Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kebumen International Expo 2022 Terobosan untuk Gairahkan Perekonomian Daerah

Tinggalkan komentar

Kebumen:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi terselenggaranya Kebumen International Expo 2022 (KIE 2022) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan diyakini bisa menjadi terobosan untuk menggerakkan kembali perekonomian daerah Kebumen.

MenKopUKM Teten juga mendukung event tersebut bisa menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk unggulan UKM Kebumen ke pasar yang lebih luas serta meningkatkan kunjungan wisata.

“Penyelenggaraan ini sangat tepat karena event dan wisata menjadi salah satu solusi yang efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah,” ungkap MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Kebumen International Expo 2022 (KIE 2022) di alun-alun Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (25/6) malam.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa berbagai rangkaian acara menarik yang telah dirancang dan dipersiapkan dalam KIE 2022 ini diharapkan dapat menambah jumlah UMKM yang onboarding dalam ekosistem digital.

Sehingga nantinya, dapat berkontribusi terhadap target pemerintah untuk membuat 30 juta pelaku UMKM masuk dalam ekosistem digital di tahun 2024.

“Mudah-mudahan dari sekitar 40.000 UMKM yang ada di KIE 2022 ini sebagian besar bisa segera didorong onboarding,” kata Menteri Teten.

Dia pun berharap KIE 2022 dapat meningkatkan jumlah belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen sekaligus memenuhi upaya untuk mencapai target 40% belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM.

“Presiden Joko Widodo selalu menyatakan sekarang ekonomi dunia lesu, maka belanja pemerintah ini harus dimaksimalkan untuk hadirkan pertumbuhan ekonomi 1,8% dan menyerap 2 juta lapangan pekerjaan tanpa investasi baru. Konsumsi juga perlu digerakkan, dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan produk hasil bangsa sendiri,” kata Teten.

Menteri Teten juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan KIE 2022 yang telah menggabungkan perdagangan, investasi, dan pariwisata dalam satu kegiatan, sehingga menjadi pendekatan yang holistik dan patut dicontoh dan dijadikan model dalam penyelenggaran kegiatan lain yang sejenis.

“Karena ini tahun pertama, tahun berikutnya harus dikelola lebih baik untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Menteri Teten.

Dia pun beharap kegiatan KIE 2022 dapat diselenggarakan secara berkelanjutan serta dapat masuk ke dalam kalender event international yang dicari oleh para buyer dan investor, di mana nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dan membawa produk unggulan Kabupaten Kebumen ke pasar dalam negeri maupun global.

Sementara itu, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kementerian terkait, dan Pertamina untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

Di tempat yang sama, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengungkapkan bahwa agenda KIE 2022 ini akan berlangsung sampai 2 Juli 2022 dan terdapat 500 stand yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM terdiri dari instansi pemerintahan baik provinsi maupun daerah, BUMN/BUMD, Asosiasi Industri, Perdagangan, dan Pariwisata. Kemudian ada juga dari perbankan, lembaga keuangan dan pembiayaan, pelaku UMKM, pariwsata, pelaku seni, atau budayawan, otomotif, dan lain sebagainya.

Di hari selanjutnya juga bakal diisi kegiatan yang menarik, seperti festival anak dengan berbagai macam lomba dan pertunjukan. Lalu festival batik dengan menampilkan parade Batik Jagad, Kebumen Batik Trunk Show, dan pemilihan Duta Wisata.

Ada juga Festival Budaya dan Kuliner, Geo bike dengan menyusuri lokasi Geopark, Karangsambung dan Karangbolong, lalu Pesona Wisata City Tour dan Desa Wisata, penampilan para artis Ibu Kota, yakni Sammy Simorangkir, Padi, Kotak, Gigi, Shalawatan Gus Azmi Askandar, Rhoma Irama dan Iwan Fals, serta Amy Search dari Malaysia. Ada juga lomba fotografi, vlog, skesta, jurnal, Tiktok, lomba poster, dan Fashion Show, dan lain-lain.

“Kegiatan ini persembahan dari masyarakat Kebumen untuk Indonesia maju, bangkit, menuju Indonesia Emas. Semoga gelaran ini dapat membangkitkan semangat kita untuk memajukan perekonomian dan pengentasan kemiskinan,” kata Arif.(Jef)

ekbis

Buka Cabang Di Amsterdam, Ekspansi BNI dipuji DPR

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) proaktif melebarkan sayap bisnis internasional setelah sukses membuka jaringan di Amsterdam. BNI mampu menjaring komunitas diaspora dan membantu pengembangan bisnisnya ke arah yang lebih berkelanjutan.

Adapun, perseroan membantu pengembangan Restoran Padang Bernama Warung Makan Lapek yang dikelola oleh Uni Suprapti Tanjung asli Nareh Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Uni Suprapti telah menjadi nasabah melalui program pengembangan diaspora BNI.

Dalam kunjungan kerjanya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi BNI dengan program pengembangan diasporanya di Den Haag belanda. Menurutnya, BNI tergolong agresif karena langsung melakukan ekspansi setelah izin kantor jaringannya disetujui.

Dia meyakini program diaspora BNI menjadi pembuka jalan bagi produk Indonesia untuk go internasional, sekaligus menarik wisatawan Belanda lebih banyak berkunjung ke Tanah Air. 

“Kolaborasi diaspora Indonesia dengan BNI selaku perusahaan BUMN dalam meningkatkan produk-produk Indonesia untuk dijual ke pasar internasional harus kita dukung penuh dan apresiasi,” katanya.

Andre memaparkan Uni Suprapti sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun dan telah merintis usaha kuliner ini selama 10 tahun. Pelaku UMKM ini baru 2 tahun 7 bulan akhirnya membuka restoran dan telah berhasil meraup omzet 60.000 euro per bulan.
 
“Saat saya berbincang dengan beliau, kini Uni Suprapti berencana mengembangkan Restoran baru yang lebih luas dengan dukungan program Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan Program BNI Diaspora Go Global. Dan ini harus kita apresiasi dan kita dukung,” tutur Andre.

Dalam kesempatan terpisah, General Manager BNI London Roekma Hari Adji mengatakan Uni Suprapti merupakan salah satu debitur BNI yang cukup sukses dalam menunjukkan eksistensi budaya dan bisnis lokal Indonesia di luar negeri.

“Sebagai bank global asal Indonesia, kami secara langsung mengemban tugas untuk membantu pengembangan bisnis para diaspora di Belanda termasuk bisnis kuliner Restoran Padang milik Uni Suprapti,”katanya.

Adji menyampaikan BNI adalah bank asal Indonesia yang memiliki jaringan luar negeri terluas, berada di 6 (enam) negara seperti Singapore, Hong Kong, Tokyo, London, New York dan Seoul, ditambah dengan jaringan BNI di Amsterdam. Potensi Diaspora diperkirakan mencapai 600 ribu orang, dan khusus untuk Belanda, diperkirakan saat ini tercatat ada sekitar 1,7 juta orang. 

Populasi diaspora di Belanda ini merupakan potensi yang luar biasa bagi Indonesia, karena bisa menjadi sumber kekuatan untuk ekonomi Indonesia, antara lain dari besarnya dana remitansi yg dikirim ke Indonesia. 

“Belanda sendiri memiliki daya tarik dan potensi bisnis yang sangat besar, ini yang menjadi latar belakang BNI menambah jaringan luar negeri di negara-negara potensial yang mana Amsterdam merupakan salah satu pusat ekonomi Eropa dan jalur perdagangan internasional,” imbuhnya.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Akselerasi Penyaluran Dana Bergulir Melalui Inkubasi

Tinggalkan komentar

Lampung:(Globalnews.id)-Program Inkubator Wirausaha dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan fasilitasi akses pembiayaan dana bergulir melalui program inkubasi kepada koperasi potensial.

Seperti di Provinsi Lampung, salah satu lembaga inkubator yang bekerja sama dengan LPDB-KUMKM yakni Siger Innovation Hub melakukan inkubasi dan pendampingan kepada Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam).

Selain dengan Siger Innovation Hub, LPDB-KUMKM juga melakukan pendampingan dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang membidangi sektor koperasi dan pertanian.

Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam) Lampung mendapatkan pinjaman dana bergulir dengan jumlah total plafon sebesar Rp4,5 miliar.

Adapun dana bergulir tersebut akan digunakan oleh Koperasi Sabalam untuk penguatan modal kerja, termasuk budi daya tanaman porang yang saat ini menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional dan berorientasi ekspor.

“Inkubasi LPDB-KUMKM memberikan kemudahan dalam hal akses pembiayaan dana bergulir, inkubasi juga mendukung kinerja penyaluran dana bergulir,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, di Kantor Siger Innovation Hub, Kota Bandar Lampung, Kamis (23/6/2022).

Menurut Supomo, saat ini pembiayaan kepada koperasi sektor riil yang memiliki bidang usaha atau produk berorientasi ekspor terus ditingkatkan mulai dari sektor pangan, perikanan, peternakan, hingga perkebunan.

Hal ini dilakukan agar membantu pertumbuhan perekonomian nasional, mendorong program ketahanan pangan nasional, subtitusi impor bahan pangan, dan pengendalian laju inflasi yang berdampak pada neraca perdagangan nasional hingga nilai tukar rupiah.

Seperti yang dilakukan Koperasi Sabalam adalah pengembangan bisnis komoditas porang yang saat ini memiliki nilai ekonomi tinggi, dan menjadi komoditas unggulan ekspor.

Melalui lembaga inkubator Siger Innovation Hub, Koperasi Sabalam juga akan dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok atau (value chain) untuk wilayah Sumatera.

“Dampak ekonomi ini yang akan terus kami hasilkan melalui guliran pembiayaan dari LPDB-KUMKM, dengan bisnis koperasi maju dan berkembang akan banyak pelaku UMKM terbantu akses permodalan dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, dan
pengentasan kemiskinan sesuai prinsip koperasi yakni gotong royong,” terang Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, keberhasilan inkubasi LPDB-KUMKM ini merupakan implementasi dari mandat Peraturan Menteri Koperasi Nomor 04 Tahun 2020 mengenai penyaluran dana bergulir dan juga pendampingan.

“Ini merupakan salah satu keberhasilan dari program inkubasi kami, sebab selain fasilitasi akses pembiayaan, ada juga pendampingan dari sisi tata kelola manajemen usaha, kelembagaan, hingga pemasaran,” pungkas Supomo.

*Koperasi Sabalam Apresiasi Pendampingan LPDB-KUMKM*

Sementara itu, Ketua Koperasi Sabalam Lampung Supriyanto menyampaikan apresiasinya terhadap program inkubasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM, Siger Innovation Hub, dan Pemerintah Daerah.

“Kami sebagai koperasi sangat terbantu sekali dalam pemberkasan terkait beberapa persyaratan dan juga legalitas yang harus dipenuhi oleh calon mitra LPDB-KUMKM, kami sudah membuktikan bahwa berbagai persyaratan yang diajukan tidak sulit dipenuhi,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, berbagai persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPDB-KUMKM dalam pengajuan pinjaman merupakan hal yang sangat baik untuk kemajuan koperasi itu sendiri.

“Jadi memang berpikirnya harus jernih, bahwa persyaratan daei LPDB-KUMKM ini demi kebaikan dan kemajuan koperasi dari sisi legalitas, kepengurusan, hingga manajemen usahanya, dan kami sangat bersyukur sudah terbantu,” jelas Supriyanto.(Jef)

ekbis

Naaah, Tuh Kan, Eropa Aja Berburu Batubara, Indonesia Harus Bagaimana?

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Uni Eropa harus bekerja keras mencari pemasok batu bara menjelang musim dingin tahun ini. Situasi kian kritis setelah Rusia memutuskan untuk mengurangi pasokan gas ke kawasan tersebut. Benua Biru diketahui mulai menyasar sejumlah negara untuk mendapatkan pasokan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Meski sempat berkomitmen menghentikan operasi PLTU, kali ini pembangkit fosil itu kembali diaktifkan.

Hal ini merupakan imbas dari kebijakan blok Barat untuk mengembargo batu bara dari Rusia. Tekanan makin dirasa setelah Presiden Vladimir Putin memotong pasokan gas ke Eropa melalui pipa North Stream I hingga 60 persen dari waktu normal. Hal ini membuat pasokan minyak dan gas bumi di Eropa makin menipis.

Selain itu, Eropa juga bakal menghadapi musim dingin. Sebagai informasi, konsumsi energi selama musim dingin lebih tinggi dibandingkan biasanya. Sebab, warga Eropa terbiasa menggunakan penghangat ruangan selama musim tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa sejumlah negara UE sudah mendekati pengusaha dalam negeri demi mendapat pasokan emas hitam tersebut.

Jerman salah satu yang telah menginformasi potensi krisis telah secara resmi meminta 150 juta batu bara dari Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2022.

“Gambaran permintaan sudah 150 juta (ton). Itu yang bicara angka Jerman yang saya tahu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebut asosiasi batu bara Jerman telah membuat pertemuan dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu

“Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa 50 persen dari suplai batu bara Jerman berasal dari Rusia dan dengan perkembangan situasi saat ini Jerman ingin mengembangkan kerja sama suplai batu bara dadi Indonesia,” terangnya.

Data perdagangan batu bara terkini mencatat bahwa komoditas emas hitam tersebut diperdagangkan pada level US$395,50 per metrik ton pada Selasa (21/6/2022). Harga tersebut naik tinggi mencapai 3,47 persen atau 13,25 poin dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Sementara itu di dalam negeri, produksi batu bara Indonesia hingga kini telah mencapai 284,41 juta ton atau 42,90 persen dari target yang ditetapkan di awal tahun yakni 663 juta ton.

Di tengah tingginya permintaan ini, pemerintah memastikan bahwa pasokan untuk domestik tidak terganggu dengan kondisi yang ada saat ini.

*Menjawab kebutuhan tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat peran perbankan masih sangat diperlukan untuk menyalurkan kredit ke sektor energi fosil termasuk batu bara.*

Menurutnya, hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi perbankan untuk tetap mendukung energi fosil lantaran masih sangat krusial baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekalipun penjawab lonjakan kebutuhan energi dari luar negeri.

“Sejauh ini tidak ada larangan bagi dunia perbankan dalam negeri terhadap pembiayaan batu bara di dalam negeri termasuk yang saat ini ramai dibicarakan ketika perbankan memberikan fasilitas pinjaman terhadap perusahaan di sektor batubara,” katanya.

Menurutnya, perbankan di Indonesia selama ini telah menggunakan skema bisnis yang benar dalam mendukung kinerja perusahaan batu bara.

Bahkan, perbankan di Indonesia khususnya Himbara termasuk salah satu bank yang memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP) yang ketat sebelum menyalurkan dukungan pembiayaan kepada sektor energi fosil.

Di samping itu, batu bara kata Mamit masih menjadi sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh Indonesia termasuk dunia. Penggunaan batu bara kian masif dilakukan di tahun ini seiring dengan adanya ketidakpastian pasokan energi fosil lainnya akibat perang Rusia – Ukraina.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga diketahui terus mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki termasuk batu bara. Upaya ini dilakukan dengan mempersiapkan langkah Net Zero Emission atau netral karbon pada 2060.

“Ini kesempatan bagi kita sebagai negara eksportir batu bara terbesar. Harusnya dioptimalkan sebesar-besarnya potensi batu bara yang kita miliki sampai pada titik tidak boleh digunakan,” ujarnya.

Di sisi lain, perbankan Tanah Air sedang menggencarkan green financing untuk mendukung upaya percepatan penggunaan energi terbarukan di dalam negeri.

“Green financing saat ini sedang berjalan dan saya mendukung hal tersebut. Hanya saja, jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki tidak bisa dioptimalkan karena kendala pendanaan,” terangnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Minta Pengurus 8 KSP Lapor Segera Gelar RAT

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Pengawasan terhadap 8 koperasi bermasalah terus berlanjut. Terbaru, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah melaporkan, saat ini baru hanya satu dari 8 koperasi simpan pinjam (KSP) yang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), dalam upaya menjalankan keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Koperasi tersebut adalah KSP Intidana yang telah menyelenggarakan RAT pada tanggal 31 Mei 2022 secara hybrid. Namun, dikabarkan bahwa KSP Intidana diputuskan pailit oleh Mahkamah Agung (MA).
Sementara KSP SB akan melaksanakan RAT pada 30 Juni 2022. Sedangkan KSP Indosurya mengajukan reschedule pada bulan Juli, serta yang lain belum mengajukan agenda yang pasti.

Berdasarkan pasal 26 UU No. 25 tahun 1992 Koperasi wajib melaksanakan RAT paling sedikit sekali dalam 1 tahun dan dilakukan paling lambat 6 bulan (30 Juni) setelah tahun buku lampau.
“Kepada koperasi yang belum melaporkan secara detil kapan pelaksanaan RAT, maka kami akan memanggil Pengurus KSP bersangkutan,” tegas Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso dalam konferensi pers Update Penanganan Koperasi Bermasalah secara virtual, Jakarta, Kamis (23/6).

Selanjutnya Agus mengungkapkan, Satgas telah mengirim surat tertanggal 27 Mei 2022 kepada 8 KSP bermasalah untuk mendorong mereka segera melaksanakan RAT tahun buku 2021, sekaligus mengingatkan Pengurus agar Anggota dapat berpartisipasi aktif pada Rapat Anggota untuk memberi arah jalannya badan usaha Koperasi ke depan, mengevaluasi kinerja Pengurus dan Pengawas, melakukan inventarisasi aset dan kewajiban.

Selain itu, Satgas juga telah menyampaikan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi kepada Pengurus KSP bermasalah, sebagai pedoman penyelenggaraan RAT pada tanggal 2 Juni 2022.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Sebagaimana diatur pada Pasal 86 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Agus kemudian menegaskan, sebagai badan usaha yang menjunjung prinsip Demokrasi Ekonomi, Agenda pembahasan dalam RAT harus meliputi, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2021, Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2021, Perubahan Susunan Kepengurusan, Serah terima asset, serta kewajiban Homologasi/PKPU, Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (Business plan) 2022/2023.

“Satgas bersama Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM, akan terus memantau dan mendorong terlaksananya kewajiban RAT dan juga akan melakukan evaluasi terhadap hasil RAT. Satgas dan Deputi Pekoperasian juga membentuk Tim Pendamping untuk mengupayakan terlaksananya proses RAT dengan baik,” ungkapnya.

Secara rinci, Agus membeberkan update pelaksanaan RAT oleh 8 KSP bermasalah tersebut. Yakni KSP Sejahtera Bersama, di mana Deputi Bidang Perkoperasian juga telah mengirim surat tanggal 24 Mei 2022 perihal Kewajiban Rapat Anggota kepada KSP Sejahtera Bersama.
“Mereka menyampaikan, RAT paripurna dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 secara hybrid (online dan offline), didahului dengan Rapat Anggota Kelompok di 11 wilayah,” ujarnya.

Satgas juga menerima masukan-masukan dari Anggota KSP Sejahtera Bersama tentang berbagai hal terkait RAT. Serta selalu meneruskan bahan/masukan Anggota KSP SB kepada Pengurus Pusat KSP SB agar menjadi masukan/pertimbangan.

Selanjutnya, KSP Intidana telah menyelenggarakan RAT pada tanggal 31 Mei 2022 secara hybrid. Sebagai respon terhadap putusan pailit KSP Intidana oleh MA, Satgas mengirim surat tanggal 2 Juni 2022 untuk memohon perlindungan hukum terkait putusan kepailitan Koperasi kepada MA, agar senantiasa mempertimbangkan dengan seksama setiap permohonan Kasasi yang diajukan terkait dengan PKPU dan/atau kepailitan Koperasi, serta menyampaikan kiranya putusan MA yang pertama kali mengabulkan pailit Koperasi ini tidak menjadi preseden.

“Dalam hal ini, KSP Intidana melaporkan akan mengajukan Peninjauan Kembali,” terang Agus.

Kemudian KSP Indosurya Cipta merespon surat Satgas perihal Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2021 dengan mengirim surat yang isinya menginformasikan bahwa saat ini sedang melakukan persiapan RAT, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, sistem dan biaya operasional, maka KSP Indosurya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan RAT pada Juli 2022.

Sementara Koperasi Lima Garuda, KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sudah mengagendakan untuk melaksanakan RAT pada akhir Juni, namun hingga saat ini belum ada laporan lebih detail mengenai teknis penyelenggaraan.
“Untuk itu, Satgas sudah mengagendakan memanggil pengurus untuk meminta konfirmasi,” tegas Agus.

Terakhir Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa dan KSP Timur Pratama Indonesia belum ada respon, untuk itu Satgas mengundang audiensi para Pengurus.

*Kepercayaan Terhadap Koperasi*

Dalam mengawal dan memantau penyelesaian 8 koperasi bermasalah ini, Satgas telah didukung dengan Rapat Koordinasi antara Menko Polhukam dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Kepala PPATK, Dirjen AHU Kemenkumham, JAMDATUN, Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri dan Kepala Departemen Hukum OJK.
Ditegaskan Agus, solusi jangka pendek untuk proses penyelesaian pembayaran homologasi 8 Koperasi bermasalah adalah dengan mendorong pelaksanaan RAT dan apabila terdapat dugaan penggelapan aset oleh pengurus lama, akan dilakukan penegakan hukum.

“Sedangkan solusi jangka panjang adalah penyempurnaan regulasi pengawasan KSP serta penanganannya, apabila koperasi telah dinilai gagal bayar,” ucapnya.

Agus berpesan kepada seluruh pihak, bahwa penyelesaian 8 koperasi bermasalah ini tidaklah mudah. Sehingga tidak serta merta, tidak bisa hanya dengan terus menuntut segera adanya penyelesaian pembayaran simpanan anggota.

Dalam kasus ini, sambungnya, penanangannya tak lepas dari aturan hukum yang memiliki dampak satu sama lain. Di satu sisi penyelesaian diajukan secara perdata lewat homologasi, satu sisi melalui jalur hukum pidana, selain itu ada juga yang mengajukan proses kepailitan.

Agus menjelaskan bahwa, “Melalui homologasi dilakukan proses asset based resolution, namun jika ada proses pidana, maka aset yang disita tentu tak bisa dijual, sehingga sulit untuk melakukan pembayaran dan homologasi tidak bisa berjalan,” jelas Agus.

Dalam hal pinjaman kepada anggota ternyata tidak lancar alias macet, maka agunannya dilelang, sehingga perlu waktu. Belum lagi misalnya ada aset dalam bentuk saham namun disuspend. Menurut Agus, permasalahan penyelesaian aset koperasi ini sangat kompleks, sehingga proses penyelesaiannya memerlukan waktu.

Sebagai penutup, Agus meminta agar Pengurus Koperasi wajib berupaya menjaga itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan di Koperasinya dan secara kooperatif menyelenggarakan RAT yang kredibel serta mengakomodasi partisipasi anggota seluas-luasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Hadiri 13th ACCMSME and Related Meetings, KemenKopUKM Perkuat Program UMKM Di Tingkat ASEAN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kian memperkuat program UMKM melalui kerja sama regional tingkat ASEAN, dengan secara rutin turut serta hadir dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-13 (13th ACCMSME and Related Meetings) yang dilaksanakan di bawah keketuaan dan Chair Myanmar, dengan berbagai agenda pembahasan mencakup isu dan inisiatif perihal pengembangan UMKM baik di level nasional maupun regional ASEAN.

Forum Kerja sama regional ACCMSME dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang membidangi UKM di negara-negara ASEAN.

Delegasi Kementerian Koperasi dan UKM selaku focal point Indonesia hadir secara virtual dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto selaku Head of Delegation (HoD) ACCMSME.

Adapun perwakilan dari Kedeputian Usaha Mikro, Kedeputian Usaha Kecil dan Menengah serta Kedeputian Kewirausahaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, LLP-UKM, Asosiasi Bersama Coop, Kementerian Investasi/BKPM, turut memperkuat delegasi dan hadir secara relay zoom.

Pada forum ACCMSME, disampaikan juga capaian implementasi dari berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan baik pada level nasional maupun berbagai program kerja sama dengan mitra kerja sama ASEAN. Salah satunya terkait dengan pengembangan portal nasional UKM SMEsta yang merupakan bagian ASEAN ACCESS.

“Kami telah melakukan pengembangan portal SMEsta bersama GIZ, sebagai upaya agar promosi portal dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dengan jangkauan yang lebih luas melalui identifikasi beberapa Network Partners (NP) potensial yang dapat membantu optimalisasi SMEsta, yakni Bersama Coop, ICC Indonesia, PISagro, UKM Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL),” jelas Luhur selaku Head of Delegation (HoD), pada acara ACCMSME and Related Meetings beberapa waktu lalu, Jakarta.

Selain pemanfaatan ASEAN ACCESS sebagai upaya optimalisasi teknologi web portal bagi UKM, pertemuan juga membahas beberapa hal. Pertama, project ASEAN SME Academy yang dikembangkan atas dukungan dari US-ASEAN Business Councill (US-ABC).

Guna mengoptimalkan kehadiran ASEAN SME Academy, Indonesia mengusulkan project bertajuk, ‘Creativity-Innovation-Entrepreneurship-Leadership Marketing for ASEAN SMEs,’ yang akan diimplementasikan berkolaborasi dengan Markplus Institute guna memperkaya materi terkait Marketing Entrepreneurship pada platform tersebut.

Kedua, membahas project ‘Go Digital ASEAN’ yang didukung oleh The Asia Foundation dan pendanaan dari Google. Project ini bertujuan untuk memberikan pelatihan digital bagi usaha mikro di negara ASEAN.

Rencananya, project Go Digital ASEAN Phase 2 akan dilaksanakan dari September 2022 hingga Januari 2024 dengan target 200 ribu usaha mikro di negara anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Pada fase 1 (2020-2022), jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan asal Indonesia mencapai 2.084 untuk trainer dan 25.778 orang pelaku usaha. Dalam kerangka kerja sama ASEAN-ROK yang berkontribusi memberikan dukungan secara komprehensif pada pengembangan start-up di ASEAN.

Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Indonesia dalam beberapa program kerja sama bilateral antara ASEAN dan Korea. Di antaranya Ecothon Indonesia, Training Course for Business Coach, Co-Host untuk The 3rd Korea-ASEAN Business Model Competition (BMC) dan kerjasama pengembangan website ABINet.

“Khusus untuk BMC, kepada anggota negara ASEAN diminta agar mendorong start-up di setiap negara ASEAN untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut,” jelas Luhur.

Pada momen dialog antara ACCMSME dengan agency of Japan, dilakukan pembahasan tentang kemungkinan akan dilanjutkan kembali project ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network (AMEN) fase 2 dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Jepang.

Luhur menyebut, Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk kembali berpartisipasi di project tersebut setelah mengikuti pada fase sebelumnya.

“Project ini sangat sesuai untuk mendukung pengembangan para mentor untuk pelaku usaha di Indonesia, guna mendukung peningkatan indeks kewirausahaan di Indonesia,” pungkasnya.
(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Transisi Usaha Menuju Ekonomi Hijau Berikan Peluang Bisnis yang Besar

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Merujuk pada studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Side Event G20 Indonesia bertajuk Green Economy and Sustainable Business yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara virtual, Rabu (22/6) malam.

Menteri Teten pun menyadari banyak bisnis yang biasanya enggan mengadopsi ekonomi hijau, karena dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi yang tinggi.

Menurutnya hal tersebut sama sekali tidak benar, di mana menurut penelitian, penggunaan sumber daya yang lebih baik dalam industri dapat membantu penghematan secara keseluruhan lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun di Eropa.

“Praktik ekonomi hijau harus diimplementasikan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri, mulai dari proses produksi, produk, hingga manajemen dalam bisnis itu sendiri, yang berarti juga akan membantu faktor keberlanjutan bisnis mereka,” kata Menteri Teten.

Dia pun menekankan bahwa beradaptasi dengan ekonomi hijau mungkin tampak menantang, tetapi hal ini memungkinkan, karena telah banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ekonomi hijau dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

Selain itu, lanjut Menteri Teten, beradaptasi dengan ekonomi hijau juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

“Mengingat pentingnya UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau, kami mendorong agar lebih banyak investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut. Karena tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan bahwa jalan menuju ekonomi hijau membutuhkan peran UKM untuk terlibat dalam perubahan. Pasalnya, UKM dikatakan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesja.

“Jika kita ingin mempercepat kemajuan SDGs, kita harus memperkuat kolaborasi dan keterlibatan dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM, dan lembaga penelitian, serta kementerian dan lembaga lain untuk implementasi ekonomi hijau bagi UKM,” kata Siti Azizah.

Senada, B20 Indonesia Chair Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa keterlibatan UKM dalam ekonomi hijau memegang peranan penting dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan.

“UKM harus terlibat dalam ekonomi hijau. Sejalan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita harus memperhatikan kolaborasi dan rekomendasi kebijakan untuk UKM dalam penerapan ekonomi hijau, karena ini dapat memberikan profit yang tinggi bagi UKM,” ucap Shinta

Sebagai best practice dari penerapan ekonomi hijau dalam pengembangan usaha, Co-founder dan Chief Marketing Officer Octopus Indonesia Hamish Daud bercerita bahwa pihaknya membuat platform yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan.

Isu plastik dikatakan menjadi hal yang sangat penting saat ini, dan melalui platform Octopus Indonesia, pihaknya memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari mengumpulkan sampah plastik.

“Octopus memberikan pengertian kepada masyarakat bahayanya sampah plastik kepada lingkungan. Jadi kita buat hal yang sederhana dan semenarik mungkin,” kata Hamish.

Dalam praktiknya, Octopus Indonesia memberdayakan pengumpul sampah yang dinamakan pelestari untuk mengumpulkan sampah plastik melalui aplikasi. Nantinya, sampah yang dikumpulkan akan diserahkan kepada bank sampah atau check poin yang juga dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dan hasil sampah plastik tersebut akan didaur ulang.

“Saat ini, Octopus Indonesia sudah tersedia di Makassar, Bali, Bandung, dan Jakarta. Jadi kami ingin memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye tidak memakai plastik dan lebih mencintai lingkungan,” katanya.(Jef)

ekbis

2 dekade APU-PPT, PPATK dan BNI Tanam Pohon

Tinggalkan komentar

ANYER:(GLOBALNEWS.ID)-Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) telah genap berjalan dua puluh tahun. Tak sekadar comply, Pelaku industri perbankan proaktif menciptakan berbagai langkah preventif dalam mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.  

Memperingati tonggak komitmen bersejarah ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) menanam 2.000 bibit pohon di beberapa wilayah dalam negeri BNI dan beberapa cabang luar negeri BNI yang secara simbolis dilaksanakan di Pantai Anyer Banten.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Pantai Anyer, Selasa (21/6/2022).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengapresiasi BNI atas inisiasi kegiatan peringatan dua dekade APU-PPT. Menurutnya, acara ini mengingatkan semua pihak bahwa tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme juga bisa merugikan semua sektor termasuk lingkungan yang justru akan mengancam keberlangsungan alam.  

“Kami mengapresiasi BNI yang proaktif membantu dalam pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini salah satu barometer integritas, mengingat integritas penerus bangsa harus terus dibangun,” ujarnya. 

Ivan mengungkapkan kegiatan ini merupakan rangkaian 20 tahun atau dua dekade APUPPT Indonesia. Dia memaparkan PPATK sudah menerima laporan hingga 50.000 transaksi per jam. Ini pula menunjukkan bahwa begitu cepatnya kebutuhan transformasi hukum sehingga dapat mengikuti transformasi teknologi informasi.  

Namun, prinsip dasarnya, PPATK menjaga keberlanjutan (sustainability) Indonesia bagi generasi penerus. Hal ini ditujukan agar integritas sistem keuangan Indonesia tidak dikacaukan harta-harta dari hasil tindak pidana.  

Dia melanjutkan, penanaman pohon juga merupakan salah satu pengembangan program PPATK dalam tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terlebih, masih banyak pelaku usaha di dalam negeri yang mengeksploitasi alam secara ilegal dan berlebihan sehingga menyebabkan banyak kerusakan alam.

“Perkembangan APU-PPT ini memang sangat pesat. Jadi memang kami dapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengawasi berbagai tindak pidana yang berada dalam segmen green financial crime,” sebutnya.

Royke menuturkan penegakkan APU-PPT di BNI merupakan salah satu pilar penting dalam operasional BNI. Sebagai Bank, BNI berkewajiban menjaga setiap transaksi yang dilakukan bebas dari berbagai macam dugaan yang merugikan masyarakat secara luas.  

BNI juga mendukung sepenuhnya penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul.  

BNI memiliki penugasan dan tanggung jawab direksi serta pengawasan aktif dewan komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen risiko yang jelas, manajemen sumber daya manusia yang baik, sekaligus sistem pengendalian internal.  

“Kami telah berkomitmen untuk mendukung Gerakan APU-PPT. Kami berterima-kasih atas segala arahan dari PPATK. BNI pun membentuk internal sistem yang lebih kuat, sekaligus menanamkan sifat AKHLAK,” katanya.  

*Komunitas Pecinta Lingkungan*  

Dengan semangat Go Green, Royke melanjutkan BNI juga merupakan anggota dari komunitas pecinta lingkungan yang aktif dan proaktif ikut menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk membantu pemulihan kembali fungsi alam dan lingkungan.  

Di Kawasan Mega Mendung, kami Bersama masyarakat telah berhasil meng-hutankan Kembali 30 hektar lebih lahan tandus.  

“Di Anyer Banten dan Hulu Sungai DAS Citarum, BNI membantu pembibitan sekitar 300.000 pohon yang ditujukan untuk pemulihan alam di Kawasan tersebut,” imbuhnya.  

Royke melanjutkan kinerja pembiayaan hijau yang positif serta didukung kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, serta praktik Tata Kelola Perusahaan yang unggul, telah mendorong peningkatan rating ESG BNI dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi A sejak November 2021.  

“Rating A saat ini pun menjadi yang tertinggi di antara perbankan Indonesia, sekaligus menegaskan posisi kami sebagai pioneer dalam implementasi keuangan berkelanjutan,” imbuhnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Sampaikan Strategi Realisasi 6 Program Prioritas Bangkitkan KUMKM

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan strategi realisasi 6 program prioritas untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi sebagai rekomendasi dan kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali.

Selanjutnya diharapkan, berbagai program prioritas yang dicanangkan KemenKopUKM tersebut bisa tercapai di tahun depan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rapat Koordinasi ini digelar untuk menghimpun evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang sudah berjalan, serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait Program Prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Harapannya, program-program yang dijalankan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memaksimalkan output potensial. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali secara berkelanjutan,” ucap Menteri Teten dalam penyampaian kesimpulan hasil Rakortekcan di Bali, Senin malam (20/6).

Dalam kegiatan yang berlangsung 19-21 Juni 2022 di Bali ini, turut dihadiri jajaran deputi meliputi, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.

Ia menegaskan, Program Prioritas yang dijalankan secara sinergis diharapkan dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8 persen, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen, dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.

“Kami berharap ini dapat menyelaraskan dan bersinergi bersama dengan berbagai pihak mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan, terutama pascapandemi ini,” kata Menteri Teten.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, tema dan arah kebijakan RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan fokus bidang koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan. Yaitu Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job, dan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.

“Untuk itu, KemenKopUKM memilih enam program yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Keenam program prioritas dimaksud sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tahun 2023,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif merinci, kesimpulan dari enam program prioritas di tahun 2023 terdiri dari, pertama terkait pendataan lengkap KUMKM, yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Arif memastikan, komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya, melalui pertemuan zoom rutin khusus untuk membahas pendataan. “Ke depannya, dibutuhkan dukungan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih kuat bagi para enumerator agar dapat mencapai target
pendataan 10 juta data UMKM non-pertanian pada tahun 2023,” kata Arif.

Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. Namun, pada prosesnya cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung yang harus disiapkan oleh daerah untuk membangun Rumah Produksi Bersama.

“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah,” katanya.

Ketiga, kata Arif, dalam mendukung terwujudnya Koperasi Modern, dimana dirinya mengakui, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh dan kuat melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).

Kunci dari proses korporatisasi tersebut menurutnya, minimal harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi yang cukup dan berorientasi industri, dapat melakukan agregasi dan konsolidasi proses baik dari hulu hingga hilir, distribusi peran pada rantai nilai antara lembaga dengan petani atau nelayan, dan basis kelembagaan yang tepat, sehingga petani dan nelayan terlibat dalam pemilikan perusahaan.

Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenKopUKM dalam memenuhi mandat undang-undang. Arif menegaskan, koordinasi akan dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.

Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Di mana hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.

Sesuai arahan Menteri Teten, PLUT-KUMKM usahakan menjadi rumah bagi UMKM untuk belajar serta mendapatkan akses terhadap informasi, pasar, maupun pembiayaan.

“Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan PLUT Educational Center untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan, dan UMKM. Baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi, maupun yang dikelola secara mandiri, agar PLUT menjadi expert pool bagi UMKM,” kata Arif.

Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, MenKopUKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM kata Arif terdiri dari Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Arif menekankan, program tersebut telah dilaksanakan desk bidang sesuai dengan satuan kerja KemenKopUKM. Dialog dua arah tersebut, diharapkan mampu memberikan afirmasi dukungan pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, demi tercapainya sinergitas kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Harapannya, perhatian yang diberikan secara menyeluruh kepada ekosistem usaha di Indonesia dapat meningkatkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan pertumbuhan wirausaha,” harapnya.

Arif juga berpesan, hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan ini baik informasi yang disampaikan berbagai pihak, yang kemudian hasil pembahasan langsung antara unit kedeputian dan BLU dengan Dinas Provinsi.

“Sehingga hal itu bisa menjadi masukan dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2023,” kata Arif.(Jef)

news

Pelanggaran UU ITE Akan meningkat Jelang Pemilu

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-Eskalasi kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap UU ITE akan semakin meningkat seiring dengan mendekatnya proses pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden tahun 2024. Biang utamanya adalah hate speech yang akan membanjiri media online dan media sosial.

Di tengah himpitan finansial, media arus utama sekalipun bisa tergoda untuk memanaskan situasi hingga menurunkan berita berbau hate speech atas nama iklan. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu politik, mau tak mau, media massa juga bersiap diri lebih sibuk, termasuk sibuk menghadapi peluang untuk digugat atau diadili.

Seburuk-buruknya pengadilan, ini lebih bermartabat dibandingkan dengan penyelesaian jalanan. Media massa tidak perlu bersembunyi di balik “delik pers” yang kontroversial.
Namun, penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme UU Pers merupakan mekanisme paling ideal.

Demikian disampaikan Sigit Setiono, Dosen Komunikasi, Redaktur Senior HU Warta Kota dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Bijak Kenal UU ITE, Jaga Dunia Digital yang diselenggarakan hasil kerja sama antara Kemkominfo dan Komisi I DPR RI pada Kamis, 26 Mei 2022.

Selain Sigit, hadir sebagai Pembicara Kunci atau Keynote Speaker Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana SH, Dirjen Aptika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan dan Trainer, Facilitator Womenwill and Gapura Digital Diana Aletheia Balienda.

Sigit mengingatkan mengenai bahaya hate speech sehingga Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Hate Speech).

Berdasarkan surat tersebut, bentuk-Bentuk Hate Speech penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.

Facilitator Womenwill and Gapura Digital Diana Aletheia Balienda mengatakan di zaman sekarang, banyak hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suatu individu atau masyarakat yakni kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial.

Dia mengingatkan pentingnya untuk berhati-hati saat menggunakan media sosial supaya perhindar dari ancaman UU ITE. Ada beberapa tips yang disampaikannya yakni batasi Informasi yang akan anda bagikan di dunia maya.

Kemudian ketahui dengan siapa saja anda berinteraksi. Coba sesekali browsing nama anda sendiri. Kemudian ingat bahwa apapun yang anda posting dengan mudah dapat diduplikasi, direpost dan dibagikan tanpa batas.

Dia menambahkan menghapus konten bukan berarti serta merta memusnahkan konten dari internet. Namun, katanya, banyak hal positif yang lebih bermanfaat bisa anda posting di media sosial. “Dunia sekarang bukan hanya darat, laut dan udara, tetapi juga dunia digital,” katanya.(Jef)