Arsip Tag: Kemenkop UKM

KemenKopUKM Siapkan Pelaku Koperasi dan UMKM Adaptif Terhadap Teknologi

Bangka Belitung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) saat ini tengah fokus untuk mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin (13/6).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.

Pelatihan ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

“Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Sedangkan hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” kata Siti Azizah.

Dia menambahkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pergeseran costumer behavior yang signifikan, salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Siti Azizah juga mengatakan bahwa sinergi ini menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

“Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT,” ucap Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Di mana ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy juga menjelaskan pada tahun 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal,” ujar Rudy.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis, yang mana saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM.

Mastuki juga menyampaikan pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah, sehingga sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung.

Ridwan berharap pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang kemudian akhirnya didukung dengan koperasi modern.(Jef)

KemenKop UKM Dorong Usaha Mikro di Kabupaten Kuningan Untuk Berubah Digital

Kuningan:(Globalnews.id)- Saat ini, produk-produk dari usaha mikro Kabupaten Kuningan, selain dipasarkan secara offline, juga harus dipasarkan secara online melalui berbagai marketplace.

“Ini bertujuan agar produk yang ada saat ini, tidak dibanjiri produk dari luar negeri,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada sambutannya dalam kegiatan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro melalui e-Commerce dan Bela Pengadaan LKPP di Kuningan, Jawa Barat, Rabu (13/4).

“Digitalisasi merupakan solusi pelaku UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang telah dialami selama dua tahun belakangan ini,” papar Sutarmo.

Lebih dari itu, lanjut Sutarmo, strategi kemitraan dan tansformasi digital serta masuknya pelaku usaha mikro dalam rantai pasok nasional dan global merupakan kunci UMKM naik kelas.

Menurut Sutarmo, kegiatan bimtek ini merupakan langkah konkrit pemerintah dalam strategi percepatan peningkatan PDN dan pemenuhan target 30 juta UMKM terdigitalisasi hingga tahun 2024. Kedua, merupakan pelaksanaan dari optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga pemerintah sebesar 40% untuk produk dalam negeri, terutama produk UMKM-Koperasi dalam ekosistem pengadaan yang terintegrasi antara K/L/PD, dan Ketiga, memenuhi target 1 juta UMKM untuk masuk pada e-katalog LKPP harus tercapai pada tahun ini.

Sementara dalam pemenuhan target ini, tidak bisa tercapai hanya dengan upaya sendiri, namun harus berkolaborasi dengan stakeholder dalam mempercepat proses transformasi digital UMKM-Koperasi. Untuk itu, pelaku usaha mikro dituntut harus siap berubah digital, serta terus bersikap semakin kompetitif dan berinovasi. Sehingga, produk yang dihasilkan semakin bermutu, baik dari sisi produk, packaging, bahkan hingga branding.” tegas Sutarmo.

Dalam hal pencatatan keuangan, usaha mikro pun tetap dituntut untuk bisa adaptif dalam perkembangan teknologi. Dimana biasanya untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan terutama perbankan diperlukan catatan laporan keuangan yang benar dan tepat.

“Untuk itulah dalam kegiatan ini juga akan diajarkan dan didampingi dalam penggunaan aplikasi yang sederhana yaitu Lamikro atau laporan keuangan bagi usaha mikro,” tambah Sutarmo.

Momentum inilah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang harus disikapi sebagai peluang ekonomi oleh pelaku usaha mikro, khususnya sektor kriya yang ada di Kabupaten Kuningan,” pungkas Sutarmo.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan  U. Kusmana, S. Sos, M. Si. dalam laporannya berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM untuk bisa masuk dalam ekosistem digital dan siap untuk berubah digital serta untuk meningkatkan peran UMKM melalui Toko  Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Kuningan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si. menjelaskan bahwa di Kabupaten Kuningan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengerti akan e-commerce untuk pemasaran produknya. Terdapat kurang lebih 57.000 pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang sebagian besar masih terkendala akses permodalan dan pemasaran.

Kolaborasi antara KemenKopUKM dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi . Salah satunya melalui kegiatan Bimtek Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro melalui E-Commerce dan Bela Pengadaan LKPP yang dilaksanakan oleh KemenKopUKM dan selanjutnya pelaksanaan Festival Ramadhan tanggal 18-30 April 2022 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. (Jef)

KemenKopUKM dan BNI Gelar Pameran di World Superbike Championship Mandalika

Jakarta:(Globalnews.id)- World Superbike Championship (WSBK) Mandalika yang akan berlangsung pada tanggal 19-21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit menjadi momentum membangkitkan kembali perekonomian Indonesia maupun Nusa Tenggara Barat. Wilayah Mandalika merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang kemudian dijadikan sebagai sirkuit internasional dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas di Indonesia yang menawarkan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Mendukung perhelatan WSBK 2021, Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan BNI Xpora serta Pemerintah Provinsi NTB berpartisipasi pada NTB Expo 2021 yang berlangsung mulai tanggal 19-21 November 2021.

“World Superbike Championship di Mandalika merupakan ajang yang strategis untuk   memperluas akses produk UMKM sekaligus memperkuat citra produk UMKM Indonesia di mata dunia,” kata Deputi Bidang UKM, KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman, Kamis (18/11/2021).

Lokasi yang digunakan untuk area NTB Expo 2021 adalah Area Parkir Sirkuit 1 Mandalika karena lokasi tersebut secara strategis akan dilalui oleh pengunjung yang diperkirakan mencapai lebih dari 40.000 orang baik lokal maupun dari manca negara.

Ada 50 UKM berorientasi ekspor yang difasilitasi oleh Deputi Bidang UKM dari 330 UKM yang akan ikut dalam pameran tersebut. UKM tersebut adalah  39 UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 1 binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB yaitu Science Technology and Industrial Park (STIP), serta 10 UKM binaan PT  Bank BNI (Persero), Tbk.  Agenda lain yang akan berlangsung pada pembukaan NTB Expo 2021 adalah dilakukannya kegiatan business matching UKM provinsi NTB dengan Duta Besar dan Atase Perdagangan dari Belarusia.

“Event WSBK menarik animo penonton dan pengunjung yang sangat besar baik dari kalangan wisawatan asing maupun domestik.  Ini adalah kesempatan yang sangat baik, produk UKM Indonesia tampil di ajang balap motor yang terkenal di dunia,” kata Hanung. 

Hanung mengatakan potensi penyelenggaraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya wilayah Mandalika harus dioptimalkan sebagai akselerasi bagi perekonomian selain menangkap peluang peningkatan pariwisata ke wilayah tersebut.

Sebagai informasi, potensi KEK Mandalika adalah sebagai KEK yang menarik banyak investasi bagi investor saat ini karena merupakan destinasi wisata dunia dalam area seluas 1035 hektar di wilayah kabupaten Lombok Tengah.  KEK Mandalika diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp40 triliun dan akan menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja hingga tahun 2025.

Mandalika juga ditetapkan sebagai  destinasi wisata super prioritas yang akan mengangkat citra Indonesia di sektor pariwisata. Faktor geografisnya  mendukung terselenggaranya berbagai event olah raga kelas dunia seperti balap motor, kapal layar, surfing, skydiving, dan lain sebagainya yang akan berdampak terhadap meningkatnya pariwisata NTB dan Indonesia. (Jef)

UKM Perempuan Indonesia Masuk ke Pasar Amerika Serikat melalui Ajang Atlanta Ultimate Women Expo 2021

Atlanta, Amerika Serikat:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berpartisipasi dalam ajang Atlanta Ultimate Women’s Expo yang berlangsung di Cob Galleria Center, Two Galleria Parkway, Atlanta, Amerika Serikat, pada 13 – 14 November 2021.

Sebanyak 4 (Empat) pelaku UKM mendapat fasilitas yaitu, UKM Animorfosa dengan Produk Handycraft, UKM Collor Island dengan Produk Accesoris, Batik, Handmade Textile, UKM Gava Goods dengan Produk Body Care dan UKM Kokonut dengan Produk Fashion Wanita.

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menyampaikan, keikutsertaan kali ini merupakan salah satu upaya KemenKopUKM, dalam memperluas akses pasar produk koperasi dan UKM di pasar Amerika Serikat, khususnya dalam mendukung peran pelaku usaha perempuan Indonesia agar dapat bersaing di pasar global.

“Ultimate Women’s Expo, merupakan Expo terbesar di Amerika Serikat, dan merupakan peluang bagi UKM Perempuan Indonesia untuk dapat memperkenalkan produk bagi Perempuan di Amerika Serikat,” ungkap Hanung dalam keterangannya, Senin (15/11).

Hanung menuturkan, berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2020, kontribusi UMKM perempuan terhadap PDB 2020 mencapai 9,1% atau senilai Rp1.389 triliun.

Sedangkan, setidaknya saat ini jumlah UMKM perempuan berdasarkan skala usaha mencapai 34% untuk usaha menengah, 50,6% usaha kecil dan 52,9% usaha mikro.
Dari data tersebut, lanjut Hanung, menunjukkan bagaimana mendukung UMKM, khususnya pemberdayaan pelaku usaha perempuan merupakan suatu keniscayaan.

Hanung berharap melalui ajang ini pelaku UKM perempuan Indonesia yang ikut serta, dapat mengalami peningkatan permintaan khususnya dari pasar Amerika Serikat. (Jef)

KemenKopUKM Dukung Kompetisi Bisnis Berikanpreneur 2021 untuk Menciptakan Wirausahawan Muda Berkualitas

Jakarta :(Globalnews.id) – Dalam rangka meningkatkan semangat inovasi anak muda yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkontribusi dalam kegiatan Kick – Off Event & Executive Keynote yang diselenggarakan oleh Berikan Protein Initiative bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor melalui platform zoom. Dengan mengusung tema “Berikan Wirausaha Muda Berkualitas” dikemas secara menarik dalam bentuk diskusi panelis bersama 8 (delapan) kementerian, yaitu Kementrian/BRIN, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dan Kantor Staf Presiden. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh rektor dari 31 Perguruan Tinggi di Indonesia, komunitas, tenaga pendidik yang juga memiliki untuk bersama-sama mewujudkan SDM Unggul melalui bidang kewirausahaan.

Pandemi Covid-19 pun memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia terutama pada UMKM yang terus beradaptasi dan bertransformasi terutama transformasi digital. Dalam upaya pemulihan ini,  dari total anggaran PEN 2021 Rp744,75 triliun, sebanyak 21% dari dana tersebut sebesar Rp161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM. Selain itu, adanya agenda transformasi Kemenkop UKM yang merupakan transformasi dari usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi UMKM masuk ke dalam rantai global dan ekspor, korporasi modern dan terdigitalisasi serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, minat kewirausahaan anak muda, khususnya para Generasi Z (1996 – 2010) yang kedepannya mereka akan digadang-gadang membawa perubahan, menunjukkan tren yang positif dimana sebagian dari mereka, 35,5% memiliki hasrat besar untuk menjadi wirausaha, walaupun rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah di 3,47% atau masih di bawah negara-negara ASEAN.

Berangkat dari permasalahan tersebut Berikan Protein Initiative menginisiasi program yang bernama Berikanpreneur: Startup Activation 2021 sebagai program kompetisi yang inovatif dan kolaboratif dengan  misi besar mewujudkan Wirausaha Muda Berkualitas sebagai akselerator penumbuhan pusat ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui hilirisasi produk perikanan, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM anak bangsa melalui kewirausahaan berbasis teknologi.

“Melalui Berikanpreneur 2021, ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia maju dengan melibatkan mahasiswa mengatasi isu permasalahan yang ada dengan pengembangan technopreneur, sehingga tercipta sumber daya manusia unggul yang dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa”, ujar Maqbulatin Nuha, CEO Berikan Protein Initiative, selaku penyelenggara utama dari Berikanpreneur: Start-up Activation 2021.

Ir. Siti Azizah, MBA., selaku Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM RI mendukung kompetisi dan program inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Berikan Protein Initiative karena sejalan dengan keinginan adanya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 4% di Tahun 2020-2024. “UKM menjadi faktor kemajuan suatu negara, dimana dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang baik. Indonesia sedang berupaya untuk mencapai 3,95% rasio kewirausahaan pada tahun 2024. Kemenkop UKM mengharapkan adanya lembaga inkubator bisnis untuk membantu para wirausaha muda merintis start-up secara matang.” Ujar Ibu Siti Azizah.

Acara puncak dari serangkaian Kick – Off Event & Executive Keynote berjalan dengan meriah dan lancar, semua panelis mendukung untuk bersama-sama berupaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi terwujudnya Indonesia maju melalui program yang hadir di Berikan Protein Initiative. Besar harapan Berikanpreneur: Start-Up Activation 2021 dengan menggandeng 8 (delapan) kementerian dan Kimia Farma dapat menghimpun seluruh mahasiswa dan anak muda di Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya alam sehingga terciptanya wirausahawan muda di bidang sociotechnopreneur. (Jef)

KemenKopUKM Fasilitasi Pengembangan Koperasi Pertanian melalui dana CSR Korea

Kab Karo:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan serah terima Bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada penerima manfaat di Kab. Karo Sumatera Utara bertempat di Rumah Dinas Bupati Karo beberapa waktu lalu. Penyaluran bantuan tersebut terselenggara atas kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Korea melalui Green Business Center (GBC) dan Korean Trade-Investment Agency (KOTRA).

Terdapat dua jenis bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat di Kab. Karo, pertama bantuan pemulihan ekonomi untuk berbagai kegiatan masyarakat yang diberikan oleh INNOBIZ Association melalui Green Business Center untuk pengembangan Koperasi, perbaikan fasilitas perpustakaan serta pusat pendidikan non-formal. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan Rp. 100.000.000 yang disalurkan kepada Koperasi Jumaraja Kopi Lestari, Koperasi Jasa Kerja Kita Karo (K3), Rumah Pintar IPB Karo serta SDN Pertumbuken. Bantuan Kedua, berupa alat Atmospheric Water Generator senilai Rp. 25.000.000 yang dapat memproduksi air dari hasil penyulingan air yang ada di udara. Alat tersebut diberikan oleh perusahaan Korea, yakni ATC. Co.Ltd yang disalurkan melalui KOTRA.

Acara serah terima bantuan tersebut langsung dihadiri oleh Bupati Karo, Cory Sriwati Sebayang. Dalam sambutannya Cory menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta perwakilan dari Green Business Center dan ATC.Co.Ltd yang turut hadir dalam acara serah terima tersebut. Cory berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat, terlebih lagi Masyarakat Karo Tengah menghadapi kesulitan akibat erupsi gunung Sinabung.

Dalam sambutannya, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Daniel Asnur menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mendorong pengembangan Koperasi dan UKM dengan mitra Kerjasama, salah satunya Republik Korea. “Melalui bantuan yang menyasar reaktivasi aktivitas ekonomi masyarakat Karo, Kami mengharapkan bantuan CSR ini dapat membantu pengembangan Koperasi Jumaraja Kopi Lestari dan Koperasi K3 agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi anggotanya melalui usaha Koperasi di sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kab. Karo”. Koperasi Jumaraja Kopi Lestari memanfaatkan bantuan tersebut untuk pembangunan Green House yang dimanfaatkan untuk tempat pengolahan Produksi Kopi, sementara itu Koperasi K3 memanfaatkan bantuan tersebut untuk pengembangan Koperasi dimana Koperasi K3 berfokus pada pemberdayaan Petani berbasis Koperasi yang mewadahi para petani Kopi di Karo.

Sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Perwakilan dari Green Business Center, Bapak Meliadi Sembiring juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM sejak lama, terutama pada bidang pengembangan inkubasi usaha antara UKM Indonesia dan Korea. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas INNOBIZ Association yang merupakan asosiasi pengusaha di Korea untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kab. Karo.

Selain melaksanakan serah terima bantuan CSR, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Green Business Center dan ATC.Co.Ltd juga melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi penerima manfaat bantuan untuk meninjau secara langsung pemanfaatan dari bantuan tersebut.(Jef)

KemenKopUKM Raih Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 untuk klasifikasi Badan Publik Informatif dengan kategori penilaian tertinggi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021, menyatakan syukur dan apresiasi yang tinggi dengan penghargaan tersebut. “Anugerah ini berkah inovasi dan kolaborasi semua pihak sehingga kita bisa naik tiga tingkat dari sebelumnya kurang informatif menjadi informatif,” kata Teten Masduki.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Nomor 855/KIP/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, perihal Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, maka setelah adanya proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh KIP menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

KemenkopUKM mendapatkan anugerah dengan Klasifikasi Badan Publik Informatif (naik tiga tingkat) dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 yaitu Kurang Informatif.

Tercatat ada 5 kategori klasifikasi dalam Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Informatif; Menuju Informatif; Cukup Informatif; Kurang Informatif; dan Tidak Informatif.

Dalam acara penganugerahan itu, penghargaan  diserahkan secara langsung melalui daring oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, khusus bagi Badan Publik yang berada di dalam kategori Informatif.

Teten mengatakan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak dan jajarannya sehingga mendapatkan anugerah bergengsi tersebut.

Penilaian Komisi Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tahun 2021 berdasarkan Inovasi dan Kolaborasi, Inovasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami telah menerapkan sejumlah inovasi di antaranya bahwa pengajuan permohonan informasi secara online melalui website dan smartphone berbasis android,” katanya.

Selain itu dilakukan perbaikan layout dan fitur website PPID Kementerian Koperasi dan UKM; ada layanan Live chat melalui platform whatsapp; tersedia akses bagi kaum disabilitas melalui e-form dengan huruf braille dan sarana (toilet,pintu masuk) yang ramah.

Kemudian ada penyediaan survei kepuasan pelanggan secara elekronik dan kecepatan menjawab permohonan informasi maksimal 5 hari kerja.

“Sedangkan untuk kolaborasi yang telah dilakukan dengan penyebarluasan informasi terkait sentra vaksinasi yang bekerjas sama lintas K/L, TNI/Polri, HIPPINDO bagi pelaku UMKM serta kolaborasi dengan UNIQLO, MNC Group, IKEA dalam pengembangan akses pasar melalui e-commerce serta promosi UMKM,” kata Teten.

Pada kesempatan penganugerahan secara virtual tersebut hadir 6 menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Menteri PANRB serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wapres mengungkapkan bahwa setiap badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif” ujarnya.

Sebagai salah satu inisiator dan anggota Open Government Partnership (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Wapres KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Menurutnya, langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.(Jef)

MenkopUKM Dukung LPDB-KUMKM Kembangkan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Baik sebagai pelaku usaha dan produsen maupun sebagai pasar, khususnya bagi produk yang dihasilkan pelaku usaha Indonesia.

Hal itu dipaparkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, di Jakarta, Senin (25/10).

Acara ISEF ini merupakan kolaborasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dengan Bank Indonesia (BI). Kolaborasi ini ditandai dengan melaksanakan dua kegiatan utama. Yakni, Business Deals Linkage dan Bimbingan Teknis di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021, LPDB-KUMKM juga mengadakan Bulan Pembiayaan Syariah yang dimulai sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Dalam periode tersebut LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp221 miliar yang disalurkan kepada 29 koperasi syariah, dan 11.601 UMKM penerima manfaat.

Menurut Teten, UMKM yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia tentunya merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. “Demikian juga dengan Koperasi yang dapat berfungsi menjadi wadah kelembagaan UMKM maupun saluran pembiayaan kepada UMKM,” jelas MenkopUKM.

Dari sisi keuangan syariah, MenkopUKM menambahkan, permodalan sebagai aspek penting dalam tumbuh kembangnya UMKM, tentunya menjadi perhatian khusus Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita tahu bahwa alternatif sumber pembiayaan UMKM cukup beragam, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk dari LPDB-KUMKM untuk pembiayaan berbasis syariah,” kata Teten.

Dengan diamanatkannya LPDB-KUMKM untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir 100% kepada koperasi, maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang turut di dalamnya pelaku UMKM.

“Kami meyakini inisiatif dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM syariah, serta dukungan pembiayaan syariah melalui dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM dapat berkontribusi nyata dalam merealisasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Teten.

*Menggiatkan Pembiayaan Syariah*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga terus menggiatkan pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, baik sektor riil maupun sektor simpan pinjam.

“LPDB-KUMKM melalui Direktorat Pembiayaan Syariah juga terus melaksanakan penyaluran pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, tercatat sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp3,1 triliun kepada 598 mitra syariah,” ujar Supomo.

Sedangkan khusus tahun 2021 ini sampai dengan 22 Oktober 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp602,5 miliar kepada 55 mitra syariah dan sejumlah 36.926 UMKM penerima manfaat.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 LPDB-KUMKM juga menyerahkan simbolisasi penyaluran pembiayaan syariah LPDB-KUMKM kepada lima mitra koperasi syariah.

Mulai dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebesar Rp30 miliar, KSPPS BMT Al Bahjah sebesar Rp4,9 miliar, Koperasi Syariah Raya Banda Madani sebesar Rp10 miliar, KSPPS Bina Auladi Mandiri sebesar Rp2 miliar, dan KSPPS BMT Huwaiza sebesar Rp3 miliar.

Menurut Supomo, dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 diharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.

“Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia ini dalam gelaran ISEF 2021 diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan,” jelas Supomo.

Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menegaskan, pihaknya sebagai bank sentral terus berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value change.

“Kami dari Bank Indonesia berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM ini, kami terus mengembangkan ekosistem halal value change. Dan kami akan fokus pada lima sektor, pertanian, halal food, fesyen halal, pariwisata halal, dan energi terbarukan,” kata Doni.

Tak hanya itu, Bank Indonesia juga akan meluncurkan BI Fast Payment pada Desember 2021 mendatang yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran nasional secara real-time, aman, dan efisien.

“Jadi BI Fast Payment ini nanti kan mendukung likuiditas UMKM, sebab hari itu melakukan transaksi jual beli, hari itu juga akan dapat hasil transaksinya, tidak ada lagi jeda satu hari, ini akan mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end,” pungkas Doni. (Jef)

KemenKopUKM Siap Bawa Galendo, Makanan Khas Ciamis Perluas Pasar Hingga Mancanegara

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat mengunjungi Sentra Oleh-oleh Makanan Khas Ciamis “Rajanya Galendo” di Ciamis, Jumat (15/10/2021).

“Ini tugas kita untuk selalu memberikan pendampingan dan support kepada pelaku usaha mikro untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produknya agar dapat memperluas pasar tak hanya di dalam negeri tetapi juga mancanegara,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan wadah bagi para pelaku UKM untuk mempromosikan produk-produknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Dimana dalam PP tersebut salah satunya mencakup dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Dalam kesempatan tersebut, SesmenKopUKM memberikan apresiasi kepada sentra oleh-oleh Rajanya Galendo yang terus melakukan inovasi dalam membranding produk unggulannya yaitu Galendo.

“Saya apresiasi karena resellernya sudah banyak, dan teknologinya juga sudah modern. Ini patut kita dorong lagi agar Galendo dapat dikenal masyarakat dan pasar yang lebih luas,” terangnya.

Sementara itu, H. Endut selaku pemilik sentra oleh-oleh “Rajanya Galendo” menceritakan awal muasal usahanya yang merupakan bisnis turunan dari orang tuanya terdahulu.

“Usaha ini memang turunan dari orang tua saya. Sudah lumayan panjang perjalanannya. Tapi, alhamdulillah masih bisa bertahan hingga saat ini, bahkan sudah lebih maju,” kata H. Endut.

Galendo adalah makanan khas dari Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Makanan yang terbuat dari kelapa ini sudah terkenal ke berbagai kota di Indonesia.

Galendo hasil produksi H. Endut sudah terbilang modern karena kemasannya sudah terbungkus dengan menggunakan aluminium foil, sehingga bisa tahan lama.

Selain itu, H. Endut juga telah memadupadankan bermacam-macam rasa Galendo yang diproduksinya antara lain, rasa coklat, rasa kacang, rasa pisang dan rasa susu.

Pria yang memasuki usia 68 tahun ini pun menyebut tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan kelapa yang menjadi bahan baku pembuatan Galendo. Bahan baku tersebut ia datangkan langsung dari koleganya di Palembang.

Hingga kini, H. Endut sudah memperkerjakan puluhan pekerja yang merupakan warga sekitar. “Untuk bagian pengemasan ada sekitar 10 orang, dan bagian produksi ada 4 orang,” katanya.

Selain itu, Galendo buatan H. Endut juga telah lolos uji kesehatan dari laboratorium Balai Besar di Bogor.  Tak hanya itu, proses produksinya pun sudah menggunakan teknologi modern.

Kini, Galendo hasil produksi H. Endut sudah menjamur di sentra oleh-oleh yang tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cirebon hingga kota-kota lainnya.(Jef)

Kolaborasi KemenkopUKM dan Para Pihak Tumbuhkan Wirausaha di Yogyakarta

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Destry Anna Sari menekankan, bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendamping usaha lebih difokuskan kepada softskill tenaga pendamping dan pemanfaatan teknologi digital.

“Tujuannya, untuk memudahkan proses pendampingan dan transfer knowledge kepada para pelaku usaha, tidak hanya dalam memasarkan produknya,” kata sari, dalam acara FGD dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan (incubator bisnis) serta pengelola PLUT DIY dan Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, KemenKopUKM menyelenggarakan FGD dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan (inkubator bisnis), serta pengelola PLUT DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 28-29 September 2021 di Yogyakarta.

Di samping itu, digelar juga Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping dengan peserta Pendamping PLUT-KUMKM dan Lembaga Pendampingan lainnya.

Tujuan lainnya, lanjut Sari, untuk menyatukan visi pemangku kepentingan mempersiapkan Major Project 2022 komoditas kayu dan rotan di Jawa Tengah, serta meningkatkan kapasitas tenaga pendamping usaha.

“Agar tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan wirausaha yang inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja,” imbuh Sari.

Sari berharap PLUT KUMKM dapat menjadi platform penciptaan nilai bersama (ecosystem builder). Untuk itu, diperlukan optimalisasi peran PLUT KUMKM sebagai lembaga pendamping KUMKM yang didukung  pemerintah pusat dan daerah, dunia pendidikan, serta dunia usaha/industri.

“Didukung dengan peningkatan kapasitas tenaga pendamping usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing wirausaha,” tandas Sari.

Sari menjelaskan, pemerintah berupaya menambah jumlah pelaku usaha kecil dan menengah agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,95% dan target pertumbuhan wirausaha baru di tahun 2024 sebesar 4%.

Apabila berdasarkan baseline 2019, rasio kewirausahaan sebesar 3,3% atau setara 8,2 juta. Yang artinya, untuk mencapai 3,95% membutuhkan 1,5 juta wirausaha baru hingga tahun 2024.

Angka ini juga menunjukkan bahwa dari total 64 juta UMKM Indonesia, baru sebesar 17,45% yang memiliki jiwa kewirausahaan, yang artinya erat dengan permasalahan produktifitas rendah, kurang inovasi, usaha yang tidak berkelanjutan, kurang kompetitif di pasar global.

Sari menambahkan, research and development menjadi kunci dan disesuaikan atau match dengan dunia usaha/industri.

“Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan energi positif dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” pungkas Sari. (Jef)