Menu
DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN, KEMENHUB LUNCURKAN KAPAL PERINTIS KM SABUK NUSANTARA 111 - Kominfo: Perlu Sistem Monitoring Isu Publik Yang Terintegrasi - MenKopUKM Sambut Penyelenggaraan Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 Jadi Lokomotif Fesyen Muslim Dunia - MenKopUKM: Kerajinan Batu dan Kayu Fosil Tulungagung Sukses Dilirik Pasar Global - Ini Dia, Aneka Langkah KemenKopUKM Perkuat Usaha Mikro di Tengah Pandemi - Dikenal Sebagai Destinasi Wisata Religi, KemenKopUKM Dorong Usaha Mikro Kota Pasuruan Masuk dalam Rantai Pasok - Tekan Impor, MenKopUKM Teten Masduki Luncurkan Cangkul Merah Putih Berlabel SNI - Bantu Kebangkitan Wisata Labuan Bajo, LPDB-KUMKM Gelar Vaksinasi - Harga Barang Turun 20-50 Persen : TUJUH TAHUN TOL LAUT LAYANI 32 TRAYEK, OPERASIONALKAN 32 KAPAL, SINGGAHI 114 PELABUHAN - Ciptakan Bisnis yang Sehat, MenKopUKM Harap Koperasi-koperasi Kecil Segera Merger

UMKM Diminta Manfaatkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

November 11, 2020 | koperasi dan ukm

Medan:(Globalnews.id) – UMKM harus aktif mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, ini adalah peluang bisnis yang sangat besar dan harus dimanfaatkan pelaku UMKM. “Ini saja dimanfaatkan UMKM, potensinya sangat besar,” kata Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, pada pembukaan Pelatihan Teknis Pelibatan KUMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Medan, Rabu (11/11).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 16/2018 mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencadangkan belanja pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp2,5 miliar untuk UMKM.

“Pelibatan UMKM ini juga diperkuat dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa 40 persen dari pengadaan barang dan jasa pemerintah diperuntukkan bagi UMKM,” kata Victoria.

Menurut Victoria, pelaku UMKM dapat mengakses tiga platform digital yang diperuntukkan bagi UMKM untuk transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yaitu, Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM.

“Ini bukan program yang dibuat hanya saat Pandemi, tapi program yang akan berlangsung terus menerus. Semua aplikasi itu diperuntukkan bagi pelaku UMKM,” tandas Victoria.

Victoria juga meminta UMKM memperhatikan kualitas produk yang akan masuk dalam transaksi belanja pemerintah. Dimana produk harus memenuhi standar yang ditetapkan dan bahkan dapat bersaing secara global.

“Misalnya, pemerintah butuh furnitur untuk kantor, tapi baru sebulan dibeli sudah rusak. Ini akan jadi temuan BPKP. Saya harap, pelaku UMKM harus berpikir bisnis tidak lagi sekadar atau asal produksi,” ungkap Victoria.

Melalui pelatihan ini diharapkan UMKM dapat segera masuk dalam laman transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Yosephine Sembiring, pengusaha sablon di Medan mengatakan bahwa adanya aplikasi atau laman tersebut memberi kepastian baginya untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Selama ini banyak perantara yang datang menawarkan untuk ikut dalam pengadaan barang pemerintah. Dengan adanya aplikasi ini kami bisa langsung bekerja dengan pemerintah,” pungkas Yosephine.(Jef)

Related For UMKM Diminta Manfaatkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah