Arsip Tag: Menhub Budi karya Sumadi

Sukseskan Gelaran Akbar, Pemerintah Sediakan 168 Extra Flight Kapasitas 29.300 Kursi untuk MotoGP Mandalika

Mandalika:(Globalnews.id)- Upaya maksimal dilakukan pemerintah di sektor transportasi, terutama jalur udara demi suksesnya gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2020 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya menambah penerbangan atau extra flight menuju Lombok sebanyak 135 penerbangan dengan kapasitas 25.000 kursi.Tambahan penerbangan itu dilakukan selama tiga hari 18-20 Maret 2022, bekerja sama dengan seluruh operator penerbangan dan bandara.

“Ini adalah akbar internasional, kita harus bangga, dan apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah menghadirkannya di Lombok. Bukan hanya untuk Lombok tapi (untuk,red) Indonesia. Karena itu di sektor transportasi kami maksimal menyukseskannya,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, saat jumpa pers di Media Center Indonesia (MCI) MotoGP Mandalika 2022 di area Sirkuit Jalan Raya Pertamina Mandalika, Jumat (18/3/2022).

Upaya tersebut dikatakan Menhub sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kepala Negara dikatakannya sangat menekankan pentingnya kelancaran seluruh moda transportasi pada gelaran MotoGP Mandalika, tak terkecuali sektor transportasi udara. Kementerian Perhubungan (Kemhub) pun, berkomitmen menjalankan perintah Presiden itu sebaik-baiknya.

“Jadi kalau udara itu ada sekitar 100-135 an flight selama tiga hari MotoGP, nanti dijabarkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Novie Riyanto. Nah dukungan kami maksimal dengan meningkatkan layanan yang awalnya pakai pesawat jenis ATR menjadi narrow-body (pesawat sedang), kemudian yang narrow-body menjadi wide-body (pesawat berbadan lebar),” ujar Menhub Budi Karya.

Menhub menuturkan, extra flight itu diutamakan dari rute-rute penerbangan yang padat yaitu tujuan Lombok dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.
Seluruh jalur extra flight, kata Menhub, tetap terkoneksi dengan jalur-jalur penerbangan reguler sehingga konektivitas ke Lombok dalam rangka MotoGP Mandalika tetap maksimal seutuhnya.

Sementara Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan pihaknya bersama operator penerbangan telah melakukan tiga upaya dalam pemenuhan kebutuhan transportasi udara, yakni dalam bentuk extra flight, charter flight, dan positioning flight. Total ada 168 penerbangan dengan 29.300 kursi.
“Extra flight kita sediakan sekitar 135 flight dengan kapasitas lebih dari 25.000 kursi, dari Cengkareng ke Lombok itu sekitar 19.000, Denpasar (Bali)-Lombok 2.718 kursi, Surabaya-Lombok 3.834,” ungkap Dirjen Hubud.

Novie melanjutkan, selain extra flight pihaknya juga menambah kapasitas dengan charter flight sejumlah 22 penerbangan berkapasitas sekitar 3.500 kursi, rinciannya Cengkareng/Jakarta-Lombok 12 flight kapasitas 2.023 kursi, Denpasar (Bali)-Lombok delapan flight kapasitas 1.116 kursi, Surabaya-Lombok dua flight kapasitas 360 kursi.

Pihaknya tambah Novie, juga melakukan positioning flight, yakni menempatkan 11 pesawat untuk standby selama tiga hari pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, dengan rincian untuk Cengkareng-Lombok enam flight, Denpasar-Lombok tiga flight dan Surabaya-Lombok dua flight.
“Total untuk keseluruhan porsi itu, yang kita sediakan menjadi 168 flight dengan kapasitas 29.300 kursi. Harapan kami dengan penyediaan tersebut bisa melayani masyarakat kita yang memang ingin bepergian untuk menonton event itu,” pungkas Novie

Konektivitas Antarmoda

Sementara itu, terkait konektivitas antarmoda transportasi, Menhub Budi Karya menuturkan bahwa pihaknya juga sudah memastikan seluruh jalur transportasi terkoneksi dengan baik, bukan hanya udara, tapi laut dan darat sehingga memudahkan akses masyarakat yang akan datang menonton ke MotoGP Mandalika, atau hanya sekedar ingin ke Lombok untuk merasakan kemeriahan ajang itu.

“Kami selalu berkoordinasi baik dengan Komandan Lapangan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto, guna memastikan konektivitas transportasi itu nyambung. Untuk pergerakan menggunakan kapal laut kita siapkan kapal-kapal dari Padang Bai Bali menuju Lembar dan Gili Mas. Meski tercatat pergerakannya begitu masif sampai hari ini, tapi masih bisa terkendali dengan armada kapal yang ada,” tutur Menhub.

Sedangkan untuk transportasi darat, Menhub mengaku, pihaknya sudah mempersiapkan dengan menjahit simpul-simpul transportasi dari baik dari terminal, pelabuhan, maupun bandara yang ada di Lombok.

“Belum lagi ada shuttle-shuttle bus yang kami persiapkan bersama sejumlah operator transportasi dan stakeholders terkait, sehingga akses ke kawasan Mandalika Lombok, bisa mudah diakses dan terkoneksi,” tutur Menhub lagi.
Terakhir, Menhub berharap seluruh pihak termasuk warga Lombok dan insan media bisa turut menyukseskan gelaran MotoGP itu karena merupakan ajang yang tepat untuk mempromosikan Lombok juga Indonesia, sehingga pemulihan ekonomi bisa cepat terjadi.

Hadir dalam jumpa pers kali ini Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Sidarto Danusubroto, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, Usman Kansong, dan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPM) Kominfo, Septiana Tangkary.(Jef)

Menhub Minta Para Pilot Bisa Berkontribusi pada Kebangkitan, Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap para pilot berkontribusi kepada kebangkitan industri penerbangan nasional.

Harapan tersebut disampaikan Menhub ketika membuka Kongres Ikatan Pilot Indonesia ( IPI) ke – 7 tahun 2022 secara virtual di Jakarta,Selasa,(11/1).
Menhub mengatakan, industri penerbangan nasional mengalami penurunan kinerja akibat pandemi Covid -19 yang hampir mencapai dua tahun.

” Dampak Covid -19 banyak pilot yang tidak melakukan aktivitas. Sekarang industri penerbangan mulai bangkit kembali.Saya minta para pilot untuk melakukan penyegaran kemampuannya,” pinta Menhub.

Pemerintah lanjut Menhub, sudah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan kembali industri penerbangan nasional.

Sementara itu Ketua Umum IPI Capt. Rama Noya menyatakan,pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah untuk menyegarkan kembali kemampuan para pilot yang sudah lama tidak terbang akibat Covid -19.

” Para pilot dan perusahaan penerbangan sudah memiliki cara untuk meningkatkan kembali kemampuan para pilot yang sudah lama tidak terbang,” ujar Rama Noya.
Capt. Rama Noya juga berharap industri penerbangan di Indonesia segera bangkit, menanjak naik, semakin maju dan kompetitif untuk dapat bersaing dengan negara lain.

“Kami juga berharap semoga hasil dari kongres IPI tahun 2022 ini dapat menjaga serta meningkatkan keselamatan dan keamanan Penerbangan di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Capt. Rama Noya, selain itu melalui pembentukan badan pengurus IPI juga sekaligus mengukuhkan program kerja yang berkaitan langsung dengan profesi Pilot Indonesia, serta mempertahankan profesionalitas dari seluruh anggota.

“IPI ingin terus berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan regulasi dan ketentuan Penerbangan di Organisasi Penerbangan Dunia, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia,” pungkas Capt. Rama Noya.

Agenda Kongres VII 2022 Ikatan Pilot Indonesia diantaranya adalah mengesahkan Rencana Program Kerja 2022, mengesahkan Rencana Anggaran Keuangan 2022, menetapkan anggota dewan kehormatan, menetapkan anggota dewan etik, pembahasan AD/ART IPI serta pembahasan lain yang menyangkut organisasi yang
memerlukan kongres sebagai wadah tertinggi dalam organisasi.(Jef)

Arus Balik Lebaran Diprediksi Naik Akhir Pekan ini, Menhub Minta Pengecekan Rapid Antigen Diperketat

Bakauheni:(Globalnews.id)-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh petugas  Posko Lebaran 2021 agar memperketat pengecekan syarat rapid antigen kepada seluruh penumpang penyeberangan, khususnya yang melintas Pelabuhan Bakauheni menuju Merak guna memastikan para penumpang dari Sumatera negatif Covid-19 dan tidak membawa virus ke daerah-daerah lain.

“Memang harus ada upaya lebih dari kita untuk menekan angka Covid-19 ini untuk melakukan mandatory checking rapid antigen bagi seluruh penumpang penyeberangan, terutama jalur Sumatera-Jawa. Jangan sampai ada yang lolos, krn banyak cara yang mungkin dilakukan, kita harus melakukan kontrol dengan baik,” tutur Menhub di sela kunjungan bersama Kepala BNPB Doni Monardo, yang juga didampingi Kapolda Lampung Hendro Sugiatno, Bupati Lampung, dan jajaran Forkompimda, di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (22/5).

Menhub memprediksikan masih akan terjadi lonjakan penumpang arus balik pada akhir pekan ini (Sabtu dan Minggu), sehingga pihaknya ingin memastikan bahwa pengecekan syarat perjalanan rapid antigen yang diwajibkan kepada penumpang, benar-benar intensif dilakukan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penangangan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, mandatory checking rapid antigen harus dilakukan secara optimal. Ada perbedaan karakteristik, dimana di wilayah Jawa cenderung penurunan kasus aktif dan berkurangnya pasien di rumah sakit. Sementara, di wilayah Sumatera, hampir seluruh provinsi mengalami sedikit kenaikan, dan banyak daerah yang masuk kategori zona oranye dan merah.

“Kita harus kontrol dengan baik. Jangan sampai masyarakat yang terbukti positif, Covid-19 lalu lolos menyeberang dari Sumatera, maka akan menulari keluarga lainnya di Pulau Jawa” tutur Doni.

Di Lampung dan Bakauheni, tercatat ada tujuh titik pengecekan tes Rapid Antigen yaitu di Pos Rest Area KM 172 B, Pos Rest Area KM 82 B, Pos Rest Area KM 20 B, Pos Pelabuhan Bandar Bakau, Pos Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Pos Simpang Hatta, dan Begadang IV. Dari hasil pemeriksaan hingga Sabtu (22/5), penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 tercatat mencapai 383 orang dari seluruh wilayah pengecekan. Tentunya, hal ini merupakan kerjasama seluruh pihak yang telah mendukung mandatory checking rapid antigen.

“Angka ini (383 orang) cukup besar, maka kalau  sampai lolos tentu berpotensi menulari keluarga lainnya di Pulau Jawa. Karena itu kita harus perketat lagi pengecekan,” tutur Doni yang juga mengapresiasi masyarakat yang telah patuh melakukan rapid antigen.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan ASDP telah siap menghadapi layanan arus pasca Lebaran, dengan berkoordinasi secara intensif kepada seluruh mitra Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kesehatan Pelabuhan, dan seluruh stakeholder di pelabuhan, agar pengendalian transportasi berjalan lancar dan aman.

“Dengan seluruh tim posko gabungan, kami lakukan pengecekan intensif hasil negatif swab antigen, yang tersebar di sejumlah titik lokasi. Tentunya kami berharap agar seluruh pihak terkait utamanya para pengguna jasa penyeberangan agar patuh, dengan melakukan swab antigen di tempat asal sehingga tidak membuat antrian di pelabuhan,” tutur Ira.

Data ASDP menyebutkan sebanyak 420 ribu orang  menyeberang dari Merak ke Bakauheni mulai 22 April hingga 14 Mei 2021. Pada Selasa (18/5) kemarin terjadi puncak pergerakan penumpang di Bakauheni yang mencapai 33 ribu penumpang. Dan pada Rabu (19/5) dan Kamis (20/5) tercatat sekitar 30 ribu penumpang perharinya yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa.

Sehingga, total penumpang yang telah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak sejak 15 Mei 2021 atau H+1 hingga Sabtu (21/5) pukul 08.00 atau H+7 sebanyak 138.066 orang, dan total kendaraan sebanyak 39 ribuan unit. “Jika dibandingkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada periode pra larangan mudik kemarin sekitar 420 ribu penumpang, maka yang kembali dari Sumatera sekitar 138.066 orang atau baru 33 persen. Masih kurang sebanyak 282 ribuan atau sekitar 67 persen lagi,” tutur Ira.

Sementara, untuk total kendaraan yang menyeberang pada pra larangan mudik kemarin dari Merak ke Bakauheni tercatat mencapai 125 ribu kendaraan. “Adapun total kendaraan yang sudah kembali dari Sumatera ke Jawa hingga H+7 baru sekitar 39 ribuan unit atau baru sekitar 31 persen. Masih ada sekitar 85 ribuan kendaraan atau 69 persen yang belum kembali,” tuturnya.(Jef)

Apresiasi INA, Kemenhub Optimistis Pembiayaan Infrastruktur Transportasi yang Mandek Kembali Berlanjut

JAKARTA: (Globalnews.id)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kehadiran Indonesia Investment Authority (INA) yang baru dibentuk sebagai otoritas investasi Indonesia. Kementerian Perhubungan menurutnya optimistis pembangunan infrastruktur transportasi dapat dukungan penuh.

“Kita ketahui bersama pada pandemi Covid-19 sejumlah pembiayaan infrastruktur mandek, dengan adanya INA, diharapkan dapat kembali berlanjut,” ucap Menhub saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbaghub) “Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia”, Rabu (3/3/2021).

Dengan adanya INA ini ada suatu langkah strategis mengumpulkan sejumlah dana dan bisa disebarkan untuk mensimulasi kegiatan di Indonesia.

Dia bersyukur karena rencana pembangunan 2020-2024 sudah ditetapkan. Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh jajaran Kemenhub agar mengenali lebih jauh tentang SWF untuk pembangunan strategis. “Untuk merespon ini, saya imbau Dirjen subsektor dan satuan kerja untuk mengenali ini lebih dalam untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi,” kata dia

Saat ini ada pembangunan Pelabuhan Garonggong, Ambon, Palembang. Selain itu juga pembangunan Bandara Singkawang, Papua, Fakfak, Manokwari, Mentawai, Aceh, Taufik Kemas, dan beberapa lainnya. “Kita juga akan membangun MRT dan LRT di Bali, Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya,” tuturnya.
Belum lagi pembangunan loopline Jabodetabek dan projek lainnya yang tak bisa diakomodir dengan APBN.

Dengan adanya INA juga diharapkan ada langkah strategis yang dapat dicapai untuk pembangunan infrastruktur transportasi.

Respon Cepat

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi pembicara kunci menyampaikan Kita memahami seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh covid-19. “Sudah satu tahun dunia menghadapi pandemi tersebut. Dan dampaknya begitu besar kepada sosial, ekonomi maupun kehidupan masyarakat. Indonesia juga sangat fokus menangani covid-19 yang memengaruhi seluruh dimensi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara cepat, fleksibel namun tetap akuntabel dan transparan. Salah satu instrumen yang paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan fungsi kekuatan untuk mengcounter siklus turun akibat shock covid-19.

“APBN harus dihadapkan defisit APBN yang semakin tinggi yaitu menjadi 6,1% dari PDB,” ungkap dia. Namun dengan kekuatan dan fleksibilitas serta respon yang tepat ini. Indonesia pada 202 mengalami kontraksi ekonomi sama seperti banyak negara di dunia, namun relatif lebih kecil kontraksi yaitu di -2,1%.

Ini artinya Indonesia berhasil mengatasi shock yang begitu besar akibat covid-19 dengan menggunakan resource APBN yang menyebabkan defisit di 6,1%.

Webinar ini diawali dengan laporan Plt. Kepala Litbanghub Umar Aris dan menghadirkan pembicara dari Kementerian BJMN, perwakilan World Bank, dan pembahas Widia iswara Ahli Utama Umiyatun Hayati Triastuti. (Jef)

AKTIF DI PERGAULAN INTERNASIONAL, KEMENHUB HADIRI PORT STATE CONTROL COMMITTEE MEETING KE-31 SECARA VIRTUAL

JAKARTA:(Globalnews.id)- Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali menunjukan peran aktifnya di pergaulan internasional dengan berpartisipasi dalam pertemuan rutin tahunan Port State Control Committee ke-31 yang digelar secara virtual.

Pertemuan Port State Control Committee ke-31 ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 (dua puluh satu) negara anggota dari Tokyo MoU serta Tokyo Mou Secretariat. Sedangkan bertindak sebagai Chairman pada Pertemuan ini adalah Maritime New Zealand’s General Manager Maritime Compliance, Kenny Crawford.

Dalam sambutannya sebagai perwakilan dari Port State Control (PSC) Indonesia, Direktur KPLP, Ahmad menegaskan komitmen PSC Indonesia untuk tetap mengedepankan profesionalitas dalam melakukan pekerjaan, meskipun pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia mengakibatkan banyak terjadinya pembatasan-pembatasan di dunia pelayaran internasional.

“Dengan berbagai pembatasan yang berlaku, tidak akan mengurangi kinerja dan profesionalitas kami untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bawah Tokyo MoU. Kami tetap mengikuti prosedur inspeksi sesuai dengan panduan dari Tokyo MoU,” kata Ahmad pada sambutan yang disampaikannya di Holiday Inn & Suites, Jakarta pada pagi hari ini (21/1).

Sebelumnya, Indonesia juga telah menghadiri Pertemuan Technical Working Group (TWG) ke-14 yang membahas hal-hal teknis berkaitan dengan prosedur dan pedoman teknis PSC, Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi, sistem informasi dan pertukaran informasi, evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok teknis lintas sektoral, serta kegiatan kerjasama teknis.

Sedangkan dalam Pertemuan Komite ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan Memorandum. Perwakilan dari masing-masing negara anggota Tokyo MoU akan diundang untuk turut berpartisipasi dalam pekerjaan Komite, antara lain melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Komite berdasarkan Memorandum, mendukung dengan segala cara yang diperlukan, termasuk dengan pelatihan dan seminar, harmonisasi prosedur dan praktik-praktik yang berkaitan dengan inspeksi, serta perbaikan dan penahanan kapal.

“Selain itu, Komite juga memiliki tugas untuk mengembangkan dan meninjau pedoman untuk melaksanakan inspeksi di bawah Memorandum, mengembangkan dan meninjau pedoman untuk melaksanakan inspeksi di bawah Memorandum serta terus meninjau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasi dan efektivitas Memorandum,” terang Ahmad.

Ahmad menjelaskan, bahwa Pertemuan ini juga membahas beberapa hal, antara lain performa dari PSC dari masing-masing negara anggota, status ratifikasi atau aksesi terhadap instrumen-instrumen terkait dari masing-masing negara anggota, cooperating member dan juga Observer, serta Program Kerjasama Teknis di bawah Tokyo Mou.

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Ahmad, pihaknya telah menyampaikan bahwa Indonesia telah melaksanakan audit VIMSAS pada tahun 2014 dan akan melaksanakan audit IMSAS pada tahun 2023. Selain itu, Indonesia telah mendaftar sebagai relawan untuk program Peer Support Review.

“Terkait ratifikasi instrumen-instrumen yang relevan, saat ini Indonesia sedang dalam proses penyusunan aturan implementasi terhadap ketentuan nasional terkait Konvensi BWM 214, MLC 2006, serta Loadlines Protocol 88,” jelas Ahmad.

Adapun terkait dengan Program Kerjasama Teknis, Ahmad mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Training PSCO tentang Ballast Water Management (BWM) dan Anti-Fouling System (AFS) di bawah kerangka kerjasama IMO-NORAD MEPSEAS pada tahun 2022 mendatang.

Memorandum of Understanding on Port State Control di Kawasan Asia Pasifik, atau yang dikenal juga sebagai Tokyo MOU, ditandatangani oleh 18 (delapan belas) Otoritas Maritim di kawasan tersebut pada tanggal 1 Desember 1993 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1994.

Saat ini, Tokyo MoU memiliki 21 (dua puluh satu) anggota Otoritas, yaitu Australia, Kanada, Chili, Cina, Fiji, Hong Kong (Cina), Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Kepulauan Marshall, Selandia Baru, Panama (diterima pada Pertemuan PSCC ke-30), Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Sedangkan Meksiko mematuhi MOU Tokyo sebagai Otoritas anggota yang bekerja sama.

Beberapa negara dan organisasi internasional lain seperti Republik Demokratik Rakyat Korea, Makau (Cina), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Penjaga Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard), Organisasi Maritim Internasional (IMO), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Paris MoU, Samudra Hindia, Laut Hitam, Riyadh, Carribean Mou, Abuja MoU dan Persetujuan Viña del Mar juga dikaitkan dengan MoU Tokyo sebagai pengamat.

Sekretariat Tokyo MoU berlokasi di Tokyo, Jepang. Sedangkan Sistem Database PSC, Asia-Pacific Computerized Information System (APCIS) berpusat di Moskow, di bawah naungan Kementerian Transportasi Federasi Rusia.

Port State Control (PSC) adalah pemeriksaan terhadap kapal asing yang berkunjung untuk memverifikasi kepatuhan mereka dalam memenuhi aturan internasional tentang keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan laut dan kondisi hidup dan kerja pelaut. PSC adalah sarana penegakkan hukum apabila terdapat kasus di mana pemilik dan negara bendera gagal melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menerapkan atau mematuhi aturan.

PSC suatu Negara Pantai dapat meminta agar kekurangan diperbaiki dan dapat menahan kapal jika diperlukan. Hal ini dapat menjadi pertahanan bagi Negara Pantai terhadap kapal datang yang di bawah standard. PSC juga menjadi pertahanan kedua untuk memastikan keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan maritim, serta kondisi kerja dan kehidupan Pelaut.(Jef)

Di Atas Perahu Nelayan, Menhub Budi Karya Dengar Aspirasi Nelayan Patimban

Subang:(Globalnews.id)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang dengan menaiki perahu milik nelayan setempat. Menhub mendengar langsung aspirasi dari nelayan Patimban yang biasa beroperasi di sekitar kawasan tersebut bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar dan beberapa perwakilan perusahaan kontraktor Pelabuhan Patimban.

“Kegiatan melaut nelayan tentu harus jadi perhatian kita bersama, untuk itu hari ini kami dari Kementerian Perhubungan, hadir pula dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan perusahaan kontraktor bersama-sama mendengar langsung aspirasi dari para nelayan Patimban,” kata Budi Karya di Patimban, Subang, Sabtu (31/10).

Menhub memastikan para nelayan akan diberikan solusi terbaik agar kegiatan melautnya tidak terdampak parah efek pembangunan Pelabuhan Patimban. “Rencananya, akan ada kerja sama dari para perusahaan dengan membentuk koperasi usaha bersama untuk nelayan dan ada bantuan kapal yang muatannya lebih dari 15GT supaya nelayan bisa melaut lebih jauh,” kata Budi Karya.

Perwakilan nelayan sekaligus Ketua Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Genteng Subang Jauhari (45) mengapresiasi kunjungan Menhub Budi Karya untuk langsung mendengar aspirasi nelayan yang ada di sekitar kawasan pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Kami apresiasi kehadiran Pak Menteri langsung ke sini untuk mendengar aspirasi dari nelayan. Aspirasi dari kami tentu soal permodalan yang butuh bantuan, termasuk alat tangkap, dan kapal baru untuk melaut,” kata Jauhari.

Hal senada diungkapkan Danan (41), perwakilan dari kelompok usaha bersama Rebon Mas nelayan Patimban. Menurutnya, permasalahan utama nelayan di sekitar kawasan Patimban saat ini adalah kurangnya modal untuk memulai kembali melaut ke wilayah yang lebih jauh.

Terlebih lagi, nelayan Patimban kebanyakan sudah terbiasa dengan sistem melaut di pinggir dan tidak terlalu jauh ke lepas pantai. Selain permodalan dan alat baru, diperlukan juga pelatihan serta pembiasaan untuk para nelayan terdampak.

“Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Menteri Perhubungan. Dibentuknya usaha bersama baru, tentu bisa memunculkan kembali semangat nelayan Patimban apalagi akan ada pelatihan baru. Kami juga berharap bantuan bisa turun secara langsung dan tidak setengah-setengah,” kata Danan.

Pembangunan tahap 1 Pelabuhan Patimban, rencananya akan selesai akhir November 2020 nanti. Pelabuhan ini pun akan mulai beroperasi di awal Desember dengan kegiatan utama meliputi pengangkutan logistik dan otomotif.

Pengembangan kawasan Patimban juga diharapkan bisa mendorong roda perekonomian baru di daerah Rebana (Cirebon, Subang, Majalengka) yang saat ini sudah ditopang infrastruktur pendukung seperti Bandara Kertajati dan akses jalan tol.(Jef)