Arsip Tag: Seskemenkop ukm Arif Rahman hakim

KemenKopUKM: Koperasi Potensial Jadi Holding Company bagi Usaha Kreatif dan Digital

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan koperasi potensial untuk dijadikan _holding company_ bagi usaha kreatif dan digital agar mampu bersaing dan mengatasi beragam tantangan di era digital.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa pelaku koperasi dan UMKM memang harus selalu kreatif dan inovatif. Menteri Teten Masduki secara khusus menyambut baik dan mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, atas penyelenggaraan Seminar Nasional dengan tema Menjadikan Koperasi Sebagai Holding Company Bagi Usaha Kreatif dan Digital yang mendorong pelaku koperasi dan UMKM agar terus kreatif dan inovatif.

Menteri Teten menekankan, dalam satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia dihadapkan pada lingkungan bisnis yang semakin bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti, atau yang dikenal sebagai situasi VUCA (_volatile, uncertainty, complexity, ambiguity_).

“Satu-satunya yang dapat menjawab situasi ini adalah usaha kreatif dan digital, yang saat ini memiliki koefisien tumbuh yang tinggi dan sangat melekat dengan generasi muda,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya saat Seminar Nasional dengan tema Menjadikan Koperasi Sebagai Holding Company Bagi Usaha Kreatif dan Digital yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, secara virtual, Jakarta, Selasa (5/7).

Ia mengatakan, bentuk usaha kreatif dan digital dapat dilihat pada _Green Entrepeneurship_ atau kewirausahaan yang berorientasi pada lingkungan. Sebab menurut survei indikator pada 2021, sebanyak 81 persen anak muda berusia 17 sampai 35 tahun tertarik menjalankan bisnis ramah lingkungan.

“Itu hal yang sangat baik dan perlu kita dorong bersama-sama. Selain itu pemanfaatan e-commerce atau marketplace sangat efektif untuk kegiatan pemasaran, sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam berbelanja daring,” kata MenKopUKM.

Untuk itu kata Menteri Teten, peran koperasi dalam hal ini jelas dibutuhkan. Koperasi sebagai _holding company_ dengan model _closed loop economy_, dapat melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kinerja pada koperasi yang baru terbentuk.

Di mana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berperan dalam penyediaan modal, sedangkan kapasitas produksi ditangani oleh koperasi produsen, dan pemasaran oleh koperasi pemasaran. Sehingga anggota koperasi mendapatkan layanan terbaik.

“Saya berharap melalui seminar ini, dapat dirumuskan cara-cara terbaik bagi Koperasi dan UMKM (KUMKM), dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang di era ekonomi digital. Semoga dapat dibangun ide-ide segar dan kreatif, untuk meningkatkan performa KUMKM di Tanah Air,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, dalam paparannya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim turut mengapresiasi para pelaku KUMKM, terutama bagi para pendamping yang memiliki semangat luar biasa. Menurutnya, aktivitas pendamping memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi dan UKM Jatim serta tenaga pendamping KUMKM yang sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana upaya tersebut, sangat relevan untuk kebangkitan KUMKM di tahun 2022, dan sejalan dengan semangat kita dalam memperingati Hari Koperasi yang sebentar lagi jatuh pada 12 Juli 2022,” ucap SesKemenKopUKM.

KemenKopUKM kata Arif, selalu ingin menekankan, bahwa dalam mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas dan modern, agar semua pihak bergerak seirama. Tujuannya, agar mampu mencapai target nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Strategis (Renstra) KemenKopUKM.

“Sangat penting bagi pelaku koperasi dan pendamping, agar koperasi dan UMKM mewujudkan koperasi yang berkualitas dan modern. Di sini secara tersurat mengandung makna, bahwa kita semua yang kemudian mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada KUMKM kita untuk terus mempersiapkan diri. Terutama pendamping yang berhadapan langsung dengan pelaku KUMKM,” ujar Arif.

Untuk itu, dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM ke depan, KemenKopUKM memiliki arah kebijakannya tersendiri. Di mana arah kebijakan tersebut memiliki tujuan, mewujudkan koperasi yang berkualitas dan modern, mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas, yang mampu berdaya saing di pasar domestik maupun global. Serta mewujudkan KemenKopUKM yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tak hanya itu kata Arif, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada 2022-2024 turut mencakup penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi yang meliputi, peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar.

“Kami juga berupaya meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha. Selain itu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi. Termasuk penciptaan peluang startup, serta nilai tambah usaha sosial,” katanya.

SesKemenKopUKM menegaskan, pihaknya memahami di mana saat ini sekitar 64,1 juta pelaku UMKM, sebesar 99,9 persennya adalah usaha mikro. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh stakeholder terkait, bersama membantu, agar pelaku mikro yang masih belum punya legalitas dibantu menjadi pelaku usaha yang naik kelas.

“Yang belum punya NIB maupun sertifikasi lainnya, kita dampingi agar bisa memiliki legalitas tersebut. Yang belum punya akses pemasaran kita bantu lewat berbagai media yang ada. Di KemenKopUKM kami memiliki BLU khusus pemasaran yaitu Smesco. Serta akses pembiayaan juga memiliki LPDB yang siap memberikan pendampingan,” katanya.(Jef)

Targetkan Data Lengkap 14,5 Juta KUMKM, KemenKopUKM Ajak Seluruh Stakeholder Dukung Pendataan 2022 Sebagai Dasar Basis Data Tunggal KUMKM

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM mengajak seluruh stakeholder mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pendataan KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menyusul diluncurkannya kegiatan tersebut oleh Presiden RI Jokowi pada 28 Maret 2022 saat membuka Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022.

“Dalam sejarah pendataan KUMKM, kita memiliki data tapi validitas belum akurat. Untuk itulah antara lain pendataan KUMKM dilakukan, yang dimulai 1 April sampai September 2022,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim saat membuka sekaligus memberikan materi pada Working Group 3 Rakornas KUMKM  Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM di gedung  Smesco, Selasa (29/3/2022).

Turut hadir menjadi narasumber dalam webinar tersebut  Deputi Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setiyanto,  Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, dan Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah.

Arif menjelaskan, dasar hukum Penyelenggaraan Pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM antara lain UU 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dimana pada Pasal 88 dijelaskan mengenai Pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM, paling lambat dua tahun setelah diundangkan. Lalu,  PP.no 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 55 Mengamanatkan Basis Data Tunggal UMKM dikoordinasi oleh
Kementerian. Juga, PerPres no 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai panduan tata Kelola data pemerintah untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

Pendataan Lengkap KUMKM nantinya akan
dilaksanakan pada kurun waktu 3 tahun. Adapun sumber pendanaan
dari pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM adalah Dana Dekonsentrasi sebagaimana telah dijelaskan secara terperinci pada Permenkop Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM.

SesKemenKopUKM Arif R Hakim lebih lanjut  memaparkan, pada Tahun 2021, KemenKopUKM telah melakukan
berbagai kegiatan meliputi, Pembahasan mengenai prelist data
KUMKM dengan K/L serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Seluruh Indonesia. Lalu, Pembahasan Standarisasi Variable Data; hingga Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Basis Data Tunggal KUMKM.

“Adapun Pada Tahun 2022 ini, kami akan melakukan kegiatan diantaranya Koordinasi dan Sosialisasi dengan K/L terkait dan
Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Seluruh Indonesia. Lalu
Pembentukan Tim Pokja Tingkat Daerah; dan  pada akhir tahun 2022 ini target publikasi hasil pendataan 14,5 juta data Koperasi dan UMKM dapat terwujud,” harap Arif.

Sasaran dan Target Capaian

SesKemenKopUKM mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal55 Ayat (3) dijelaskan bahwa Kelompok Variabel Data Inti pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM paling sedikit memuat Identitas Usaha dan Pelaku Usaha. Adapun secara rinci, Kelompok
Variabel Data Inti pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM mencakupIdentitas Pelaku Usaha; Identitas Usaha/Badan Usaha; Karakteristik Usaha secara Umum;Sumber Daya Manusia; Proses Produksi/Bisnis;Pemasaran; danStatus Keuangan.

Pendataan Lengkap KUMKM itu sendiri akan dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2022 hingga 2024. Adapun target pendataan hingga Tahun 2024 adalah sebanyak 65 Juta Pelaku KUMKM. “Data Sensus Ekonomi Tahun 2016 kami gunakan sebagai acuan dalam menentukan alokasi target data, dimana pada Tahun 2022 target pendataan Lengkap KUMKM adalah sebanyak 14,5 Juta Data,” kata Arif.

Kriteria Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yaitu, merupakan sektor Non Pertanian. Hal ini karena BPS sendiri akan melakukan sensus pertanian pada Tahun 2023. Selain itu Pelaku UMKM yang didata merupakan Usaha yang menetap dengan kriteria memiliki Bangunan tempat usaha atau campuran.

Adapun pendataan dibagi dalam 3 tahap yaitu: Periode April s.d September 2022 akan dilaksanakan oleh Enumerator. Periode Oktober s.d November 2022 merupakan Tahap Pemrosesan Data. Akhir Desember 2022 merupakan Tahap Publikasi Hasil Data dengan Target 14,5 Juta.

Dalam pelaksanaannya nanti,  KemenKopUKM akan bekerjasama dengan BPS dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Seluruh Indonesia meliputi Data yang tersebar pada 34 Provinsi di 240
Kab/Kota terpilih pada Tahun Pendataan 2022 dengan total Enumerator sebanyak 29 ribu orang.Selanjutnya Pada 2023 , total sasaran data KUMKM sebanyak
25 Juta Data yang tersebar di 274 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi.

Sosialisasi di Daerah

Arif R Hakim menjelaskan, kegiatan pendataan Tahun 2022 telah disosialisasikan kepada Dinas
yang membidangi Koperasi dan UMKM di 34 Provinsi, dengan berbagai kegiatan seperti Rakornas Transformasi Digital pada tanggal 11 – 13 November 2021 di Semarang Jawa Tengah.  Sosialisasi Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM 2022 pada minggu ke 3 Januari 2022 melalui virtual kepada 34 Provinsi dan 240 Kab/Kota terpilih.

Lalu, Pelaksanaan TOT Tingkat Nasional pada tanggal 15 – 17 Februari 2022 (secara Hybrid) yang dihadiri oleh unsur dinas dan BPS di 34 Provinsi dan 240 Kab/Kota terpilih.

Hasil Pooling

KemenKopUKM juga melakukan pooling dimana dilakukan sementara kepada 10 Dinas Provinsi. Hasil pooling  terkait dengan alokasi anggaran pendataan tahun 2022 melalui Dekonsentrasi menunjukkan sebanyak 9,1% menjawab sangatmemadai lalu 18,2% menjawab cukup memadai dan 72,7% menjawab perlu tambahan anggaran.

Ketika ditanya, apakah kriteria survei pendataan yaitu Non Pertanian dan
Menetap sudah dijadikan materi pelatihan dalam ToT petugas pendataan: sebanyak 54,5% menjawab belum disampaikan,
9,1% menjawab sudah dan akan disampaikan kembali lalu 27,3% menjawab sudah disampaikan.

Pooling selanjutnya menanyakan, berdasarkan rentang waktu yang diberikan selama 5 (lima) bulan apakah Anda optimis waktu tersebut memadai untuk wilayah Anda: sebanyak 27,3% menjawab butuh tambahan waktu, 27,3% juga menjawab kurang optimis dan 45,6% menjawab Optimis. Untuk itu, kiranya bagi yang kurang optimis apa yang diperlukan
kembali dan kira-kira berapa lama waktu pendataan yang ideal

Dalam tahapan,  terdapat 6 tahapan kegiatan yang seharusnya telah dilakukan oleh daerah. Adapun rincian tahapan kegiatan beserta progresnya antara lain, melakukan koordinasi dengan stakeholder termasuk Dinas yang membidangi Kop dan UKM Kab/Kota dengan progress sebesar
63 persen. Menyusun draft tim Pokja Prov serta mengkoordinir Dinas yang
membidangi Kop dan UKM Kab/Kota terkait draft tim Pokja Kab/Kota dan mengajukan usulan penetapannya dengan
progress sebesar 81,8 persen.

Melaksanakan Training of Trainer (ToT)  Pendataan Lengkap Daerah dengan progress sebesar 45,5 persen. Menetapkan petugas Enumerator daerah dengan progress
sebesar 36,4 persen. Menyusun Rencana Pelaksanaan Bimbingan Teknis Enumerator
dengan progress sebesar 36,4 persen.
Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pendataan Langsung KUMKM tahun 2022 dengan progress sebesar 36,4 persen.

“Kami berharap kepada seluruh Daerah dapat segera melakukan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah disepakati bersama agar target Pendataan Lengkap KUMKM dapat tercapai serta menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dibagi pakai antar institusi,” pungkas Arif. (Jef)

SesKemenkopUKM Dukung Pengembangan Usaha Madu Kalulut Untuk Perkuat Santripreneur di Banjarmasin

Banjarbaru :(Globalnews.id) – Dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, produk madu menjadi salah satu primadona di masa pandemi Covid-19, dengan jumlah permintaan yang semakin meningkat.

Di Kalimantan Selatan, dikenal dengan nama Madu Trigona, atau dalam bahasa Banjar disebut Madu Kalulut. Bahkan, di Banjarmasin dan Banjarbaru, sudah banyak yang membudidayakan lebah Madu Kalulut. Baik untuk tujuan komersil, maupun sekadar memenuhi kebutuhan menjaga daya tahan tubuh.

Salah satunya, peternakan lebah Madu Kalulut di Pondok Pesantren (Ponpes) Mihbahul Munir, yang dikelola langsung para pengurus Ponpes bersama para santrinya yang jumlahnya sebanyak 800 orang santri dan santriwati.

“Kita akan dukung pengembangan usaha milik Ponpes ini untuk memperkuat jiwa kewirausahaan para santri hingga menjadi santripreneur yang mandiri dan tangguh,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat mengunjungi peternakan lebah Madu Kalulut milik Ponpes Mihbahul Munir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

Didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi KemenkopUKM Budi Mustopo dan Ketua Umum Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia Awang Dody Kardeli, Arif menambahkan bahwa dengan terus dibekali ilmu kewirausahaan, para santri diyakini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri usai lulus nanti. “Dengan dibekali jiwa kewirausahaan, Ponpes bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Kebetulan, di Banjarbaru ini ada potensi Madu Kalulut yang bisa dikembangkan,” jelas SesKemenkopUKM.

Apalagi, lanjut SesKemenkopUKM, peternakan lebah memiliki potensi ekonomi yang tinggi, serta produknya sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat. “Akan ada pendampingan usaha dari Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) untuk meningkatkan dan memperkuat Santripreneur,” imbuh Arif yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia.

Dan untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, SesKemenkopUKM menekankan agar Ponpes Mihbahul Munir untuk mendirikan koperasi. Pasalnya, badan hukum yang cocok untuk pengembangan usaha di Ponpes adalah koperasi.

“Dengan begitu, para santri bisa fokus memproduksi madu, sementara terkait pemasaran dan perijinan usaha bisa dilakukan oleh koperasi,” ulas Arif.

Dengan berkoperasi, Arif meyakini bakal memperluas pasar dan kualitas produk madu yang dihasilkan Ponpes Mihbahul Munir. Terkait kemasan dan PIRT bisa mulai diurus agar bisa masuk e-Katalog LKPP.

“Ada peluang besar dimana belanja pemerintah dan BUMN harus menyerap produk dari koperasi dan UMKM sebesar 40%,” ungkap SesKemenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Kalsel Edy Setyo Utomo mengungkapkan, pihaknya juga terus meningkatkan kewirausahaan di ponpes-ponpes yang ada di Kalsel. “Para santri harus disiapkan skill dan ilmu yang salah satunya adalah kewirausahaan,” tandas Edy.

Edy menegaskan bahwa bila unit usaha yang ada di Ponpes dikelola dengan baik melalui Koperasi Pondok Pesantren, akan memiliki efek ekonomi yang bagus, termasuk bagi masyarakat sekitar Ponpes. “UKM-UKM yang ada disana juga akan terdorong untuk naik kelas,” pungkas Edy.(Jef)

KemenKopUKM Dorong Paguyuban Sendal Mulyaharja Berkoperasi


Bogor:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada Paguyuban Sendal Mulyaharja Kota Bogor, yang mampu bertahan di masa pandemi dan terus melakukan kegiatan produksi, meski ada berbagai kendala seperti masalah permesinan yang masih manual sehingga kalah bersaing dengan mesin moderen.

“Kami memberikan apresiasi pada paguyuban sendal Mulyaharja yang di masa sulit berproduksi sandal meski ada sejumlah kendala  seperti permesinan yang masih manual maupun pemasaran,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat mengunjungi Paguyuban Pengrajin Sendal di desa Mulyaharja, Kota Bogor, Jum’at (21/2/2022).

Arif mengatakan, didirikannya paguyuban merupakan langkah maju, karena dengan membangun sebuah komunitas dalam hal ini paguyuban, bisa memberikan dampak positif  lebih baik, juga dalam mendapatkan bahan baku dan pemasaran yang bisa terhubung dengan komunitas lain baik di dalam maupun diluar Bogor. 

“Akan lebih baik lagi jika paguyuban ini ke depannya memiliki badan usaha misalnya dalam bentuk koperasi, anggota paguyuban yang merupakan pelaku usaha mikro juga bisa didorong memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha,”  kata Arif.

SesmenKopUKM memaparkan, usaha mikro sesuai ketentuan baru dengan omzet sampai dengan Rp 2 miliar dan permodalan sampai dengan Rp 1 miliar.

“Kami di KemenKopUKM ada empat deputi, salah satunya deputi mikro yang tugasnya antara lain meberikan pendampingan pada usaha mikro, yang kebanyakan belum memiliki legalitas usaha.
Ini jadi target kami agar  pelaku usaha mikro punya legalitas hukum minimal NIB, sehinggga data pelaku mikro tercatat sehingga bantuan pemerintah bisa sampai by name by adress misalnya bantuan BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro,” jelas SesmenKopUKM.

“Mudah-mudahan anggota paguyuban ini bisa mengutus NIB dan perijinan lain yang dibutuhkan. Hal itu juga  karena pelaku usaha mikro yang sukses adalah yang sudah punya legalitas formal. Pelaku usaha mikro yang sudah memiliki legalitas formal juga bisa mengakses  pembiayaan berbunga murah seperti KUR, ” jelasnya.

Tak hanya itu, selain pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan akses pembiayaan, pelaku usaha mikro juga bisa mendapatkan pendampingan kelembagaan misalnya dalam mendirikan badan hukum berupa koperasi.

“Sandal adalah pilihan produk yang bagus karena dibutuhkan dan masa pakainya juga maksimal satu tahun. Dengan adanya legalitas formal, pengrajin sandal Mulyaharja produknya bisa masuk jaringan hotel maupun yang lain dalam memperluas pemasaran. Yang  penting, namanya membangun  usaha harus inovatif karena permintaan juga terus berubah-ubah seleranya,” tuturnya.

Dalam diskusi dengan para pengrajin sendal, Arif menyampaikan beberapa saran yaitu mendorong sendal Mulyaharja untuk membentuk badan usaha koperasi. Kedua, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM terutama tema terkait kewirausahaan. Ketiga, memanfaatkan
pembinaan pemasaran  di LLP (Lembaga Layanan Publik) Smesco.

“Dengan berbadan hukum, para pengrajin sendal akan lebih nyaman bekerja dan berusaha, tanpa ada ketakutan masalah perijinan. KemenKopUKM juga akan membantu mencari solusi dalam bisnis manajemen berusaha terutama dalam peningkatan kapasitas SDM, sedangkan masalah bantuan permesinan, kami akan mencoba menghubungi kementrian Perindustrian” tutup Arif.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Paguyuban  Sendal Mulyaharja, Elsi Setiawati menjelaskan, para perajin sendal di kelurahan Mulyaharja merupakan perajin turun temurun, meneruskan usah dari orang tuanya.

“Saat ini ada 100 lebih pengrajin sendal yang tergabung dalam paguyuban, dan mereka benar-benar home industry, bekerja di rumah bersama keluarga nya, tiap Minggu masing-masing bisa memproduksi 200 kodi, satu kodi isinya lima sandal,” kata Elsi.

Sebagai ketua Paguyuban, Elsi memasok bahan baku sendal mulai dari spoon, lem, karet dan sebagainya untuk kemudian dikerjakan di rumah dan disetorkan lagi hasilnya dalam bentuk jadi kepada ketua Paguyuban selaku offtaker.

“Saya juga mendorong anggota untuk bisa berjualan di market place, dan Alhamdulillah sudah banyak anggota kami yang masuk  di beberapa e-commerce’,” jelasnya.

Elsi awalnya hanya memasok  bahan baku saja pada home industry yang dinamakan sebagai bengkel sandal. Lama kelamaan kami juga memproduksi sandal dan pemasarannya sudah sampai ke Medan, Banjarmasin Lampung dan sekitar Bogor.

“Yang menjadi kendala kami adalah, harga bahan baku yang terus naik, sementara harga jual sendal susah untuk naik. Selain itu kami juga terkendala mesin yang amsih manual sehingga kalah bersaing dengan mesin moderen,” tutup Elsi.(Jef)

KemenKopUKM Himpun Komunitas UMKM di Lebak Sebagai Wadah Aspirasi

Lebak:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan langkah strategis dengan menghimpun komunitas-komunitas UMKM di Kabupaten Lebak, Banten.

“Tujuannya, dapat memberikan wadah aspirasi bagi para pelaku usaha
yang tergabung dalam komunitas untuk memberikan masukan, informasi, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat membuka Forum Komunikasi Komunitas Pelaku UMKM, di Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (11/12).

Di depan puluhan masyarakat dari berbagai komunitas di Lebak, seperti komunitas kerajinan, kuliner dan lain-lain, SesKemenKopUKM berharap, dengan adanya forum ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi komunitas pelaku koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM.

“Sehingga, dapat meningkatkan
produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah yang berbasis kearifan lokal, serta dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan di Kabupaten Lebak,” kata Arif.

Tak hanya itu, Arif juga berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat membangkitkan kembali UMKM terdampak Covid-19, sekaligus menjadi bagian dari
strategi bersama untuk mempercepat transformasi
UMKM dan koperasi ke dalam sektor formal. “Termasuk ke dalam rantai nilai dan masuk ke dalam ekosistem digital,” tandas SesKemenKopUKM.

Berdasarkan data dari World Bank 2021, 80% UMKM yang sudah terhubung ke dalam ekosistem digital, memiliki daya
tahan lebih baik di masa pandemi. Sebagian besar UMKM
selamat karena menjalankan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital, bahkan ada yang
tumbuh dan berkembang.

“Saat ini, UMKM yang telah
terhubung ke dalam ekosistem digital mencapai 16,4 juta, naik 105% dibandingkan saat sebelum pandemi. Ditargetkan pada 2024, UMKM yang
terhubung ke dalam ekosistem digital mencapai 30 juta,” jelas Arif.

Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Arif, diperlukan langkah strategis dalam membantu UMKM bertahan dan bangkit pasca pandemi ini. “Kami fokus dalam hal pengembangan
koperasi dan UMKM melalui digitalisasi. Hal ini sangat penting. Ssalah satu langkahnya adalah melakukan
pergeseran metode penjualan dari offline menjadi online,” papar Arif.

Untuk memastikan UMKM on boarding berdaya saing, KemenkopUKM
mengimplementasikannya ke dalam beberapa tahap. Yaitu, melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan proses bisnis, perluasan akses pasar, dan menciptakan local heroes UMKM.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Komunikasi dan Tekhnologi Informasi KemenKopUKM Budi Mustopo menambahkan, melalui ajang ini diharapkan pemerintah daerah dan pelaku UMKM dapat bersinergi.

“Sehingga, dapat memberikan masukan dan pembinaan yang lebih baik lagi bagi kemajuan UMKM. Saya juga berharap kendala yang selama ini dialami pelaku UMKM dapat dikemukakan dalam forum ini,” ungkap Budi.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lebak Hj Yudawati mengaku bangga karena di Lebak ada pelaku UMKM yang sudah mendunia. Yaitu, kerajinan bambu, seperti gelas, tasbih, tas, gitar dan lain-lain.

“Adalah Kyai Muhamad Nasir Ali Muhidin dari UKM Bejod Magic Bamboo. Ia membuat tasbih dari bambu yang diekspor ke Selandia Baru, gitar diekspor ke Washington, tas bambu ke Jerman, serta gelas ke Singapura dan Beijing,” pungkas Yudawati.(Jef)

Anggota KORPRI KemenKopUKM Diminta Terus Tingkatkan Profesionalisme

Jakarta:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, meminta seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) KemenKopUKM bersatu padu, tangguh dan terus meningkatkan profesionalisme, dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Hal ini dimaksudkan agar apa yang kita laksanakan sebagai ASN dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, koperasi dan UMKM seluruh Indonesia,” ujar Arif Rahman Hakim, dalam sambutannya pada HUT KORPRI ke-50 Tahun 2021 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jum’at (26/11/2021).

Arif Rahman Hakim yang juga menjabat Ketua KORPRI KemenKopUKM memaparkan, tema peringatan HUT KORPRI ke-50 Tahun 2021 ini yang mengangkat tema “ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, Indonesia Tumbuh”, sangat relevan dengan tugas anggota KORPRI di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk mengembangkan Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia.

“Untuk mencapai tujuan memberikan manfaat seluasnya pada masyarakat, koperasi dan UMKM, dibutuhkan kerjasama yang solid sesama anggota KORPRI dan pihak-pihak yang lain juga harus kita tingkatkan, sekaligus meningkatkan komitmen pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” papar Arif.

SeskemenkopUKM juga memberikan apresiasi sebesarnya pada anggota KORPRI KemenKopUKM yang telah mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 5 Tingkat Nasional yang berlangsung di Kendari 14-19 November 2021 dimana anggota KORPRI KemeKopUKM, Tri Andiriyati berhasil menjadi Juara Harapan III  kategori Lomba Kaligrafi Digital.

“Selamat kepada Tri Andriyati dan seluruh official dan kontingen KemenKopUKM atas partisipasi dan dukungannya sehingga kontingen kita dapat meraih juara” kata Arif R Hakim.

Selain mengikuti lomba Tingkat Nasional, di lingkungan KemenKopUKM juga digelar berbagai lomba, seperti lomba cerdas cermat, lomba pantun, lomba volg, lomba lari virtual 50 K, dan lomba pengucapan Panca Prasetya KORPRI.

*Sehat Jasmani Rohani*

Arif menambahkan, untuk mencapai tujuan memberikan manfaat pada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pelayanan, anggota KORPRI KemenKopUKM, juga mesti dibekali kesehatan jasmani dan rohani.

“Karena salah satu misi KORPRI adalah membuat ASN bahagia dalam bekerja, sejahtera fisik dan non fisik. Karena itu manfaatkan fasilitas yang ada di KemenKopUKM seperti peralatan musik, peralatan olahraga seperti tenis meja dan lain lain. Tentunya selepas jam kerja, ayolah kita bisa bermain musik dan berolahraga,” kata Arif.

“Dengan bermain musik dan berolahraga, aparatur negara di KemenKopUKM bisa saling mengenal lintas kedeputian, menambah kekompakan dan soliditas sehingga bisa optimal dan menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” pungkas Arif. (Jef)

KemenKopUKM Siap Bawa Galendo, Makanan Khas Ciamis Perluas Pasar Hingga Mancanegara

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat mengunjungi Sentra Oleh-oleh Makanan Khas Ciamis “Rajanya Galendo” di Ciamis, Jumat (15/10/2021).

“Ini tugas kita untuk selalu memberikan pendampingan dan support kepada pelaku usaha mikro untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produknya agar dapat memperluas pasar tak hanya di dalam negeri tetapi juga mancanegara,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan wadah bagi para pelaku UKM untuk mempromosikan produk-produknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Dimana dalam PP tersebut salah satunya mencakup dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Dalam kesempatan tersebut, SesmenKopUKM memberikan apresiasi kepada sentra oleh-oleh Rajanya Galendo yang terus melakukan inovasi dalam membranding produk unggulannya yaitu Galendo.

“Saya apresiasi karena resellernya sudah banyak, dan teknologinya juga sudah modern. Ini patut kita dorong lagi agar Galendo dapat dikenal masyarakat dan pasar yang lebih luas,” terangnya.

Sementara itu, H. Endut selaku pemilik sentra oleh-oleh “Rajanya Galendo” menceritakan awal muasal usahanya yang merupakan bisnis turunan dari orang tuanya terdahulu.

“Usaha ini memang turunan dari orang tua saya. Sudah lumayan panjang perjalanannya. Tapi, alhamdulillah masih bisa bertahan hingga saat ini, bahkan sudah lebih maju,” kata H. Endut.

Galendo adalah makanan khas dari Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Makanan yang terbuat dari kelapa ini sudah terkenal ke berbagai kota di Indonesia.

Galendo hasil produksi H. Endut sudah terbilang modern karena kemasannya sudah terbungkus dengan menggunakan aluminium foil, sehingga bisa tahan lama.

Selain itu, H. Endut juga telah memadupadankan bermacam-macam rasa Galendo yang diproduksinya antara lain, rasa coklat, rasa kacang, rasa pisang dan rasa susu.

Pria yang memasuki usia 68 tahun ini pun menyebut tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan kelapa yang menjadi bahan baku pembuatan Galendo. Bahan baku tersebut ia datangkan langsung dari koleganya di Palembang.

Hingga kini, H. Endut sudah memperkerjakan puluhan pekerja yang merupakan warga sekitar. “Untuk bagian pengemasan ada sekitar 10 orang, dan bagian produksi ada 4 orang,” katanya.

Selain itu, Galendo buatan H. Endut juga telah lolos uji kesehatan dari laboratorium Balai Besar di Bogor.  Tak hanya itu, proses produksinya pun sudah menggunakan teknologi modern.

Kini, Galendo hasil produksi H. Endut sudah menjamur di sentra oleh-oleh yang tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cirebon hingga kota-kota lainnya.(Jef)

Gelar Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021, KemenKopUKM Ajak Pelaku UKM dan Koperasi di Ciamis Berdaya Saing

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM kepada seluruh pelaku usaha mikro di Tanah Air.

Peraturan tersebut merupakan pelaksana dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk mengajak para pelaku usaha mikro menangkap peluang yang cukup besar dalam meningkatkan daya saing usahanya.

“Setelah resmi diundangkan, KemenKopUKM perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak, dalam hal ini para pelaku usaha mikro dan koperasi di Indonesia,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arief Rahman Hakim saat membuka acara Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/10/2021).

Ditambahkan Sesmenkop, sosialisasi tersebut bertujuan agar PP No. 7 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh pihak, baik koperasi dan UMKM, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga dinas terkait.

Lebih lanjut, SesmenKopUKM menjelaskan peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Adapun hal tersebut diimplementasikan ke berbagai program dan kegiatan pemerintah di antaranya pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa sebesar 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi koperasi dan UKM.

Selain itu, terdapat pula dukungan berupa alokasi pada infrastruktur publik sebesar 30% seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Lebih dari itu,  juga terdapat kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya.

Dengan disahkannya PP tersebut, Arif menyampaikan salah satu prioritas KemenKopUKM adalah penyusunan data tunggal yang akurat, yang dalam penyusunannya akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tahun ini kami sudah mulai membuat satu sistem informasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data koperasi dan UKM yang tersebar di berbagai instansi dan pemerintah daerah. Jadi perwujudan data tunggal sudah dimulai tahun ini, diharapkan sampai 2024 sudah tuntas,” papar Arief.

Sementara itu, Kepala Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, David Firda mengapresiasi upaya KemenkopUKM mengajak para pelaku usaha mikro dan koperasi di Kab. Ciamis untuk dapat memanfaatkan peluang dari PP No. 7 Tahun 2021.

“Kami menyambut baik dan terima kasih atas terpilihnya Kab. Ciamis sebagai salah satu lokasi untuk kegiatan sosialisasi ini,” jelasnya.

Saat ini, tambah David, masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro di kab. Ciamis antara lain, akses permodalan, perizinan, hingga penguasaan teknologi informasi.

“Ini menjadi tantangan buat kami. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, sehingga diperoleh manfaat yang dirasakan secara langsung oleh para pelaku koperasi dan UKM,” papar David.

Dalam kesempatan tersebut, David juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan upaya KemenkopUKM dalam mendorong perkembangan UKM di Kab. Ciamis melalui beberapa program yang digulirkan antara lain, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang pada tahun 2021, tercatat ada 111.763 UMKM di Kab. Ciamis yang ditetapkan sebagai penerima BPUM.

Sementara untuk program bantuan modal usaha terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha mikro yang menjadi peserta program.

“Harus kami akui bahwa program-program yang digulirkan oleh KemenkopUKM mampu meningkatkan daya saing UMKM khususnya di Kab. Ciamis,” tutupnya.(Jef)

Kolaborasi KemenkopUKM dan Local Heroes Kembangkan Potensi Umbi Sente Pandeglang Lewat Koperasi

Pandeglang:(Globalnews.id) – “Setelah koperasi resmi berbadan hukum, kami lebih percaya diri lagi.” Hal itu diungkapkan aktifis penggerak tani Umbi Sente (Talas Balitung) sekaligus Ketua Koperasi Pamatang Kembang Mandiri (PKM), Hendra Pranova, usai menerima sertifikat badan hukum koperasi dari Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, di Kampung Cinyurup (Kampung Domba), Kelurahan Juhut, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (2/10).

Dalam kesempatan itu, SesKemenkopUKM meyakini, dengan berkoperasi, komunitas petani Umbi Sente di Cinyurup bakal lebih besar lagi. Baik dari sisi kapasitas produksi, maupun kualitas produknya. “Peluang bisnis Umbi Sente masih besar, dimana kebutuhan akan Umbi Sente sebesar 10 ton tapi baru bisa dipenuhi 2 ton,” kata Arif.

Terlebih lagi, lanjut Arif, model bisnis sudah tercipta dan sudah berjalan dengan baik. “Ada komunitas petani, koperasi, offtaker, hingga pihak-pihak pendukung lainnya, termasuk swasta. Saya yakin, Koperasi PKM akan semakin maju,” papar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan selalu memberikan dukungan bagi perkuatan kelembagaan koperasi, termasuk pelatihan-pelatihan perkoperasian untuk pengurus dan anggota. “Sehingga, koperasi bisa lebih mensejahterakan masyarakat petani disini,” ujar Arif.

SesKemenkopUKM juga berharap program Perhutanan Sosial di Cinyurup semakin berkembang dengan mendorong pertumbuhan wisata agro dan Desa Wisata. “Ini semua menggambarkan bagusnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, Perhutani, dan stakeholder lainnya,” imbuh Arif.

Arif mengapresiasi banyaknya pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi Umbi Sente di Kampung Cinyurup. Selain KemenkopUKM, Perhutani, dan dinas terkait dari provinsi dan kabupaten, program sinergi ini juga melibatkan World Wildlife Fund (WWF), dan program CSR dari PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Sementara itu, Hendra bercerita, setelah sekian lama menggeluti bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan domba di Pandeglang sejak 2009, sekitar satu setengah tahun lalu mulai menggarap komoditas Talas atau Umbi Sente. “Kelompok tani anggota koperasi mulai diarahkan menanam Umbi Sente karena ada permintaan dari beberapa industri makanan,” kata Hendra.

Tercatat ada tiga industri besar yang menyerap Umbi Sente hasil produksi Hendra (39 tahun) bersama 47 petani anggota koperasi. Yaitu, PT Maxindo (Sentul, Bogor) untuk bahan pembuatan makanan ringan (snack), PT Endho Yushin (Bogor) untuk industri pembuatan keripik, dan CV Arista.

“CV Arista merupakan perusahaan suplier, dimana Umbi Sente hasil produksi koperasi kami dikirim ke luar negeri mengisi pasar Cerelac di Jepang,” tukas Hendra.

Para petani di sana terbilang beruntung. Pasalnya, selain ketiga usaha besar itu berperan sebagai Offtaker, mereka juga mau berbagi ilmu dan pengetahuan cara menanam Umbi Seten. Hendra mengakui, awal mengirim contoh hasil Umbi Sente, sempat ditolak beberapa kali.

“Mereka mau mengajarkan cara menanam Umbi Sente hingga menghasilkan kualitas yang masuk kualifikasi pabrikan. Ternyata, selama ini, kita panen Umbi setelah masa tanam enam bulan. Padahal, setelah mendapat edukasi yang benar, seharusnya kita panen setelah masa tanam 10 bulan hingga menghasilkan Umbi Sente berkualitas tinggi,” jelas Hendra.

Meski begitu, Hendra mengakui bahwa kapasitas produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan pabrikan. Dari kebutuhan 10 ton per minggu, Koperasi PKM baru bisa memenuhi tiga ton saja.

Solusinya, lanjut Hendra, pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari Perhutani untuk menambah lahan sebesar 50 hektar. “Produksi tiga ton per minggu itu dihasilkan dari lahan seluas 75 hektar. Perhutani sudah menyiapkan lahan khusus Umbi Sente seluas 117 hektar, tapi kita ambil 50 hektar terlebih dahulu,” tukas Hendra.

Selama ini, Koperasi PKM memiliki total lahan seluas 75 hektar, dimana yang 25 hektar milik masyarakat (anggota), sedangkan yang 50 hektar milik Perhutani lewat program Perhutanan Sosial.

*Industri Olahan*

Mimpi Hendra yang juga Dosen statistik dan ilmu ekonomi di Universitas Mathlaul Anwar (Pandeglang) itu, tak hanya sampai disitu. Setelah di sisi hulunya diperkuat, Koperasi PKM bakal masuk ke sisi hilir. Yakni, membangun industri olahan Umbi Sente menjadi tepung, produk rebusan, hingga cerelac.

“Umbi Sente juga bisa diolah menjadi pengganti nasi bagi penderita diabetes,” ungkap Hendra

Terkait harga Umbi Sente, Hendra menjelaskan, pabrik membeli dari koperasi sebesar Rp3000 per kilogram. Hitungan koperasi berbagi keuntungan dengan petani adalah sebesar 50:50.

“Tapi, yang 50% keuntungan koperasi juga kan milik mereka juga sebagai anggota koperasi. Jadi, dengan berkoperasi itu lebih adil, dari kita untuk kita. Keuntungan kita nikmati bersama,” kata Hendra.

Untuk itu, Hendra mengungkapkan bahwa para pengurus dan anggota Koperasi PKM membutuhkan pelatihan perkoperasian dari Kemenkop dan UKM. “Selama ini kita berkoperasi secara otodidak. Kami butuh pelatihan manajemen mengelola koperasi yang baik dan benar,” tandas Hendra.

Hendra berharap, dengan pelatihan perkoperasian, SDM di Koperasi PKM dapat lebih teredukasi. “Kami juga berharap ada penambahan literasi, khususnya terkait pupuk organik dan non organik, lewat pelatihan-pelatihan,” imbuh Hendra.

Di samping itu, dalam pemasaran Umbi Sente dan produk pertanian lainnya, Koperasi PKM sudah menerapkan digitalisasi dengan membuat lapak penjualan di PlayStore dengan nama Gudang Tani. “Tak lama lagi akan berjalan. Sekarang masih tahap trial and error,” ungkap Hendra.

Selain mengembangkan produk Umbi Sente, Koperasi KMP juga berencana untuk masuk ke komoditas lain seperti wortel, umbi beneng, alpukat, duren, dan petai. “Lewat koperasi, kita akan terus mengembangkan potensi sektor pertanian, khususnya yang ada si Pandeglang. Walau kita akui, permodalan Koperasi PKM harus terus mendapat perkuatan agar bisa lebih berkembang lagi,” pungkas Hendra.(Jef)

KemenkopUKM Siap Dampingi UMKM Desa Bakung Kidul Cirebon Go Internasional


Cirebon:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memberikan perhatian yang lebih bagi produk-produk UMKM di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk ekspor. Salah satu produk unggulan UMKM yang dinilai memiliki nilai jual tinggi dan potensial dikembangkan untuk pasar ekspor adalah produk UMKM dari desa Bakung Kidul, Jamblang, Cirebon. Produk-produk unggulan UMKM dari wilayah ini adalah produk rotan, jangkrik dan Tape Bakung.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa Cirebon memang sejak dulu dikenal sebagai penghasil produk rotan berkualitas. Sekitar 80 persen produk rotan yang dieskpor berasal dari Cirebon dimana Desa Bakung Kidul menjadi salah satu desa penyuplai produk rotan. Arif menyatakan pihaknya siap mengadvokasi hasil kerajinan rotan dari Cirebon agar pangsa pasarnya semakin besar terutama untuk pasar ekspor.

“Pasar untuk industri olahan rotan memang luar biasa, nanti kita bisa hubungkan dengan ekosistem yang saat ini sudah kita bangun melalui Smesco. Mudah-mudahan dengan sinergi bersama bisa mendukung pengembangan UMKM di sini,” kata Arif Rahman Hakim saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang Cirebon, Jumat (24/9).

Dia juga berharap agar produsen rotan dari wilayah ini dapat mendaftarkan diri di Aplikasi Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan teregistrasi dalam aplikasi ini, kesempatan UMKM untuk memasarkan produknya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Di saat yang sama saat ini juga telah tersedia Pasar Digital (PaDi) untuk UMKM yang digagas oleh Kementerian BUMN. Melalui PaDi ini UMKM juga bisa menawarkan produk-produknya kepada BUMN .

“Jadi kan pemerintah dan BUMN punya kewajiban membeli produk UMKM melalui laman LKPP dan PaDi, jadi saya harap bapak – ibu bisa masuk ke situ agar bisa memperluas pemasaran. Mudah – mudahan ini bisa dimanfaatkan. Untuk perluasan pemasaran khusus untuk ekspor kita bisa fasilitasi lewat Smesco agar ada pendampingan,” papar Arif.

Arif Rahman Hakim juga mengapresiasi inovasi usaha yang dilakukan oleh kelompok UMKM di desa Bakung Kidul tersebut lantaran dapat membaca peluang usaha dengan sangat baik yaitu dengan membuat usaha budidaya jangkrik. Diketahui jangkrik menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki demand yang sangat tinggi. Namun jumlah produsen secara nasional sangat terbatas. Akibatnya permintaan yang tinggi tersebut kerap tidak sebanding dengan pasokan yang ada.

Menurutnya inisiasi dari Kuwu Desa Bakung Kidul dengan budidaya jangkrik dan menjadikan sebagai bahan pangan olahan akan membuka kesempatan bagi UMKM di wilayahnya tumbuh lebih agresif. Terlebih dari sisi permintaan jangkrik hidup untuk pakan ikan hias, burung dan lainnya di Jawa saja sangat tinggi.

Dari dua jenis bisnis UMKM yang banyak dikembangkan di Desa tersebut, Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya komitmen untuk terus melakukan pendampingan usaha agar dari Desa tersebut muncul UMKM Champion yang bisa menembus pasar ekspor. Dukungan lain yang bisa diberikan oleh KemenkopUKM pada UMKM di wilayah ini adalah dari sisi pendanaan untuk penambahan modal kerja. Untuk itu dia berharap agar UMKM-UMKM di desa Bakung Kidul dapat terkonsolidasi dalam satu wadah koperasi agar Kementerian UMKM bisa membantu dari sisi permodalan.

“Kami punya lembaga namanya LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk membiayai UMKM dengan biaya yang sangat murah yaitu 3 persen. Namun syaratnya bisa akses ke lembaga ini harus dalam wadah koperasi. Sebagai UMKM bapak-ibu perlu membentuk satu organisasi berbentuk koperasi agar bisa akses pembiayaan, agar usaha kita bisa semakin berkembang,” pungkasnya.

Sementara itu Kuwu Desa Bakung Kidul, Bambang Setiawan, mengatakan bahwa memang UMKM yang memproduksi rotan di wilayahnya beberapa sudah berhasil menembus pasar ekspor. Namun belakangan permintaan sedikit mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi rata-rata pasokan produk ekspor rotan dari Cirebon mencapai 1.500 kontainer dan diantaranya adalah produk olahan rotan dari wilayahnya.

Dia berharap pemerintah dapat membantu para UMKM rotan lebih mudah mendapatkan bahan baku serta dukungan pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Diakui hingga kini bahan baku menjadi salah satu masalah yang sepenuhnya aman. Sebab bahan baku rotan masih mengandalkan pasokan dari wilayah Kalimantan dan Sumatra sehingga biaya logistik cukup tinggi. Sementara pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan modal usahanya tergerus.

“Kita ingin dibantu dari sisi penguatan SDM dan dari sisi permodalan untuk mengembangkan usaha kami. Selain itu juga perlu dukungan teknologi untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah kami,” ucap Bambang.

Terkait dengan hasil budidaya jangkrik, diakuinya bahwa saat ini permintaan pasar ekspor sangat tinggi. Namun pihaknya tidak berani mengambil kesempatan tersebut lantaran keterbatasan produksi. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja masih sangat kurang. Di Jawa sendiri pangsa pasarnya mencapai Rp50 miliar dalam sebulan.

“Kalau kita terima tawaran ekspor itu, dipastikan itu akan habis dan kebutuhan untuk wilayah Jawa saja tidak bisa ditutupi. Jadi jangan sampai jangkrik saja kita harus impor apa jadinya nanti,” pungkasnya.

Sementara itu Camat Kecamatan Jamblang, Tarsidi membenarkan bahwa potensi di wilayahnya adalah Rotan dan jangkrik. Namun di masa pandemi permintaannya memang sempat mengalami penurunan. Menurutnya hasil budidaya jangkrik dari desa Bakung Kidul tersebut dapat juga diolah menjadi aneka pangan olahan dan produk suplemen kesehatan.

“Jangkrik dulu tidak dilirik namun berkat kreatifitas dari UMKM kita sekarang ini  sering kehabisan stok,” ulasnya.

Dia berharap pemerintah pusat melalui KemenkopUKM dapat membantu UMKM di wilayahnya bisa lebih inovatif dan daya saing produknya unggul. Diakui kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas untuk mendampingi seluruh UMKM di Kecamatan Jamblang.

“Kedatangan pak Sesmen ini kami harap bisa melihat langsung potensi apa yang ada di desa Bakung kidul. Kami akui ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk suport UMKM secara keseluruhan, kalau hanya sebatas diklat (pelatihan) bisa diatasi namun untuk hal permodalan kami jujur belum bisa,” pungkasnya.(Jef)