Arsip Tag: Program Prioritas Bangkitkan KUMKM

MenKopUKM Bersama Komisi VI DPR Sepakat Wujudkan Program Prioritas KUMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Komisi VI DPR RI sepakat bekerja sama untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan yang terjadi saat ini mulai dari penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perkoperasian, sinkronisasi basis data KUMKM, program minyak makan merah, hingga progres kerja Satgas Koperasi Bermasalah.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan agenda Pembahasan Progres Pembinaan Koperasi dan UKM, Serta Sinkronisasi Basis Data KUKM Di Seluruh Indonesia, Jakarta, Selasa (14/2), menegaskan KemenKopUKM memiliki enam program prioritas. Pertama, terkait pendataan lengkap KUMKM untuk mendukung pembangunan data tunggal yang bisa dipakai seluruh stakeholder, yang saat ini sudah mencapai 9.110.983 data untuk non pertanian dan usaha menetap.

Selanjutnya, yang kedua, pembangunan rumah produksi bersama menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang semula akses pada teknologi modernnya rendah.

“Kami juga ingin UMKM kita bisa bergerak di sektor ekonomi strategis. Di mana tahun lalu telah terbangun 3 unit rumah produksi bersama 3 lokasi Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan NTT,” ucap Menteri Teten.

Sementara, program prioritas ketiga terkait dengan pengembangan kewirausahaan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2022, telah tercapai 392.847 wirausaha yang disinergikan 177 kegiatan dengan 27 Kementerian/Lembaga (K/L) di sepanjang tahun 2022. Yang dijelaskan MenKopUKM, pada praktiknya dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Di mana Ketua Komite dipegang oleh KemenKopUKM, Wakil Kementerian BUMN, Kemenparekraf, dan Kemendagri. Targetnya adalah menaikkan presentasi kewirausahaan, yang juga menjadi bagian dari penyiapan Indonesia menjadi negara maju dengan jumlah entrepreneur minimum 4 persen dari total jumlah penduduk.

Kemudian, program keempat, yang tak kalah penting adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan program kegiatan pemberdayaan KUMKM di 18 provinsi.

Kelima menyiapkan revisi UU Perkoperasian yang menjadi bagian reformasi perkoperasian. Menteri Teten mengatakan, revisi UU tersebut dilakukan karena adanya inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi. Dalam hal ini, KemenKopUKM telah melakukan empat hal yaitu, membentuk Pokja RUU Koperasi yang sudah menyelesaikan naskah akademik, sosialisasi serap aspirasi, koordinasi dengan Komisi VI maupun lintas fraksi, serta rapat bersama lintas kementerian.

Keenam atau yang terakhir adalah implementasi PLUT sebagai center of excelent. Di mana pada tahun lalu, dilakukan pendampingan di 32 PLUT melalui DAK Fisik Tematik Pariwisata dan telah dibangun 13 unit baru serta revitalisasi sebanyak 7 unit.

“Kehadiran PLUT penting bukan saja untuk pendampingan, kurasi, showcasing, tapi juga program digitalisasi,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM juga melakukan berbagai program strategis 2022 yang meliputi, perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR klaster dengan target proporsi kredit perbankan mencapai 30 persen atau Rp1.800 triliun.

Tak hanya itu, pembangunan pabrik minyak makan merah melalui koperasi sawit swadaya juga terus mengalami progres. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah setuju untuk membangun piloting di 3 lokasi. Sehingga Pemerintah optimistis bisa menyediakan minyak makan yang murah.

“Presiden Jokowi kemarin meminta piloting dulu, karena khawatir produk tidak diserap market. Tapi ternyata banyak permintaan, namun saat ini masih terkendala dengan penyaluran dana BPDPKS terhadap koperasi, nanti baru akan dibuat perpres yg mengatur,” ucap Teten.

Kemudian penyaluran dana bergulir KUMKM sebesar Rp1,8 triliun kepada 193 mitra koperasi. Kemitraan UMKM dengan usaha besar yakni 17 BUMN dan 2 usaha besar, UMKM masuk industri baru 7 persen.

“Perlu implementasi kemitraan UMKM dengan usaha besar, agar masuk ke dalam rantai pasok ditingkatkan. Supaya UMKM naik kelas dan masuk ke produk berbasis teknologi,” katanya.

Lalu program SOLUSI, bersama dengan Kementerian BUMN, KemenKopUKM melakukan kerja sama untuk membangun pertashop-pertashop mini di desa nelayan untuk memperbaiki akses nelayan terhadap bahan bakar. Terdapat 11.000 desa nelayan namun SPBU yang tersedia hanya 388 unit.

“Tahun kemarin kami punya piloting 7 SPBU. Tahun ini Presiden Jokowi minta 250 unit lagi dikembangkan. Selain itu terdapat pula kerja sama dengan Kementerian BUMN terkait Program Makmur petani untuk mendistribusikan pupuk non-subsidi melalui koperasi,” kata MenKopUKM.

Dalam rapat tersebut, disampaikan kesimpulan oleh Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Sidang Martin Manurung, bahwa Komisi VI mendukung percepatan seluruh program di KemenKopUKM seperti sinkronisasi basis data Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, dan segera menyelesaikan RUU tentang Perkoperasian.

“Komisi VI juga meminta KemenKopUKM untuk melaporkan secara berkala berkaitan dengan progres kerja SATGAS Koperasi Bermasalah. Juga perlu ada konsistensi dari Pemerintah terkait KUR, agar bisa tersalur ke UMKM tanpa kolateral,” ucapnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul hakim menyoroti keberadaan koperasi bermasalah, dan memberikan beberapa usulan terkait hal tersebut. Pertama, mendorong Pemerintah meminta Komisi Yudisial melakukan investigasi pelanggaran kode etik majelis hakim atas putusan kasus Indosurya. Dan kedua, mendorong Pemerintah untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut.

“Komisi VI juga meminta report berkala dari KemenKopUKM, terkait dengan berapa persen proses homologasi masing-masing koperasi,” kata Abdul.

Menanggapi hal ini, MenKopUKM berterima kasih atas dukungan Komisi VI untuk segera merevisi UU Koperasi. Di revisi UU Perkoperasian bukan ingin menghambat koperasi, tetapi menempatkan koperasi betul-betul setara dengan usaha lain.

“Tujuannya, agar orang tidak takut kerja sama dengan koperasi. Koperasi bukan ide yang mati tapi ide yang berkembang,” kata Teten.(Jef)

KemenkopUKM Siapkan Tujuh Program Prioritas di Tahun 2023

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UMKM menyiapkan tujuh program prioritas yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2023.
Yakni, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Rumah Produksi Bersama, Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dan Redesign PLUT-KUMKM. Kemudian, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Koperasi Moderen, serta Layanan Rumah Kemasan Bagi Pelaku UMKM.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mencontohkannya seperti pembangunan 250 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Khusus Nelayan (SPBN) di beberapa titik di Indonesia. Pembangunan ini bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Tahun 2023 SPBN untuk koperasi nelayan diperbanyak dengan target 250 lokasi atau 250 koperasi. Jumlah ini cukup besar,” kata Teten dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (26/12).

Ia mengakui SPBN masih minim. Baru 388 dari 11 ribu kampung nelayan di Indonesia. Karena itu, pihaknya mendorong pembangunan SPBN dibersamai dengan program Solar Untuk Koperasi Nelayan (Solusi Nelayan). Ini merupakan program kolaborasi antara Menteri Teten dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Supaya nelayan punya SPBU yang lebih dekat dengan desa. Jadi akses pembiayaan nelayan pastinya lebih mudah dan efisien,” tambahnya.

Biasanya, dijelaskan Teten, para nelayan membeli bahan bakar lebih tinggi dari harga pasar. Pemicunya karena masih minimnya SPBU yang dekat dengan sentra-sentra nelayan.

“Harga solar yang hanya Rp 6.800 per liter tapi mereka beli bisa Rp 10.000-12.000 per liter kepada pengecer. Tentu ini dampaknya sangat besar, 60 persen biaya produksi nelayan dihabiskan untuk membeli bahan bakar,” terang dia.

Makanya, Teten punya cita-cita menjadikan koperasi sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi nelayan. Program Solusi Nelayan dinilai menjadi bukti pihaknya mendukung perbaikan ekonomi nelayan.

“Program Solusi Nelayan ini bisa memotong biaya produksi nelayan hingga 30 persen dengan membeli solar sesuai harga SPBU,” jelas Teten.(Jef)

KemenKopUKM Sampaikan Strategi Realisasi 6 Program Prioritas Bangkitkan KUMKM

Bali:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan strategi realisasi 6 program prioritas untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi sebagai rekomendasi dan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali.

Selanjutnya diharapkan, berbagai program prioritas yang dicanangkan KemenKopUKM tersebut bisa tercapai di tahun depan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rapat Koordinasi ini digelar untuk menghimpun evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sudah berjalan, serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait Program Prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Harapannya, program-program yang dijalankan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memaksimalkan output potensial. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali secara berkelanjutan,” ucap Menteri Teten dalam penyampaian kesimpulan hasil Rakortekcan di Bali, Senin malam (20/6).

Dalam kegiatan yang berlangsung 19-21 Juni 2022 di Bali ini, turut dihadiri jajaran deputi meliputi, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.

Ia menegaskan, Program Prioritas yang dijalankan secara sinergis diharapkan dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8 persen, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen, dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.

“Kami berharap ini dapat menyelaraskan dan bersinergi bersama dengan berbagai pihak mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan, terutama pascapandemi ini,” kata Menteri Teten.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, tema dan arah kebijakan RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan fokus bidang koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Yaitu Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job, dan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.

“Untuk itu, KemenKopUKM memilih enam program yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Keenam program prioritas dimaksud sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tahun 2023,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif merinci, kesimpulan dari enam program prioritas di tahun 2023 terdiri dari, pertama terkait pendataan lengkap KUMKM, yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Arif memastikan, komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya, melalui pertemuan zoom rutin khusus untuk membahas pendataan. “Ke depannya, dibutuhkan dukungan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih kuat bagi para enumerator agar dapat mencapai target
pendataan 10 juta data UMKM non-pertanian pada tahun 2023,” kata Arif.

Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. Namun, pada prosesnya cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung yang harus disiapkan oleh daerah untuk membangun Rumah Produksi Bersama.

“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah,” katanya.

Ketiga, kata Arif, dalam mendukung terwujudnya Koperasi Modern, dimana dirinya mengakui, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh dan kuat melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).

Kunci dari proses korporatisasi tersebut menurutnya, minimal harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi yang cukup dan berorientasi industri, dapat melakukan agregasi dan konsolidasi proses baik dari hulu hingga hilir, distribusi peran pada rantai nilai antara lembaga dengan petani atau nelayan, dan basis kelembagaan yang tepat, sehingga petani dan nelayan terlibat dalam pemilikan perusahaan.

Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenKopUKM dalam memenuhi mandat undang-undang. Arif menegaskan, koordinasi akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.

Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Di mana hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.

Sesuai arahan Menteri Teten, PLUT-KUMKM usahakan menjadi rumah bagi UMKM untuk belajar serta mendapatkan akses terhadap informasi, pasar, maupun pembiayaan.

“Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan PLUT Educational Center untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan, dan UMKM. Baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi, maupun yang dikelola secara mandiri, agar PLUT menjadi expert pool bagi UMKM,” kata Arif.

Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, MenKopUKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM kata Arif terdiri dari Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Arif menekankan, program tersebut telah dilaksanakan desk bidang sesuai dengan satuan kerja KemenKopUKM. Dialog dua arah tersebut, diharapkan mampu memberikan afirmasi dukungan pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, demi tercapainya sinergitas kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Harapannya, perhatian yang diberikan secara menyeluruh kepada ekosistem usaha di Indonesia dapat meningkatkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan pertumbuhan wirausaha,” harapnya.

Arif juga berpesan, hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan ini baik informasi yang disampaikan berbagai pihak, yang kemudian hasil pembahasan langsung antara unit kedeputian dan BLU dengan Dinas Provinsi.

“Sehingga hal itu bisa menjadi masukan dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2023,” kata Arif.(Jef)