Arsip Tag: Produk UMKM Masuk Skala Ekonomi

koperasi dan ukm

Punya Potensi Besar, MenKopUKM Dorong Produk Wellness Bali untuk Mendunia

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- UMKM diyakini akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan UMKM yang memiliki daya saing di pasar global dan memiliki produk yang berbasis kreativitas dan inovasi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, salah satu produk yang dapat meraih sukses di kancah global tersebut ialah produk kesehatan dan kebugaran atau wellness.

“Produk wellness ini punya potensi besar, di mana berdasarkan data dari Global Wellness Institute, potensi ekonomi dari industri wellness global mencapai Rp63 ribu triliun. Ini potensi yang sangat besar,” kata Teten dalam acara Wellness Talk bertajuk Masa Depan Tradisi Wellness di Bali yang dilaksanakan di Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Bali, Jumat (6/5).

Turut hadir dalam acara tersebut Rektor UNHI I Made Damriyasa, Dewan Pembina Indonesia Wellness Institute Fiki Satari, Ketua Indonesia Wellness Institute Paulus Mintarga, dan Sekjen Indonesia Wellness Insitute I. B. Agung Gunarthawa.

Guna mengembangkan produk wellness berkualitas di Indonesia, Menteri Teten pun mengapresiasi hadirnya Purana Wellness sebagai unit layanan kebugaran dan kesehatan tradisional di UNHI. Hal ini pun akan menjadikan UNHI sebagai salah satu perguruan tinggi terdepan di Indonesia yang mengeksplorasi kekayaan narasi wellness nusantara.

Menurut Menteri Teten, Bali memiliki bahan pokok utama industri wellness yang sangat lengkap. Di antaranya ialah nilai luhur, literasi, tradisi, hingga adat budaya Bali yang menjadi wujud dari Tradisi Wellness Bali.

“Selain itu, Bali juga punya beragam kekayaan sumber daya alam yang menjadi komposisi utama produk-produk wellness. Serta tak kalah penting kreativitas dari para pelaku ekonomi khususnya para UMKM di Bali yang luar biasa,” kata Menteri Teten.

Dia pun menegaskan, produk wellness Bali juga memiliki keunggulan karena sangat berkaitan erat dengan industri pariwisata, contohnya produk wellness Bali dengan potensi tinggi seperti spa di hotel-hotel, hand sanitizer dan disinfektan dengan essential oil, serta produk minuman herbal dan jamu.

Hal-hal tersebut, dipadukan dengan sektor akademik salah satunya UNHI, serta dukungan Indonesia Wellness Institute, akan dapat menjadikan Bali sebagai salah satu mercusuar industri wellness dunia.

“Saya mengundang rekan-rekan UNHI, IWI, dan seluruh stakeholder industri wellness Indonesia terus memperkuat kolaborasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, agar upaya menjadikan Tradisi Wellness Bali mendunia dapat kita wujudkan bersama-sama,” katanya.

“Saya juga mengajak kita bersama memanfaatkan momen ini untuk menyukseskan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia sekaligus menghadirkan etalase produk wellness terbaik Indonesia pada gelaran akbar tersebut,” kata Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

Kebijakan 40 Persen Belanja Pemerintah ke UMKM Dorong Produk Lokal Makin Berkembang

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kebijakan pemerintah untuk memperbanyak dan menyerap produk lokal melalui kewajiban bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk belanja produk dalam negeri minimal 40 persen dari anggarannya, telah membuat beberapa pelaku UKM dan industri kecil dan menengah untuk berlomba-lomba memproduksi produk lokal berkualitas.

Hal ini salah satunya dilakukan oleh PT Berkah Instalasi Medika yang merupakan penyedia alat kesehatan bagi rumah sakit di berbagai daerah Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini hanya menyediakan AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri) untuk dijual kepada rumah sakit.

Namun, setelah pemerintah mendorong untuk membangun industri lokal yang mampu membuat alat kesehatan sendiri, perusahaan ini pun mulai membuat AKD (Alat Kesehatan Dalam Negeri).

“Kami ada beberapa produk, di mana ada 3 unggulan yang sudah masuk e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), di antaranya ada HFNC, suction pump, dan dental aerosol. Nah untuk HFNC itu kami sudah TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 42 persen,” kata Asep perwakilan dari PT Berkah Instalasi Medika dalam acara Business Matching Tahap Kedua, di Gedung SMESCO, Jakarta, Sabtu (16/4).

Lebih lanjut, Asep mengatakan bahwa produk lokal yang diproduksi oleh perusahaannya merupakan hasil kerja sama dengan PT ASKI (Astra Komponen Indonesia).

Meskipun ASKI merupakan perusahaan yang biasa memproduksi komponen otomotif, namun rupanya untuk membuat alat kesehatan bukan menjadi masalah untuk mereka.

“Kebetulan kami sebelumnya sudah mendistribusikan produk AKL ke sekitar 100 atau hampir 200 RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Indonesia. Mudah-mudahan setelah kami memproduksi AKD ini atau produk lokal dari kami juga bisa seperti itu,” kata Asep.

Dia pun mengapresiasi keberpihakan pemerintah yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja K/L dan Pemda untuk membeli produk lokal.

Asep juga berharap, dengan adanya kebijakan ini, perlahan-lahan kebutuhan impor untuk alat kesehatan dapat dihentikan dan lebih banyak menggunakan alat kesehatan lokal.

“Harapan kami, produk atau alat yang kita punya atau kita jual bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia dan bermanfaat bagi rumah sakit yang ada di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini produk dalam negeri yang dihasilkan para pelaku UMKM sudah semakin berkualitas. “Maka saya berharap jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Sudah saatnya kita tingkatkan kolaborasi dengan produk UMKM,” katanya.

Apalagi kata dia, dengan valuasi nilai belanja pemerintah dan BUMN yang sangat besar apabila separuhnya saja bisa dipenuhi oleh produk UMKM dan koperasi, maka akan berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi. “Dipastikan akan ada lapangan kerja baru bermunculan dan menjadikan daya saing produk UMKM semakin berkelas,” kata Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Sudah Banyak Produk UMKM Berkualitas Berbasis Teknologi dan Inovasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Setelah Showcase dan Business Matching Tahap 2 dengan kategori produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, berjalan sukses, Kementerian Koperasi kembali menggelar tematik kedua dengan kategori produk alat pertanian, manufaktur, dan alat berat.

Ajang ini merupakan salah satu rangkaian acara aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM.

“Yang harus kita sadari, sudah banyak produk UMKM berkualitas yang berbasis teknologi dan inovasi. Kita memberikan referensi UKM yang memiliki produk unggulan bagi K/L pemda, dan BUMN,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel dalam acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua dengan tematik produk alat pertanian, manufaktur, dan alat berat, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis (14/4).

Bagi Menteri Teten, kegiatan Business Matching ini menjadi upaya percepatan penyerapan 40% produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah. Tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri sangat besar, dengan belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Dalam mensukseskan program ini, lanjut MenKopUKM, pihaknya melakukan program-program peningkatan kapasitas produksi. Mulai dari pendampingan SDM, pembiayaan, hingga mendorong dalam rantai pasok nasional dan perluasan pasar. “Tentunya, dengan sinergi semua stakeholder,” tegas MenkopUKM.

Menteri Teten terus mengajak K/L dan Pemda untuk memperbaiki Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat kontrak pengadaan barang dan jasanya. Sehingga, target realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM dapat mencapai lebih dari Rp400 triliun pada tahun ini.

Oleh karena itu, MenkopUKM mendorong para asosiasi untuk mendorong UKM binaannya masuk dalam e-Katalog LKPP.
“Saya optimis kegiatan pameran dan temu bisnis ini akan berhasil, dan seluruh pihak berperan aktif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Menteri Teten.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa kehadiran dirinya di ajang Business Matching Tahap Kedua ini untuk semakin memperkuat komitmen yang dibangun bersama MenkopUKM dalam meningkatkan kualitas SDM petani dan produk pertanian di Indonesia. “Dalam tahapan budidaya pertanian, kita butuh banyak alat-alat pertanian dari UMKM,” kata Mentan.

Pasca panen, lanjut, Mentan, lebih banyak lagi yang membutuhkannya dalam rangka modernisasi alat-alat pertanian. “Misalnya, buah-buahan, pasti butuh yang namanya Cold Storage. Cabai dan kopi butuh alat pengeringan, dan sebagainya,” tukas Syahrul.

Yang pasti, Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen menggunakan produk UMKM dan dari dalam negeri. “Menggunakan produk dan alat-alat dari dalam negeri sudah harus dimulai. Jika tidak, bagaimana kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan dari produk dalam negeri,” kata Syahrul.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yuda Mediawan juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara Business Matching Tahap Kedua untuk meningkatkan komitmen belanja pemerintah dan lembaga menyerap produk dalam negeri dan UMKM.

“Dari total belanja kami sebesar Rp97 triliun, sekitar Rp80 triliun atau 85,9% merupakan belanja produk dalam negeri berupa material dan peralatan,” ungkap Yuda.

Tahun 2022 ini, lanjut Yuda, pihaknya mentargetkan belanja impor tidak lebih dari 10% dan akan terus dikurangi setiap tahunnya. “Belanja barang akan terus kita pantau,” tegas Yuda.

Sementara Staf Ahli Menteri Bidang ESB Kementerian KKP Darmadi Aries menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri yang dihasilkan dari produksi UMKM. “Sudah ada sekitar 200 lebih UMKM yang masuk ke e-Katalog,” kata Darmadi.

Hanya saja, Darmadi mengakui, produk kapal dan alat tangkap masih belum maksimal dihasilkan dari dalam negeri. “Produk kapal dalam negeri masih sedikit. Bahan baku untuk alat tangkap juga masih banyak yang diimpor,” imbuh Darmadi.

Seperti diketahui, Kegiatan Business Matching Tahap Kedua dimulai dari 11-21 April 2022 di Gedung Smesco Exhibition Hall, dan akan dilanjutkan pada puncak acara tanggal 22-23 April 2022, di Jakarta Convention Center (JCC) dengan diikuti peserta sebanyak ±400 UKM dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, Business Matching Tahap Pertama diadakan di Bali pada 22-24 Maret 2022 lalu.

*Permudah Proses e-Katalog*

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem e-katalog atau sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa, dulunya membutuhkan delapan proses sehingga banyak menjadi kendala bagi UMKM untuk terdaftar dalam laman LKPP. Akibatnya, barang dan jasa produk UMK tidak banyak masuk ke K/L. “Nah, sekarang ini prosesnya hanya tinggal dua saja,” kata Azwar.

Selain itu, lanjut Kepala LKPP, pihaknya juga sedang perbaiki sistem dibantu Telkom untuk memperkuat sistemnya agar bisa beradaptasi dengan pengadaan barang dan jasa yang sekarang ini semakin besar.

“Kemudian, kami juga melakukan integrasi dengan e-katalog lokal, sehingga UMKM tidak harus ke Jakarta tapi bisa masuk ke e-katalog pemda,” kata Azwar.

Azwar Anaz berharap kolaborasi antar kementerian dan lembaga terus ditingkatkan agar tujuan ini bisa berjalan sesuai harapan bersama, yaitu meningkatkan belanja produk dalam negeri dan UMKM.

Menurut Kepala LKPP, ada beberapa sektor yang saat ini sedang berjalan. Yaitu, e-Katalog Nasional, e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Lokal. “Kalau dulu teman-teman pemda susah untuk hidup atau menghidupkan e-Katalog Lokal karena syaratnya yang banyak, atas saran dari Presiden bahwa drop beberapa syarat ini, sehingga teman-teman daerah semua otomatis bisa mengelola e-Katalog Lokal,

Jika kurang jelas seperti apa, Kepala LKPP menyebutkan bahwa nanti bisa ada booth yang disediakan LKPP. “Sehingga, produk-produk lokal bisa dimasukan dalam e-Katalog Lokal, serta belanjanya dapat dimonitor oleh BPKP, Kemendagri dan LKPP,” pungkas Azwar Anas.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi K/L Hingga Platform Digital, Menteri Teten : E-Commerce Harus Dibanjiri Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Berbagai lintas Kementerian/Lembaga (K/L) meliputi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparefkraf) bersama para CEO platform marketplace berkomitmen mendorong UMKM masuk dalam platform digital, serta pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar percepatan transformasi digital KUMKM harus segera dilakukan. Di mana tahun ini ditargetkan menembus 20 juta UMKM dan 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2023.

“Koperasi dan UMKM harus menjadi pemain utama dalam perdagangan digital. Produk KUMKM harus membanjiri e-commerce dalam negeri. Di mana hal ini juga perlu komitmen dari e-commerce nya. Karena semua diuntungkan, tak ada yang dirugikan,” ucap Menteri Teten dalam acara Rapat Forum Ekonomi Digital Kominfo IV dengan tema ‘e-Commerce’ yang diselenggarakan Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta, Senin (4/4).

Dalam forum tersebut Menteri Teten didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah. Selain itu hadir pula, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, secara virtual Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, serta perwakilan platform e-commerce lainnya.

MenKopUKM melanjutkan, dalam mempercepat target UMK Go Digital, juga dibutuhkan peningkatan kualitas, kompetitif, akses rantai pasok produk dan akses modal dengan pendekatan inovasi serta teknologi untuk Koperasi dan UMKM. Kemudian juga harus ada peningkatan kualitas SDM KUMKM, dalam upaya pertumbuhan wirausaha muda dan baru yang produktif, kreatif dan siap bersaing di pasar global.

Ia menyebut, di antaranya beberapa komitmen yang berhasil ditelurkan pada rakornas tersebut oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama, terdapat 7 sektor kelompok strategis/prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM. Yaitu, makanan/minuman, fesyen, petani, pedagang kaki lima, nelayan, warung dan pesantren.

Sedangkan 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi KUMKM yaitu, digitalisasi akses pasar, digitalisasi pemantauan kualitas produksi, digitalisasi keuangan dan akses pembiayaan, digitalisasi manajemen organisasi, digitalisasi untuk peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi untuk akses supplier/pasokan, dan digitalisasi distribusi.

“Hari ini, setidaknya 17,59 juta UMKM hadir dalam platform lokapasar digital atau e-commerce. Angka tersebut merupakan 27 persen dari total populasi UMKM, 58 persen dari target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital,” tegas Menteri Teten.

Ia mengatakan, transformasi digital bukan semata menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja, melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

“Pembangunan ekosistem digital bagi KUMKM meliputi proses bisnis hulu ke hilir menjadi variable memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Menteri Teten menekankan, e-commerce bisa menjadi pintu gerbang transformasi digital yang utuh. Karena kebanyakan e-commerce sudah menjadi super-apps yang sudah memiliki beragam layanan digital dalam satu platform. “Ini membuka peluang e-commerce juga turut hadir sebagai aggregator, sekaligus lokomotif transformasi digital UMKM Indonesia,” ungkapnya.

Kunci dari keberhasilan transformasi digital KUMKM tegas Menteri Teten, adalah kolaborasi lintas stakeholder. Mulai dari pembinaan SDM, pembiayaan, perbaikan proses bisnis, produksi, hingga pemasaran dan distribusi.

Di kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengajak K/L dan e-commerce secara khusus bagaimana dukungan paltform digital atas produk dalam negeri. Mengawal agar produk dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah afirmatif belanja negara Rp400 triliun produk UMKM, dari potensi Rp1.000 triliun.

“Juga memberikan dorongan kepada masyarakat, tak hanya pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Kami juga mengawasi jika masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana aturannya, tentu akan ada tindakan tegas baik di bawah payung hukum Kemendag maupun Kominfo,” ucap Johnny.

Sementara Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan kewajiban produk lokal hadir di e-commerce memang harus ada kebijakan afirmatif. Bersama memantau e-commerce memberikan ruang dan kesempatan bagi produk Indonesia. “Jika menyalahi tentu harus ada evaluasi.Karena Presiden Jokowi memberi arahan support UMKM. Kami siap memfasilitasi hal itu,” ujar Jerry.

Ketua idEA Bima Laga menambahkan, produk UMKM yang ada dalam Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam platform di bawah naungan ideA terdapat 9,9 juta UMKM baru yang masuk dalam platform digital, dalam kurun waktu Mei 2020-Februari 2022. “Sejalan dengan arahan Pak Teten dan Presiden Jokowi, kita punya target 30 juta UMKM baru di 2023. Saat ini kurang lebih sudah ada 19 juta UMKM, dan masih ada sisa 11 juta UMKM yang harus go digital. Optimis bisa tercapai,” yakinnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Hadirkan Katalog Produk UMKM Di Ajang MotoGP Mandalika

Tinggalkan komentar


Jakarta:((Globalnews.id)- Pada penyelenggaraan ajang Indonesian MotoGP Grandprix Series yang akan berlangsung pada tanggal 18-20 Maret 2022 di Pertamina International Street Circuit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia (BI), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, serta stakeholder lainnya bersinergi dalam mendukung UMKM untuk memperluas pasar dan menampilkan produk unggulan yang sekaligus diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai upaya untuk mempermudah dan mengenalkan produk-produk UMKM dari berbagai stakeholder yang membina UMKM, KemenKopUKM menghadirkan katalog yang akan memberikan informasi tentang jenis, harga produk, kontak, media sosial dan marketplace dari UKM unggulan.

“Katalog tersebut terbagi menjadi dua, pertama Katalog Produk UKM Unggulan yang terdiri dari kategori automotive, merchandise dan souvenir, serta healthy product. Kedua ialah Katalog Festival Kuliner Mandalika yang menampilkan produk UKM unggulan kategori food and beverages,” ungkap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman dalam acara Konferensi Pers Catalogue SME’s Product MotoGP Mandalika, secara virtual, Jumat (11/3).

Lebih lanjut, Hanung memastikan bahwa katalog tersebut memiliki QR CODE yang akan mempermudah masyarakat khususnya pengunjung ajang MotoGP atau yang berminat untuk mengunjungi ajang MotoGP, untuk mendapatkan informasi berbagai produk UMKM yang difasilitasi oleh beberapa K/L dan stakeholder lainnya.

QR CODE tersebut disediakan dalam bentuk standing banner dan stiker di beberapa lokasi, di antaranya Pelabuhan Bangsal, Eks Bandara Selaparang, Taman Sangkareang, Islamic Center, Pelabuhan Gili mas, Bandara BIZAM, Eks BLK Internasional, RS mandalika, Parkir Timur, Parkir Barat, Kuta Beach Mandalika, Pasar Senggigi, STIP – BRIDA, serta lokasi dalam sirkuit.

“Jumlah UKM yang difasiltasi oleh KemenKopUKM, Kemenparekraf, BI dan Pemda NTB mencapai 1.256 UKM dengan rincian, KemenKopUKM menyiapkan 70 UKM non kuliner yang terdiri dari kategori automotive sebanyak 27 UKM, kategori merchandise dan souvenir sebanyak 38 UKM dan kategori healthy product sebanyak 5 UKM. Sementara itu UKM Food and Beverages dari KemenKopUKM akan ada sebanyak 45 UKM,” ujar Hanung.

“Dari Kemenparekraf menyiapkan 300 UKM dalam bentuk planogram di Bandara BIZAM serta 10 food truck di Beach Park Mandalika. BI menyiapkan 83 UMKM di dalam sirkuit Mandalika, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB bersama Grab menyiapkan 45 UKM kuliner,” sambungnya.

Produk Kuliner yang akan hadir juga 85% berasal dari wilayah NTB dan 15% dari wilayah lainnya. Hal ini dilakukan karena KemenKopUKM ingin mengutamakan kuliner lokal dari NTB kepada para pengunjung MotoGP Mandalika.

Hanung menegaskan bahwa berbagai produk UMKM yang akan hadir di ajang MotoGP Mandalika sudah melalui tahap kurasi dan disesuaikan dengan tema MotoGP. Menurutnya, berdasarkan data pengunjung di Sepang, Malaysia, pengunjung MotoGP didominasi oleh laki-laki sebanyak 80% dan kebanyakan dari mereka akan membeli produk di tempat.

“Jadi produk kuliner kita akan perbanyak dan merchandise juga pasti akan diperbanyak karena paling banyak dibeli,” ucap Hanung.

Dia pun memastikan bahwa pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB bahwa suplai dari produk UMKM yang tersedia di ajang MotoGP Mandalika akan mencukupi. Dengan tercukupinya suplai, menurut Hanung, tidak akan terjadi kenaikan harga yang akan dilakukan oleh para pelaku UMKM secara tidak wajar.

“Kalau ada yang menaikkan harga secara tidak wajar, besok-besok tidak akan kita ajak lagi. Paling penting itu suplai cukup,” tuturnya.

Hanung berharap, Dinas Pariwisata Propinsi NTB dapat membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi penempatan QR Code katalog UMKM ini selain di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, tetapi juga di berbagai hotel, penginapan, home stay yang ada di NTB.

“Kami berharap keberadaan QR Code Katalog Produk UMKM ini dapat memperbesar pangsa pasar UMKM dan mendorong minat semua orang untuk hadir dan menyaksikan pergelaran MotoGP Mandalika dan melihat langsung produk-produk UKM unggulan dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” pungkas Hanung.

Katalog produk UMKM di ajang MotoGP Mandalika dapat dilihat juga melalui situs www.kemenkopukm.go.id.(Jef)

koperasi dan ukm

Butuh Konsolidasi Agar Produk UMKM Masuk Skala Ekonomi

Tinggalkan komentar

Manado:(Globalnews.id)- Dibutuhkan konsolidasi dan agregasi untuk menghasilkan produk UMKM dengan nilai tambah dalam skala ekonomi. Salah satu inisiasi pemerintah adalah melalui pengolahan terpadu UMKM.

Hal ini dikatakan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM Destry Anna Sari, saat membuka acara Pengembangan Model Kewirausahaan di Manado, Sulawesi Utara, beberapa hari yang lalu.

Terlebih lagi, lanjut Destry, mayoritas usaha mikro, pelaku usaha yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. “Sehingga, produktifitas rendah, kurang inovasi, usaha yang tidak berkelanjutan, hingga kurang kompetitif di pasar global,” ungkap Destry.

Ditambah pula dengan UMKM menghadapi kendala konsistensi pada berbagai aspek usaha. Diantaranya, bahan baku, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan SDM. “Hal ini menyebabkan baru 7% UMKM berjejaring dalam rantai nilai global,” ulas Destry.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi program Major Project Pengelolaan UMKM Terpadu 5 komoditas di 5 lokasi yang telah ditentukan. Program ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, tentang Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pada 2022, 5 komoditas dan lokasi yang akan disasar adalah Provinsi Aceh untuk komoditas nilam, Kalimantan Timur dengan komoditas Biofarmaka, Jawa Tengah dengan komoditas kayu dan rotan, Nusa Tenggara Timur dengan komoditas sapi, dan Sulawesi Utara dengan komoditas kelapa.

“Skema pengolahan terpadu UMKM dilakukan dengan pendekatan klaster yang terkonsentrasi pada sebuah area dengan menggunakan konsep ruang produksi bersama untuk tercipta efisiensi,” urai Destry.

Menurut Destry, kegiatan Pengembangan Model Kewirausahaan di Manado sebagai salah satu dukungan untuk persiapan Major Project Pengolahan UMKM Terpadu. “Sejumlah peserta pelaku usaha yang bergerak dalam pengolahan kelapa dan turunannya diberikan materi untuk perubahan mindset dalam pengembangan produk dan pemasaran,” papar Destry.

Pemateri dalam kegiatan ini adalah Lewi Tjuaja pemilik PT Profil Mitra Abadi yang merupakan eksportir produk organik sekaligus agregator petani untuk menghasilkan produk komoditas pertanian unggulan. Dia membagikan pengalamannya (sharing best practice). “Petani harus berkolaborasi bekerja bersama-sama untuk dapat bersaing dan tercipta skala ekonomi yang besar,” kata Lewi.

Peserta juga didorong untuk melakukan perubahan mindset bisnis dan pemasaran yang disampaikan tim The Local Enabler melalui Muhammad Nur Rijaldi dan Fauzy Akmal yang merupakan generasi milenial dengan ide dan pemikiran kreatif. Berdiskusi dengan peserta untuk memunculkan gagasan-gagasan baru dalam penciptaan efisiensi dan pengembangan produk pelaku usaha.

“Inisiasi awal ini masih harus ditindaklanjuti lagi untuk mendukung berjalannya Major Project Pengelolaan UMKM Terpadu,” kata Destry.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan Meidy J Maindora mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga siap mendukung program ini dengan penyediaan infrastruktur akses jalan, serta penyesuaian program/ kegiatan pada RPJMD, dan rencana tata ruang dan rencana wilayah dalam pembangunan factory sharing.

“Kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan Major Project ini,” pungkas Meidy.(Jef)