiasati lewat program UMKM yang dimiliki oleh kementerian lain.

Meski BAKTI hanya menfokuskan diri pada pengembangan UMKM daerah 3T, namun pelaku UMKM daerah non 3T pun dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan. Sangat mudah untuk masuk ke pelatihan digital BAKTI, yang terpenting memiliki jaringan internet dan telepon seluler. Kurikulum dan materi pelatihan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja di https://umkmdigital.kelasbakti.id. Ada 11 cluster topik pelatihan yang dapat diikuti, mulai dari Digital Mindset, Digital Presence, Digital Onboarding, Digital Marketing, hingga Digital Operation. (Jef)

Dukung Digitalisasi UMKM, BAKTI Kominfo Segera Bangun BTS di 7.904 Desa Wilayah 3T

JAKARTA;(Globalnews.id)- Untuk mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan membangun menara base transceiver station (BTS) di 7.904 desa di wilayah 3T hingga tahun 2022.

“Saat ini sudah berlangsung. Dan akan kami tuntaskan di tahun 2022 dengan total 7.904 desa di wilayah terpencil dan tertinggal yang akan segera menikmati hadirnya jaringan 4G,” ujar Danny Januar Ismawan selaku Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintahan BAKTI Kominfo saat diskusi daring, Jumat (19/11).

Lebih lanjut, Danny mengatakan bahwa menurutnya di masa pandemi ini, seluruh masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap transformasi digital. Namun menurutnya, ketersediaan jaringan telekomunikasi saja tidak akan memberikan nilai pada masyarakat jika tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Tentunya jaringan telekomunikasi ini tidak akan memberikan nilai atau memberikan manfaat ketika pemanfaatannya juga tidak optimal. Ini yang jadi komitmen kami dari BAKTI Kominfo dengan melakukan beberapa inovasi melalui program ekosistem digital, solusi ekosistem, bagaimana agar pemanfaatan infrastruktur ini memberikan dampak di masyarakat,” paparnya.

Oleh sebab itu, Danny mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus dapat beradaptasi dengan transformasi digital, khususnya bagi para pelaku UMKM yang berada di wilayah 3T agar dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong Indonesia menjadi lebih maju.

“Dengan pandemi ini mungkin tidak kita sadari bahwa yang selama ini menjadi kendala terkait dengan adopsi teknologi. Ini sekarang kita mau tidak mau harus mengikuti dan harus beradaptasi terhadap perubahan, terhadap transformasi digital,” kata Danny.

“Menurut saya harus kita manfaatkan momentum ini, khususnya terkait dengan kebangkitan pelaku UMKM agar dapat menjadikan momentum ini menjadi momentum transformasi, mendorong UMKM Indonesia menjadi maju,” tutupnya. (Jef)

KemenKopUKM Gandeng MNC Group Dorong Pengembangan UMKM

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng MNC Group untuk bekerja sama mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program mencakup optimalisasi konten dan promosi digital hingga akses pembiayaan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan dan dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama MenKopUKM Teten Masduki didampingi oleh Dewan Pengarah Indonesia Creative Network Wishnutama Kusubandio, COO Motion Banking Teddy Tee, dan Dirut Smesco Indonesia Leonard Theosabrata.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan kerja sama ini akan meliputi beragam bidang, mulai dari optimalisasi konten dan promosi tentang UMKM, juga dukungan teknologi financial, perbankan digital, hingga akses pembiayaan dari MNC Group.

Turut menjadi komponen yang tidak kalah penting, pendampingan bagi UMKM, agar dapat mengoptimalkan peluang bisnis sampai dengan go global, bersama ekosistem MNC Group, sebagai salah satu grup media terbesar, bukan hanya nasional namun juga regional.

“MNC Group merupakan salah satu media group terbesar di Asia tenggara, menjadi sangat penting bagi kami, bukan saja untuk mempromosikan UMKM, tetapi juga memiliki ekosistem yang lain, seperti banking digital, media sosial yang sangat besar, dan lain sebagainya,” kata Teten.

Ia mengatakan, saat ini banyak peer to peer lending di industri finansial yang mengembangkan rekam digital, mengenai cashflow kesehatan usaha, sehingga hal itu memungkinkan untuk memberikan pembiayaan tanpa harus menggunakan aset.

“Ini saya kira inovasi pembiayaan seperti itu, sangat baik. Banyak sekali UMKM yang memiliki cashflow bagus tapi tidak ada pembukuan,” katanya.

Apalagi berdasarkan laporan perbankan, UMKM memiliki tingkat NPL (non performing loan)-nya paling rendah, sehingga jika ada lembaga pembiayaan yang berani dengan pendekatan digital membiayai UMKM justru ini merupakan peluang bisnis yang sangat besar. Oleh karena itu, lanjut Teten, kerja sama ini harus dikonkritkan.

“Ini akan disambut baik oleh 99,6% usaha mikro yang 30 jutanya belum memiliki akses perbankan. Ini akan sangat bermanfaat bagi UMKM agar dapat berkembang,” kata Teten.

Ia menegaskan bahwa KemenKopUKM mengembangkan visi untuk mentransformasi UMKM ke produk-produk yang berbasis kreativitas dan inovasi supaya UMKM bukan hanya mengejar kepentingan survival atau hanya ekonomi subsisten keluarga, tapi betul-betul menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Karena itu, produk mereka harus memiliki daya saing. Kita dorong arah ke depan UMKM yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. Ekosistem yang kita bangun bagaimana untuk mendukung itu,” katanya.

KemenKopUKM akan membuka kerja sama dengan semua pihak. Saat ini? misalnya ada kemitraan dengan kementerian BUMN, di mana UMKM menjadi rantai pasok BUMN. Teten juga ingin agar UMKM menjadi bagian rantai pasok nasional dan global sebab dengan cara itulah UMKM bisa go global.

“Kemitraan usaha besar dan kecil tidak sesederhana itu. Ada transfer pengetahuan dan teknologi. Karena itu? terima kasih? kami yakin kerja sama ini akan disambut hangat dan gembira oleh 65 juta pelaku UMKM di Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, hal ini merupakan langkah awal yang sangat baik sekaligus menggarisbawahi pentingnya bergandengan tangan dan bergotong royong dalam memperjuangkan UMKM.

Teten juga ingin memastikan output sampai dengan outcome dari kegiatan ini dapat memantik terjadinya efek bola salju. Bukan hanya dari akselerasi capaian angka jumlah UMKM yang dapat dibantu masuk ke dalam ekosistem digital, namun juga dapat menciptakan nilai ekonomi baru atau new economy value creation yang signifikan.

KemenKopUKM sudah memetakan ada 4 tantangan utama digitalisasi UMKM yakni literasi digital, kapasitas dan kualitas produksi, serta akses pasar.

“Kami mendorong program pelatihan dan pendampingan literasi digital yang lebih terarah dan berorientasi pada transformasi digital untuk UMKM,” katanya.

Studi dari Jurnal Small Business and Enterprise Development pada tahun 2019 memperlihatkan pendekatan literasi digital berbasis ekosistem lebih berhasil untuk mencapai tingkat transformasi digital  yang diinginkan. Ini termanifestasi dalam inisiasi Gerakan Indonesia Bersama atau GEBER UMKM, yang menggandeng 8 asosiasi serta komunitas pendamping UMKM, dengan 25 ribu pendamping dan micromentor.

Ia menekankan bahwa transformasi digital UMKM harus dilakukan secara utuh. Maka tepat rasanya, untuk pemerintah juga dapat terus beradaptasi juga bertransformasi sambil bergerak berdampingan, berkolaborasi, dan bergotong-royong.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, hal ini merupakan kehormatan bagi MNC Group untuk ikut andil dalam menjangkau 64 juta UMKM untuk bertransformasi digital dengan memanfaatkan kekuatan dan fitur teknologi kami di bidang media, jasa keuangan, dan e-commerce.

“Kolaborasi SMESCO dengan MotionBanking akan mendorong proses bisnis yang lebih aman, produktif, dan efisien serta memberikan peluang untuk berkembang dengan bantuan pembiayaan,” kata Hary.

Selain itu, berbagai inisiasi dengan unit bisnis milik MNC Group diharapkan dapat membantu memajukan UMKM di Indonesia.

“Kami yakin kolaborasi KemenKopUKM dengan MNC Group akan menjadi solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dan menyebarkan dampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia melalui ekspansi digital,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengarah Indonesia Creative Network Wishnutama Kusubandio, mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan kerja sama dengan MNC Group.

“Kerja sama ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk membantu pelaku UMKM di seluruh indonesia agar bisa jauh kebih baik ke depan, khususnya di era digital,” tegas Wishnutama.

Menurutnya, dampak pandemi menghadirkan dua gelombang. Pertama gelombang disrupsi, kedua gelombang digital.

“Momentum yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia karena di tengah era digital,  pelaku UMKM harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya. (Jef)

KemenkopUKM bersinergi dengan Komisi VI DPR RI mendorong pelaku UMKM masuk ke Platform Digital

Indramayu:(Globalnews.id)-KemenkopUKM bersama dengan Komisi VI DPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM UKM melalui Pelatihan Vokasional Digitalisasi Produk UKM, yang saat ini diadakan di Indramayu, Jawa Barat. Pelatihan ini diharapkan agar pelaku usaha mempunyai jangkauan pemasaran yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke pelosok negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyambut baik sinergi ini. Ia mengungkapkan,
permasalahan yang dihadapi para pelaku UKM dalam memasaran produk UKM melalui digital atau online, terkadang masalah demand dan supply. Terkadang demandnya tinggi suplaynya rendah, sehingga produknya tidak terpenuhi, sebaliknya suplaynya tinggi penjualannya kurang.

“Untuk itu bagaimana  institusi Kementerian KoperasiUKM penting kehadirannya untuk menjamin kestabilan antara demand dan supply,” kata Herman Khaeron, saat membuka “Pelatihan Vokasional Digitalisasi Produk UKM”, hasil kerja sama dengan KemenkopUKM, di Indramayu, (12/9/2021).

Ia menambahkan, kini pasar UKM makin luas dengan adanya peraturan agar pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah dari produk UKM, dan ini menurutnya kesempatan bagi UKM.

Di tempat yang sama Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, untuk memasaran produk UKM secara digital harus ditingkatkan literasinya. “Pengetahuan menggunakan tekhnologi sudah ada, tapi bagaimana hal itu bisa dijadikan sebagai kegiatan pemasaran produk UKM,” kata Hanung.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelatihan ini juga bukan kota-kota besar, tapi di kota yang memiliki produk UKM potensial. “Untuk memasarkan produk UKM secara digital atau pasar daring itu tidak bisa dilakukan secara langsung, untuk itu Kementerian Koperasi UKM membangun mereka secara bertahap, pertama melalui media sosial sebelum masuk ke e-commerce,” jelas Hanung, kepada wartawan yang didampingi Asdep Pengembangan SDM UKM Dwi Andriani.

Ia juga berharap, pelaku UKM yang memasarkan produknya secara digital harus jujur disampaikan ke pembeli dan tetap menjaga kualitas produk. Dengan demikian kepercayaan pembeli tetap terjaga.

Pelatihan ini merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UKM dan meningkatkan nilai tambah produk dan pemanfaatan.
Ini merupakan salah satu solusi agar UKM melakukan digitalisasi dalam pengelolaan usaha pemasaran.

Sementara itu, Kadis UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indramayu H Didi Riyadi mengungkapkan,
program pelatihan ini yang ditunggu-tunggu pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu.
Pelaku UMKM saat ini yang terdampak paling besar oleh pandemi. “Semoga dengan pelatihan ini para pelaku UMKM memperoleh manfaat dari pelatihan. Era saat ini sudah berbeda yaitu era 4.0, sehingga digitalisasi suatu keharusan,” pungkas Didi.(Jef)

KemenkopUKM Gandeng MSC untuk Tingkatkan Literasi Digital, Kapasitas Koperasi dan UMKM


Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM bersama MicroSave Consulting (MSC) menginisasi kerjasama dalam rangka meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menuju Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan.

Hasil survei literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama katadata pada tahun 2020 menunjukkan, indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4, dan berada di bawah tingkatan baik.

Berdasarkan data tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mempercepat literasi digital dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya MSC. Kerja sama dalam hal literasi digital ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada para pelaku koperasi dan UMKM agar lebih berkembang dan dapat bersaing di pasar global.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim memberikan apresiasi atas adanya kerja sama dengan MSC, diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan dampak positif kepada pelaku koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses serta kapasitas koperasi dan UMKM.

“Kami berharap kolaborasi yang dilakukan dengan pihak MSC, dapat membantu kami melakukan riset/kajian berkaitan dengan perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia, yang outputnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam mencapai target-target pemberdayaan Koperasi dan UMKM,” tegas Arif dalam acara MoU antara KemenkopUKM dengan MSC secara daring, Selasa (31/8).

Adapun lanjut Arif, tujuan dari nota kesepahaman ini adalah, untuk menjalankan kerjasama pengembangan KUMKM secara inklusif, termasuk dalam pelaksanaan penelitian, kapasitas digital, seminar, dan dukungan kebijakan.

Sedangkan ruang lingkup MoU ini meliputi, pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses dan kapasitas KUMKM, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan merancang kebijakan, layanan keuangan, dan penggunaan alat yang membantu KUMKM berkembang, dan sosialisasi hasil penelitian/kajian terkait dengan pelaksanaan kajian melalui lokakarya atau seminar, perpustakaan digital, dan media publikasi.

Diwaktu yang sama Grace Retnowati, Country Director MSC Indonesia Consulting mengatakan pihaknya menyambut baik kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Besar harapan kami, kerja sama ini dapat mendukung program pemerintah dalam percepatan peningkatan kapasitas digital UKM dalam menuju ekonomi digital dan meningkatkan Inklusi Keuangan” lanjutnya.

MSC Asia and Africa Director, Manoj Sharma juga menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan dalam pemulihan dan pemberdayaan UKM dalam masa pandemi. Pemerintah Indonesia yang menyadari pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, telah mengalokasikan lebih dari Rp 51 triliun dana pemulihan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. 

Namun tantangan yang dihadapi adalah, bagaimana UMKM yang ada di Indonesia dapat terintegrasi dengan ekosistem digital, dan bagaimana supaya masyarakat lebih banyak membeli produk lokal atau dari produsen lokal. Integrasi dengan ekosistem digital ini akan membantu UMKM untuk dapat bersaing di tengah banyak perusahaan besar yang menghasilkan produk dalam skala besar.

Manoj menambahkan bahwa berdasarkan perspektif gender, 21% pemilik usaha di Indonesia adalah perempuan dan ini adalah angka yang tinggi dibandingkan rata-rata jumlah perempuan pemilik usaha di dunia yang hanya 8%. Sedangkan dalam kategori usaha mikro dan menengah di Indonesia, jumlah perempuan pemilik usaha mencapai 50%. (Jef)

MenkopUKM: Kolaborasi Berbagai Pihak, Kunci Selamatkan UMKM di Masa Pandemi

JAKARTA:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan sinergi, kebersamaan, dan kolaborasi semua pihak termasuk Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pendamping UMKM, untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Keputusan penerapan PPKM sendiri diambil dengan tujuan mempercepat penanganan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Perpanjangan PPKM dilakukan karena angka pertambahan kasus Covid-19 saat ini sedang melonjak. Situasi sulit sekarang seperti ini butuh dukungan kita bersama. Saya mengimbau kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah serta Asosiasi Pendamping, agar melakukan pendampingan kepada pelaku UKM,” kata MenkopUKM Teten Masduki dalam dialog dengan kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali serta berbagai asosiasi pendamping UMKM melalui teleconference, Kamis (22/7/2021).

Teten mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan pelonggaran PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli 2021 dengan memperhatikan perkembangan angka kasus Covid-19.

Ia menegaskan, pemerintah sangat memperhatikan dampak pelaksanaan PPKM Darurat Level 4 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program PEN bagi UMKM yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp184,83 Triliun.

Adapun program PEN bagi KUMKM, antara lain Subsidi bunga KUR dan Non KUR dengan target 17,8 juta pelaku UMKM, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan target 12,8 juta pelaku usaha mikro, serta Belanja Imbal Jasa penjaminan untuk UMKM dan Koperasi.

Lebih lanjut, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, Penyertaan Modal Negara untuk 6 BUMN seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelolan Investasi (LPI).

“Penyaluran BPUM bagi 3 juta usaha mikro akan dilakukan Juli-Agustus yang kiita harapkan selesai tepat waktu,” kata Teten. 

Menurut MenkopUKM, pemerintah juga merencanakan untuk menyalurkan bantuan bagi satu juta pelaku usaha mikro seperti pedagang PKL dan warung. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp1,2 juta untuk masing-masing pelaku usaha. Penyalurannya akan dilakukan oleh Polri dan TNI selaku KPA. Untuk itu, KemenkopUKM akan bersinergi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, untuk melakukan pendataan pelaku usaha yang akan menerima.

“KemenkopUKM akan melakukan harmonisasi data karena ada kemungkinan datanya akan tumpang tindih dengan penerima BPUM. Kami meminta bantuan para kepala dinas untuk melakukan verifikasi data agar tidak terduplikasi dengan penerima BPUM,” kata Teten.

Teten juga meminta agar seluruh pelaku UMKM segera mendapatkan vaksin di berbagai tempat sebab vaksin merupakan cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Emma Rachmawati mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4. Menurut Emma, pandemi berdampak terhadap kelangsungan UKM, di sektor pariwisata, fasilitas umum, dan usaha kuliner.

Selain itu, pelaku usaha kuliner difasilitasi untuk ikut dalam platform e-commerce go-shop dan mendorong semua pejabat di lingkungan Pemprov Jateng belanja produk UMKM melalui Go-shop. Subsidi bagi koperasi juga masih tetap dijalankan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM sebanyak 40 persen.

Direktur Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Suhendro menambahkan, pedagang pasar sangat banyak yang kehilangan pendapatan akibat penutupan sejumlah pasar.  Karena itu, diharapkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat disalurkan langsung kepada pedagang-pedagang pasar.(Jef)

MenkopUKM Mendorong Inkubasi Bisnis UGM Wujudkan UMKM Go-Digital dan Go-Global

JAKARTA:(Globalnews.id – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sekaligus turunan dari UU Cipta Kerja dan PP No.7/2021. Instrumen tersebut untuk memastikan pencapaian target wirausaha muda mapan dengan inovasi, teknologi, berkelanjutan, dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja.

“Berdasarkan data digitalisasi saat ini baru 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau 19% total populasi UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Webinar KAGAMA Inkubasi (KIB) ke-21, UKM Go Digital: Peluang Ekspor Produk UKM di Pasar Dunia di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Teten mengatakan, Inkubasi Bisnis Universitas Gadjah Mada sangat strategis dalam memberikan akses informasi, pengetahuan, digitalisasi, maupun teknologi bagi mahasiswa/UMKM untuk menjadi wirausaha/start-up sukses.

KemenkopUKM, lanjut Teten, siap berkolaborasi mewujudkan wirausahawan-wirausahawan tangguh, Go-Digital, dan Go-Global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rektor UGM Panut Mulyono, Waret UGM Ika Dewi Ana, Guru Besar FEB UGM Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FT UGM Alva Edy Tantowi, Enterpreneur Amalia Prabowo, Cofounder Truck in aja Hutkeri Malau dan DPKM UGM Nanung Agus Fitriyanto.

Menurut Teten, digitalisasi juga dapat menjadi peluang ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Ia menjelaskan, ekspor nasional terus membaik, di mana pada Maret 2021 nilai ekspor naik US$ 4.286,5 atau naik 30,47 persen (y-on-y) dibanding Maret 2020. Sektor non-migas menyumbang 95,06% dari total ekspor dengan tiga negara tujuan ekspor utama Tiongkok (21,36%), Amerika Serikat (11,86%), dan Jepang (7,91%).

“Kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah yaitu 14% dibanding beberapa negara lainnya Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%,” katanya.

Pada tahun 2024, kata MenkopUKM, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%. Untuk itu, digitalisasi dalam hal ini platform e-commerce harus dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

“Sayangnya, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran bukan sektor produktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu agenda utama Pemerintah. Ada 2 pendekatan untuk mendorong UMKM Go-Digital yaitu pertama, peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha. Digitalisasi tidak hanya untuk memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing). Kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital (19% total populasi UMKM).

Menurut Teten, digitalisasi memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM Indonesia semakin kuat dan berdaya. Menurutnya, selama pandemi, terdapat 38% pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Riset Google, Temasek, Bain, 2020). Bahkan, World Bank (2021) menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di mana 74,1% di antaranya mengandalkan e-commerce dengan profil usaha 51% adalah reseller dan produsen baru mencapai 11%.

“Kita dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital; sembari diperbanyak UMKM produsen. Asosiasi e-commerce Indonesia (IdEA) pun mencatat selama pandemi terjadi kenaikan penjualan pada platform e-commerce sebesar 25%. Artinya, masyarakat Indonesia terutama pelaku UMKM telah keluar dari zona nyaman dan beradaptasi untuk bertahan,” tambahnya.

Menurut MenkopUKM, empat strategi utama dalam mendorong ekspor UMKM yaitu penguatan database, peningkatan kualitas SDM dan produk, kemudahan pembiayaan, dan pemasaran.

“Target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55% dan sebesar 4% di tahun 2024,” tegasnya.(Jef)

MenkopUKM Apresiasi Kemitraan Marketplace-Bumdes Kembangkan Digitalisasi Ekonomi Desa

Jakarta:(Globalnews id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kemitraan marketplace online Shopee dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat. Program digitalisasi para pelaku UMKM dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi desa.

MenkopUKM Teten Masduki mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital terjadi sangat masif dan berimbas ke seluruh sektor, termasuk UMKM.

“Kita melihat sejumlah terobosan dilakukan salah satu perusahaan berbasis digital yang dapat menunjang performa UMKM tersebut adalah para penyelenggara lokapasar digital. Salah satunya Shopee,” kata Teten saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Peresmian Shopee Center-UMKM Jabar Go Digital yang diselenggarakan oleh Shopee, Rabu (2/6/2021).

Ia mengacu pada hasil survei World Bank 2021 yang menunjukkan bahwa sebanyak 48,5% responden bermatapencaharian wiraswasta dan 74,1% mengandalkan e-commerce sebagai pendapatan utama.

“Kita perlu terus dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital, sembari diperbanyak UMKM produsen,” katanya.

Pengalaman serta data yang dimiliki Shopee, lanjut Teten, akan sangat membantu meningkatkan pembinaan UMKM di Jawa Barat yang dilakukan pemerintah.

“Pandemi juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi dalam e- commerce. Perkembangan pemasaran produk UMKM saat ini diakselerasi oleh digitalisasi,” ujarnya.

Menurut Teten, pendekatan yang dimulai dan didukung hasil kerja sama Shopee dan Bumdes Jabar melalui Shopee Center diharapkan dapat mendukung UMKM melalui peningkatan literasi digital dan beradaptasi dengan teknologi dalam era perdagangan terbuka berbasis daring.

“Ini untuk mendorong UMKM kenal teknologi produksinya. Jadi juga untuk meningkatkan daya saing produknya bukan sekadar memfasilitasi pada akses pasar,” kata Teten.

Secara simultan, kata Teten, KemenkopUKM juga tengah memperkuat UMKM go digital dengan dua pendekatan. Pertama, peningkatan kapasitas usaha melalui penguatan database, peningkatan kualitas SDM, pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM.
Kedua. perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM.

“Untuk itu saya mengucapkan selamat atas berdirinya Shopee Center dengan harapan semoga dapat memberikan dampak positif yang tangguh bagi pelaku usaha ekonomi digital semakin berkembang di Jawa Barat,” kata Teten.

Pada kesempatan itu, hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah tamu undangan yang hadir secara virtual.(Jef)