Global News Indonesia
Menu
Gugatan Kementan kepada Tempo, Pengamat:Tak Ada Kaitannya dengan Mantan Mentan Amran - Lima Target Kemenkop dan UKM Sampai 2024 - Sambut Pengoperasian Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor, Angkasa Pura I Gelar Kegiatan Doa Bersama 2.000 Anak Yatim - Munas Partai Golkar X, Saatnya Beri Dukungan Konkrit Percepatan Pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim - Menkop dan UKM Minta Daerah Fokus Kembangkan Produk Unggulan - Tahun 2020 diyakini jadi era kebangkitan brand lokal Indonesia - Optimalisasi Perekonomian Domestik Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi - Kemenkop dan UKM Genjot Potensi Daerah Tasikmalaya - BNI Hong Kong Promosikan Investasi dan Ekspor Indonesia - Dipimpin Kemenkop dan UKM, Stakeholders Selaraskan Strategi Nasional Pengembangan UMKM

Tim Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim : Setelah MSAA Diteken, Seharusnya Sudah Tak Ada Tuntutan Hukum Lagi

Juni 19, 2019 | news

JAKARTA: (GLOBALNEWS.ID) -Tim Kuasa hukum Sjamsul Nursalim eks pemilik BDNI) menegaskan, dalam perkara BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) seharusnya sudah tidak ada masalah hukum lagi, setelah perjanjian MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement ) ditandatangani, dengan mewajibkan obligor BLBI membayar kewajibannya.

“Kalaupun ada salah persepsi soal angka, itu tak menggugurkan komitmen pemerintah saat itu untuk membebaskan obligor dari tuntutan pidana, dan itu harusnya jadi preseden pemerintah sekarang,” tegas anggota tim kuasa Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan dalam keterangan pers di Hotel Grand Sahid, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (19/6/1999).

Otto mengatakan sebenarya kasus ini sudah selesai 20 tahun lalu melalui penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSSA) pada 25 Mei tahun 1999.

Dalam perjanjian MSSA tersebut, SN sudah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar secara tunai Rp1 triliun dan 30-an asset senilai Rp27,4 triliun.

“Dalam MSSA tersebut pemerintah menerbitkan release and discharge yang menjamin kepastian hukum tidak akan menuntut SN dan melepaskannya dari tanggungjawab begitu juga direksi BDNI. Jadi masalah ini sudah selesai. Kenapa sekarang muncul lagi,” tanya Otto yang sudah menggugat Hasil Audit BPK tahun 2017 ke PN Jakarta Selatan.

Otto mengungkapkan, kasus BLBI yang melibatkan kliennya selalu muncul setiap pergantian pimpinan negara.

Saat zaman Habibie, pemerintah akhirnya membuat UU No. 25/2000 (Propenas), yang memerintahkan agar debitur yang telah menandatangani dan memwnuhi MSSA perlu diberi jaminan kepastian hukum.

Zaman pemerintahan Gus Dur, BPPN yang menangani BLBI kembali diaudit pada tahun 2002, khususnya yang terkait BDNI. “Audit BPK menyebutkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDNI sudah closing pada 25 Mei 1999 dengan membayar kewajibannya, ” tutur Otto.

Kini kasus ini kembali muncul menjelang bahkan KPK menetapkan SN dan istrinya dijadikan tersangka, setelah Kepala BPPN Sarifudin Tumenggung divonis bersalah dalam kasus penanganan BLBI terkait BDNI. “Klien kami SN menganggap diperlakukan tidak adil. Kenapa dulu dijamin tidak akan dituntut, tapi kini malah dijadikan tersangka, karena itulah SN menggugat audit BPK di PN Tangerang,” pungkasnya. (jef)

Related For Tim Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim : Setelah MSAA Diteken, Seharusnya Sudah Tak Ada Tuntutan Hukum Lagi