Arsip Tag: Laman Bela Pengadaan LKPP

LKPP Terus Dorong Pencapaian Realisasi Target Belanja Produk Dalam Negeri

Jakarta:(Globalnews.id)-Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, mengakui dari Rp529,1 triliun rencana umum pengadaan (RUP) yang dibuat pemerintah untuk belanja produk dalam negeri (PDN), baru Rp123,2 triliun yang terealisasi.

Untuk itu, dirinya mengimbau semua pihak yang terlibat, bahu membahu mewujudkan target belanja PDN yang menjadi arahan Presiden tersebut.

Dalam RUP, LKPP juga menyusun untuk belanja produk impor yang hanya sebesar Rp78,9 triliun. Sehingga total mencapai Rp608 triliun.

“Realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) baru sebatas itu,” kata Azwar Anas saat menutup gelaran Bussiness Matching atau Temu Bisnis Tahap III bertajuk “Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/5/2022).

Rincian yang telah dicapai adalah, realisasi PDN pada e-purchasing mencapai Rp16,5 triliun atau setara dengan 26 persen. Kemudian, realisasi PDN pada e-tendering sudah mencapai Rp86,2 triliun atau setara dengan 34,5 persen. Terakhir, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp13,5 triliun atau setara dengan 7,1 persen.

“Sisanya realisasi dari pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan belanja pengadaan darurat,” kata Azwar.

Dari nilai itu, realisasi penggunaan produk usaha mikro dan kecil (UMK), sudah mencapai sekitar Rp51,3 triliun. Nilai tersebut diambil dari tiga kategori yakni dari pertama, realisasi UMK pada E-purchasing sudah mencapai Rp3,6 triliun atau setara dengan 5 persen. Kedua, realisasi UMK pada e-tendering sudah mencapai Rp39,4 triliun atau setara dengan 11,2 persen. Ketiga, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp8,3 triliun atau setara dengan 4,4 persen.

“Realisasi masih jauh dari instruksi Presiden Joko Widodo yakni 40 persen,” kata Azwar Anas.

Pada rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis yang telah digelar, tercatat 10 kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah berkomitmen dalam membelanjakan anggarannya untuk produk lokal. Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, ada 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.

Presiden, lanjut Azwar, akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. Beliau akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal. “Pada Oktober 2022, Presiden Jokowi akan mengumumkan serapan belanja PDN,” tutupnya.(Jef)

Optimis Belanja Produk Lokal Pemerintah Capai Rp500 Triliun

Jakarta:(Globalnews.id) – Belanja produk lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM dan koperasi sebagaimana data LKPP sampai dengan 26 April 2022 baru mencapai Rp96,2 triliun, dari Rencana Umum Pengadaan Tagging Produk Dalam Negeri sebesar Rp493,3 triliun.

Dalam mendorong Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), maka dilaksanakan Pameran dan Temu Bisnis Tahap II dari tanggal 11 -26 April 2022 di Jakarta.

“Alhamdulillah acara puncak pameran dan temu bisnis telah selesai dilaksanakan, banyak potensi, komitmen, dan transaksi yang dihasilkan. Seluruh K/L, Pemda, BUMN, dan penyedia (UMKM dan Koperasi) berperan aktif dalam kegiatan ini, kurang lebih 1.600 partisipan yang hadir dalam acara ini,” kata Teten.

Pameran itu menampilkan lebih dari 400 UKM teknologi tinggi antara lain AVS Simulator tank, mobil dan las simulator, femicam- detektor kanker rahim, robotik tele, presents telediagnosa dokter, serta ARTS artificial inteligent roboti trainer set. Ada pula oksigen generator, pengukur kualitas air digital, MPoin – thorn water tank, dan dehidrator, pengering sayur-sayuran.

“Temu Bisnis dilaksanakan antara penyedia dan 10 K/L dan 10 Pemda dengan Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri terbesar menghasilkan potensi pengadaan sebesar Rp1,55 triliun,” kata Teten.

Selain itu, telah dilaksanakan pula fasilitasi oleh
Kementerian PUPR berupa penandatangan 10 komitmen antara pemenang tender dan penyedia bahan baku lokal senilai Rp1,95 triliun. Ada pula penandatanganan 92 kontrak di 10 K/L dan 10 Pemda dengan RUP PDN terbesar, nilai Rp1,79 triliun selama April 2022.

Teten mengatakan kegiatan temu bisnis biasanya menghubungkan antara Business To Business (pelaku usaha dan pelaku usaha). “Maka melalui kegiatan ini kami mencoba menjembatani pemerintah dan pelaku usaha, yang tentunya terdapat langkah pengadaan yang berbeda, namun terus diupayakan penyederhanaan dan penerapan good governance,” katanya.

Selanjutnya target 1 juta produk masuk dalam ekatalog, ia mengajak peran aktif seluruh K/L, Pemerintah Daerah, asosiasi UMKM, marketplace untuk melakukan pendampingan kepada para UMKM.

Menteri Teten yakin dengan meningkatkan konsumsi pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri nantinya mendorong kepercayaan dunia usaha (swasta) pada produk dalam negeri, yang potensi permintaannya sangat besar.

“Saya optimistis realisasi pengadaan pemerintah bagi Produk Dalam Negeri, UMKM, dan Koperasi dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun tahun ini. Kita tingkatkan konsumsi produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Teten.(Jef)

Pangkas Tahapan Birokrasi, LKPP Optimis Satu Juta Produk UMKM Tayang di E-katalog

Jakarta:(Globalnews.id)–Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, memastikan target 1 juta produk koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tayang di e-katalog pada 2022, tercapai. Hal itu setelah pihaknya melakukan sejumlah terobosan.
langkah itu menurut Azwar Anas, sebagai upaya memastikan pemerintah mempermudah produk dalam negeri UMKM dan Koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah (e-katalog).

Salah satunya adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu secara nasional maupun lokal. Dengan begitu, pelaku usaha koperasi dan UMKM di daerah tidak harus ke LKPP pusat untuk mengurus proses tersebut.
“Sekarang ini tidak harus ke LKPP pusat. Cukup ke Pemda, karena saat ini Pemda ditarget. Tadi Pak Mendagri menyampaikan kalau Pemda tidak sampai 40 persen masuk e- katalog, APBD-nya tidak ditandatangani oleh pak Mendagri,” kata Azwar Anas dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching tahap II di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Dalam hal itu, kata Azwar Anas, pelaku UMKM bisa datang langsung ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ada di dinas koperasi daerah masing-masing, untuk mengurus prosesnya.
Kemudahan lain adalah tidak adanya keharusan semua produk yang masuk e-katalog harus berstandar nasional. Kecuali produk yang berkaitan dengan kesehatan dan sejenisnya seperti obat- obatan, minuman dan lainnya.

“Dulu syarat UMKM masuk ke e- katalog susah harus ber SNI. Namun sekarang atas saran pak Presiden sudah kita coret,” terang Anas.
Pangkas Prosesnya Jadi Dua Tahap
Menurut Anas, e-katalog lokal mendorong untuk pemerataan ekonomi ke seluruh republik Indonesia.
“Itu adalah misi dari e-katalog lokal yang sekarang sedang dikelola. Terintegrasi dan terdigitalisasi,” jelas dia.

Selain itu, terang Anas, prosesnya pun telah dipangkas dari delapan tahap menjadi dua tahap, sehinga menjadi lebih singkat.
Dalam hal itu, tidak ada lagi negosiasi harga di LKPP. Tidak ada juga kontrak setiap dua tahun sekali. Begitu masuk dan diproses maka bisa langsung tayang.
“Jika bapak tidak melanggar, seumur hidup barang bapak bisa tayang di LKPP,” tegas Anas.

Terobosan-terobosan LKPP ini guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan penggunaan minimal 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.

Selain itu, satu juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga diharapkan dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Jhon/US/TR).
Komitmen Ratusan Triliun Rupiah Tercapai di Business Matching I
Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.

Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)

MenKopUKM: Produk Lokal Berbasis Teknologi Siap Suplai Kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa berbagai produk dalam negeri berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital dari para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah sudah semakin siap untuk menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Maka dari itu, guna mendukung perkembangan berbagai produk teknologi dalam negeri, KemenKopUKM bekerja sama dengan Telkom, PT Inti, ITB, Aspaki, Gakeslab, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dalam mengisi Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri dengan topik “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta, Senin (18/4).

“Kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kemkominfo dan pemerintah daerah. Karena itu kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP.

“Tujuan didorong masuk e-katalog ini agar pengadaan lebih mudah untuk UMKM dan prosedurnya juga sudah disederhanakan untuk UMKM. Pembayarannya juga enggak boleh utang lagi, karena sudah ada kartu kredit pemerintah dengan bunga 0%. Standarisasi juga sekarang tidak disamaratakan. Kalau produk yang keamanannya tidak tinggi itu enggak perlu pakai SNI,” katanya.

Teten optimistis, nilai perencanaan produk dalam negeri dalam acara temu bisnis kali ini dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun. Dia pun berharap, akan ada percepatan dan dapat terealisasi dari nilai perencanaan ini pada akhir April 2022.

“Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan diposting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK, dan BPKP akan memantau realisasinya. KemenKopUKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM ini,” kata Menteri Teten.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menegaskan bahwa dari Kemenkominfo, terdapat anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian produk dalam negeri.

“Keberpihakan untuk produk dalam negeri harus ada. Ini harus diawasi dan perlu pendampingan agar realisasinya benar. Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi,” ujar Jhonny.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pedidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri.

“Sampai hari ini, kami punya alokasi anggaran 2022 sebesar Rp80,55 triliun, ini enggak semua untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Ada Rp15 triliun yang kami alokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Kami targetkan 95% digunakan untuk barang dalam negeri,” kata Suharti.(Jef)

KemenKopUKM Terus Dorong UMKM Sumedang Manfaatkan e-Katalog LKPP

Sumedang:(Globalnews.id) – Langkah Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk UMKM, tidak pernah berhenti. Bahkan, setelah bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, upaya tersebut kian melaju.

“Berbagai program sudah kita gulirkan untuk memberikan banyak kemudahan dalam berusaha. Seperti terkait perijinan usaha, sertifikasi, hingga akses pembiayaan, cukup dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo, mewakili Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara pelatihan vocational bagi usaha mikro di sektor kuliner, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (18/3).

Bahkan, lanjut Budi, pihaknya akan terus mempercepat penyediaan 40% barang dan jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UMKM melalui e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

“Para pelaku UMKM di Sumedang bisa memanfaatkan aplikasi Bela Pangadaan dan e-Katalog LKPP, untuk mengembangkan pemasaran produknya,” tandas Budi.

Untuk itu, Budi berharap, pasca pelatihan, perlu adanya pendampingan, khususnya untuk bisa on-boarding di e-Katalog dan Bela Pangadaan. “Sudah ada penyederhanaan persyaratan bagi pelaku UMKM bisa masuk ke e-Katalog. Intinya, kita permudah,” tegas Budi.

Para pelaku usaha mikro di Sumedang juga bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan ruang publik, seperti di Rest Area jalan tol yang 30% harus diisi pelaku UMKM. “Terlebih lagi, warga Sumedang bakal segera memiliki jalan tol,” ungkap Budi.

Tak hanya itu, Budi juga mendorong pelaku UMKM di Sumedang untuk segera bertransformasi ke digital dalam pengembangan pasar. “Bisa lebih memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya,” tukas Budi.

Budi pun mengingatkan para pelaku usaha mikro agar memiliki laporan keuangan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, hingga bisa tergambar dengan jelas kinerja usahanya.

“Untuk laporan keuangan, bisa mendownload aplikasi Lamikro yang ada di android melalui handphone. Dengan kerapihan laporan keuangan, bisa juga menjadi modal untuk akses ke pembiayaan,” tukas Budi lagi.

Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Hariyanto menambahkan bahwa Sumedang memiliki potensi kuliner yang besar dan bisa terus dikembangkan untuk mengisi pasar lokal, nasional, bahkan mancanegara.

“Oleh karena itu, kami berharap, para pelaku usaha mikro di Sumedang tidak hanya melakukan pemasaran secara offline, tapi juga online dengan memanfaatkan media sosial yang ada,” ucap Hariyanto.

Hariyanto menyebutkan, dengan meningkatnya kapasitas produksi dan kualitas produk, hingga perluasan pasar, maka akan berdampak pada meningkatnya perekonomian Sumedang. “Peserta yang sudah mendapat ilmu di pelatihan ini, dapat menularkan ilmunya ke temen-temannya,” harap Hariyanto.

Hariyanto pun berharap kepada para pelaku agar terus meningkatkan produksi yang berkualitas, beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. “Saya juga berharap pelatihan ini agar dimanfaatkan secara maksimal, untuk membangkitkan kembali usaha mikro, khususnya di Kabupaten Sumedang” ujar Hariyanto.

Hariyanto mengungkapkan, pelatihan ini merupakan hasil dengan Komunitas Second House yang berpusat di Kota Bandung. “Kerjasama sinergi seperti ini akan terus kita kembangkan untuk sektor usaha mikro lainnya,” kata Hariyanto.

Sementara Ketua Komunitas Second House (Collaboration and Creative Spaces) Fahmi Iswahyudi mengapresiasi komitmen yang terus diberikan KemenKopUKM dalam pelayanan, pendidikan, dan pelatihan, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Jawa Barat.

Lewat pelatihan ini, Fahmi berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi, branding, hingga pemasaran produk secara digital. “Artinya, ada outlook yang terukur dari pelatihan ini. Yaitu, peningkatan omzet, produksi, dan kualitas produk,” imbuh Fahmi.

Tembus Pasar Global

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang peserta pelatihan bernama Tati Rohayati berharap produk cemilan (snack) yang diproduksinya dengan brand Teh Tati, mampu memperluas pemasarannya. “Kita memproduksi sekitar 20 jenis cemilan, seperti rengginang, dendeng belut, kripik singkong, kripik talas, kripik pisang, kameker atau makanan kampung, dan sebagainya,” kata Tati.

Uniknya, Tati mengaku, usahanya maju justru ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020. “Pemasaran produk lewat media sosial terus meningkat. Termasuk promosi dari mulut ke mulut, untuk produk oleh-oleh asal Sumedang,” kata Tati.

Meningkatnya usaha cemilan Teh Tati bermula ketika dirinya mendapat Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta. Setelah itu, Tati naik kelas dengan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10 juta. Belum lama, Tati kembali mendapat kucuran KUR sebesar Rp50 juta untuk lebih mengembangkan produk dan pasarnya.

Dan kini, produk rengginang Teh Tati sudah lulus uji kurasi di Dinas Kabupaten Sumedang untuk mengisi pasar di Virginia, Amerika Serikat. “Saya ingin daftar ke e-Katalog LKPP agar pemasaran produk lebih luas lagi,” pungkas Tati.(Jef)

MenKopUKM Minta UMKM Manfaatkan PLUT untuk Perbaikan Produk dan Digitalisasi


Lombok NTB:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta UMKM untuk memanfaatkan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) untuk menjadi tempat perbaikan kualitas produk dan digitalisasi UMKM.

Hal ini merupakan upaya pihaknya untuk mengoptimalkan peran PLUT KUMKM dalam mendukung percepatan onboarding produk koperasi dan UMKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

“Tahun ini kita ingin UMKM bukan hanya survival saja, tapi juga transformatif. Jadi bukan hanya kembali normal pascacovid-19, tapi juga melakukan transformasi digital termasuk PLUT yg akan kita transformasi. PLUT harus jadi tempat belajar untuk membantu UMKM go online. PLUT harus diarahkan ke sana,” ungkapnya dalam Workshop Perluasan Pasar Produk Koperasi dan UMKM Melalui Bela Pengadaan dan PaDi UMKM di PLUT KUMKM Educational Center Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/3).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat 17,2 juta UMKM yang onboarding digital. Dia pun menegaskan bahwa sampai dengan 2024, ditargetkan 30 juta UMKM yang melakulan onboarding digital.

Hal ini pun menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk segera memanfaatkan peran PLUT KUMKM, guna memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya.

“Onboarding UMKM ini sisanya tinggal 12,8 juta, waktunya juga sebentar lagi. Jadi NTB ini harus punya angka pasti. Kira-kira berapa dan siapa yang mau didampingi untuk onboarding digital,” kata Menteri Teten.

Tak berhenti di situ, KemenKopUKM juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjadi pemasok barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog LKPP. Pihaknya pun akan memberikan kesempatan untuk 1.000.000 produk UMKM agar dapat onboarding ke laman LKPP.

“Dengan LKPP ini berbagai prosedur sudah disederhanakan termasuk soal standarisasi. Misalnya SNI itu enggak perlu untuk furnitur sekolah, tapi kalau produk yang implikasinya keamanan dan keselamatan harus SNI,” tuturnya.

“Jadi kita permudah. Total pembelanjaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM kan sekitar Rp400 triliun tahun ini. Jadi harus diintip terus kebutuhan pemerintah. Jadi bikin produk yang dibutuhkan pemerintah. Bisa dilihat rencana belanja pemerintah di LKPP,” sambung Menteri Teten.

Menteri Teten juga mengapresiasi Telkom Indonesia dan Grab Indonesia yang juga telah membantu UMKM onboarding digital. Dengan keterlibatan berbagai pihak, UMKM akan semakin kuat dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perlu diketahui, PLUT KUMKM Educational Center Lombok melakukan pelatihan kepada 320 pelaku UMKM untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya. Secara rinci, peserta pelatihan secara luring terdapat 32 pelaku UMKM yang sudah dikurasi dari PLUT KUMKM NTB dan secara online sebanyak 278 peserta.

Executive Vice President Digital & Next Business Telkom, Saiful Hidayat menambahkan bahwa pelatihan ini sesuai dengan misi dari pihaknya, di mana melalui digitalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan, kemampuan, integrasi proses perizinan melalui OSS BKPM dan peningkatan pasar pelaku UMKM.

“Sesuai amanah BUMN, UMKM yang bergabung dalam captive market BUMN sudah mencapai Rp2 triliun. UMKM yang bergabung di kami juga sedang diintegrasikan ke global sehingga produk UMKM ini punya potensi akses ke pasar global,” ujar Saiful.

Sementara itu, President Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengapresiasi KemenKopUKM yang sudah memperjuangkan kemajuan UMKM Indonesia. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan hal yang monumental karena memberi kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan memiliki daya saing.

“Kami memberikan pelatihan juga untuk berdaya saing di digitalisasi. Jadi kami latih untuk foto produk yang baik dan hal lainnya. Dengan interaksi seperti ini kami paham dan memberikan manfaat lebih besar. Semoga ini memberikan manfaat kepada UMKM dan masyarakat Indonesia,” pungkas Ridzki.(Jef)

MenKopUKM Targetkan UMKM Raih 90% Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan percepatan penyediaan 40% Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP. Target itu optimistis dapat dicapai dengan adanya dukungan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharuskan alokasi 40% anggaran pengadaan untuk UKM/IKM/Artisan, serta menghilangkan segala hambatan untuk keterlibatan koperasi dan UMKM dalam pengadaan tersebut.

Hal itu disampaikan pada Sosialisasi Percepatan Penyediaan 40% Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dan Kepala LKPP Azwar Anas, Selasa (15/03/2022) yang dilaksanakan secara virtual. Hadir para asosiasi, pelaku koperasi dan UMKM, para dinas koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

MenKopUKM bahkan menekankan agar setiap K/L mengalokasikan minimal 40-70% dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri. Peningkatan pengadaan oleh produk koperasi dan UMKM hingga 70% maka diproyeksikan dapat menambah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6% – 1,8%.

MenKopUKM optimistis melihat data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 27 Desember 2021, yang menunjukan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp216,65 triliun lebih besar dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp94 triliun. K/L/Pemda yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan dan langkah pengurangan impor tersebut sampai dengan 5% pada 2023.

“Melihat perkembangan data ini, saya ingin mengajak kita semua optimis bahwa koperasi dan UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga 90%. Saya meminta agar K/L/Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Untuk melakukan percepatan pengadaan oleh koperasi dan UMKM, KemenkopUKM akan mengadakan kegiatan business matching antara pelaku usaha dengan K/L/Pemda di Bali, 21 – 24 Maret 2022 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo

Kepala LKPP Azwar Anas mengatakan ada tiga strategi percepatan penyerapan produk dalam negeri sesuai arahan Presiden, yakni (1) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tidak boleh impor jika bisa diproduksi di dalam negeri, (2) meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, (3) percepatan penyerapan APBN dan APBD.

“Semua Kepala Daerah akan diaudit oleh BPKP, akan diumumkan daerah yang pencapaian pengadaan barang tidak sampai 40 persen,” kata Azwar.

Untuk itu, kata Azwar, segala persyaratan yang menghambat akan dihilangkan dan dipermudah. Salah satunya memperkuat dan mempermudah masuk katalog nasional.

“Dulu masuk katalog nasional sangat sulit, perlu negosisasi untuk menaikkan barang di e-katalog sekarang tidak lagi, tidak ada lagi perpanjangan setiap dua tahun. Semua persyaratan kita permudah,” kata Azwar.

Demikian juga membuat katalog lokal dan sektoral dipermudah. Azar mengatakan Pemda akan diwajibkan membuat katalog lokal, yang dulu syarat berat sekarang akan dipermudah. Azwar mengatakan, LKPP telah menerbitkan peraturan untuk menetapkan semua kabupaten/kota bisa mengelola e-katalog. LKPP juga dinyatakan siap memandu dan mendampingi membuat ekatalog lokal.

“Karena itu kami mengubah target produk dalam negeri dan UMKM/koperasi yang dulu hanya 95 ribu produk setahun masuk dalam pengadaan, sekarang targetnya 1 juta produk per tahun,” kata Azwar.(Jef)

Karpet Merah bagi Pelaku UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini memiliki kesempatan menjadi peserta lelang pengadaan barang dan jasa (PJB) dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Henra Saragih menyampaikan, sekurang-kurangnya 40 persen anggaran PJB yang digelar pemerintah harus dialokasikan kepada pelaku UMKM.

“Pengadaan barang jasa 40 persen harus pakai UMKM,” kata Henra dalam acara bertajuk “Muda Bergerak: Kemudahan Berusaha melalui UU Cipta Kerja” di Rumah BUMN Yogyakarta, Kamis (14/10/2021).

Adapun acara tersebut digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Staf Khusus Presiden Putri Tanjung, Kemenkop UKM, dan BRI untuk mensosialisasikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM yang diberikan pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta berujar, untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha atau berizin.

Oleh karena itu, melalui UU Cipta Kerja juga, pemerintah mempermudah proses perizinan usaha.

“Pengadaan pemerintah tidak harus dari badan usaha apalagi badan hukum, boleh perorangan tapi tetap harus berizin, kalau perorangan harus punya NIB (nomor induk berusaha) saja,” kata Setya dalam acara yang sama.

Setya kemudian menjelaskan skema yang bisa ikuti pelaku UMKM dalam lelang PJB. Pertama, pelaku UMKM bisa mengikuti tender melalui program Bela (Belanja Langsung) Pengadaan.

Pelaku UMKM yang bergabung di 12 marketplace yang telah bekerja sama dengan LKPP bisa mengikuti lelang PJB.

“Keterlibatan UKM bisa lewat program Bela Pengadaan, transaksi lewat marketplace yang terintegrasi dengan LKPP, sementara ini ada 12 marketplace. Ini untuk transaksi sampai Rp 200 juta,” tutur Setya.

Selain itu, pelaku UMKM bisa mengikuti lelang PJB dengan mendaftar online di kanal Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

LKPP juga sedang mendorong kementerian-kementerian dan pemerintah daerah untuk menginput produk barang dan jasa pelaku UMKM binaannya ke katalog LKPP.

“Kalau produk UMKM sudah bisa masuk katalog LKPP, nanti dibeli melalui katalog tanpa batasan nilai. LKPP akan memberikan karpet merah kepada UMKM,” ujar Setya.

*Tips memperluas pasar bagi pelaku UMKM di marketplace*

Mengingat pelaku UMKM bisa mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa melalui marketplace, Founder sekaligus CEO Titipku Henri Suhardja memberikan sejumlah tips agar pelaku UMKM sukses bersaing di dunia digital.

Henri menjelaskan, pelaku UMKM harus punya mindset go digital. Pengusaha yang memiliki bisnis puluhan tahun secara offline belum tentu produknya laku dijual di marketplace.

Kedua, pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman bahwa berbisnis di dunia digital juga tidak bisa instan, tetapi memerlukan proses.

“Go online tidak berarti kita sudah go digital. Bisnis go digital tidak serta merta buka toko di marketplace sekali, itu sudah masuk, tidak seperti itu. Kita harus bikin tokonya bagus, menarik, sehingga orang perlahan tahu bisnis yang kita bangun,” ucap Henri.

Henri menyarankan pelaku UMKM memiliki situs web sendiri, selain membuka toko di marketplace dan memiliki media sosial.

Selain itu, untuk bisa bersaing, pelaku UMKM harus mempunyai segmen konsumen yang jelas dan nilai (value) produk.

“Kita harus menyasar target pembeli yang spesifik. Kemudian, setiap segmen itu punya value berbeda, misalkan pembeli memiliki kebanggaan dengan memakai produk kita,” kata Henri.

Terakhir, pelaku UMKM juga harus punya perhitungan budget agar bisnis bisa berkembang dan menguntungkan.(Jef)

KemenkopUKM Dan BKKBN Dorong Usaha Mikro Go Digital dan Masuk Laman Bela Pengadaan LKPP

Surakarta:(Globalnews.id)– Kemenkop dan UKM berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mendukung Program UMKM Go digital, salah satunya program melalui Bela Pengadaan dengan tujuan mendorong UMK Go Digital, dengan bergabung ke dalam Marketplace, menjadikan pengadaan belanja pemerintah lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace ke dalam PBJ dan meningkatkan transparasi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Hal itu dikatakan Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Sutarmo, pada acara Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Mikro melalui e-Commerce dan Bela Pengadaan, di Surakarta, Jawa Tengah, Kumat (28/5). Kegiatan ini dihadiri sebanyak 30 orang peserta Kelompok UPPKA BKKBN sektor kuliner yang ada di Kota Surakarta, serta menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten, antara lain dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan materi Fungsi dan manfaat laman Bela Pengadaan Barang/jasa, PT Grab Teknologi Indonesia, dan Konsultan pendamping PLUT KUMKM Kota Surakarta dengan materi Pendampingan kepengurusannya Legalitas Usaha Mikro melalui Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Laporan keuangan Usaha Mikro (LAMIKRO). Pelaksanaan kegiatan ini juga sebagai rangkaian dari kampanye Gerakan Nasional Bangga  Buatan Indonesia.

Menurut Sutarmo, Bimtek ini sebagai implementasi dari Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana peserta adalah yang belum menjadi mitra Grab dan ingin sekali bergabung dengan Grabfood selanjutnya nanti akan masuk dalam laman Bela Pengadaan, kata Sutarmo. “Disini peran pemerintah mendorong usaha mikro onboarding untuk masuk di laman Bela Pengadaan. Harapannya, kegiatan ini dapat memfasilitasi onboarding usaha mikro 100%, pada market place maupun laman Bela Pengadaan LKPP” ujar Sutarmo.

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN yang diwakili Endang Setiorini mengatakan bahwa sinergitas pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA Surakarta dengan mitra kerja merupakan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk memperkuat fungsi ekonomi keluarga dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga sangat bermanfaat serta perlu dilanjutkan tidak sampai disini saja.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM dalam sambutannya menyampaikan kondisi UMKM di Kota Surakarta sebanyak 43.804 UMKM yg terdiri dari 41.512 usaha mikro, 2.197 usaha kecil, 95  usaha menengah dan memiliki UKM produktif sebanyak 3.426 UKM.
  
PT Grab Teknologi Indonesia memberikan materi pengembangan usaha sektor kuliner melalui GrabFood, Grab Food Merchant dan Grab For Business.

LKPP dalam paparannya mensosialisasikan laman Bela Pengadaan terhadap pelaku usaha mikro pada kegiatan Bimtek ini. LKPP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu, PLUT-KUMKM Kota Surakarta, memiliki beberapa layanan bidang pemasaran, legalitas, pembiayaan, SDM, kerjasama dan IT, memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk diusulkan penerbitan Nomor Induk Bersama, IUMK, PIRT, Haki dan BPOM.

“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas usaha mikro dalam ekosistem digital melalui perluasan jangkauan pemasaran Usaha Mikro di e-commerce Grabfood dan laman Bela Pengadaan,” ungkap Sutarmo,

“Tujuan lain, memberikan informasi dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro cara mengakses dan bergabung dalam e-commerce, memberikan pendampingan kepengurusan legalitas usaha mikro melalui Online Single Submission (OSS), dan digitalisasi system pembukuan laporan keuangan pelaku usaha mikro melalui aplikasi Lamikro,” pungkas Sutarmo.(Jef)

MenkopUKM: Belanja Melalui LPSE LKPP Dapat Cegah Praktik Korupsi

Jakarta:(Globalnews.id)- Pemerintah terus mendorong agar Kementerian dan Lembaga (K/L) memaksimalkan belanja barang dan jasa dengan mengutamakan produk lokal atau produk UMKM. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya bersama menggencarkan program Bangga Buatan Indonesia (BBI) sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan realisasi belanja K/L terhadap produk UMKM yang termuat dalam laman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) masih relatif kecil. Hingga 12 April 2021 realisasi belanja paket usaha kecil oleh K/L, pemerintah daerah dan BUMN baru 12 persen atau setara Rp21,4 triliun dari total Rp181,4 triliun dalam rencana umum pengadaan (RUP).

Sementara itu, dari Pemerintah Daerah sendiri baru Rp10,6 triliun atau 7 persen dari total Rp142 triliun usaha kecil dalam RUP Daerah.

“Ini tantangan yang harus segera kita selesaikan. Sebab saya kira kita punya modal besar melalui belanja pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BUMN. Kalau ini kita optimalkan untuk bisa menyerap produk dan jasa UMKM maka akan perkuat ekonomi rakyat, sebab lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM,” kata Teten Masduki dalam sambutannya pada acara webinar bertema Perluasan Pemanfaatan BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan dalam Rangka Pencegahan Korupsi Pengadaan, Jumat (7/5/2021).

Teten mengatakan, dengan aktif melakukan belanja melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di LKPP juga dapat mencegah timbulnya kasus korupsi yang melibatkan oknum pemerintah.

Oleh sebab itu pihaknya terus mendorong peran aktif dari K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk memaksimalkan fasilitas ini. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Selain itu, belanja melalui LPSE LKPP juga menjadi dorongan agar UMKM bisa masuk ke ekosistem digital. Di era yang serba canggih seperti saat ini sudah seharusnya UMKM bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk-produknya.

“Ini bagian kita untuk mendorong UMKM Go Digital. Sebab kita tahu potensi digital ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di tahun 2025 mendatang. Nilainya diperkirakan mencapai Rp1.800 triliun,” sambung Teten.

Diakui Teten bahwa dalam mengoptimalkan belanja produk UMKM secara daring melalui laman LPSE LKPP tersebut, masih ada kendala baik secara teknis atau non teknis. Identifikasi masalah ini dilakukan KemenkopUKM bersama dengan LKPP dan beberapa stakeholder terkait.

Pertama, masih banyak produk UMKM yang termuat di laman LKPP belum memenuhi standar mutu. Akibatnya produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak begitu diminati oleh pihak pengadaan barang dan jasa K/L, pemerintah daerah, dan BUMN. Untuk itu diperlukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya.

“Tahun ini kita perbesar porsi pendampingan dan kurasi produk UMKM hingga proses sertifikasi. Kita targetkan 2,5 juta usaha mikro terfasilitasi mendapatkan izin usaha atau NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal,” lanjut Teten.

Kedua, pelaku UMKM belum menguasai aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara baik. Oleh sebab itu perlu ada pelatihan dan upaya penyederhanaan proses agar UMKM bisa lebih mudah teregistrasi dalam sistem.

Ketiga, hambatan lain dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah ketersediaan data produk yang akurat masih sulit didapatkan. Terlebih kapasitas produksi dari pelaku UMKM memang terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam partai besar kerap mengalami kendala.

Keempat, dari sisi aparatur pemerintah juga belum menguasai pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

Menurut Teten, sosialisasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik perlu digencarkan tidak hanya ke pelaku usaha tetapi juga ke pihak pemerintah khusus bagi pemerintah daerah. Terlebih saat ini ada aturan baku di mana 40 persen dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa wajib menyerap produk lokal.

“Waktu saya diskusi dengan para gubernur, banyak dari mereka yang belum tahu ada kebijakan ini sehingga kebijakan anggaran daerah belum dilaksanakan,” pungkas Teten.(Jef)