Penuhi Pasokan Dalam Negeri, KemenKopUKM Perkuat Koperasi Petani Bangun Pabrik Minyak Sawit Merah

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit di seluruh Indonesia, untuk membangun pabrik minyak sawit merah sebagai upaya untuk turut ambil bagian dalam rantai pasok (supply chain) minyak sawit di dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat menerima audiensi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Selasa (24/5), mengatakan sudah saatnya petani sawit berkoperasi agar bisa mengakselerasi hilirisasi dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Audiensi ini sekaligus sebagai tindak lanjut pertemuan Fortasbi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2022.

“Salah satu pesannya adalah, supaya asosiasi petani bisa membangun pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah. Serta inisiatif Kelompok Petani Sawit Swadaya untuk berperan dalam tata produksi minyak sawit dan minyak goreng melalui organisasi koperasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (24/5).

Menteri Teten mengungkapkan, akan ada piloting pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit merah di sejumlah lokasi, antara lain: Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.

Termasuk membentuk gugus tugas pembangunan pabrik minyak sawit merah yang melibatkan KemenKopUKM, LPDB-KUMKM, BPDPKS, serta asosiasi dan organisasi petani. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan petani sawit menjadi bagian supply chain minyak goreng di dalam negeri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit. “Jadi para petani tak harus pusing lagi di mana menjual buah tandan segar (TBS) sawit,” kata Teten.

Diakuinya, saat sebelum pandemi COVID-19 melalui program korporatisasi petani salah satunya yang menjadi sasaran adalah petani sawit agar kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik lagi.

Dalam piloting tersebut, kata MenKopUKM juga difokuskan terkait isu kelembagaan, pembiayaan, maupun perluasan pasar petani sawit secara swadaya. KemenKopUKM juga akan menyiapkan ekosistem serta membangun korporatisasi petani yang terhubung dengan market, pembiayaan, dan teknologi pengolahan yang modern.

“Dari sisi pembiayaan, kita juga akan mengkombinasikan pembiayaan swadaya petani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), LPDB, dan perbankan,” kata Menteri Teten.

Ia optimistis, upaya pembangunan pabrik minyak sawit merah oleh koperasi ini akan mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pasalnya saat ini tercatat sebesar 42 persen atau sebesar 6,7 juta hektare lahan sawit dikelola oleh petani sawit swadaya.

“Jika semua petani dalam koperasi ini bergabung, setidaknya 35 persen dari produksi CPO nasional bisa disediakan oleh petani sawit. Jika Presiden memberikan arahan bahwa suplai minyak goreng di dalam negeri bisa dari mereka, ini sangat bisa,” kata MenKopUKM.

Maka agar tak terjadi simpang siur terkait minyak sawit merah ini, Menteri Teten menjelaskan, minyak sawit merah ini merupakan standar baru dari minyak sawit yang ada selama ini. Sebenarnya minyak sawit ini memiliki warna kuning kemerahan. Minyak sawit merah sudah ada dan diproduksi di negaran lain.

“Justru minyak sawit merah ini lebih sehat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan vitamin A. Dari sisi produksi pun pengolahan minya sawit merah ini sangat efisien dan kompetitif dari sisi harga. Kami sudah ada FGD dan standarisasi dengan BSN, tidak mengubah standar tetapi kami ingin standar baru,” kata Teten.

*Koperasi Pertama*

Senior Advisor Fortasbi Rukaiyah Rafik memastikan, koperasi yang tergabung dalam asosiasinya merupakan koperasi yang telah memiliki standar internasional. Yaitu berupa sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga bisa dipastikan standar dan kualitas minyak makan sawit ini berkualitas tinggi.

“Pembangunan pabrik ini menjadi kabar baik bagi petani sawit swadaya di Indonesia dengan harga sawit yang tidak stabil. Mengingat sebelumnya terjadi penurunan ekspor yang sangat besar akibat larangan ekspor CPO,” kata Rukaiyah.

Ke depan diharapkan, petani tidak hanya memproduksi TBS saja, tapi juga melalui koperasi petani bisa berdagang. “Kami juga membutuhkan dukungan MenKopUKM, sehingga petani swadaya berpikir dengan kelembagaan, koperasi merupakan jalan terbaik, dalam membangun posisi tawar di pemerintah maupun pihak lain,” ucapnya.

Salah satu koperasi yang telah menyatakan kesiapannya membangun pabrik minyak sawit merah ini adalah Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Subur, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Sutiyana. Ia mengatakan, pembentukan koperasi sekunder ini dalam hal pasokan bahan baku sudah sangat siap.

“Lahan kami ada sekitar 7.300 hektare. Kami sangat siap memproduksi 30 ton per jam. Saat ini kami sudah menentukan lokasi pendirian pabrik itu sendiri. Insya Allah kami menjadi koperasi yang pertama di Indonesia yang punya pabrik minyak sawit di Indonesia,” kata Sutiyana.

Dari sisi investasi, Sutiyana menyebut akan mendapat bantuan dari BPDPKS sekitar Rp120 miliar per pabrik. Ia menyatakan, jika ada kekurangan akan ditambah dari pinjaman dana bergulir LPDB. “Dan kami siap mengembalikan dana bergulir yang diberikan,” katanya.(Jef)

Banyak Koperasi Potensial, LPDB-KUMKM Siap Tingkatkan Penyaluran Dana Bergulir di Kalimantan Barat

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap meningkatkan penyaluran dana bergulir di Provinsi Kalimantan Barat.

Peningkatan penyaluran dana bergulir di Kalimantan Barat dalam rangka memberikan dukungan dari sisi pembiayaan atau permodalan kepada koperasi-koperasi di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam melayani dan menyejahterakan anggotanya.

Salah satu langkah LPDB-KUMKM adalah dengan melakukan upaya jemput bola, yakni berkunjung langsung ke koperasi potensial di Kalimantan Barat.

Seperti yang dilakukan LPDB-KUMKM beberapa hari yang lalu dengan berkunjung ke salah satu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terbesar di Kalimantan Barat yakni KSP Credit Union (CU) Keling Kumang di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan terletak di sebelah timur provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, KSP CU Keling Kumang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat, karena memiliki layanan usaha koperasi yang dekat dengan masyarakat dan telah memiliki 67 kantor cabang.

“Ini upaya kami LPDB-KUMKM sebagai entry point, untuk meningkatkan penyaluran dana bergulir di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, jika ke depan KSP CU Keling Kumang maupun anak usaha hasil spin-off Koperasi CU Keling Kumang bisa menjadi mitra LPDB-KUMKM, maka akan menjadikan contoh bagi koperasi-koperasi lain untuk bermitra dengan LPDB-KUMKM.

“Kami ini lembaga pemerintah, siapapun boleh bermitra dengan LPDB-KUMKM selama sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku. Kami tidak pandang suku, agama maupun ras, selagi bermanfaat bagi masyarakat ayo kita berkolaborasi,” kata Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, karakteristik dari sebagian koperasi-koperasi di daerah yang belum menjadi mitra LPDB-KUMKM adalah cenderung melihat hasil atau contoh yang sudah berhasil di wilayahnya dalam memanfaatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Banyak koperasi ini menunggu contoh yang sudah berhasil jika menggunakan dana bergulir, dan kami memang sebagai lembaga negara terus berupaya melayani koperasi dan meyakinkan publik dengan melakukan transformasi layanan yang semakin baik, transparan dan akuntabel,” kata Supomo.

Selama ini, Supomo mengakui portofolio penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM masih belum maksimal, dengan demikian dilakukan upaya jemput bola kepada koperasi-koperasi potensial di Kalimantan Barat. Sebab saat ini sudah banyak Koperasi Simpan Pinjam atau Credit Union yang memiliki kinerja yang cukup baik di Kalimantan Barat.

“Ini menjadi entry poin bagi LPDB-KUMKM untuk wilayah Kalimantan Barat, dan memang portofolio LPDB-KUMKM di Kalimantan Barat belum maksimal, sehingga mudah-mudahan dengan entry point kita di KSP CU Keling Kumang ini bisa menular ke koperasi-koperasi lainnya,” papar Supomo.

Selain siap meningkatkan penyaluran dana bergulir di Kalimantan Barat, LPDB-KUMKM juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi, maupun bimbingan teknis terkait proses pengajuan proposal pembiayaan maupun mekanisme penyaluran dana bergulir kepada koperasi-koperasi potensial di Kalimantan Barat.

“Akan sangat baik dan menguntungkan bagi koperasi untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, karena cepat, mudah, dan murah,” tambah Supomo.

Tercatat, berdasarkan data LPDB-KUMKM penyaluran pinjaman atau pembiayaan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2008 sampai dengan 2022, per 20 Mei 2022 mencapai Rp90,51 miliar, dengan rincian penyaluran melalui pola konvensional sebesar Rp85,16 miliar dan melalui pola syariah sebesar Rp5,35 miliar.

Sedangkan untuk total penyaluran dana bergulir seluruh provinsi sejak awal penyaluran di tahun 2008 sampai dengan 2022 mencapai Rp14,52 miliar, dengan total penyaluran khusus di tahun 2022 sebesar Rp555,03 miliar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan KSP CU Keling Kumang Stefanus Masiun menyambut baik upaya jemput bola yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada KSP CU Keling Kumang.

“Saya berharap ini adalah babak baru, yang memungkinkan gerakan CU Keling Kumang makin tumbuh dan semakin cepat berkembangnya karena mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui dana bergulir LPDB-KUMKM. Kalau untuk pengembangan KSP CU Keling Kumang sudah aman, tetapi untuk anak-anak usahanya atau spin-offnya itu kami membutuhkan dukungan dana untuk pengembangannya, juga ada beberapa rencana pengembangan yang membutuhkan dananya besar,” ungkap Stefanus.

Stefanus berharap, pihaknya dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk koperasi yang telah disediakan pemerintah.

“Kami melihat ada kemungkinan yang sangat besar untuk kami bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh LPDB-KUMKM. Harapannya, anggota kami semakin bertambah dan asset pun bertambah, sehingga harapannya koperasi dapat berkembang lebih baik lagi. Ke depan, akan dipantau lagi kebutuhan bisnisnya dan ruang pengembangannya untuk dapat scale up bisnis dari koperasi,” pungkas Stefanus.(Jef)

KemenKopUKM Tingkatkan Kompetensi Pelaku UKM Garap Segmen Pasar Jemaah Haji dan Umrah

Makassar:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen pasar yang timbul dari perjalanan ibadah haji dan umroh.

Asdep Pengembangan SDM UKM Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Dwi Andriani Sulistyowati pada acara Pelatihan Ekspor Bagi UKM, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/5), mengatakan mobilitas atau perjalanan ibadah haji dan umroh bagi jemaah di Indonesia menjadi peluang tersendiri yang bisa digarap pelaku UKM dalam berbagai bidang.

“Apalagi sejak 5 Maret 2022 lalu, pemerintah Arab Saudi memberikan kelonggaran protokol kesehatan yang dituangkan dalam regulasi The General Authority of Civil Aviation (GACA). Hal ini patut disyukuri, sebab peluang jemaah Haji dan Umrah Indonesia untuk berangkat beribadah mulai berjalan lagi,” kata Dwi.

Kondisi ini tentunya akan berdampak positif terhadap pelaku UKM yang akan memasok dan memasarkan produknya ke Arab Saudi dan Timur Tengah.

Oleh karena itu, KemenKopUKM menggelar pelatihan khusus sebagai salah satu implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kadin Indonesia yang telah ditandatangani pada 13 Januari 2021 tentang Optimalisasi Peran UKM dalam Memenuhi Kebutuhan Haji dan Umroh.

“Peningkatan capacity building melalui pelatihan menghadirkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah ini salah satu tujuannya juga untuk mengetahui pasar Arab Saudi,” kata Dwi.

Di dalam negeri sendiri, kata Dwi, peluang untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah masih terbuka lebar misalnya dapat dilakukan dengan memasok produk-produk UKM melalui embarkasi-embarkasi.

“Target dan sasarannya adalah jemaah yang akan berangkat ibadah haji dan umrah, baik sebagai bekal dalam perjalanan atau oleh-oleh ketika jemaah kembali ke Indonesia, maka UKM harus memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberikan pelayanan prima kepada jemaah ” kata Dwi.

“Untuk itu, diperlukan juga dukungan pemerintah dalam pendampingan kepada UKM terkait kemasan, termasuk penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris,” kata Dwi.

Oleh karena itu, Dwi menekankan dukungan bagi pelaku UKM dalam rangka kesiapan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah tersebut, yang idealnya perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai pendataan UKM potensi untuk pasar Arab Saudi hingga pelatihan dan pendampingan.

Dan hal itu telah dimulai pada 2021 lalu dengan lokasi pelaksanaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dilanjutkan pada 2022 dengan lokasi pelaksanaan di Sumatera Utara pada 31 Mei hingga 2 Juni 2022 dan di Sulawesi Selatan, pada 23-25 Mei 2022.

“Di Makassar, pelatihan diikuti 30 pelaku UKM di sektor makanan minuman, bumbu-bumbu, produk herbal, produk kebutuhan jemaah haji dan umrah, serta produk makanan yang bukan berbahan baku daging sapi atau ayam yang telah dikurasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Dwi.

Dari pelatihan ini KemenKopUKM mengharapkan ada manfaat maksimal yang didapatkan dan UKM dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam proses usahanya.“Yang penting juga tidak alergi dalam penerapan teknologi yang terus berkembang dengan cepat,” kata Dwi.(Jef)

KemenKopUKM Jatuhkan Sanksi Dalam Pengawasan Khusus” kepada KSP-FIM dan KSP-SB

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi “Dalam Pengawasan Khusus” kepada Koperasi Simpan Pinjam Fadillah Insan Mandiri (FIM) dan KSP Sejahtera Bersama (KSP SB) terkait koperasi bermasalah.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad zabadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/4), mengatakan berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi terhadap KSP-FIM maka diputuskan pemberian sanksi “Dalam Pengawasan Khusus”.

“Beberapa pertimbangan didasarkan pada koperasi yang bersangkutan tidak memberikan dokumen-dokumen pendukung dan tidak memiliki asset dan omzet yang cukup dalam mengambil alih kewajiban hutang KSP-SB,” kata Zabadi.

Selain itu KSP-FIM tidak bisa menunjukkan bukti atas kemampuan dalam mengambil alih kewajiban pembayaran hutang KSP SB. Kemudian juga telah mewajibkan anggota KSP-SB untuk menjadi anggota KSP-FIM yang ini merupakan tindakan keliru, tidak sesuai dengan Prinsip Koperasi “Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka”.

Kasus KSP-FIM dan KSP-SB menjadi salah satu perhatian khusus masyarakat sebagai koperasi bermasalah dan diduga ada upaya manuver dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) untuk mengalihkan hutang ke KSP-FIM.

“Kami tetapkan bahwa KSP-SB harus tetap fokus melakukan pembayaran terhadap para kreditur sesuai skema perdamaian PKPU. Dalam Putusan Homologasi tersebut tercantum 8 point sumber income KSP-SB yang diandalkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran,” kata Zabadi.

Ia mengatakan, terhadap KSB-SB, diberikan pula sanksi Dalam Pengawasan Khusus, dengan alasan karena melakukan MOU atau Perjanjian dengan KSP-FIM tanpa melakukan RAT terlebih dahulu, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi.

Selain itu juga tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai skema perdamaian PKPU yang telah dihomologasi. Kemudian untuk kreditur yang sakit dan meninggal juga belum dilakukan pembayaran.

“Di samping karena juga mengeluarkan surat edaran dan sosialisasi kepada anggota terkait tindaklanjut pengambilalihan kewajiban KSP-SB oleh KSP-FIM yang telah menimbulkan keresahan di anggotanya, karena diputuskan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Rapat Anggota,” kata Zabadi.

Sebelumnya dilakukan perjanjian atau MoU antara KSP-SB dan KSP-FIM dengan bentuk NOVASI dengan nomor perjanjian 403/KSP SB/PENGAWAS-PENGURUS/04-2022 dan nomor FIM 030/MOU/KSP-FIM/IV/2022 pada tanggal 19 April 2022 . Zabadi mengatakan perjanjian ini dikategorikan cacat hukum/tidak sah, karena belum diputuskan dan disepakati dalam Rapat Anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi.

“Munculnya MOU atau Perjanjian KSP-SB dan KSP-FIM dalam bentuk NOVASI pada tanggal 19 April 2022 ini, telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan kebingungan diantara anggota KSP-SB,” kata Zabadi.

Maka untuk meredam kegaduhan para anggotanya, KemenKopUKM mewajibkan KSP-SB untuk segera melakukan RAT Tahun Buku 2021, sebelum batas waktu 30 Juni 2022. Pelaksanaan RAT untuk mendorong pergantian manajemen dan pengambilalihan asset dari pengurus lama kepada manajemen baru.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM juga telah membentuk Tim, yang bertugas untuk melakukan pendampingan secara khusus dalam perencanaan dan penyelenggaraan RAT KSP-SB dan KSP-FIM.

“Dalam hal kerja sama telah mendapat persetujuan Rapat Anggota, maka untuk terlaksana MoU tersebut harus disertai business process yang jelas dan kemampuan yang meyakinkan. Apabila hal ini tidak dipenuhi akan dikoordinasikan pelaporan kepada aparat penegak hukum,” kata Zabadi.(Jef)

KemenKopUKM Pastikan Percepatan Implementasi New PLUT

Makassar:(Globalnews.id)-– Kementerian Koperasi dan UKM perkuat koordinasi antara pengelola PLUT KUMKM untuk percepatan implementasi konsep New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang telah diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 26 Januari 2022. Konsep New PLUT menandai perubahan paradigma dan orientasi pengelolaan PLUT yang lebih ramah UMKM.

Dalam Rapat Koordinasi Pengelola PLUT KUMKM Tahun 2022 di Makassar yang berlangsung sampai 21 Mei 2022, Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Talkah Badrus mengatakan New PLUT menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha, karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultasi, business matching (pertemuan bisnis) hingga showcase (pameran) bagi produk UMKM atau wirausaha baru.

“Dengan fungsinya sebagai “Entrepreneurship Ecosystem Enabler”, PLUT tidak bisa sendirian. Butuh kita semua untuk ikut andil bersama dengan pemerintah. Minimal media, pelaku usaha, komunitas bisnis, industri besar, dan institusi pendidikan harus merapat guna mewujudkan wirausaha untuk Indonesia Maju,” kata Talkah.

Talkah mengimbau Pengelola PLUT KUMKM untuk berbenah dan memantaskan seluruh PLUT KUMKM menjadi New PLUT seperti yang telah ditetapkan oleh MenKopUKM, antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola dan konsultan pendamping PLUT.

Talkah mendorong Pengelola PLUT berorientasi pada capaian target kinerja PLUT, yaitu: a) peningkatan jumlah koperasi, UMKM dan wirausaha yang dilayani; b) persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UKM dan wirausaha yang memperoleh perizinan, akses pemasaran termasuk pemasaran online (digital), akses pembiayaan bank termasuk KUR dan peningkatan omset; dan c) peningkatan jumlah dan kualitas layanan.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif. Ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk mempercepat implementasi New PLUT untuk melayani para pelaku UMKM,” kata Talkah.

Selain percepatan implementasi New PLUT, rapat koordinasi juga untuk mensosialisasikan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.(Jef)

Bank DKI Raih Penghargaan TOP BUMD 2022

Jakarta:(Globalnews.id)- Catatkan kinerja cemerlang di tengah pandemi, Bank DKI meraih penghargaan TOP BUMD 2022 dari Majalah Infobank dan The Asian Post sebagai salah satu BPD berpredikat “Excellent” pada kategori KBMI 2 Bank dengan aset Rp50 Triliun s/d Rp100 Triliun. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy di Solo (19/5).

Penghargaan ini diberikan kepada BUMD di sektor keuangan yang dianggap mampu memanfaatkan momentum pemulihan sehingga mencatatkan kinerja cemerlang di tahun 2021. Bank DKI termasuk kedalam daftar 20 BPD terbaik versi majalah Infobank.
Lebih lanjut Fidri Arnaldy menyampaikan bahwa penghargaan ini dapat terwujud berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan terutama nasabah, sehingga Bank DKI tetap dapat tumbuh di tengah pandemi Covid-19.

Pertumbuhan kinerja juga dicapai berkat berbagai kebijakan yang dilakukan Bank DKI sebagai respons pandemi Covid-19 yang telah menunjukkan hasil yang baik dari sisi kesehatan maupun bisnis perseroan.

Trend pertumbuhan kinerja positif Bank DKI terus berlanjut di kuartal pertama tahun 2022, adapun pada Maret 2022 penyaluran kredit Bank DKI tumbuh sebesar 13,70% dari Rp33,6 triliun per Maret 2021 menjadi Rp38,3 triliun pada Maret 2022. Secara bertahap, Bank DKI juga terus melakukan perbaikan kualitas kredit yang terjaga dengan baik dimana pada kuartal I tahun 2022, Rasio NPL gross masih terjaga sebesar 3,05%, membaik dibanding periode sebelumnya sebesar Rp3,19%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI juga mengalami pertumbuhan sebesar 34,32% menjadi Rp57,74 triliun pada Kuartal I tahun 2022 dari Rp42,98 triliun pada Kuartal I tahun 2021, sehingga mendorong pertumbuhan total aset Bank DKI sebesar 27,7% menjadi Rp71,13 triliun. Bank DKI juga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp198,01 miliar. Pendapatan operasional sebelum pencadangan (pre-provisioning operating profit/PPOP) tercatat tumbuh sebesar 44,7% dari semula sebesar Rp273 miliar pada kuartal I tahun 2021 menjadi sebesar Rp395 miliar pada kuartal I tahun 2022.
Selain itu, Fee Based Income Bank DKI juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 19,6%, dari sebesar Rp97 miliar pada kuartal I tahun 2021, menjadi sebesar Rp116 miliar.

Fidri Arnaldy juga menambahkan bahwa saat ini terus melakukan pengembangan terhadap produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki Bank DKI melalui JakOne Community Apps untuk mengakomodasi perubahan perilaku nasabah dan masyarakat yang semakin bergerak ke arah layanan digital. JakOne Community Apps merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital.

Adapun JakOne Community Apps sendiri terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, dan Ancol Apps. Dan saat ini yang terbaru, Bank DKI juga menghadirkan layanan Mobile Cash Tarik Tunai tanpa kartu dan Cash Recycle Machine (CRM) pada New Flagship Branch di kantor layanan Balaikota DKI Jakarta.

Penghargaan ini menambah rentetan penghargaan yang diterima oleh Bank DKI. Sebelumnya, Bank DKI dinobatkan sebagai World’s Best Banks atau Bank Terbaik di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes Indonesia, dengan urutan 15 dari 20 Bank Terbaik di Indonesia. “Penghargaan ini menjadi capaian serta pemantik kami untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja dengan upaya peningkatan inovasi layanan dan produk yang mampu menjawab kebutuhan nasabah dan mitra kerja Bank DKI”, tutup Fidri Arnaldy.(Jef)

MenKopUKM: Kopi Jadi Komoditas Penggerak Koperasi dan UMKM Indonesia

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa komoditas kopi telah menggerakkan kinerja UMKM dan koperasi, baik dari sisi hulu dan hilir. Hal ini dibuktikan dengan 96 persen perkebunan kopi Indonesia dikuasai oleh 1,3 juta petani dan lebih dari 2.950 kedai kopi dikelola anak muda dan pelaku ekonomi kreatif.

“Di tengah pandemi, tiap-tiap negara tengah mencari keunggulan domestiknya masing-masing. Ini penting agar Indonesia tidak terus-menerus mengekor ke negara-negara maju. Kopi dan rempah adalah komoditas unggulan negara kita yang harus dikelola dengan baik, dikuasai inovasi teknologinya, punya nilai tambah, menyejahterakan petani, dan berkelanjutan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Sarasehan Kebangkitan Kopi Rempah Nusantara yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IKA FAPERTA IPB University) di IPB Convention Center, Bogor, Sabtu (21/5).

Namun, menurut Menteri Teten terdapat tiga tantangan untuk pengembangan kopi rakyat, di antaranya lemahnya kelembagaan usaha yang umumnya masih perorangan, rendahnya produktivitas dan kualitas produk UMKM dan koperasi, serta kesulitan akses pembiayaan dan pasar.

“Dalam hal ini, KemenKopUKM memberikan dukungan dari hulu dan hilir. Dari hulu, kami ingin melakukan penguatan kelembagaan usaha melalui korporatisasi petani kopi berbasis koperasi dan pengembangan model bisnis terintegrasi hulu-hilir dari mulai produksi, akses pembiayan, rantai pasok, dan pemasarannya,” ucap Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa piloting terkait korporatisasi petani ini. Salah satunya ialah Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrayyan di Aceh Tengah yang diusahakan untuk menguasai pasar ekspor 345,6 ton Kopi Arabica Gayo ke pasar Amerika Serikat dan Eropa.

“Ini akan menjadi satu-satunya koperasi yang memiliki akses penjualan kopi langsung ke Starbucks,” kata Menteri Teten.

Selain itu, terdapat juga Koperasi Klasik Beans-Sunda Hejo di Jawa Barat yang mengonsolidasikan petani perhutanan sosial dan akan memasok kopi specialty untuk kebutuhan dalam negeri dan mancanegara.

“Juga ada Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo) yang menjadi satu-satunya koperasi wanita di Asia Tenggara yang masuk dalam Organic Product Trading Company (OPTCO) Cafe Femenino. Petani kopi perempuan berjumlah 409 orang dan mengelola lahan sebanyak 342 hektare. Sebanyak 70 persen produksi diekspor ke Amerika Serikat, 20 persen ke Eropa, dan 10 persen ke Australia,” kata Menteri Teten.

Dari sisi hilir, KemenKopUKM mendorong konsumsi kopi di dalam negeri, di mana anak muda menjadi kunci. Hal ini dilakukan dengan perluasan kedai kopi ke daerah secondary city melibatkan komunitas kreatif dan basis pesantren.

Berdasarkan riset Toffin dan Majalah MIX Marcoom pada 2019 jumlah kedai kopi di Indonesia tumbuh hingga 2.950 gerai dan angka tersebut mengalami kenaikan tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Teten, kopi telah disinergikan ke dalam prioritas 2022, yaitu pemulihan transformatif, di mana afirmasi 70 persen program kementerian untuk anak muda, perempuan dan usaha ramah lingkungan, termasuk kopi.

“Kami juga mematok 40 persen pembiyaaan LPDB ke sektor rill agar memacu pembiayaan perbankan dan nonperbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor produktif, termasuk kopi. Kami targetkan 20 juta UMKM sudah masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk kopi,” kata Menteri Teten.

“Kopi tak lagi sekadar minuman, apalagi diracik dengan rempah nusantara. Kopi telah menjelma menjadi kebutuhan hidup, memasok energi, dan menjadi bahasa universal bagi semua kalangan tanpa batas,” ujar Menteri Teten.

Berdasarkan Laporan International Coffee Organization (ICO), Indonesia telah menempati peringkat 4 produsen kopi terbesar di dunia dengan total produksi 12 juta karung kopi berukuran 60 kg pada 2014-2019.

Selain itu, meskipun produksi kopi mengalami penurunan saat pandemi, namun harga kopi dunia naik 1,02 persen dari 748,6 juta dolar AS menjadi 756,2 juta dolar AS di tahun 2021. Dalam jangka panjang, konsumsi kopi dunia diperkirakan akan terus meningkat, paling sedikit tumbuh minimal 2 persen pertahun, sedangkan di daerah Asia Timur dan Tenggara tumbuh di atas 5 persen.

Kepala Subdirektorat Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Normansyah Hidayat Syahruddin menambahkan, produksi kopi Indonesia pada 2021 telah mencapai 670 ribu ton. Dia pun menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen kopi keempat terbesar dunia.

“Kami pada awal 2022 juga sudah melakukan gerakan menanam kopi serentak di Kabupaten Bandung. Kami fokus untuk melakukan korporasi perkebunan. Ini bentuk penguatan lembaga petani yang diharapkan membuat konsisten ekspor pasokan produksi kopi dan daya jualnya,” ujar Normansyah.

Di tempat yang sama, Ketua IKA FAPERTA IPB University Octen Suhadi menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjadi pelopor kebangkitan kopi nusantara. Dia juga berharap, IPB University dapat membalikan kejayaaan kopi nusantara.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi menuturkan bahwa komoditas kopi telah membuat petani bukan hanya sebagai penghasil buah segar saja, tapi juga mendapatkan nilai tambah.

“Petani kopi saat ini bukan hanya penghasil buah segar saja, tapi juga dapat menghasilkan gabah kopi, mengolah ceri menjadi green bean, roasting untuk jadi kopi bubuk dan bahkan ada yang punya kafe sendiri. Ini dinikmati petani nilai tambahnya. Ini karena hilirisasi kopi yang baik di Indonesia,” kata Ernan.(Jef)

KemenKopUKM Ajak Pemda & Stakeholder Fasilitasi & Bina Startup Melalui Lembaga Inkubator

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Program Fasilitasi dan Pembinaan Startup melalui Lembaga Inkubator di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya ini dilakukan agar UMKM mampu menangkap momentum kebangkitan ini sebagai langkah bagi kita semua dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pemprov DI Yogyakarta juga gencar melakukan transformasi digital terhadap UMKM, melalui program seperti pembuatan platform (SiBakul Jogja) dan Smart Traditional Market (Semar). Hal ini mendorong pertumbuhan indikator rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengajak pemerintah daerah beserta stakeholder lainnya, untuk melakukan fasilitasi dan pembinaan startup secara komprehensif dan berkesinambungan melalui Lembaga Inkubator.

“Mari kita berkolaborasi dalam melakukan pembinaan startup melalui Lembaga Inkubator. Besar harapan kami dari kegiatan ini muncul solusi terbaik terkait cara yang paling optimal dalam Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan pelaku usaha Startup yang inovatif, produktif dan kompetitif untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Azizah dalam Forum Group Discussion (FGD) Fasilitasi & Pembinaan Startup di Yogyakarta, Jumat (20/5).

Penyelenggaraan FGD ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 2022 yang lalu. Rencananya setelah Provinsi DI Yogyakarta, akan dilanjutkan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Mei 2022 bersama Dinas yang membidangi Koperasi & UKM. (Jef)

Gelar Pelatihan di Bima, KemenKopUKM Sasar Pemerataan Digitalisasi Bagi Usaha Mikro

Bima:(Globalnews id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menggelar pelatihan digital kepada pelaku usaha mikro di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM AH Novie saat membuka pelatihan e-commerce bagi pelaku usaha mikro di Bima, Jumat (20/05/2022), mengatakan, pelatihan ini menjadi media literasi digital dan wadah peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Diharapkan, juga mampu mendorong dan meningkatkan jumlah usaha mikro yang onboarding digital di Bima.

“Potensi ekonomi Bima sebagai hub perdagangan produk dan jasa di ujung timur NTB sesungguhnya cukup besar, hanya perlu pengembangan dari berbagai sisi, salah satunya pelatihan digital atau e-commerce,” kata AH Novie.

Novie mengatakan KemenKopUKM gencar melakukan pelatihan ecommerce terutama ke daerah-daerah Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan upaya digitalisasi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. 

Pelatihan digital bagi KUKM merupakan bagian dari dukungan percepatan pelaksanaan digitalisasi yang merupakan program prioritas KemenKopUKM.

Novie mengatakan Kota Bima yang  dikenal sebagai Kota Tepian Air, secara geografis berada di ujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun berada di ujung timur Pulau Sumbawa namun posisi geografis ini secara ekonomis justru menguntungkan Kota Bima dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kota Bima.

“Terlebih dengan adanya tol laut yang menghubungkan antara Kota Bima dengan kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya (Jawa Timur) dan juga dengan Labuan Bajo (NTT). Pelabuhan Bima merupakan salah satu mata rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan yang ada di Kota Bima,” kata Novie.

Bima tercatat memiliki lebih 11 ribu UMKM di seluruh kota. Dari data  BPS (2020) jumlah koperasi di Bima ada sekitar 85 unit koperasi yang aktif 44 unit dan tidak aktif 34 unit. 

Ke depan, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya melayani konsumen secara offline namun dapat mengembangkan usahanya secara digital. Karena itu, Novie mendorong agar para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan KUMKM di Bima.

“Pelatihan ini  sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses  pelaku UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital. Mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya untuk mengembangkan usaha berbasis digital/internet,” kata Novie.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Abdul Harris berterima kasih atas upaya KemenKopUKM yang menyelenggarakan pelatihan di Bima karena selama ini pelatihan serupa belum banyak digelar mengingat keterbatasan anggaran daerah. 

Untuk itu, para peserta wirausaha muda diharapkan dapat mendapatkan dan menyerap pengetahuan dan peluang dari pelatihan yang diselenggarakan mengingat bisnis digital kini menjadi kebutuhan dunia usaha. Ia juga meminta agar para peserta pelatihan dapat membagi pengetahuan yang didapatkan kepada sesama pelaku usaha mikro lainnya agar bisa berkembang bersama-sama.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, usaha mikro di Bima berkembang dengan baik. Karena memang pangsa pasarnya ada dan daya beli masyarakat sangat potensial,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM dan Grab Sinergi Dorong Percepat UMKM Onboarding Digital

DIY Yogyakarta: (Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Grab Indonesia bersinergi dan berkomitmen mempercepat terwujudnya ekosistem digital, dalam rangka mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital dan 500 koperasi modern berbasis digital pada 2024, serta 1 juta UMKM onboarding e-catalog LKPP pada tahun 2022.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, kerja sama dengan ekosistem digital perlu didukung berbagai pihak utamanya untuk mempercepat onboarding UMKM digital. Salah satunya bersama Grab yang diharapkan sebagai penyedia platform digital, untuk tetap menjadi platform dan tidak mengambil alih bisnis UMKM.

“Saya ditugaskan Presiden Jokowi menyiapkan digital ekonomi. Jangan sampai ketika hobi belanja online masyarakat sudah semakin tinggi, semua UMKM digital, justru malah diambil alih oleh platform, penyedia platform sebagai wadah, jangan jadi pelaku juga yang menjual produk,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembukaan Roadshow Klinik UMKM Bersama Grab Dalam Masifikasi Gerakan #BerubahDigital, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/5).

Hadir mendampingi kegiatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, serta dihadiri Sekretaris Daerah DIY Raden Kadarmanta Baskara Aji, President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dan Enterpreneur/Influencer Keenan Pearce.

Menteri Teten mengatakan, branding dan kemasan UMKM ke depan harus terus diperbaiki. UMKM juga diharap tak lagi berjuang sendiri, melainkan harus bergabung dalam koperasi. Dalam hal ini kata Menteri Teten, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM memberikan pendampingan dan arahan pelaku usaha di daerah.

“Ke depan juga supaya UMKM tak hanya mengambil modal dari bank atau lembaga pembiayaan, tapi juga lewat pasar modal. Tentunya dengan posisi UMKM yang kuat secara bersama-sama,” ujar Menteri Teten.

Digitalisasi dinilai penting bagi UMKM, sebab kata Menteri Teten, saat ini semua aspek telah terhubung secara digital. Bahkan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital hingga Rp4.531 triliun pada tahun 2030 sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia. Namun ia juga mengingatkan agar potensi besar itu jangan justru diserbu oleh produk luar.

“Ketika semua akses teknologi dibuka, maka apa pun bisa masuk. Jangan lagi seperti itu, UMKM kita harus jadi raja di dalam negeri, mencari keunggulan produk jangan mengandalkan produk luar,” kata Menteri Teten.

Ditegaskan MenKopUKM, digitalisasi menjadi target pemerintah. Oleh karena itu terhubung secara digital tak hanya dari sisi marketnya, termasuk juga sistem pembayaran, hingga pengelolaan bisnis. “Target 30 juta sampai 2024, sekarang sudah ada 19 juta UMKM onboarding digital, tinggal 2 tahun lagi bisa mencapai 30 juta. Pasti kita bisa, sisa 11 juta usaha mikro akan kita didampingi untuk masuk digital,” kata Menteri Teten.

Sebelum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM, mengeluarkan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital. Di antaranya ada 7 Sektor Kelompok Strategis/Prioritas untuk disasar dalam upaya percepatan transformasi digital KUMKM yaitu Makanan/Minuman, Fashion, Petani, Pedagang Kaki Lima, Nelayan, Warung, dan Pesantren.

Kemudian 7 prioritas aspek pengembangan transformasi digitalisasi KUMKM, yaitu Digitalisasi Akses Pasar, Digitalisasi Pemantauan Kualitas Produksi, Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan, Digitalisasi Manajemen Organisasi, Digitalisasi Kapasitas Produksi, Digitalisasi Supplier/Pasokan, dan Digitalisasi Distribusi.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, potensi digital harus digarap dengan baik oleh para pelaku UMKM. Pihaknya berkolaborasi bersama KemenKopUKM untuk menggelar pelatihan bagi mitra pengemudi dan mitra UMKM agar bisa saling mendukung.

“Presidensi G20 Indonesia ini salah satu fokusnya adalah digitalisasi. Kesempatan ini kita jadikan ajang untuk memperlihatkan dunia bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap digitalisasi ekonomi di Indonesia,” ucap Ridzki.(Jef)

globalnews.id