Arsip Tag: SeskemenkopUKM Arif rahman hakim

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendamping KUMKM

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) agar dapat membantu dan mendampingi usaha KUMKM untuk naik kelas dan berdaya saing.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, tenaga pendamping harus memiliki skill serta pengetahuan yang mumpuni terkait KUMKM agar dapat berperan dalam pengembangan UMKM. Di mana kemampuan itu didapat bukan dengan cara yang instan, tapi melalui proses pengembangan yang kuat.

“Terutama pengetahuan baru, bagaimana menerima cara-cara kerja baru, mengingat dunia bisnis dan ekonomi yang terus berkembang. Jadi penting jika ingin menjadi mentor yang memiliki kapasitas pengetahuan yang luas,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Forum/Temu Koordinasi Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM (PK2UMK) Tahun Anggaran 2022, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/8).

Forum/Temu Koordinasi Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM (PK2UMK) Tahun Anggaran 2022 digelar dengan melibatkan KemenKopUKM serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendamping di seluruh provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan itu SesKemenKopUKM memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 75 tenaga pendamping terpilih dari 34 provinsi di Indonesia, yang dengan penuh kesungguhan melakukan pendekatan secara sukarela, memberikan waktunya dengan berkelanjutan kepada UMKM, sehingga UMKM memilki daya saing.

“Sehingga harapannya sesuai dengan tagline kita, ‘Koperasi Maju, UMKM Naik Kelas’, bisa sama-sama kita wujudkan. Yakni dengan cara salah satunya pendampingan oleh mentor ditambah para pelaku usaha juga harus memiliki semangat untuk maju,” ucap Arif.

Ia menegaskan, ke depan ada banyak target KemenKopUKM yang ingin dicapai. Pertama, kementerian berharap bisa menumbuhkan wirausaha-wirausaha produktif yang ditargetkan bisa meningkat sampai tahun 2024 di kisaran 4 persen. Peningkatan rasio kewirausahaan ini penting, agar kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

“Tentunya diharapkan juga bisa menambah kemampuan kita dalam menyerap tenaga kerja. Dengan wirausaha produktif yang terus naik, maka bisa menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru, bahkan mungkin meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Arif.

Tak hanya itu, SesKemenKopUKM juga mengingatkan akan pentingnya pemahamannya terhadap manajemen kualitas, sehingga produk-produk UMKM diharapkan mempunyai daya saing yang lebih baik ke depan.

“Ke depan sesuai arahan Pak Menteri Teten, kalau nanti anggaran kementerian ditambah, bisa juga dimanfaatkan untuk membangun rumah kemasan bagi produk UMKM, sehingga bisa naik level. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tahun 2023 nanti anggaran untuk rumah kemasan akan terwujud. Kami sedang usulkan,” kata Arif.

KemenKopUKM juga memilki 6 modul buku pedoman yang menjadi semacam sumber pembelajaran bagi tenaga pendamping, yang berisikan tentang pengetahuan dan upaya-upaya peningkatan usaha UMKM, hingga ekspor impor.

Selanjutnya kata Arief, target kedua yang ingin dicapai KemenKopUKM adalah berupaya agar bisa memenuhi target dalam hal digitalisasi, agar di akhir tahun 2024 bisa tercapai 30 juta pelaku UMKM yang onboarding atau mengakses teknologi informasi.

Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Bastian menyampaikan, acara forum tenaga pendamping yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat (3-6 Agustus 2022) di Kota Surabaya, Jawa timur ini, merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Acara ini bertujuan untuk membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku koperasi dan UMKM di wilayahnya masing-masing.

Ia menjelaskan, program ini telah berjalan sejak tahun 2016, dan pihaknya terus berupaya untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya pada tahun 2022. Di mana tahun ini, program tersebut terdiri dari menu pelatihan pendampingan pascapelatihan, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum terkait dengan pelatihan, yang didorong untuk dilaksanakan secara berjenjang baik dari sisi kurikulum maupun pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintah daerah.

Selain itu, ada pula indikator kerja di antaranya, mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi UMKM, baik pendaftaran NIB, maupun akselerasi digitalisasi koperasi dan UMKM, termasuk di dalamnya onboarding digital. Serta meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku KUMKM, maupun menumbuhkan wirausaha pemula dengan pendampingan rencana bisnis dan pengembangan usaha lainnya.

“Diharapkan, kegiatan ini bisa berlangsung di seluruh Indonesia. Di mana kegiatan ini terlaksana dengan melibatkan asosiasi dan lembaga profesional yang membidangi pelatihan dan pendampingan maupun inkubasi bagi KUMKM,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) Andromeda Qomariah menambahkan, penyediaan tenaga pendamping asal Surabaya ini terselenggara dari sumber dana alokasi KemenKopUKM yang diberikan ke daerah. Untuk itu, pihaknya berharap dengan jumlah pendamping yang cukup banyak ini akan dapat optimal dalam melakukan tugas kegiatan pendampingan kepada KUMKM.

“Peningkatan kualitas SDM maupun permodalan juga sangat penting. Ke depan diharapkan bisa lebih optimal. Karena terus terang saja, di Jawa Timur sendiri, perkembangan koperasi khususnya untuk koperasi milenial semakin meningkat pesat. Untuk itu, kami sangat berharap kegiatan para pendamping benar-benar dapat bersinergi dengan para pelaku KUMKM yang akan didampingi,” ucapnya.(Jef)

KemenKopUKM Tegaskan Pentingnya Pendampingan untuk Pengembangan KUMKM

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam menghadapi tantangan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM (KUMKM) pentingnya diperlukan pendampingan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyiapkan berbagai program, serta rencana kerjanya hingga tahun 2024.

Disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Pemerintah melalui KemenKopUKM sangat menaruh perhatian pada KUMKM.

“Jumlah UMKM nya banyak tapi alokasi pembiayaannya belum berkeadilan bahkan belum sampai 20 persen. Itu mengapa kemudian disepakati sampai tahun 2024 alokasi kredit ke UMKM dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan ditingkatkan hingga 30 persen,” sebutnya dalam acara Webinar bertajuk Cara Mudah Mendapatkan Pendampingan dan Permodalan secara daring, Jakarta, Rabu (13/7).

Arif mengatakan, selanjutnya adalah, mempersiapkan pendampingan pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, agar bisa menaikkan omzet bisnisnya. “Kami di kedeputian punya program transformasi dari informal ke formal. Juga mendorong agar UMKM meraih Nomor Induk Berusaha (NIB)” kata dia.

Tantangan selanjutnya sambung Arif adalah, regenerasi dan terbatasnya SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas sehingga berdampak pada pengelolaan Koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional.

Kemudian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih mendominasi jumlah koperasi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati.

“Koperasi juga masih dihadapi oleh kendala sistem produksi dan pemasaran yang masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar. Bagaimana seharusnya mengefisensikan rantai pasok dan kebutuhan sebagai aggregator serta tanggap terhadap perkembangan teknologi dan inovasi,” kata Arif.

Termasuk tantangan minimnya modal usaha UMKM yang belum optimal mengakses kredit Lembaga Keuangan Formal seperti Perbankan. Serta jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum/informal.

Untuk itu tegas Arif, KemenKopUKM memiliki sejumlah target kinerja lingkup KUMKM yang optimistis akan dicapai hingga tahun 2024. Seperti target rasio nasional kewirausahaan hingga 3,95 persen, Kontribusi terhadap PDB Koperasi sebesar 5,5 persen, dan Kontribusi terhadap PDB UMKM 65 persen.

Selanjutnya Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 30,8 persen, pertumbuhan wirausaha hingga 4,0 persen, Jumlah Koperasi Modern yang Dikembangkan 500 Unit, dan Penumbuhan Start Up 3.500 Unit.

Selain itu, ada pula enam program/kegiatan prioritas pengembangan KUMKM yang terdiri dari, pertama, pendataan lengkap KUMKM melalui integrasi dan standardisasi data KUMKM. Kedua, pengelolaan terpadu UMKM, melalui kolaborasi dan peningkatan nilai tambah lewat Rumah Produksi Bersama.

Ketiga, penumbuhan wirausaha produktif yang merupakan implementasi Perpres 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Keempat, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan Skala Usaha Mikro Menuju Sejahtera. Kelima, redesign PLUT-KUMKM melalui sarana dan intelegensi
SDM PLUT Menuju Center Of Excellence.

“Terakhir program Koperasi Modern, yakni korporatisasi petani dan nelayan melalui Koperasi, Modeling Koperasi Modern, Pengawasan Terpadu Koperasi, Revisi Undang-Undang Koperasi,” tutup Arif.(Jef)

KemenKopUKM Serahkan Hewan Kurban Melalui Baznas

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyerahkan hewan kurban melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Baznas merupakan lembaga resmi dan sudah terpercaya. Sehingga, koperasi-koperasi yang menyalurkan hewan kurban mempercayakan penyalurannya kepada Baznas,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, pada acara penyerahan secara simbolis hewan kurban di Kantor Baznas, Jakarta, Jumat (8/7).

SesKemenKopUKM menambahkan, pihaknya menyerahkan sapi seberat 800 kilogram dan 500 kilogram. “Sapi yang diserahkan kepada Baznas juga tentunya sudah melalui pemeriksaan dokter hewan,” imbuh Arif.

Arif berharap, ke depan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Baznas.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Baznas RI H Achmad Sudrajat berharap, kerja sama ini bisa menjadi momentum Baznas dan KemenKopUKM dalam menguatkan kebersamaan dalam menyejahterakan umat.

“InsyaAllah apa yang telah diserahkan oleh Kemenkop ini akan kami sampaikan kepada para mustahik, tentunya penyaluran sesuai dengan prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI,” ujar Achmad.

Achmad juga berharap kerja sama ini terus berlanjut dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. “Tentunya, sudah ada koperasi-koperasi yang di bawah KemenkopUKM ini telah melakukan kerja sama dengan Baznas,” kata Achmad.

Tahun ini, Kurban Online Baznas menargetkan dapat menghimpun 8.100 hewan kurban setara kambing. Daging kurban akan didistribusikan ke daerah yang masyarakatnya membutuhkan daging kurban dan angka stuntingnya tinggi.

Adapun sebaran distribusi Kurban Baznas tahun 2022 ini mencakup 34 Provinsi. Dari target Kurban Online BAZNAS Pusat tersebut diharapkan dapat menjangkau 352.896 jiwa penerima manfaat.(Jef)

Gandeng WWF Indonesia, KemenkopUKM Perkuat Ekosistem Bisnis Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau bagi KUMKM

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng WWF Indonesia untuk memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan dan ekonomi hijau agar terus melaju.

Kerja sama KemenKopUKM dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia merupakan tindak nyata kolaborasi untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UMKM yang berbasis keberlanjutan dan terintegrasi dalam upaya pencapaian target SDGs.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dan Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia Alexander Rusli, di Jakarta Rabu (29/6).

“Kerja sama ini diharapkan dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan ekosistem bisnis bagi koperasi dan UMKM,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim.

Kerja sama tersebut menyangkut pendampingan UMKM untuk peningkatan kualitas produk usaha, mendukung ekonomi sirkular yang memberdayakan masyarakat, inovatif, serta melindungi alam dan lingkungan hidup.

“Saya meyakini ini karena WWF banyak melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Jadi, kerja sama ini akan lakukan lebih intensif lagi,” kata SeskemenKopUKM.

Menurut Arif, ada beberapa program strategis KemenKopUKM yang dapat disinergikan dengan eksistensi WWF Indonesia. Diantaranya, menumbuhkan legalitas usaha bagi UMKM, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk, dan sebagainya.

Ada juga program membangun ekosistem dan tata kelola UMKM agar terhubung ke dalam rantai pasok industri, baik nasional maupun global. Kemudian, terkait program pengembangan wirausaha muda dan produktif yang tumbuh dari kampus-kampus perguruan tinggi, hingga pendataan UMKM (by name, by address).

“Untuk mewujudkan program-program tersebut, butuh kemitraan dan sinergi dengan banyak pihak. Misalnya, dengan WWF, bisa masuk dari sisi edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi hijau,” kata SeskemenKopUKM.

Arif menyebutkan, banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ini dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

“Selain itu, beradaptasi dengan ekonomi hijau akan membuka pasar yang lebih luas,” kata SeskemenKopUKM.

Meski begitu, Arif tetap mendorong agar lebih banyak kolaborasi dan kerjasama yang dapat mendorong praktik dari agenda ekonomi hijau. “Karena, hal itu tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” kata SeskemenKopUKM.

*Pilot Project*

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Yayasan WWF Indonesia Alexander Rusli mengatakan bahwa melalui penandatanganan MoU ini akan dilakukan pilot project bersama. Selain itu, diharapkan Yayasan WWF Indonesia dapat berkolaborasi melakukan pendampingan pada UKM untuk meningkatkan kualitas produk usaha dalam menghasilkan produk inovatif namun juga ramah lingkungan.

WWF Indonesia mencatat, ada sekitar 75% kebocoran dari sumber berbasis lahan diperkirakan berasal dari sampah yang tidak terkumpul (Ocean Conservancy, 2017).

“Dibutuhkan solusi yang dapat mengurangi dampak kolektif yang disebabkan limbah plastik yang dihasilkan masyarakat, yang dapat menjadi ancaman global bagi bumi,” kata Alexander.

Menurut Alexander, sebagai alternatif dari ekonomi linier tradisional, ekonomi sirkular mengutamakan penggunaan sumber daya, sampah, emisi, dan energi terbuang secara minimal.

Hal ini dicapai melalui penutupan siklus produksi-konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, daur ulang ke produk semula (recycling), dan daur ulang menjadi produk lain (upcycling).

Lebih dari itu, KemenKopUKM pun telah menegaskan komitmen kebijakannya untuk membawa koperasi dan UKM naik kelas, meningkatkan posisi dan peran UMKM untuk mengakses pasar nasional maupun internasional dengan tetap terus memperkuat penerapan standar usaha dan standar produk yang hijau, arif secara sosial dan lingkungan hidup, serta berkelanjutan.

“Komitmen tersebut selaras dengan tujuan-tujuan program Yayasan WWF Indonesia saat ini,” kata Alexander.(Jef)

KemenKopUKM Sampaikan Strategi Realisasi 6 Program Prioritas Bangkitkan KUMKM

Bali:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan strategi realisasi 6 program prioritas untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi sebagai rekomendasi dan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali.

Selanjutnya diharapkan, berbagai program prioritas yang dicanangkan KemenKopUKM tersebut bisa tercapai di tahun depan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rapat Koordinasi ini digelar untuk menghimpun evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sudah berjalan, serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait Program Prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Harapannya, program-program yang dijalankan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memaksimalkan output potensial. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali secara berkelanjutan,” ucap Menteri Teten dalam penyampaian kesimpulan hasil Rakortekcan di Bali, Senin malam (20/6).

Dalam kegiatan yang berlangsung 19-21 Juni 2022 di Bali ini, turut dihadiri jajaran deputi meliputi, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.

Ia menegaskan, Program Prioritas yang dijalankan secara sinergis diharapkan dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8 persen, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen, dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.

“Kami berharap ini dapat menyelaraskan dan bersinergi bersama dengan berbagai pihak mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan, terutama pascapandemi ini,” kata Menteri Teten.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, tema dan arah kebijakan RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan fokus bidang koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Yaitu Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job, dan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.

“Untuk itu, KemenKopUKM memilih enam program yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Keenam program prioritas dimaksud sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tahun 2023,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif merinci, kesimpulan dari enam program prioritas di tahun 2023 terdiri dari, pertama terkait pendataan lengkap KUMKM, yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Arif memastikan, komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya, melalui pertemuan zoom rutin khusus untuk membahas pendataan. “Ke depannya, dibutuhkan dukungan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih kuat bagi para enumerator agar dapat mencapai target
pendataan 10 juta data UMKM non-pertanian pada tahun 2023,” kata Arif.

Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. Namun, pada prosesnya cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung yang harus disiapkan oleh daerah untuk membangun Rumah Produksi Bersama.

“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah,” katanya.

Ketiga, kata Arif, dalam mendukung terwujudnya Koperasi Modern, dimana dirinya mengakui, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh dan kuat melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).

Kunci dari proses korporatisasi tersebut menurutnya, minimal harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi yang cukup dan berorientasi industri, dapat melakukan agregasi dan konsolidasi proses baik dari hulu hingga hilir, distribusi peran pada rantai nilai antara lembaga dengan petani atau nelayan, dan basis kelembagaan yang tepat, sehingga petani dan nelayan terlibat dalam pemilikan perusahaan.

Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenKopUKM dalam memenuhi mandat undang-undang. Arif menegaskan, koordinasi akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.

Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Di mana hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.

Sesuai arahan Menteri Teten, PLUT-KUMKM usahakan menjadi rumah bagi UMKM untuk belajar serta mendapatkan akses terhadap informasi, pasar, maupun pembiayaan.

“Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan PLUT Educational Center untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan, dan UMKM. Baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi, maupun yang dikelola secara mandiri, agar PLUT menjadi expert pool bagi UMKM,” kata Arif.

Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, MenKopUKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM kata Arif terdiri dari Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Arif menekankan, program tersebut telah dilaksanakan desk bidang sesuai dengan satuan kerja KemenKopUKM. Dialog dua arah tersebut, diharapkan mampu memberikan afirmasi dukungan pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, demi tercapainya sinergitas kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Harapannya, perhatian yang diberikan secara menyeluruh kepada ekosistem usaha di Indonesia dapat meningkatkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan pertumbuhan wirausaha,” harapnya.

Arif juga berpesan, hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan ini baik informasi yang disampaikan berbagai pihak, yang kemudian hasil pembahasan langsung antara unit kedeputian dan BLU dengan Dinas Provinsi.

“Sehingga hal itu bisa menjadi masukan dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2023,” kata Arif.(Jef)

KemenKopUKM Masuk Kategori Terbaik Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerima penghargaan sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 tahun 2022. Pada kompetisi tersebut KemenKopUKM masuk sebagai Top 51 instansi dari sebanyak 434 proposal instansi yang dinilai dan dievaluasi.

Adapun instansi peserta Kompetisi P4 tersebut terdiri dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (provinsi,kabupaten dan kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), serta Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Piagam penghargaan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi P4 diserahkan secara langsung kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Hotel Ritz Carlton Jakarta, beberapa hari yang lalu.

“Penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kami terhadap publik, khususnya masyarakat koperasi dan UKM di seluruh Indonesia,” kata SesKemenKopUKM, dalam rilisnya di Jakarta.

Pada kompetisi P4 tersebut, terdapat tiga kategori yang diperlombakan. Yaitu, outstanding achievement (kategori yang diikuti untuk pemenang pada kompetisi tahun sebelumnya), Instansi Pemerintahan (IP) Umum, serta kategori UPP.

Sementara ToP 51 instansi terbaik terdiri dari 6 instansi pada kategori outstanding achievement. 30 instansi pada kategori IP Umum, serta 15 instansi pada kategori UPP.

“Kementerian Koperasi dan UKM sendiri ikut dalam kategori IP Umum dan menjadi salah satu dari 30 instansi terbaik pada kategori tersebut,” kata SesKemenKopUKM.

Kompetisi P4 sendiri telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk kompetisi P4 tahun 2021, mengalami kemunduran jadwal sehingga baru dapat terlaksana pada tahun 2022.

Kompetisi P4 bertujuan untuk menjaring, menyeleksi, melakukan penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik baik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta UPP dalam melakukan pengelolaan layanan pengaduan melalui media sistem lapor.go.id ataupun media konvensional seperti whatsapp, email, atau call center.

Kompetisi P4 ke-4 sendiri diselenggarakan secara kolaborasi bersama antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Ombudsman RI, serta Kantor Staf Presiden (KSP) yang bekerjasama dengan Lembaga donor yaitu, KOICA (Korea International Cooperation Agency) serta UNDP (United Nations Development Programme). (Jef)

KemenKopUKM Bentuk Pokja untuk Susun RUU Perkoperasian yang Terkini dan Ideal

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pembaharuan di bidang koperasi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, berkualitas serta modern. Hal ini dilakukan dengan membentuk kelompok kerja untuk membuat Rancangan Undang-Undang Perkoperasian.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional sebesar 5,5% dan jumlah koperasi modern yang dikembangkan 500 unit. Di sisi lain terdapat koperasi bermasalah yang melakukan praktik usaha yang menyimpang dan merugikan anggota.

“Untuk mencapai target tersebut dan untuk meningkatkan pencegahan dan penyelesaian koperasi bermasalah maka perlu pembaharuan pengaturan di bidang perkoperasian khususnya dalam hal kelembagaan koperasi, tata kelola, usaha, permodalan, pengawasan, serta penegakan hukumnya,” ungkapnya dalam Kick Off Meetting Pokja RUU Perkoperasian secara virtual di Jakarta, Selasa (5/4).

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pada tahun ini berusia 30 tahun, sudah terlalu lama untuk UU di bidang perekonomian. Dalam hal ini, isi dari UU tersebut dikatakan harus diperbarui dengan lingkungan strategis terkini.

Untuk itu, KemenKopUKM akan menyusun Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut. Guna mewujudkan UU Perkoperasian yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM dikatakan telah menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20 Tahun 2022.

“Selain itu, RUU Perkoperasian ini juga telah diusulkan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Harapan kami, RUU ini dapat selesai dibahas bersama dengan DPR RI sebelum tahun 2024,” kata Arif.

Di waktu yang sama, Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi menyatakan bahwa keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut menyusun RUU Perkoperasian yang ideal sangat penting.

Diharapkan dengan keterlibatan K/L lain, praktisi dan pelaku koperasi, kurator, dan notaris di dalam tim pokja ini dapat memberikan masukan dan gagasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perkoperasian serta Masukan untuk Pengaturan Koperasi dalam RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Saya kira tugas kita saat ini untuk menyusun naskah akademik dan RUU Perkoperasian yang ditargetkan tahun ini rampung, semoga dapat kita sama-sama selesaikan sesuai target,” pungkas Zabadi.

Perlu diketahui, pokja RUU Perkoperasian ini terdiri dari beberapa elemen, di antaranya Pengarah yang diisi oleh Menteri Koperasi dan UKM, Penasihat yakni Para Eselon I KemenKopUKM dan Dirjen PP Kemenkumham, Penanggung Jawab yaitu Deputi Perkoperasian, dan Ketua Pokja yakni Kepala Biro Hukum dan Kerjasama.

Anggota Pokja sendiri terdiri dari KemenKopUKM yakni Karo MKOS, Asdep pada Deputi Bidang Perkoperasian, JF Pengawas Koperasi, Peneliti, Kabag dan Kasubag di Biro Hukum dan Kerja Sama serta dan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, dari Kemenkumham terdiri dari Direktur Perdata, Direktur Perancangan Peraturan, Direktur Harmonisasi Peraturan II, dan Kapusrenkum BPHN,
Lalu KPPU dari Direktur Pengawasan Kemitraan, Komnasham, Perguruan Tinggi dari UI, UGM, IPB, Unpad, Unibraw, dan Universitas Koperasi Indonesia.

Terakhir dari Praktisi Koperasi ialah Suwandi, Ahmad Subagyo, Kurator, Ikatan Notaris Indonesia, dan koperasi yaitu Inkopsyah BMT, KPBS, serta Koperasi Benteng Mikro Indonesia.(Jef)

SesKemenKopUKM Harap GKN Mampu Menangkap Peluang dan Kembangkan Produk Unggulan Daerah

Banjarbaru:(Globalnews id)- Saat ini, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Kepresidenan G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stroner. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki agenda memprioritaskan UMKM Indonesia sebagai penerima manfaat dalam Presidensi G20.

Ajang G20 itu juga diharapkan mampu memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan peran pengusaha perempuan, keterlibatan aktif UKM dalam ekonomi hijau, dan akselerasi UKM di era digital.

Oleh karena itu, Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia harus mampu menangkap peluang yang ada, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan usaha di sektor riil. Bahkan, lebih dari itu, GKN diharapkan mampu memproduksi produk yang selama ini diimpor.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat membuka Kongres Ke-1 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

“Saya juga meyakini, GKN yang banyak diisi anak-anak muda berjiwa wirausaha, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” imbuh Arif.

Menurut SesKemenKopUKM, penambahan jumlah wirausaha tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Oleh karenanya, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif,” tandas Arif.

Pada kongres yang diselenggarakan pada 25-27 Maret 2022, SesKemenKopUKM juga mendorong GKN sebagai organisasi mampu mengkonsolidasi anggotanya untuk memiliki satu usaha bersama sebagai produk unggulan daerah. “Produk unggulan daerah ini juga bisa sebagai substitusi dari produk impor,” tandas Arif yang juga Ketua Dewan Pembina GKN Indonesia.

Selain itu, lanjut Arif, anggota GKN yang sudah bisa memasuki pasar ekspor, agar menciptakan suatu rantai pasok yang melibatkan para anggota GKN lainnya. “Harus menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas bagus dan kemasan yang menarik,” ucap SesKemenKopUKM.

Untuk memperluas pasar, Arif menyebutkan saat ini pelaku UMKM memiliki peluang usaha yang terbuka lebar dengan adanya kebijakan strategis dimana belanja pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, harus menyerap produk koperasi dan UMKM sebesar 40%.

“Untuk belanja pemerintah pusat lewat e-katalog nilainya mencapai Rp470 triliun. Sedangkan seluruh pemerintah daerah nilainya bisa di atas Rp500 triliun,” ungkap SesKemenKopUKM.

Usai pembukaan kongres, SesKemenKopUKM berkesempatan mengunjungi GKN Fest 2022 di lapangan Murjani Banjarbaru. Kegiatan yang digelar pada 25-27 Maret 2022 bertujuan untuk mengangkat produk-produk anggota GKN Kalsel dan UKM se-Kalsel. Dari mulai produk makanan dan minuman, serta produk kerajinan lainnya.

Virus Kewirausahaan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dody Kardeli menyebutkan bahwa kelahiran GKN pada 2011 bertujuan untuk menebarkan virus kewirausahaan, khususnya bagi kalangan generasi muda dan mahasiswa.

“Gaung kewirausahaan akan terus didengungkan sampai sekarang di seluruh Indonesia,” kata Awang seraya menyebutkan bahwa kepengurusan GKN sudah menyebar di 27 DPD dan 106 DPC di seluruh Indonesia.

Awang menegaskan bahwa GKN akan terus meningkatkan pelayanan dan pendampingan bagi pengembangan kualitas produk dan daya saing UMKM. Seperti kemasan, PIRT, legalitas usaha, perluasan pasar, hingga business matching.

“Kita akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membentuk ekosistem UMKM dan kewirausahaan yang kuat,” pungkas Awang.(Jef)

Gelar Rakortas 2022, KemenKopUKM Perkuat 5 Strategi Transformasi KUMKM

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak seluruh stakeholder terkait, baik Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama mengembangkan Koperasi dan UMKM (KUMKM), terutama dalam menghadapi masalah sulit seperti pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Teten secara daring dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 yang digelar KemenKopUKM di Tangerang, Banten, Selasa (22/3). Adapun, dalam Rakortas tersebut mengusung tema, “Membangun Masa Depan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Eddy Satriya, Direktur PEIPD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Fiki Satari sebagai Moderator.

Menteri Teten melanjutkan, Rakortas ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Di mana melalui tema yang sejalan ini diharapkan agar perekonomian Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan akan tumbuh secara ‘inklusif dan berkelanjutan.

“Ini mengandung makna, peningkatan ekonomi KUMKM-Wirausaha didorong akses/kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Agar usahanya tidak hanya bersifat temporer, tapi mampu berkelanjutan dari masa ke masa hingga dapat naik kelas,” ucap MenKopUKM dalam sambutannya.

Menurut Menteri Teten, tahun 2022 ini, merupakan tonggak awal pembangunan koperasi UMKM, dan Kewirausahaan di masa mendatang. Di mana tahun ini ataupun pada tahun 2023, akan ada sejumlah program prioritas yang diluncurkan dan dimulai pelaksanaannya.

Di antaranya pertama, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-KUMKM). Kedua, Digitalisasi KUMKM dan Penguatan Inkubasi. Ketiga, Major Project Pengelolaan Terpadu KUMKM. Keempat, Optimalisasi PLUT-KUMKM dan kelima, penguatan dan pendampingan koperasi melalui korporatisasi pangam dan nelayan serta penguatan sistem pengawasan koperasi.

“Tahun ini merupakan tahun yang penting bagi kita membangun dan memperkuat fondasi demi terciptanya kemajuan di segala aspek pada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan,” imbuh Menteri Teten.

Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi periode krusial untuk menyiapkan koperasi dan UMKM siap menghadapi tantangan/isu global di tahun 2023. Situasi perekonomian global tahun depan diprediksikan akan tidak mudah, karena dunia akan dihadapkan dengan tantangan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter global.

Ditegaskan MenKopUKM, tantangan Covid-19 pun masih dinamis, keterbatasan fiskal dunia, dan kebijakan China yang berubah. Artinya, keadaan ekonomi global akan terganggu tahun depan, sehingga perekonomian nasional akan tergantung pada ekonomi dalam negeri dan UMKM akan menjadi andalannya.

“Sehingga, untuk merespon isu global di tahun 2023, peningkatan belanja produk dalam negeri harus didorong. Katalog LKPP akan digenjot, target 1 Juta produk UMKM akan masuk e-katalog, saat ini baru sebanyak 70 ribu produk,” tegas Teten.

Di tahun 2023, bagaimana fiskal berputar di dalam negeri, artinya membeli produk dalam negeri. Belanja K/L akan jadi prioritas, termasuk realisasi rantai pasok, jika komponen-komponen BUMN di-support/dibeli dari UMKM maka capital flight untuk impor akan turun.

“Tahun depan, akan menjadi momentum bagus untuk mengoptimumkan 40 persen belanja K/L, belanja BUMN, mendorong rantai pasok, termasuk gerakan kampanye belanja dalam negeri di e-commerce,” katanya.

MenKopUKM menekankan, setiap peluang akan selalu berdampingan dengan tantangan. Untuk itu katanya, KemenKopUKM perlu bersiap dengan perencanaan dan strategi yang matang untuk menjawabnya. Pendekatan Strategi Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha sudahlah tepat untuk meningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM Tahun 2020-2024.

Diketahui, kelima strategi ini yaitu, pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal. Kedua, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi. Ketiga, Transformasi Ke Dalam Rantai Pasok. Keempat, Transformasi Pertumbuhan Wirausaha Produktif. Dan kelima, Transformasi Koperasi Modern.

“Jika di tahun 2021 kita berfokus mempersiapkan perencanaan dan strategi, maka di tahun ini.dan tahun-tahun selanjutnya lah saatnya kita lebih banyak implementasi, melaksanakan aksinya,” tegas Menteri Teten.

Ke depan ia berharap, segala ikhtiar dan upaya demi kemajuan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Indonesia akan bergerak melesat, hingga bangkitnya ekonomi kerakyatan bukan lagi menjadi cita-cita, namun dapat menjadi kenyataan.

*Sinergi Dengan Pemerintah Pusat*

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM tahun ini telah dirangkum dalam dua pendekatan. Pertama pendekatan strategis transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang mencakup lima transformasi strategis.

Kedua, melalui pendekatan klasifikasi program/kegiatan strategis melalui enam fondasi yang terdiri dari akses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan (SIDT) dan reformasi kebijakan.

“Salah satu strategi transformasi yang difokus dilakukan tahun ini adalah transformasi dari usaha informal ke formal. Tahun 2022 ini, terasa sekali transformasi digital mampu mengawal pelaku ultra mikro dan mikro yang lebih dari 99 persen bertransformasi. Bahkan tercatat pada aplikasi BKPM jumlahnya yang berhasil transformasi sebanyak 3 juta. Ke depan, bagaimana kita bisa mengawal transformasi informal ke formal sesuai target,” ujar SesmenKop UKM dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi. Di mana ditargetkan ada 30 juta pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi, bahan baku, hingga pemasaran. “Transformasi perlu dukungan semua pihak. Kenaikan anggaran KemenKopUKM tahun ini hingga Rp 1,4 triliun menjadi hal yang baik. Diharapkan bisa mendorong transformasi lebih cepat,” imbuhnya.

Selanjutnya, strategi pendataan by name by adress ditargetkan bisa rampung pada 2024. Di mulai pendataan lengkap pada April 2022 sekitar 15 juta bisa terkumpul tahun ini. “Tahun 2022, KemenKopUKM memfokuskan kegiataan prioritas, implementasi 40 persen pengadaan barang/jasa sesuai mandat PP No.7 Tahun 2021,” jelas Arif.

Dan di tahun 2023, akan disusun kembali arah kebijakan, yang diharapkan memenuhi segala aspek yang berkembang dalam Rakortas ini. “Sehingga, apa yang direncanakan oleh pusat, harus bersinergi bergerak seirama dengan pembangunan KUMKM yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi,” tegasnya.

Senada, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, Bappenas mendukung 100 koperasi yang menjadi koperasi modern. Pihaknya sangat mengapresiasi dan menjadi perhatian setiap koperasi, perlu adanya penguatan.

“Penguatan 100 koperasi ini agar menjadi salah satu target RPJMN. Rasio kewirausahawan nasional juga perlu diperbarui di setiap K/L. Sehingga upaya pencapaian target bisa lebih terarah,” sambungnya.

Mengamini, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono menuturkan, biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN. Baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mencapai Rp 1.356 triliun atau setara 3,8 persen PDB 2020.

“APBN telah bekerja keras, untuk menahan pandemi agar dampaknya tidak terlalu dalam. Covid-19 adalah shock yang sangat besar mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” pungkas Sunawan.(Jef)

Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, KemenkopUKM Siapkan Berbagai Program Strategis

Brebes:(Globalnews.id)- Demi mendorong peningkatan rasio kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) aktif menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2022 ini rasio kewirausahaan diharapkan bisa meningkat menjadi 3,75 persen. Sementara di tahun 2024 mendatang pemerintah berharap rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah yaitu 3,47 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di Singapura rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysiamencapai 4,74 persen.

Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Dijelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah keterbatasan modal usaha.

Oleh sebab itu pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 3 persen. Sementara untuk koperasi tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah koordinasi KemenkopUKM.

“Misal bapak ibu mencari pembiayaan untuk koperasi, kita di KemenkopUKM punya LPDB, mungkin banyak produk – produknya yang belum diketahui oleh bapak ibu. LPDB ini juga salah satu tujuannya untuk merangsang generasi muda membangun usaha melalui koperasi. Lalu ada juga pembiayaan yang murah dengan suku bunga hanya 3 persen seperti KUR, ini mungkin juga belum banyak diketahui bagaimana cara mengaksesnya” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku Koperasi dan UKM di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (12/3/2022).

Terkait dengan KUR, Arif Rahman Hakim menyebutkan bahwa saat ini ada skema baru pemberian KUR. Untuk KUR Mikro plafonnya sudah dinaikkandari awalnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta dengan tambahan subsidi bungamenjadi 3 persen tanpa agunan. Kemudian untuk plafon maksimal yang tadinya Rp500juta menjadi Rp20 miliar. Dengan kemudahan dan porsi yang diperbesar ini diharapkan akan semakin mendorong pelaku usaha lebih produktif sehingga produknya bisa lebih berdaya saing.

“Program untuk mendorong wirausaha mandiri itu juga sedang didorong oleh KemenkopUKM. Bahkan saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga juga punya program kewirausahaan. Nah ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha agar bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Kami di Kementerian saat ini ada Deputi khusus yang membidangi Kewirausahaan,” pungkas Arif Rahman Hakim.

Di tempat yang sama Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Brebes, Azizar, mengapresiasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia. Dijelaskan bahwa untuk mencapai target penambahan wirausaha baru hingga 1,5 juta tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi seperti HIPMI.

“Tadi dijelaskan bahwa di KemenkopUKM ada bidang khusus wirausahawan, nah sebenarnya bidang kewirausahaan itu paling tepat menggandeng HIMPI karena memang HIPMI itu isinya adalah para pengusaha, dan semangat pengusaha muda di HIPMI itu luar biasa,” ucap Azizar.

Azizar berharap berbagai program pemerintah untuk mencetak wirausaha di daerah kerap berakhir sia-sia karena program – program pelatihan yang dilaksanakan sering tidak dibarengi dengan rencana aksi lanjutan. Padahal untuk mencetak wirausaha dibutuhkan pendampingan berkelanjutan yang tidak cukup hanya dengan acara seremonial semata.

“Kami di HIPMI berharap agar jangan berhenti pada seremonial saja. Jadi sinergitas antara HIPMI, Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Brebes dan KemenkopUKM ini kedepan bisa benar-benar bisa memberi manfaat yang positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes,”,pungkasnya.(Jef)